Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status kepemilikan perusahaan keluarga terhadap likuiditas saham dengan variabel spread pada perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 hingga 2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi metode pooled least square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga atau family firm berpengaruh positif signifikan terhadap spread.

---

ABSTRACTThis research is aimed to determine the effect of family ownership to the stock liquidity of the company with spread as the measurement, in manufactur industry sector listed in Indonesia Stock Exchange during period 2011 to 2015. This research was conducted by using pooled least squared. The result of this research indicates that family ownership has positive significant influence to the liquidity of the company. "

"Pemerintah telah menyediakan skema kepesertaaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 135 juta masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai perlindungan agar mereka terhindar dari pengeluaran kesehatan yang tinggi dan memiskinkan. Melihat besarnya cakupan peserta yang mencapai 60 persen dari total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka perlu adanya evaluasi dalam penetapannya. Studi ini menganalisis ketepatan sasaran dalam penetapan peserta PBI. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, dengan menggunakan metode regresi logistik untuk melihat tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan rumah tangga penerima bantuan. Didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaktepatan dalam penetapan peserta penerima PBI, berdasarkan model terdapat 13,05 persen (19.841 rumah tangga) penerima PBI yang seharusnya tidak berhak menerima PBI (inclusion error).  Dan terdapat 47,81 persen (30.854 rumah tangga) yang tidak menerima PBI seharusnya berhak menerima PBI (exclusion error).

---

The Government has provided recipients of contribution assistance (PBI) membership schemes for 135 million poor people and near poor as a protection so that they avoid high health expenditures and impoverishment. Seeing the large coverage of participants who reached 60 percent of the total participant of The National Health Insurance (JKN), it is necessary to have an evaluation in its determination. This study examines how the evaluation of the policy is seen from the suitability of determining PBI participants. This study uses data from the 2019 National Socio-Economic Survey (Susenas), with the logistic regression method to the level of inaccuracy of targets in using beneficiary households. It was found that there was an inaccuracy in the determination of PBI recipients, based on the model there was 13.05 percent (19.841 households) of PBI recipients who should not be entitled to receive PBI (inclusion error). And there is 47,81 percent (30.854 households) that do not receive PBI who are entitled to receive PBI (exclusion error)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh krisis pandemi Covid-19 (The Great Lockdown) dan status kepemilikan bank terhadap pertumbuhan kreditnya. Kredit dalam penelitian ini dispesifikasi berdasarkan jenis tujuan penggunaannya, yang mencakup kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Dengan menggunakan sampel 75 bank komersial di Indonesia periode 2019-2020, penelitian ini menggunakan metode regresi panel untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat penurunan pertumbuhan yang signifikan pada kredit total perbankan Indonesia saat periode pandemi Covid-19. Jika ditinjau lebih spesifik berdasarkan jenis kredit, kredit konsumsi didapati menurun signifikan selama pandemi, sedangkan kredit modal kerja dan kredit investasi pertumbuhannya menurun namun tidak signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kepemilikan bank asing terhadap pertumbuhan kredit, spesifiknya pertumbuhan total kredit, pertumbuhan kredit modal kerja, dan pertumbuhan kredit konsumsi. Dalam hal ini, pertumbuhan kredit bank asing lebih rendah dibandingkan bank domestik untuk ketiga kategori kredit tersebut. Namun di sisi lain, penelitian ini tidak mendapati perbedaan yang signifikan antara bank asing dan bank domestik dalam hal pertumbuhan kredit investasi.

---

This study aims to analyze the effect of the Covid-19 pandemic crisis (The Great Lockdown) and bank ownership status on its credit growth. Credit in this study is specified based on the type of purpose for which it is used, which includes the working capital, investment, and consumption credit. Using a sample of 75 commercial banks in Indonesia for the period of 2019-2020, this study uses the panel regression method to test the hypothesis. This study finds that there is a significant decline of total credit growth during the Covid-19 pandemic period. More specifically, consumption credit growth declines significantly during pandemic, while working capital and investment credit growth also decline but insignificant. This study also finds that there is a significant difference between foreign bank ownership and credit growth, specifically for the total credit, working capital, and consumption credit growth. In this regard, foreign bank credit growth is lower than that of domestic banks for those three types of credit categories. However, on the other hand, this study doesn’t find a significant difference between foreign and domestic banks as for the investment credit growth."

"mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Walaupun begitu, dana yang dibutuhkan untuk rnembangun jalan tol tidaklah sedikit, sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengusahaan jalan tol. Kerjasama antara pemerintah dan swasta, atau yang biasa dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), di dalam bidang pembangunan jalan tol menghasilkan suatu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). PPJT yang terjalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta ini dibuat dengan menggunakan sistem Build Operate ana' Transfer (BOD, dengan nama lain Bangun Guna Serah. Setelah ditelaah lebih dalam, terdapat perbedaan status kepemilikan atas Jalan Tol yang terdapat di dalam PPJT dengan yang dianut oleh konsep BOT. Padahal. status kepemilikan sangat menentukan pihak yang bertanggung jawab atas resiko-resiko yang timbul pada saat force majeure.Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan Lmtuk memahami status kepemilikan jalan tol beserta segala aset didalamnya.Skripsi ini juga membahas mengenai pertanggung jawaban atas resiko-resiko yang timbul terkait dengan kepemilikan jalan tol. Skripsi ini menggunakan studi kasus, yang menjelaskan perj anjian antara PT. X, sebagai pihak swasta dan Badan Pengatur Jalan Tol mewakili pihak pemerintah, dimana penjelasannya berdasarkan hukmn perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai hasil dari analisa ini, penulis menemukan bahwa status kepemilikan atas Jalan Tol baru dimiliki oleh pemerintah, pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan dimulai. Hal ini disebabkan, pada fase tersebut, jalan tol sudah mempunyai fungsi sosial dan menyanglcut kepentingan umum, sehingga sudah selayaknya dimiliki oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh peraturan perundang undangan yang berlalcu, yaitu pada UUD 1945. Oleh karena itu, baru pada saat masa pengoperasian dan pemeliharaan, seluruh resiko yang berkaitan dengan jalan tol pada saat force majeure ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

---

The development of tollway is aimed to support national economic growth. However, as the costs in building tollway keeps increasing, Indonesian government starts to build a partnership with private sectors to accomodate its financial needs. The partnership between the government and the private, named Public Private Partnership (PPP), in developing the tollway results in a contract between both parties. The contract is named PPJT (The agreement on financing, planning, building, operating and maintaining tollway). This agreement is based on Building, Operate and Transfer (BOT) concept. After ftuther investigation, it is found that there is a difference in ownership status between PPJ T and BOT. Yet, the ownership status is critical in terms of detennining which party is held liable for the risks occured during force majeure.Therefore, the aim of this thesis is to acquire a thorough understanding about the ownership status of the tollway including its assets.This thesis also discusses about responsibilities on the risks, in relation to the ownership status of the tollway. Furthermore, this thesis is based on a case study that describe an agreement between PT. X, that represent the private party, and BPJT (The Toll Regulatory Body) that represent the govemment, in which the analysis on the case is in accordance with the civil law in Indonesia. In addition, the research in this thesis is using juridical normative approach.As a result of this analysis, it is found that the tollway is owned by the govemment, starting at the operational and maintainance period. This is because on that period, the tollway starts to gain its social ftmction as it involves public interests in its use. Hence, government has to have significant control over it. This is supported by the contitustional law (UUD 1945). Therefore, in the operating and maintaining phase, the risks occured in force majeure that relates to the tollway is borne by government as its owner."

"Skripsi ini menganalisis Putusan Nomor 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847K/Pdt.Sus/2012, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Putusan ini mengenai tumpang tindih jaminan fidusia atas 2 (dua) buah mesin yaitu mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, yang dimiliki oleh PT. Samwoo Indonesia sebagai debitor pailit. Tumpang tindih diketahui oleh kurator pada saat proses verifikasi aset. Masing-masing mesin memiliki alur cerita yang berbeda. Pada Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, terjadi pembebanan fidusia ulang terhadap mesin tersebut. Oleh sebab itu, maka timbul permasalahan mengenai status kepemilikan objek jaminan fidusia, siapa pihak yang berwenang untuk mengeksekusi 2 (dua) buah mesin di atas, dan siapa pihak yang berhak didahulukan. Untuk menentukan hal tersebut, dapat merujuk kepada Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia. Namun, ternyata 2 (dua) pasal ini saling bertentangan dalam menentukan boleh tidaknya fidusia ulang. Sedangkan pada Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997, terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke kreditor baru tanpa dilakukan pendaftaran. Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran fidusia menjadi salah satu faktor penentu status hak kepemilikan, kewenangan eksekusi, dan hak didahulukan.

---

This thesis is analyzing judicial decision number 07/RV/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. 847 K/Pdt.Sus/2012, by using normative judicial research and qualitative analysis. In this judicial decision, the curator found double fiduciary on 2 (two) machine owned by PT. Samwoo Indonesia as a bankrupt debtor. An overlap is known by the curator at the verification asset process. The machines DMF Sus Tank year 2003 and Dry Process Synthetic year 1997. Each machine has a different storyline. First, there is a double fiduciary on DMF Sus Tank year 2003. Therefore, it has raised the question of the ownership status, also who has the rights to execute the machine, and who has the preference rights. To determine that, we can refer to Article 17 and Article 28 of Law No. 42 of 1999 Fiduciary. However, it turns out that 2 (two) of this article may contradict each other. Further more, Dry Process Synthetic year 1997 is transferred to a new creditor without any registration. As we know, fiduciary recipient who have registered will acquire benefits such as the executorial power if the debtor is default and will also make them as preferred creditors, while fiduciary recipient who have not registered serve as concurrent creditors"