Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap pencegahan fraud hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Bendahara Penerimaan KPKNL di seluruh Indonesia. Bendahara Penerimaan KPKNL bertugas menatausahakan, membukukan dan melaporkan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1 variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan pemantauan secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan fraud, 2 variabel kegiatan pengendalian, dan variabel informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of the application of internal control to the prevention of fraud the results of the management of state receivables and auction. The survey is conducted by distributing questionnaires to Treasurer Receipts KPKNL throughout Indonesia. This study uses multiple regression method. Result of this study are 1 control environment, risk assesment, and monitoring variables of the partial effect to prevention fraud, and 2 control activities, and information and communication variables have not effects to fraud prevention

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada Bank BUMN dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka konsep keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berlaku pada BUMN Persero.

---

ABSTRACT
The thesis examines wheter the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011 which states that the state-owned bank receivables is not the state-receivables provides certainty on the legal status of state assets in state owned bank; and wheter the concept of state finances as set out in the Law Number 17 Year 2003 regarding State Finance still applies to state owned enterprise limited. By applying the normative legal research approach, this thesis reveals that the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011 provides certainty on the legal status of state assets in state-owned banks because the assets has been separated from the state finances; and that state finances concept as set out in Law No. 17 Year 2003 regarding State Finance does not apply to state owned enterprise limited.