Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Febindra Eka Widisana
Abstrak :
Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam rnembuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemampuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor eksternal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertimbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besemah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM. Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan dan memperhatikan faktor- faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. ......To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decreel Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTI). Based on those reasons, Pagar Alam government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution. The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data In this research found that the process to change Besemah Regional public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures. Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Alam City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febindra Eka Widisana
Abstrak :
Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah' Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam membuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemarnpuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor ekstemal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertirnbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besernah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM, Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan clan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. ......To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decree- Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTD. Based on those reasons, Pagar Ala_m government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alarn City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution. The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data. In this research found that the process to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures. Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Al= City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34308
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Kusnadi
Abstrak :
Kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelayanan pasien merupakan fenomena pelayanan yang mencerminkan kualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan perubahan sta- tus kelembagaan rumah sakit terhadap kualitas pelayanan pasien. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dan metode explanatory sur- vey. Metode analisis meliputi regresi linier multipel dengan uji validitas pro- duct moment pearson, uji reliabilitas teknik alpha cronbach, uji hipotesis path analysis dan uji statistik (t), serta transformasi data skala likert dengan alat ukur method of succesive interval. Populasi adalah pegawai rumah sakit sebanyak 1.072 orang dan sampel sebanyak 92 orang yang diten- tukan dengan teknik stratified random sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dan wawancara pasien se- bagai counter informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perubahan status kelembagaan rumah sakit secara signifikan terbukti berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pasien sekitar 66,31% dan faktor lain berpengaruh sebesar (e) 33,69%. Berbagai faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelayanan meliputi faktor komunikasi (0,49%), sumber daya (0,25%), sikap pelaksana (0,32%), dan struktur birokrasi (0,33%). Faktor lain yang memengaruhi kualitas pelayanan adalah faktor budaya kerja sebagai norma implementasi kebi- jakan perubahan status kelembagaan rumah sakit.

Comfort, safety, and satisfacton of patient care is a phenomenon that re- presents service quality. This research intends to uncover effects on imple- mentation of the changing of institutional status towards quality of patient care. Ths research used quantitative research design with explanatory sur- vey method. Analysis method including multiple linear regression with pear- son product moment test validity, reliability test techniques and test hy-potheses alpha cronbach path analysis, and testing statistic (t), and also da- ta transform likert scale which uses method of successive interval tool. The research population is 1.072 employees and 92 person sample taken by stratified random sampling. Data collected by structured interview using questionnaire and patient interviews as counter informan. Results showed that the implementation of policy change on institutional status of hospital proven the of significant influence on the quality of patient cares at 66,31% and other factors influenced (e) 33,69%. Various factors that affect signifi- cantly positive on quality service including communication factor 12,49%; re- sources 0,25%; attitude of the implementers 0,32%; and bureaucratic struc- ture 0,33%. Another concept that influenced of quality care is job behavior factor as implementation of policy change on institutional status of hospital norm.
Universitas Padjadjaran, Fakultas Kedokteran, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2012
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library