Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Puskesmas selaku institusi pelayanan kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah padat B3. Kota Tangerang Selatan memiliki rasio Puskesmas per Kecamatan tertinggi ke 2 di Provinsi Banten yaitu 4,1 Puskesmas per Kecamatan.  Namun hingga saat ini belum tersedia data terkait pengelolaan limbah padat B3 di Puskesmas baik pada Puskesmas yang telah terakreditasi Utama ataupun terakreditasi Dasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek legal, aspek kelembagaan, aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek keuangan, dan aspek lingkungan dalam pengelolaan limbah padat B3, serta mengetahui prioritas masalah dalam pengelolaan limbah padat B3, dan mengetahui hubungan status akreditasi terhadap pengelolaan limbah padat B3. Desain studi penelitian ini Crossectional dengan metode observasi lapangan menggunakan formulir inspeksi di 29 Puskesmas Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini 6,9% memenuhi kriteria aspek legal, 69% memenuhi kriteria aspek kelembagaan, 79,3% memenuhi kriteria aspek teknis, 37,9% memenuhi kriteria aspek sosial budaya, 0% memenuhi kriteria aspek keuangan, dan 27,6% memenuhi kriteria aspek lingkungan, dan tidak terdapat hubungan antara status akreditasi dengan pengelolaan limbah padat. Sebagian besar Puskesmas belum memenuhi kriteria pada setiap aspek.

 

---

Puskesmas is the health service institution that should manage solid health-care waste. South Tangerang City has the second-highest ratio Puskesmas per District in Banten Province is that 4.1. The report about solid healthcare waste management either in Main accredited or Basic accredited Puskesmas is not available. This study identifies the legal aspects, institutional aspects, technical aspects, social-cultural aspects, financial aspects, and environmental aspects, priority problems in solid healthcare waste management, and the relationship between accreditation status and solid health-care waste management. This was a crossectional study with an observational method to use the inspection form. The result is 6.9% on the criteria of legal aspects, 69% on the criteria of institution aspects, 79.3% on the criteria of the technical aspects, 37.9% on the social-culture aspects, 0% on the criteria of the economic aspects, and 27,6% on the criteria of the environmental aspects. The majority of Puskesmas in South Tangerang City is not in the criteria of all aspects.

 

Abstrak :
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.   ......Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved.