Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini, mengambil judul: "Analisis Yuridis Normatif Hukum Kewarganegaraan Terhadap Status Kwarganegaraan (Stateless) dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan terhadap kewarganegaraan dalam undang - undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang - Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia yang lebih memberikan ruang untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan atau stateless.Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan melihat asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan hak asasi manusi yang dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan keterkaitannya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisa secara yuridis normatif.Selama ini, sebelum Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kwarganegaraan yang digunakan adalah Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang lebih memberikan celah akan adanya status tanpa pewarganegaraan (Stateless) sehingga asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia tidak diatur secara penuh oleh UNdang - Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nilai - nilai yang dituangkan dalam Undang - undang Dasar 1945 pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lahir untuk lebih memberikan pencegahan tanpa kewarganegaraan (Stateless).

---

The Subject of This thesis is The Normatif Juridice of Nationality Law for Stateless Status Related 1992 Immigration Act No.9. The main subject is analyzing on how the regulation and control of Nationanlity Act No.12, 2006 abiut immigration, giving access for the people to solve the problem at citizenship and stateless issues.The modul of analysis are focus on normatif juridice on citizenship act requirement and human rights which is mentioned on regulation no.12, 2006 about citizenship of Republic of Indonesia and relation to immigration Act.No. 9, 1992. The Law material of analysis are primary, secondary and tertiary materials, analyze in normatif juridice method.Until now, before Act.No.12, 2006 about citizenship at Republic Indonesia are legitimized and executed, we are using Act No.62, 1958 about Citizenship Regulation of Republic Indonesia which has opportuny occuring stateless issues. Therefore the Regulation no.12, 2006 is used by the Indonesian citizen and foreigner citizen for entry and exit from and to Indonesia territory."

"Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang inheren dan tidak dapat diambil secara sewenang-wenang. Namun, kenyataannya seringkali hak tersebut dirampas dari mereka yang tidak dianggap sebagai warga negara di suatu negara. Stateless persons sebagai sekumpulan individu yang tidak diakui oleh negara manapun seringkali mengalami pelanggaran atas hak asasi manusianya serta tidak mendapatkan perlindungan dari negara tempat mereka tinggal. Salah satu contoh stateless persons ialah kaum etnis Rohingya yang dianggap sebagai the most persecuted ethnic minority in the world. Skripsi ini menganalisis berbagai hak asasi manusia bagi stateless persons, khususnya kaum Rohingya; seperti hak untuk memiliki kewarganegaraan; serta tanggapan dari pemerintah Myanmar dan masyarakat internasional atas krisis tersebut. Kesimpulan yang diperoleh ialah hak asasi manusia yang paling utama bagi kaum etnis Rohingya ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan sebagai the right to have rights. Namun, terlepas dari tidak adanya status warga negara tersebut, penegakan atas hak asasi manusia bagi kaum etnis Rohingya sebagai hak yang inheren tetap harus dijalankan.

---

Human rights are considered inherent and cannot be arbitrarily deprived from one individual. However, the fact shows that many individuals are still arbitrarily deprived from their rights. Stateless persons, as certain individuals who are not considered as a citizen by the country they currently residing in, often experience the violation of their human rights and are not bound to any protection. One of the examples is the ethnic community of Rohingya whom UN considered as the most persecuted minority ethnic in the world. This thesis addresses the problem of human rights of stateless persons, especially the Rohingyas such as the right to nationality also, responses from the Myanmar government and the international community. The conclusion of the thesis is that the main right that should be given to the Rohingyas is the right to nationality, as the right to have rights. Nevertheless, despite of their status as stateless persons, their inherent human rights as human beings should still be enforced. "

"Seiring kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, maka kebutuhan terhadap jaringan akan semakin meningkat. Internet diharapkan dapat mengakomodasi aplikasi-aplikasi dengan kecepatan data tinggi. Kualitas koneksi pada jaringan harus terpelihara, agar koneksi tidak terputus akibat meningkatnya kebutuhan bandwidth dan beban trafik. Pad a penjadwalan Core Stateless, CSFQ dapat mengurangi kompleksitas kinerja router, domain jaringan dibagi menjadi router edge dan router core. Router edge mengatur trafik per flow dan melabelkan informasi pada paket-paket untuk selanjutnya diteruskan ke dalam router core. Sedangkan pad a router core, hanya memperbaharui label. Label dapat merupakan fungsi dari waktu kedatangan paket, kebutuhan bandwidth, timestamp dan panjang paket. Model trafik deterministik dengan referensi timestamp diusulkan untuk mengevaluasi parameter unjuk kerja jaringan Core Stateless. Pad a penelitian diperoleh, penambahan referensi timestamp pada model trafik deterministik untuk penjadwalan Core Stateless dapat menurunkan delay dan packet loss. Uji hipotesis untuk data berpasangan memberikan HI diterima, artinya ada pengaruh terhadap delay menggunakan model trafik deterministik dengan referensi timestamp pada selang kepercayaan 95%."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan bagaimana dampak dari terjadinya stateless terhadap kehidupan masyarakat etnis Rohingya pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982. Adapun, perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori statelessness. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa terdapat empat jenis faktor penyebab terjadinya stateless, yaitu adanya konflik hukum kewarganegaraan, warisan penjajahan, perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang dan hambatan administratif beserta kurangnya dokumentasi. Selain itu, dalam teori itu juga disebutkan mengenai dampak dari terjadinya stateless, yaitu hilangnya sejumlah hak fundamental sebagai warga negara. Hak-hak fundamental itu diantaranya adalah hak untuk mengakses dan menggunakan layanan publik, hak untuk memilih dan melakukan fungsi publik tertentu, hak untuk berdaya secara ekonomi serta hak untuk berpartisipasi dan memperoleh perlindungan. Di samping itu, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi literatur. Untuk itu, hasil penelitian ini adalah bahwa hilangnya sejumlah hak fundamental masyarakat etnis Rohingya sebagai warga negara tersebut merupakan dampak dari terjadinya stateless pasca penerapan Myanmar Citizenship Law tahun 1982.

---

ABSTRACT

This research is intended to answer research questions related to how the impact of statelessness on the lives of Rohingya ethnic communities after the implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982. Meanwhile, the perspective used in this study is to use the statelessness theory. In this theory, it is stated that there are four types of factors causing statelessness, namely the conflict of citizenship law, the legacy of colonization, arbitrary deprivation of citizenship and administrative barriers along with a lack of documentation. In addition, the theory also mentions the impact of statelessness, namely the loss of a number of fundamental rights as citizens. These fundamental rights include the right to access and use public services, the right to choose and perform certain public functions, the right to be economically empowered and the right to participate and obtain protection. In addition, the research method used is qualitative with literature study techniques. To that end, the results of this study are that the loss of a number of fundamental rights of the Rohingya ethnic community as citizens is the impact of the occurrence of stateless post implementation of the Myanmar Citizenship Law in 1982."