Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Prisma Ajeng Primadona
"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.
......The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.
The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dalimunthe, Kiki Adriani
"Penelitian ini menganalisis penatausahaan Barang Milik Negara BMN aset tetap pada Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya akhir ini adalah metode analisis deskriptif melalui penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur library research, wawancara, observasi dan studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penatausahaan barang milik negara aset tetap pada Universitas Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah serta dihubungkan dengan perwujudan tata kelola yang baik governance berdasarkan aspek fundamental asas dalam good governance Lembaga Administrasi Negara LAN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penatausahaan barang milik negara aset tetap pada Universitas Indonesia dapat dikatakan cukup baik karena hampir memenuhi semua ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah dan standar yang berlaku.
......
This research analysis of fixed assets administration at University of Indonesia. The method used in this thesis is descriptive analysis method through a case study with data collection by literature study library research, interviews, observation, and documentation study. The purpose of this research to determine the compliance of the administration of fixed assets at the University of Indonesia in accordance with the law, government regulation, Regulation of the Minister of Finance, and the Government Accounting Standards and is also associated with the embodiment of good governance based on fundamental aspects principle in good governance Institute of Public Administration LAN. The results of this research showed that the analysis of the fixed assets administration at the University of Indonesia was quite good because it almost meets all the government regulations and standards."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moh Rozaq Asyhari
"Sukuk merupakan alternatif sumber keuangan negara yang cukup potensial. Sukuk memerlukan Barang Milik Negara sebagai underlying aset dalam penerbitannya. Peneltian ini mengkaji penggunaan hak manfaat pada negara yang menggunakan civil law seperti Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach, didukung Comparative Approach dan Conceptual Approach. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang didukung dengan wawancara dan penelitian terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan Barang Milik Negara dikenal dalam sistem hukum civil law, common law dan hukum Islam. Latar pemikiran civil law adalah hukum alam, sedangkan common law adalah aspek rasional para hakim, adapun pada hukum Islam adalah aspek Illahiyah dalam kepemilikan. Konsep hak manfaat dikenal dalam hukum Islam dan common law, namun tidak dikenal dalam civil law. Hak manfaat dikenal dalam sistem common law dengan konsep bundle of right. Hak manfaat juga diakui dalam hukum Islam, karena manfaat dari suatu barang adalah tujuan yang dikehendaki dari kepemilikan barang. Sedangkan dalam civil law, hak manfaat tidak dikenal karena menggunakan konsep undivided ownership. Penggunaan Barang Milik Negara dalam penerbitan Sukuk ada dua jenis, yaitu Sukuk berbasis aset riil dan Sukuk yang melekat pada dan dijamin oleh aset riil.
......
Sukuk is an potential alternative source of state finance. State property needs underlying aset in Sukuk issuance. This study examines the utilization issuance of beneficial title in civil law countries such as Indonesia. This is normative research that employ Statutory Approach approach, supported by Comparative Approach and Conceptual Approach. Data collection is done by library research, supported by interviews and participatory research. The results of this study show that State Property is recognized in civil law system, common law as well as Islamic law. The civil law foundation of thought is natural law, while common law is a rational aspect of judges, and Islamis laws are divine aspec of Allah as ultimate owner. The concept of beneficial title is recognized in Islamic law and common law, but is not known in civil law. The beneficial title is recognized in the common law system with the bundle of rights concept. The beneficial title is also recognized in Islamic law, since the benefit of a good is the desired goal of the goods possession. While in civil law, the beneficial title is unrecognized because it uses the undivided ownership concept. There are two types of utilization State Property in the Sukuk issuance, namely Sukuk based on real assets dan Sukuk attached to and guaranteed by real assets."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
D2336
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jarman Diar
"Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.
Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.
Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala.
Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang.
Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat.
Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang.
Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000
State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power.
Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations.
According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report.
While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra.
From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms.
For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back."
Lengkap +
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T1375
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachmawati Octaviani
"[Seiring dengan pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang oleh pemerintah Indonesia, khususnya di Kementerian ESDM, yang merupakan salah satu Kementerian penyumbang pendapatan negara terbesar, jumlah Barang Milik Negara terus bertambah baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Barang Milik Negara merupakan sumber daya penting bagi pemerintah sebagai penopang pendapatan Negara. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Barang Milik Negara
yang baik dan optimal untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara, 2) pengaruh peran Sumber Daya
Manusia terhadap efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara dan 3) pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap hubungan antara faktor implementasi pengelolaan Barang Milik Negara, akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara dengan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara. Populasi penelitian adalah 27 unit Satuan Kerja dan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM dengan jumlah responden sebanyak 115 orang. Data yang didapat diolah dengan
menggunakan Software SPSS 19.0 dan Lisrel 8.7 dan dianalisis dengan path analysis model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan moderasi murni (pure moderation) dimana Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang dimoderasi oleh Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara. Dimana semakin baik Implementasi, Akuntabilitas, serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang
Milik Negara yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal maka semakin efektif juga Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian ESDM.;As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of government assets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers grows exceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia which is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, a
good government assets management is required since it is a vital aspect to government incomes. An optimal government assets management will aid Indonesia to achieve good governance. This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability and
monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management, 2) the role of human resources to the effectiveness of government assets management and 3) the influence of human resources role on the interaction of implementation, accountability and monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness of government assets management. In order to find out the outcome, this study
conducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The Centre Management of Government Assets in the Ministry of Energy and Mineral Resources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0 software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysis model. The study indicated that Human Resource is a pure moderation which has significant effects on the relation between implementation, accountibility, monitoring, and evaluation of government assets to government assets management. This mean better implementation, accountibility, monitoring and
evaluation of government assets which supported by great human resource will lead to a better government assets management within Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia, As the Government of Indonesia grows and develops, the amount of government
assets continue to grow both quantitatively and qualitatively. This numbers grows
exceptionally high in Ministry of Energy and Mineral Resource of Indonesia
which is one of the largest contributors to the government incomes. Therefore, a
good government assets management is required since it is a vital aspect to
government incomes. An optimal government assets management will aid
Indonesia to achieve good governance.
This study aimed to determine: 1) the effect of implementation, accountability and
monitoring and evaluation of government assets management to the effectiveness
of government assets management, 2) the role of human resources to the
effectiveness of government assets management and 3) the influence of human
resources role on the interaction of implementation, accountability and monitoring
and evaluation of government assets management to the effectiveness of
government assets management. In order to find out the outcome, this study
conducted a survey to 115 respondents from 27 different units within The Centre
Management of Government Assets in the Ministry of Energy and Mineral
Resources. The data acquired from the survey was processed using SPSS 19.0
software for the descriptive analysis and Lisrel 8.7 software for path analysis
model.
The study indicated that Human Resource is a pure moderation which has
significant effects on the relation between implementation, accountibility,
monitoring, and evaluation of government assets to government assets
management. This mean better implementation, accountibility, monitoring and
evaluation of government assets which supported by great human resource will
lead to a better government assets management within Ministry of Energy and
Mineral Resource of Indonesia]"
Lengkap +
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T44232
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sukendar
"ABSTRAK
Kekayaan BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengelolaan perusahaan yang baik. Atas kekayaan negara yang dipisahkan tersebut, dalam pengelolaan tidak lepas dari adanya sengketa kepemilikan yang tidak jarang berujung pada putusan pengadilan yang menetapkan eksekusi terhadap aset BUMN tersebut. Persoalan kemudian muncul yaitu apakah terhadap kekayaan BUMN tersebut dapat dilakukan eksekusi, dan apakah dimungkinkan bagi Pemerintah melakukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi atas aset tersebut?. Bahwa munculnya sejumlah pertanyaan tersebut, tidak lepas dari adanya tumpang tindih pengaturan ketentuan mengenai kekayaan BUMN yang kemudian menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi melalui putusan dalam Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 berupaya menyelesaikan polemik tersebut, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkmah Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang dikelola berdasarkan paradigma usaha. Pertimbangan MK tersebut tidak sesuai dengan konsepsi mengenai konsep mengenai pendirian perseroan terbatas, yaitu ketika pendiri perseroan melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan, maka terjadi peralihan status kekayaan dari kekayaan pendiri menjadi kekayaan perseroan terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi dari pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN dikaitkan dengan upaya hukum perlawanan pihak ketiga derden verzet oleh Menteri BUMN atas kekayaan negara yang dipisahkan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Menteri BUMN dalam kedudukannya sebagai Wakil Pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan dapat melakukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga derden verzet atas upaya eksekusi terhadap aset BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kata kunci: Aset BUMN, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, perlawanan pihak ketiga.

ABSTRACT
The wealth of SOEs is derived from the separated state assets sourced from APBN whose management is carried out in accordance with good corporate governance procedures. On the separated state 39 s wealth, the management can not be separated from the ownership dispute that often leads to a court decision that sets the execution of the SOE 39 s assets. The issue then arises that whether to the SOE 39 s assets can be executed, and is it possible for the Government to fight against the determination of the execution of the asset . That the emergence of a number of questions, can not be separated from the overlapping regulatory provisions regarding the wealth of SOEs which then led to polemic and legal uncertainty. The Constitutional Court Republic f Indonesia through the verdict in Case Number 62 PUU XI 2013 attempts to resolve the polemic, in its legal considerations, the Constitutional Court essentially states that the SOEs 39 wealth as separated state property remains part of state finances managed under the business paradigm. The Constitutional Court 39 s consideration is not in accordance with the conception of the concept of the establishment of a limited liability company, when the founder of the company invests capital into the company, the transfer of wealth status from the founder 39 s wealth becomes the wealth of the limited liability company. This study is intended to further examine the implications of the state owned property arrangements that are separated on the SOEs in relation to the efforts of third party lawsuit derden verzet by the Minister of SOEs on separated state assets. From the result of the research, it is concluded that the Minister of SOEs in its position as the Government Representative in separated state assets can make the efforts of the third party 39 s lawsuit derden verzet for the execution of the SOE assets derived from the separated state assets. Keywords Assets of SOEs, State Property Separated, the third party 39 s lawsuit.
"
Lengkap +
2018
T51164
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samosir, Ferry Samuel Christoffer
"Ketentuan akan keharusan adanya NPWP bagi peserta lelang melalui internet (lelang online) menjadi kontra produktif bagi peserta lelang yang bukan Warga Negara Indonesia, dikarenakan akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan lelang online tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Bagaimana upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong tidak terjadi, khususnya bagi peserta lelang yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur kewajiban Peserta Lelang menunjukkan NPWP, sehingga membuat peserta lelang dari luar negeri dengan terpaksa membutuhkan badan hukum di Indonesia sebagai perwakilannya, yang pada akhirnya adalah tidak terciptanya asas efisiensi dan asas kompetisi. Upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, yaitu materi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh peserta lelang.
......The provision on the necessity of NPWP for internet auction participants (online auction) becomes counter productive for bidders who are not Indonesian citizens, because it will cause inefficiency in the implementation of online auction. Problems in this research is how the application of the principle of efficiency and the principle of competition in the implementation of online auction airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction? How is the effort to create the principle of efficiency and the principle of competition on the execution of online auction aircraft ex Pelita Air on State Wealth Office and Serpong Auction? This study uses normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis method, because the data obtained is quality. The result of research stated that the application of efficiency principle and competition principle in the execution of online auction of airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction does not happen, especially for bidders coming from abroad. (2) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016 Concerning the Auction Implementation Guidelines which regulates the obligation of Bidders to indicate NPWP, thus making the auction participants from abroad is forced to require legal entity in Indonesia as its representative, which in the end is not the creation of the principle of efficiency and the principle of competition. Efforts to create the principle of efficiency and the principle of competition on the implementation of online auction aircraft ex Pelita Air at the Office of State Assets and Auction Serpong, the material legislation with regard to fairness for all bidders."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Afriyansyah
"Pada dasarnya negara selalu bertujuan untuk mensejahterakan warganya. Cara dan bentuk untuk mencapai tujuannya berbagai macam. Demokrasi yang ditopang oleh liberalisme adalah salah satunya. Gagasan tersebut dianggap oleh Francis Fukuyama sebagai sebuah akhir dari sejarah atau Finalitas dari bentuk politik. Kesejahteraan dalam demokrasi liberal didapat melalui kehadiran kapitalisme. Tetapi kapitalisme masih dicurigai memiliki potensi yang justru menghancurkan sistem demokrasi liberal. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang lebih lanjut akan keberadaan kapitalisme dalam sistem politik liberal. Libertarian menawarkan penjelasan yang mendalam akan kehadiran kapitalisme. Robert Nozick melalui minimal state memaparkan bagaimana negara yang hadir dengan sistem kapital yang tak menciderai hak-hak individu sekaligus menjaga batas wewenang yang dimiliki negara terhadap warganya.
......
Basically, the state has always aimed for the welfare of its citizens. various kinds of way and form to achieve that goal. Democracy supported by liberalism is one of them. The idea was considered by Francis Fukuyama as an end of history or the finality of the political form. Welfare in a liberal democracy obtained through the presence of capitalism. But capitalism suspected that it still has the potential to destroy the liberal democratic system. For that needed further understanding of the existence of capitalism in a liberal political system. Libertarian offers in-depth explanation of the presence of capitalism. Robert Nozick through minimal state described how present state with the capital system which does not damage the rights of individuals while keeping limits the authority of the state to its citizens."
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2015
S58205
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library