Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana probabilitas perempuan dalam menentukan preferensi antara bekerja dan menikah yang dilakukan secara bersama-sama, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan data dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Keputusan partisipasi kerja pada seorang perempuan sangat berkaitan erat dengan keputusannya dalam status perkawinan. Status perkawinan perempuan telah diketahui akan mempengaruhi keputusan perempuan dalam berpartisipasi di pasar kerja. Metode yang digunakan adalah model sequential probit, dimana masing-masing keputusan dilakukan secara berurutan menurut model probit biner. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan perbandingan karakteristik daerah tempat tinggal dan tingkat pendidikan, di dapatkan bahwa probabilitas terbesar seorang perempuan dalam menentukan pekerjaan dan perkawinanya adalah probabilitas perempuan bekerja dan menikah dengan pendidikan Perguruan Tinggi dan tinggal di daerah perkotaan yaitu sebesar 65.39 persen. Sedangkan probabilitas terkecil adalah probabilitas perempuan yang tidak bekerja dan tidak menikah yang tinggal didaerah perkotaan dengan pendidikan SD yaitu sebesar 0.004 persen.;

---

ABSTRACT
This study aims to determine how the probability of women in determining her preferences between work and married and the factors that influence it, using data from the National Socioeconomic Survey (Susenas) in 2012. Decisions on a female labor forcr participation is closely related to the decision in marital status. Marital status would influence a woman's decision to participate in the labor market. The method used is sequential probit models, where each decision made in sequence according to a binary probit model. The results showed that by comparison the characteristic of the residence and level of education, found that the greatest probability is the probability of working and married women with education Universities and live in urban areas in the amount of 65.39 percent. While the smallest probability is the probability of women who do not work and are not married who live in urban areas with primary education that is equal to 0.004 percent.;This study aims to determine how the probability of women in determining her preferences between work and married and the factors that influence it, using data from the National Socioeconomic Survey (Susenas) in 2012. Decisions on a female labor forcr participation is closely related to the decision in marital status. Marital status would influence a woman's decision to participate in the labor market. The method used is sequential probit models, where each decision made in sequence according to a binary probit model. The results showed that by comparison the characteristic of the residence and level of education, found that the greatest probability is the probability of working and married women with education Universities and live in urban areas in the amount of 65.39 percent. While the smallest probability is the probability of women who do not work and are not married who live in urban areas with primary education that is equal to 0.004 percent., This study aims to determine how the probability of women in determining her preferences between work and married and the factors that influence it, using data from the National Socioeconomic Survey (Susenas) in 2012. Decisions on a female labor forcr participation is closely related to the decision in marital status. Marital status would influence a woman's decision to participate in the labor market. The method used is sequential probit models, where each decision made in sequence according to a binary probit model. The results showed that by comparison the characteristic of the residence and level of education, found that the greatest probability is the probability of working and married women with education Universities and live in urban areas in the amount of 65.39 percent. While the smallest probability is the probability of women who do not work and are not married who live in urban areas with primary education that is equal to 0.004 percent.]

Abstrak :
Overweight dan obesitas pada remaja merupakan salah satu masalah kesehatan yang memiliki berbagai dampak negatif bagi remaja. Faktor sosiodemografi, perilaku kesehatan, dan psikologis diketahui berpengaruh terhadap kejadain overweight dan obesitas remaja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat prevalensi overweight dan obesitas pada remaja serta faktor-faktor yang berkaitan (sosiodemografi, perilaku kesehatan, dan psikologis). Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor dominan yang mempengaruhi kejadian overweight dan obesitas pada remaja usia 15-19 tahun di Indonesia. Penelitian cross sectional ini menggunakan data IFLS-5 tahun 2014-2015 dengan total responden sebanyak 2684 orang remaja. Uji chi-square digunakan untuk melihat hubungan antara faktor sosiodemografi, perilaku kesehatan, dan psikologis dengan overweight dan obesitas remaja. Faktor dominan ditentukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 12,3% remaja yang mengalami kejadian overweight dan obesitas (8,6% overweight, 3,7% obesitas). Variabel yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian overweight dan obesitas remaja antara lain yaitu jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, status perkawinan, dan kebiasaan merokok. Prevalensi overweight dan obesitas lebih tinggi ditemukan pada remaja yang berjenis kelamin perempuan, tinggal di wilayah perkotaan, dan memiliki status sudah menikah. Kebiasaan merokok ditemukan menjadi faktor protektif terhadap kejadian overweight dan obesitas remaja. Berdasarkan analisis multivariat, status perkawinan menjadi faktor dominan kejadian overweight dan obesitas pada penelitian ini (OR = 2,174). Adapun saran yang dapat diberikan adalah merancang program, praktik, serta kebijakan yang bertujuan untuk mempormosikan dan mendukung pola hidup sehat pada remaja serta untuk mencegah dan mengurangi pernikahan usia remaja. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami faktor resiko kejadian overweight dan obesitas pada remaja. ......Overweight dan obesitas pada remaja merupakan salah satu masalah kesehatan yang memiliki berbagai dampak negatif bagi remaja. Faktor sosiodemografi, perilaku kesehatan, dan psikologis diketahui berpengaruh terhadap kejadain overweight dan obesitas remaja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat prevalensi overweight dan obesitas pada remaja serta faktor-faktor yang berkaitan (sosiodemografi, perilaku kesehatan, dan psikologis). Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor dominan yang mempengaruhi kejadian overweight dan obesitas pada remaja usia 15-19 tahun di Indonesia. Penelitian cross sectional ini menggunakan data IFLS-5 tahun 2014-2015 dengan total responden sebanyak 2684 orang remaja. Uji chi-square digunakan untuk melihat hubungan antara faktor sosiodemografi, perilaku kesehatan, dan psikologis dengan overweight dan obesitas remaja. Faktor dominan ditentukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 12,3% remaja yang mengalami kejadian overweight dan obesitas (8,6% overweight, 3,7% obesitas). Variabel yang berhubungan secara signifikan dengan kejadian overweight dan obesitas remaja antara lain yaitu jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, status perkawinan, dan kebiasaan merokok. Prevalensi overweight dan obesitas lebih tinggi ditemukan pada remaja yang berjenis kelamin perempuan, tinggal di wilayah perkotaan, dan memiliki status sudah menikah. Kebiasaan merokok ditemukan menjadi faktor protektif terhadap kejadian overweight dan obesitas remaja. Berdasarkan analisis multivariat, status perkawinan menjadi faktor dominan kejadian overweight dan obesitas pada penelitian ini (OR = 2,174). Adapun saran yang dapat diberikan adalah merancang program, praktik, serta kebijakan yang bertujuan untuk mempormosikan dan mendukung pola hidup sehat pada remaja serta untuk mencegah dan mengurangi pernikahan usia remaja. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami faktor resiko kejadian overweight dan obesitas pada remaja.

Abstrak :
Kepala rumah tangga perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap kemiskinan. Beberapa literatur menunjukkan bahwa terdapat bias dalam pernyataan ini, dan perlu dilakukan pemisahan subkelompok untuk melihat tantangan yang dialami tiap jenis kepala rumah tangga perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola dan perbedaan partisipasi kerja kepala rumah tangga perempuan di Indonesia dan pengaruh status perkawinan kepala rumah tangga perempuan (de facto dan de jure) di Indonesia terhadap partisipasi kerja mereka setelah dikontrol terhadap pengaruh faktor sosial ekonomi tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018. Metode yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis regresi logistik multinomial. Analisis dilakukan terhadap kepala rumah tangga perempuan usia produktif (15-64 tahun). Ditemukan bahwa kepala rumah tangga perempuan yang berstatus kawin (de facto) lebih cenderung menghabiskan waktunya pada pekerjaan berbayar dan tidak berbayar (mengurus rumah tangga) dibandingkan kepala rumah tangga perempuan yang tidak berstatus kawin (de jure). Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait dalam menentukan intervensi kebijakan terhadap berbagai subkelompok kepala rumah tangga perempuan di Indonesia. ......Female household heads are often seen as a vulnerable group to poverty. Some literature suggests bias in this statement, and it is necessary to disaggregate the subgroups to see the challenges faced by each type of female household head. Therefore, this study aims to explain the patterns and differences in the work participation of female household heads in Indonesia and the effect of the marital status of female household heads (de facto and de jure) in Indonesia on their work participation after controlling for the effects of socio-economic factors. This study uses a quantitative approach with secondary data from the March 2018 National Socio-Economic Survey (Susenas). The method used to analyze this data is the multinomial logistic regression. The analysis is conducted on female household heads in their productive age (15-64 years old). It is found that female household heads who are married (de facto) are more likely to spend their time in paid and unpaid work (domestic work) than female household heads who are not married (de jure). This study’s findings can be used as recommendations for relevant stakeholders in determining policy interventions for various subgroups of female household heads in Indonesia

Abstrak :
Dalam menjalankan kewenangan jabatan sebagai notaris, maka notaris tersebut dapat membuat suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Règlement op Het Notaris Ambt in Indonésie Stbl 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, dimana dalam perkembangan selanjutnya Aturan Jabatan Notaris peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut telah diubah atau diganti dengan disahkan dan diberlakukannya Undang-undang No.30 Tahun 2004 tanggal 6 - Oktober - 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik yang disebutkan sebelumnya merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdata; Untuk bentuk aktanya undang-undang khususnya Pasal 38 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 mengatur bagian-bagian akta notaris yang terdiri atas : Kepala Akta, Badan Akta, dan Akhir Akta. Sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam undangundang, maka akta otentik harus benar-benar berisi atau menggambarkan fakta-fakta dan keterangan yang sesungguhnya tentang suatu kejadian serta kegiatan yang berlangsung diantara para penghadap untuk kemudian dituangkan dan diformalkan dalam suatu bentuk tertulis atau akta yang dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) notaris sebagai alat bukti bagi para penghadap dan juga notaris itu sendiri dikemudian hari. Untuk itulah sangat penting kiranya dalam akta notaris harus benar-benar diperhatikan keterangan yang disampaikan oleh penghadap khususnya yang berkaitan dengan kedudukan penghadap dalam akta tersebut yang pada akhirnya dapat membuat akta ini dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan khususnya hukum. Keterangan yang disampaikan para penghadap dalam akta notaris (otentik) tersebut dimuat dalam badan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang No.30 Tahun 2004, yang mana isinya antara lain dalam badan akta memuat tentang keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Dan pada bagian akta notaris (otentik) ini pulalah dimuat atau diterangkan tentang status perkawinan penghadap pada saat dia melakukan perbuatan hukum dalam akta ini. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis membatasi pembahasan dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Akibat hukum apa saja yang dapat ditimbulkan dari status perkawinan tidak sah? 2. Dapatkah ketidakbenaran status perkawinan penghadap dalam badan akta (komparisi) menyebabkan aktanya menjadi tidak sah?; Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode secara deduktif dan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan mengambil data-data umum dan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh orang tua tunggal atau orang tua berstatus tidak kawin terhadap cakupan penerimaan imunisasi anak di Indonesia dengan menggunakan data dari SUSENAS 2022 dan PODES 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik ordinal, yang melibatkan 71.861 anak usia 9-59 bulan di seluruh Indonesia. Faktor-faktor kontrol yang dianalisis meliputi umur anak, urutan lahir, umur kepala rumah tangga (KRT), jenis kelamin KRT, tingkat pendidikan KRT, status pekerjaan KRT, kepemilikan HP, akses internet, kepemilikan rekening tabungan, daerah tempat tinggal, dan kepadatan posyandu per anak di kota/kabupaten tempat tinggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa status perkawinan orang tua berpengaruh signifikan terhadap penerimaan imunisasi anak, di mana anak dari orang tua tunggal atau tidak kawin memiliki peluang 1,626867 kali lebih kecil untuk menerima imunisasi sebagian atau lengkap dibandingkan anak dari orang tua kawin. Selain itu, faktor-faktor seperti umur anak, urutan lahir, umur KRT, jenis kelamin KRT, kepemilikan HP, akses internet, kepemilikan rekening tabungan, daerah tempat tinggal, dan kepadatan posyandu juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan imunisasi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan cakupan imunisasi di kalangan anak-anak dari orang tua tunggal. Dukungan ini bisa berupa program imunisasi gratis, akses informasi kesehatan, serta dukungan sosial dan ekonomi bagi keluarga tunggal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kebijakan kesehatan anak di Indonesia. ...... This study aims to analyze the impact of single parenthood on the immunization coverage of children in Indonesia using data from SUSENAS 2022 and PODES 2020. The method used in this study is ordinal logistic regression, involving 71,861 children aged 9-59 months in Indonesia. The control factors analyzed include the child's age, birth order, head of household (KRT) age, KRT gender, KRT education level, KRT employment status, phone ownership, internet access, bank account ownership, residence area, and Integrated Healthcare Center (Posyandu) density. The analysis results indicate that parental marital status significantly affects the immunization coverage of children, with children from single parents having 1,626867 times lower likelihood of receiving partial or complete immunization compared to children from married parents. Additionally, factors such as the child's age, birth order, KRT age, KRT gender, phone ownership, internet access, bank account ownership, residence area, and Integrated Healthcare Center (Posyandu) density also significantly influence immunization coverage. This study emphasizes the importance of policy support and appropriate interventions to improve immunization coverage among children of single parents. Such support could include free immunization programs, access to health information, as well as social and economic support for single-parent families. These findings are expected to contribute positively to the development of child health policies in Indonesia.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.