Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Teori justifikasi sistem mengklaim bahwa anggota kelompok tak beruntung cenderung lebih menjustifikasi status quo dibandingkan kelompok beruntung terutama pada situasi yang kesenjangannya sosial ekonominya sangat ekstrem. Ini terjadi karena anggota kelompok tak beruntung mengalami disonansi ideologis. Melalui metode eksperimen, penelitian ini melihat apakah klaim tersebut berlaku di Indonesia. Berefleksi terhadap situasi yang terjadi di Indonesia, peneliti menempatkan perempuan sebagai kelompok tak beruntung dalam domain agama dan mereka yang memiliki tingkat ekonomi rendah sebagai kelompok takberuntung dalam domain ekonomi. Hipotesis yang diajukan adalah pada domain agama, perempuan cenderung lebih menjustifikasi aturan berpoligami dibandingkan laki-laki sebagai upaya untuk mereduksi disonansi ideologis mereka. Sementara hipotesis kedua, dalam domain ekonomi, kelompok dengan tingkat ekonomi rendah cenderung lebih tidak menjustifikasi kebanyakan pemerintah dibandingkan kelompok dengan tingkat ekonomi tinggi sebagai upaya mereduksi disonansi ideologis mereka. Hasilnya, hipotesa pertama dan hipotesa kedua terbukti. Khusus domain agama, penelitian ini menemukan hubungan negatif yang cukup kuat antara disonansi ideologis dengan justifikasi terhadap status quo. Saran untuk penelitian selanjutnya, manipulasi disonansi pada kelompok eksperimen harus lebih diperkuat agar mendapatkan hasil yang lebih signifikan.

Abstrak :
Artikel ini berpendapat bahwa upaya pemerintah sipil untuk mendorong perubahan kebijakan pertahanan di Indonesia pasca Orde Baru dilaksanakan melalui mekanisme layering. Secara teoretis, mekanisme layering beroperasi dalam kondisi-kondisi institusional yang menjadi ciri khas dalam konteks transisi demokrasi yaitu besarnya jumlah veto players dalam proses pengambilan keputusan di arena politik dan kecilnya ruang diskresi kebijakan dalam institusi yang dijadikan sebagai target perubahan. Oleh karena itu, perubahan didorong lewat penempatan elemen-elemen baru yang berdampingan dengan status quo yang berlaku di sebuah institusi. Melalui analisis deskriptif terhadap kebijakan MEF (Minimum Essential Force) tahap I tahun 2010-2014 ditemukan bahwa penggunaan mekanisme layering lewat kebijakan MEF telah berhasil diimplementasikan tanpa adanya penolakan dari para pendukung status quo di sektor pertahanan Indonesia. Kondisi ini dimungkinan karena program modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang menjadi inti dari kebijakan MEF memberikan insentif tambahan terhadap status quo yang sesuai dengan preferensi TNI (Tentara Nasional Indonesia) mengenai keberlanjutan organisasi mereka. Akan tetapi tulisan ini juga melihat adanya efek negatif dari penggunaan mekanisme layering tersebut yakni rendahnya derajat kepatuhan terhadap elemen baru perubahan. Sebagai akibat dari tetap utuhnya status quo, militer mempertahankan dominasinya dalam proses formulasi dan implementasi tanpa pengawasan efektif dari kalangan sipil. Dalam kasus MEF, kondisi ini menimbulkan inkonsistensi kebijakan yang kemudian dapat menghambat profesionalisme TNI ke depan serta memberikan celah bagi kembalinya TNI ke ranah politik praktis.

Abstrak :
Teori justifikasi sistem mengklaim bahwa anggota kelompok tak beruntung cenderung lebih menjustifikasi status quo dibandingkan kelompok beruntung terutama pada situasi yang kesenjangannya sosial ekonominya sangat ekstrem. lni terjadi karena anggota kelompok tak bernntung mengalami disonansi ldeologis. Melalui metode eksperimen, penelitian ini melihat apakah klaim tersebut berlaku di Indonesia. Berefleksi terhadap situasi yang terjadi dl Indonesia, peneliti menempatkan perempuan sebagai kelompok tak-beruntung dalam domain agama dan mereka yang memiliki tingkat ekonomi rendah sebagai kelompok tak­ beruntung dalam domain ekonomi. Hipotesis yang diajukan adalah pada domain agama, perempuan cenderung lebih menjustifllcasi aturan berpoligami dibandingkan laki-laki sebagai upaya untuk mereduksi disonansi ideologis mereka. Sementara hipotesis kedua, dalam domain ekonomi. kelompak dengan lingkat ekonomi rendah cenderung lebih tidak menjustifikasi kebijakan pemerintah dlbandingkan kelompok dengan tingkat ekonoml tinggi sebagai upaya mereduksi disonami ideologis mereka. Hasilnya, hipotesa pertama dan hipotesa kedua terbukti. Khusus domain agama, penelitian ini menemukan hubungan negative yangcukup kuat antara disonansi ideologis dengan justifikasi terhadap status quo. Saran untuk penelitian selanjutnya, manipulasi disonansi pada kelompok eksperimen harus lebih diperkuat agar mendapatkan hasil yang lebih signifikan.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang seberapa jauh keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disusun dengan metode sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laksamana Tadashi Maeda terlibat dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945 dan menjamin keamanan anggota rapat yang ada di rumahnya dari patroli Angkatan Darat Jepang. Meskipun demikian, keterlibatan Laksamana Tadashi Maeda tidak ada hubungannya dengan pemerintah Jepang karena tindakannya tersebut bertolak belakang dengan perintah yang diberikan padanya, yaitu untuk menjaga status quo hingga Belanda kembali ke Indonesia.

---

ABSTRACT
The study focuses on the involvement of Admiral Tadashi Maeda on the proclamation of independence of Indonesian Republic. This study is categorized as qualitative study with historical method. Result of the study reveals that Admiral Tadashi Maeda has involved on the proclamation of independence of Indonesian Republic because he kept a place in his house for the meeting to arrange the proclamation statement of Indonesian Republic and he was guaranteed the member of the meeting in his house from the Japanese army‟s patrol. Nevertheless, the involvement of Admiral Tadashi Maeda hasn‟t related to the Japanese government in Java because his involvement is against his duty to kept the quo status until the Dutch army comes to Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatanadalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Gubernurmerencanakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Karena tugas Bappedatersebut, banyak pihak dari instansi negara dan juga swasta sering berhubungandengan Bappeda. Karena itu Bappeda diharapkan dapat memiliki kualitas layananyang baik. Salah satu cara yang telah diambil Bappeda untuk meningkatkanpelayanannya adalah dengan mengimplementasikan Knowledge ManagementSystem KMS yaitu website Disposisi Online. Akan tetapi, setelah berjalan lebihdari dua tahun, target penyebaran knowledge berbentuk dokumen seperti laporandinas, nota dinas, dan berbagai macam bentuk dokumen lainnya masih belummencapai target Kepala Bappeda. Padahal agar KMS dan penyebaran knowledgeberjalan efektif, seluruh staf Bappeda harus aktif dalam website tersebut. Salah satupenyebabnya adalah kurangnya kesadaran staf dalam menggunakan KMS tersebut.Perilaku apatis ini adalah salah satu bentuk dari resistensi pengguna secara pasif.Untuk menyelesaikan masalah tersebut harus terlebih dahulu dianalisispenyebabnya agar tindak lanjut dapat tepat sasaran. Penelitian ini menggunakanmodel Status Quo Biased Theory SQBT dengan variabel sunk cost, transitioncost, perceived value, perceived risk, dan perceived inertia untuk menganalisis apapenyebab terjadinya resistensi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian survei dandata hasil kuesioner akan diolah menggunakan Regresi Linear. Hasil olah datamenemukan bahwa variabel yang mempengaruhi user resistance adalah sunk cost,perceived value, perceived risk, dan perceived inertia, sedangkan transition costtidak memiliki pengaruh yang signifikan.

---

ABSTRACT
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan isa government agency that helps the Governor to make a development plan of SouthSumatera Province. Because of the nature of the agency rsquo;s task, there are a lot ofother government and private institution that works with Bappeda. Many expectgreat service from one of the most important government organisation. One of theinitiative that Bappeda took to increase its service quality is implementing a KMSnamed website Disposisi Online. However, after being impelemented for two years,the target of documented knowledge sharing in official report, memo, dan otherformal document did not met Head of Bappeda rsquo;s expectation. Whereas to make theKMS implementation effective, every Bappeda staff are expected to participate init. One of the reason of this is the lack of awareness among staffs to use the KMS.This apathetic behaviour is one form of passive resistance against KMSimplementation. Firtsly, analyzing the cause of this resistance is needed to form theright solution. This research use Status Quo Biased Theory SQBT model withsunk cost, transition cost, perceived value, perceived risk, and perceived inertia asthe variable analyze why the resistance exist in the first place. The research is asurvey research and used questionnaire as the instrument that processed with linearregression. The data processing result found that user resistance is significantlyaffected by sunk cost, perceived value, perceived risk, and perceived inertia. Buttransition cost did not have any significant effect.

Abstrak :
Dalam industri musik terdapat tiga peran utama dari tujuh peran yang ada, yaitu pengguna, artis atau pencipta, dan label musik yang mempunyai pengaruh besar dalam transformasi musik digital. Transformasi musik digital mereduksi rintangan untuk masuk kedalam industri musik, dan juga mengubah bisnis tradisional menjadi model baru yang berpusat pada pelanggan dimana transaksinya tidak harus terikat oleh toko, tempat ataupun waktu. Sayangnya, kekhawatiran industri musik terhadap pembajakan karya lagu masih membuat mereka tidak percaya dan enggan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Di lain sisi, penyedia jasa musik digital yang baru seperti Spotify dan yang lainnya mulai muncul dan bahkan mulai mendominasi. Dengan adanya dominasi dari para pemain baru ini sepertinya label rekaman besar mulai ketinggalan zaman. Namun ternyata, label rekaman besar masih mendominasi. Sepuluh besar tangga lagu masi didominasi oleh mereka. Sumber daya yang besar dan tim yang kuat menjadi pembeda diantara mereka dan para musisi pendatang baru. Layanan musik yang ada saat ini belum menjadi solusi terbaik untuk memenuhi keinginan dari tiga pemain utama di industri ini, yakni artis atau pencipta musik, kemudian pengguna, dan yang terakhir label musik. Melihat kondisi tersebut, peneliti berusaha menawarkan solusi terbaik untuk semua pihak, yakni dengan menciptakan suatu pasar digital baru yang bisa mengakomodir kebutuhan utama mereka, juga dengan memasukkan sifat barang fisik untuk meningkatkan nilai pasar yang ada. Kombinasi dari keduanya memungkinkan membuat orang untuk mencoba platform yang baru, karena memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada, dan bisa secara perlahan menurunkan pembajakan. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan kerangka Design Science Research yang bertujuan untuk membuat desain baru yang bisa memberikan nilai yang lebih dari yang sudah ada, dan juga bisa mengurangi pembajakan. Penelitian ini menggunakan teori Status Quo Bias (SQB) untuk mengevaluasi hasil keluaran dari DSR dan juga model seleksi Kano untuk membuat filter input sebagai kebutuhan prototyping. Dari proses penelitian terlihat bahwa kerangka DSR dapat digunakan untuk mengusulkan dan memberikan layanan musik digital yang lebih baik. Hasil evaluasi solusi pun menunjukkan pengguna menyukai model yang diusulkan dibandingkan dengan solusi saat ini maupun dengan pembajakan yang ada ......There are three leading players from seven existing primary players: the consumers, artist creators, and the music label that play significant roles in digital music transformation. Digital music transformation can lessen the ‘barrier to entry’ in this industry. It transforms the business from a traditional shop-centric to a new customer-centric model. Unfortunately, the worrying thing for everyone in the industry, which is piracy, does still exist. It makes the music companies doubt the new technological development. On the other hand, the new digital music services, such as Spotify, have risen and dominated. It may seem that the old conventional record labels are obsolete. However, in reality, they still dominate the top ten charts. The successful supporting factor is that they have started having solid and good teams to manage, support, and produce good musicians and songs different from the new indie comers. The latest music offering has not been able to find a well-integrated solution to meet the needs of the three pillars: the creators, users or customers, and the music labels. Furthermore, by seeing this condition, this research tries to propose the best solutions for all, by creating a new modified digital marketplace using physical traits that can incorporate all needs. Combining all the things should make people value more on the new platform as a good offering and deter piracy. This research uses the mixed methods and the Design Science Research framework. The purpose is to build the proposed new design and provide some evidences about digital music piracy that will lead to a suitable prototype design for the new digital music solution. The research also uses the Status Quo Bias (SQB) theory, which evaluates the output and the Kano selection model to create the input filter for the prototyping requirement. The research result shows that the DSR Framework could propose and evaluate excellent digital music service, in conjunction with the Kano model and SQB Theory. The research result, evaluation, and feedback show users like the proposed model compared to the current solution and ongoing piracy.

Abstrak :
Investasi aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan keputusan strategis perusahaan dengan dana besar yang manfaatnya baru dapat dirasakan secara signifikan dalam jangka panjang. Investasi ERP didorong oleh keinginan organisasi untuk mendapatkan manfaat besar dari otomasi dan integrasi proses-proses dalam organisasi sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, PT XYZ telah melakukan implementasi ERP untuk mengintegrasikan proses-proses pada semua unit kerja. Namun didapati bahwa penggunaan ERP secara berkelanjutan masih belum merata. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat pengguna untuk menggunakan ERP secara berkelanjutan pada PT XYZ. Penelitian ini menggabungkan UTAUT, DeLone and McLean, dan status quo bias dengan konteks penggunaan ERP secara berkelanjutan. Peneliti berhasil mengumpulkan 68 jawaban responden dari pengguna ERP PT XYZ, dengan 65 jawaban dinyatakan valid. Pengolahan data dilakukan dengan partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 3. Penelitian ini juga mengkaji perbedaan komponen pendorong dan penghambat berdasarkan tingkat usia, tingkat pendidikan serta gender. Selanjutnya peneliti juga menganalisis signifikansi perbedaan pengaruh pada masing-masing kelompok demografi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah harapan kinerja, pengaruh lingkungan serta kualitas sistem menjadi tiga faktor pendorong bagi pengguna untuk menggunakan ERP secara berkelanjutan. Sedangkan inersia afektif menjadi faktor yang menghambat pengguna untuk menggunakan ERP secara berkelanjutan. Pengaruh lingkungan termoderasi oleh tingkat pendidikan, sementara kualitas sistem termoderasi oleh tingkat pendidikan dan gender, sedangkan inersia afektif termoderasi oleh usia dan gender. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia 20an dan 30an pada pengaruh lingkungan dan kualitas sistem, dengan tingkat keyakinan 90% dan 95%. Sementara pada gender terdapat perbedaan pengaruh pada harapan kinerja, pengaruh lingkungan dan kualitas sistem dengan tingkat keyakinan 90%. Sedangkan perbedaan pengaruh tingkat pendidikan tidak dapat diuji karena distribusi data tingkat pendidikan yang tidak merata.

---

Investment on Enterprise Resource Planning (ERP) application is organizations strategic decision that requires large funding, but the benefits can only be felt significantly in the long run. ERP investments are generally driven by the organizaitons desire to get great benefits from the automation process and integration between processes within the organization, to produce accurate and timely data. For these purpose, PT XYZ implemented an ERP with the aim of integrating processes in all work units. However, it was found that the continuous use of ERP is still not as expected. This research is intended to understand the factors drive and resist users from using ERP on continuance basis. The study combines UTAUT, DeLone and McLean, and status quo bias in context of ERP continoues use at PT XYZ. The researcher collected 68 feedbacks from PT XYZ ERP users as respondents, with 65 was considered valid. Data processing was done by partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 3. This study also examined differences on moderating effect toward drivers and barriers based on age, education level and gender. Furthermore, the researcher also analyzed the significance of influencial differences on each demographic group. The results of this study are performance expectation, social influences and system quality as driving factors toward ERP continues use. While affective inertia is the only factor prevents users from ERP continuous use. Social influence is moderated by the education level, while the system quality is moderated by education level and gender, and affective inertia is moderated by age and gender. There is significant difference between users aged 20s and 30s on moderating effect to the social influence and the system quality. with a level of confidence of 90% and 95%. While for gender there are differences in the moderating effect on performance expectations, social influences and system quality with confidence level 90%. While moderating effect differences based on education level where not tested because the respondents education leves is not evenly distributed.