Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Definisi menyangkut keuangan negara ternyata masih menuai polemik sampai saat ini. Khususnya menyangkut keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagian undang-undang mengatur bahwa keuangan negara yang sudah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, adalah tetap merupakan uang negara. Sedangkan sebagian undang-undang, khususnya undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengatur, bahwa keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara selaku badan hukum sudah bukan menjadi uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Disharmonisasi peraturan perundangundangan menyangkut keuangan negara tersebut ternyata membawa implikasi dan konsekuensi yuridisnya di dalam praktek, khususnya terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta terhadap mekanisme pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara. Hal ini juga membawa implikasi dan konsekuensi yuridis terhadap timbulnya fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20IVIIII2006 menyangkut piutang negara dan piutang BUMN. Fatwa Mahkamah Agung tersebut sekaligus juga memberikan batasan dan pengertiannya terhadap keuangan negara. Bahwa uang negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara sudah bukan merupakan uang negara lagi, melainkan sudah menjadi uang Badan Usaha Milik Negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan persesuaian peraturan antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya menyangkut definisi keuangan negara. Sehingga diperoleh pengertian secara jelas mengenai keuangan negara dan keuangan negara yang telah disetorkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara, tanpa harus mengebiri teori badan hukum sebagai communis opinion doctorum dalam teori ilmu hukum. Persesuaian undang-undang menyangkut definisi keuangan negara dan keuangan negara Badan Usaha Milik Negara tersebut, juga harus membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, sistematika pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, dan kemandirian Badan Usaha Milik Negara itu sendiri.

---

The definition of state finance is still creating polemic condition to this date, particularly related to the allocation of state finance to the State-Owned Enterprise classified as excluded state assets. The provision of Law clearly governs that state finance allocated to the State-Owned Enterprise is categorized as excluded state assets and therefore it shall remain the property of the state. Meanwhile, subject to the other provisions of the relevant law on State-Owned Enterprise and Limited Liability Company, it is stated that financial allocation made to the State-Owned Enterprise in its status as legal entity shall no longer be the property of state, but the State-Owned Enterprise. This corresponds to the theory affirming that legal entity is communis opinion doctorum, as defined in the theory of law. Inconsistencies in laws and regulations related to the state finance bears juridical implications and consequences in its practice, especially on Fight Against Corruption as well as the mechanism for audit and control over the state finance allocated to the State-Owned Enterprise. This also bears juridical implications and consequences on Supreme Court's opinion number WKMA/Yud/20IVIII/2006 related state and State-Owned Enterprise receivables. Opinion of the Supreme Court has also set limitations and understanding of the state finance. In other words, state financial allocation shall no longer be the property of the state but State-Owned Enterprise. For that reason, it is regarded necessary to make amendment to relevant laws and regulations related to the definition of the state finance. Thus, state finance and excluded state assets will be clearly defined without disregarding the theory of legal entity as communis opinion doctorum in the theory of law. The amendment to law on definition of state finance and excluded state asset should bring positive implications for fight against corruption, mechanism for audit and control of State Finance as well as the independence of State-Owned Enterprise.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Bobied GuntoroNPM : 1506697012Program Studi : Pasca SarjanaJudul : Penawaran Participating Interest Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kepada Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016. Tesis ini membahas tentang penawaran dan pengelolaan Participating Interest 10 oleh Kontraktor kepada BUMD ldquo;PI 10 rdquo; baik pengaturan mapun implementasinya sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 sepuluh persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ldquo;Permen ESDM 37/2016 rdquo; . Penawaran PI 10 sebelum diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 belum memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional atau daerah. Belum optimalnya penawaran PI 10 tersebut dikarenakan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengambilan PI 10 cukup besar, sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah atau BUMD bermitra dengan Badan Usaha swasta dengan pola bagi hasil yang tidak menguntungkan bagi BUMD dan berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan PI 10 . Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Terbitnya Permen ESDM 37/2016 dapat menjadi terobosan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan penawaran dan pengelolaan PI 10 kepada BUMD, yaitu bagi kemandirian kemampuan keuangan BUMD, kepastian hak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan antar Pemerintah Provinsi, namun juga dapat mendukung solusi permasalahan perizinan daerah. Terobosan-terobosan yang dilakukan tersebut secara legalitas formal perlu diberikan landasan hukum yang sesuai di tingkat peraturan yang lebih tinggi sehingga memenuhi landasan yuridis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: PI 10 , BUMD dan Kontraktor.

---

ABSTRACT
Name Bobied GuntoroStudent Number 1506697012Program Post GraduateTitle The Offering of Participating Interest by Contractor To The Local State Owned Company Under The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016.This thesis discusses about the offering and management of Participating Interest 10 by Contractor to BUMD PI 10 either under regulation or implementation before and after Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas, especially since the issuance of Regulation of Minister of Energy and Resources Mineral Power Number 37 Year 2016 concerning Terms of Participating Interest of 10 ten percent of Oil and Gas Contract Area ESDM Regulation 37 2016 . The offering of 10 PI prior to the issuance of ESDM Regulation 37 2016 has not provided optimal benefits for national or regional interests. The non optimal PI 10 is due to the funding required for 10 PI is high enough, so in the end the Regional Government or BUMD partnered with Private Enterprise with a profit sharing pattern that is unprofitable for the BUMD and potentially generate moral hazard in the management of PI 10 . This thesis uses normative juridical research because it focuses on literature research that essentially examines the principles of law, systematic law, and legal synchronization by way of analyzing it. The publication of ESDM Minister 37 2016 can be a breakthrough not only to overcome the problems of offering and management of 10 PI to BUMD, that is for the independence of BUMD 39 s financial capability, certainty of the right of the District Government, Provincial Government and inter Provincial Government, however also to support solution for local license problem. Such breakthroughs in legal perspective need to be given appropriate legal basis at higher regulatory level so as to fulfill the juridical basis of the validity of a regulation. Key words PI 10 , Local State Owned Company, and Contractor.

Abstrak :
Tesis ini membahas wacana pembentukan Bank Holding Company oleh Pemerintah terhadap bank-bank milik negara. Latar belakang Pemerintah untuk membentuk Bank Holding Company adalah untuk memperkuat permodalan bank-bank negara serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah ketentuan single presence policy sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan Tunggal Bank. Terdapat 2 (dua) permasalahan dari pembentukan Bank Holding Company ini adalah ketentuan spesifik mengenai pembentukan holding company dan risiko hukum yang mungkin akan timbul dari pelaksanaan dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai pembentukan holding company atau perseroan induk. Sebagai acuan bagi BUMN, maka ketentuan holding dapat mengacu pada PP 72 Tahun 2016 terutama terkait dengan pengalihan saham milik Pemerintah pada BUMN untuk dijadikan penyertaan negara pada BUMN lain dan BUMN yang mendapat pengalihan saham tersebut akan menjadi induk dari BUMN yang mengalihkan sahamnya dan POJK Kepemilikan Tunggal Bank sebagai pedoman pembentukan Bank Holding Company. Risiko Hukum yang harus dimitigasi oleh pemerintah status hukum anak perusahaan hasil holding, pembatasan kepemilikan saham bank oleh Badan Hukum, Pengalihan/Pemindahan Kepemilikan Saham Mayoritas di Luar Bursa, batas maksimum pemberian kredit, market share yang terbentuk dari bumn induk hasil holding perbankan dan implikasinya terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia, ketentuan mengenai rahasia bank mengingat BUMN Induk Holding Perbankan bukan merupakan Lembaga Keuangan Bank. ......This thesis mainly talks about the discourse of the formation of a Bank Holding Company by the Government against state-owned banks. The underlying reason why The Government want to establish a Bank Holding Company is to strengthen the capital of state banks as well as to fulfill the prevailing law which is the provisions of single presence policy stipulated in the Financial Services Authorities Rule. Two (2) problems were obtained from the plan of formation of this Bank Holding Company, specifically provisions concerning the holding company specifically and legal risks that might arise from the implementation of the agreement. This study uses juridical-normative research methods, the research typology used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools used are document studies and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that basically there was not any provisions regulate about the company or parent company. As a reference for SOEs, ownership can be submitted to PP 72 of 2016 related to the transfer of Government-owned shares to SOEs to make state participation in other SOEs and SOEs that receive the transfer of shares will be the property of the government transferring their shares and Financial Services Authorities Rule as a guideline for establishing a Bank Holding Company. Legal Risk that must be mitigated by the legal status of the holding company subsidiary, bank share ownership by the Legal Entity, Transfer/Majority Share Ownership in the Foreign Exchange, maximum lending limit, market share derived from holding, banking and the legal implications business competition in Indonesia, provisions concerning bank secrets, considering that the holding SOE is not a Bank Financial Institution.

Abstrak :
Dalam pengelolaan keuangan, direksi pada BUMN di Indonesia bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis investasi yang paling umum di BUMN adalah pembelian saham perusahaan swasta. Melalui pembelian saham, BUMN dapat memperluas lini bisnisnya dan memproyeksikan keuntungan yang lebih besar. Namun seringkali ditemukan bahwa keputusan pembelian saham perusahaan swasta dilakukan oleh BUMN karena adanya benturan kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan benturan kepentingan dalam keputusan BUMN di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembelian saham perusahaan swasta. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatori karena keterbatasan data. Analisis tersebut menguji sampel 14 keputusan investasi BUMN Indonesia saat berinvestasi dalam pembelian saham di perusahaan swasta selama periode 2010-2022. Temuan menunjukkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam beberapa keputusan investasi saham yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pengurus perusahaan swasta. Selain itu, ada juga hubungan partai politik antara pihak-pihak yang terlibat. Temuan ini dapat membantu beberapa pihak, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN untuk lebih memahami batasan investasi yang dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, Kementerian BUMN dalam tugasnya sebagai pengawas BUMN dapat memiliki early warning system untuk menilai layak tidaknya investasi yang dilakukan. ......In financial management, the Director of State-Owned Enterprise (SOEs) in Indonesia synergizes with the Ministry of SOE to make investment decisions. One of the most common types of investment in SOEs is the purchase of shares in private companies. However, it is often found that the decision to purchase private company shares is made by SOEs due to a conflict of interest. This paper aims to determine the level of involvement of conflicts of interest in the decisions of SOEs in Indonesia to invest in the purchase of shares of private companies. To achieve the research objectives, the authors used a qualitative approach with an explanatory case study due to data limitations. The analysis tested a sample of 14 Indonesian SOEs investment decisions when investing in the purchase of shares in private companies during the 2010-2022 period. This conflict of interest can occur because of a family relationship with the management of private companies. Also there is also a political party relationship between the parties involved. These findings can help several parties, including SOE and the Ministry of SOE to better understand the limits of investment that can be made. In the long term, the Ministry of SOE can have an early warning system to assess whether the investments made are appropriate or not.

Abstrak :
Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan. ......The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the State or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy.

Abstrak :
PT. IGLAS (Persero) mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir menjadikan kelangsungan hidup perusahaan ini terancam. Pemerintah merencanakan akan melakukan langkah penyehatan bagi perusahaan ini. Berdasarkan road map 2008-2009, Pemerintah memiliki lima (5) langkah penyehatan bagi BUMN yang tidak sehat. Tesis ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan, analisis alternatif restrukturisasi yang akan diterapkan serta langkah pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebaiknya eksistensi perusahaan tetap dipertahankan dengan menggunalan restrukturisasi operasional dan finansial.

---

Losses that PT. IGLAS (Persero) suffers for the last five years threatened the company's going concern. Government will do several actions to improve the company's performance. According to the Government's 2008-2009 road map, government have five (5) actions to do it. This thesis will discuss about the problems that company's faced, analysis about the alternatives to restructure the company, also the action that need to be taken to execute the strategy. The study shows that the Government's decision to keep the company's existence is appropriate since the restructuring strategy will increase the value of the company.

Abstrak :
Banyaknya proyek konstruksi memunculkan potensi meningkatnya masalah keselamatan pekerja. Kecelakaan kerja di sektor konstruksi yang melibatkan banyak tenaga kerja memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Namun, perlindungan terhadap para pekerja pada sektor jasa konstruksi dinilai belum maksimal, ditandai dengan banyaknya kecelakaan kerja dan belum terpenuhinya standar keselamatan kerja. Peningkatan budaya keselamatan kerja menjadi salah satu kunci pengendalian kecelakaan kerja. Integrasi budaya keselamatan kerja di perusahaan dapat dilakukan melalui pendekatan prinsip-prinsip manajemen, salah satunya adalah pendekatan sistem kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat, efektif, dan visible merupakan faktor penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi sistem kepemimpinan keselamatan yang diperlukan terhadap budaya keselamatan kerja, serta mengetahui hubungan budaya keselamatan kerja dan sistem kepemimpinan keselamatan melalui indikator-indikatornya. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengumpulkan data selama proses penelitian dan diolah menggunakan program SPSS data univariate dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis faktor. Melalui analisis data yang dikumpulkan diperoleh keterkaitan antara dimensi sistem kepemimpinan keselamatan dan budaya keselamatan pada objek penelitian Perusahaan Konstruksi BUMN. ...... The number of construction projects shows the potential for increased safety issues for workers. Work accidents in the construction sector involving many workers have a higher risk of work injury. However, the protection of workers in the construction services sector is considered not maximal, marked by amount of workplace accidents and not yet fulfillment of safety standards. Increasing occupational safety culture is one of the keys to work accident control. Integration of work safety culture in company can be done by approach of management principles, one of them is the approach of leadership system. Strong, effective, and visible leadership is an important factor in creating a safety healthy environment. This study aims to analyze the dimensions of the safety leadership system required for safety culture, as well as to know the safety culture relationship and the safety leadership system through its indicators. This research was conducted by using research instruments in the form of questionnaires to collect data during the research process and processed using SPSS data univariate program, analyzed descriptively using factor analysis method. Through analysis of collected data obtained the relationship between the dimensions of safety leadership system and safety culture on the object of research of BUMN Construction Company.

Abstrak :

Negara pada hakikatnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia yang kewajiban-kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya maka Indonesia kemudian membentuk BUMN sebagai wujud tindakan nyata Negara untuk memajukan perekonomian dan mensejagterakan rakyatnya. BUMN memiliki peran penting dalam sistem perekonomian di Indonesia, dan oleh karenanya diharapkan dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai salah satu BUMN yang dinyatakan pailit, yang kemudian karenanya terdapat pihak-pihak yang menuntut pertanggungjawaban atas pailitnya BUMN tersebut, dimana dalam penelitian ini akan difokuskan pada para pekerja BUMN yang tidak mendapatkan hak berupa gaji dan pesangon. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa hingga saat ini belum terdapat penyelesaian atas pemenuhan hak gaji dan upah pokok bagi karyawan PT. Kertas Leces karena hingga saat ini segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara belum membuahkan hasil nyata bagi pembayaran upah dan gaji karyawan PT. Kertas Leces.

---

The state essentially has the duty and obligation to lead and provide welfare for its people. This also applies to Indonesia, where its obligations are contained in the 1945 Constitution. In the context of fulfilling its obligations as a country wishing to prosper its people, Indonesia then forms SOE (State Own Enterprise) as a concrete manifestation of the State's actions to advance the economy and welfare of its people. BUMN has an important role in the economic system in Indonesia, and is therefore expected to advance the Indonesian economy and realize the people of Indonesia who are more prosperous and able to compete in the global economy. This research focuses on the discussion of one of the SOE declared bankrupt, which then therefore has parties who demand accountability for the SOE bankruptcy, which in this study will focus on BUMN workers who do not get the rights in the form of salaries and severance pay. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive-analytical type. The conclusions obtained from this study are is up to now there is still no clarity about the settlement of this problem.

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang kepailitan BUMN menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk memahami cara mengajukan pailit pada BUMN di Indonesia, syarat permohonan pailit, jenis-jenis BUMN, karakteristik BUMN dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan UU KPKPU juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Selanjutnya, temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, kreditor selain Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU BUMN, jika BUMN berbentuk perseroan terbatas, dapat langsung mengajukan kepailitan. Penelitian ini diharapkan mampu memberi jawaban mengenai kepailitan pada BUMN berdasarkan UU KPKPU. ......This thesis discusses the bankruptcy of BUMN according to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. To understand how to file for bankruptcy with BUMN in Indonesia, the requirements for bankruptcy applications, types of SOEs, characteristics of BUMN and parties who can file for bankruptcy under the KPKPU Law are also discussed. This paper was written using the normative legal writing method to produce analytical descriptive data. Furthermore, the findings of this study conclude that creditors other than the Minister of Finance based on Article 2 paragraph (5) of the BUMN Law, if the BUMN is in the form of a limited liability company, can immediately file for bankruptcy. This research is expected to be able to provide answers regarding the bankruptcy of BUMN based on the KPKPU Law.