Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembangunan nasional Indonesia saat ini telah memasuki tahap Pembangunan Jangka Panjang . Untuk melaksanakan Pembagunan itu tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tidak dapat dielakkan lagi pemerintah harus menyediakan dana untuk membiayai pembangunan tersebut.

Mengingat semakin tingginya peranan pajak sebagai salah satu sumber dana pembangunan, maka pada tahun 1983 pemerintah melakukan perombakan besar di bidang perpajakan dengan Tax Reform. Keleluasan yang diberikan kepada wajib pajak oleh sistem pajak yang baru menempatkan fiskus sebagai pengawas dan pembimbing pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Kewajiban membuat faktur pajak bagi PKP akan sangat penting artinya dalam pengamanan penerimaan negara dari pajak.

Jika Pajak masukan lebih besar dan Pajak keluaran maka terjadi pajak lebih besar yang dapat dikompensasikan dengan utang pajak Masa Pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi). Pembuatan Faktur Pajak sepenuhnya diberikan kepada PKP, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi pembuatan Faktur Pajak yang tidak semestinya (Faktur Pajak Fiktif).

Restitusi merupakan hal yang sangat rentan terhadap itikad tidak baik dari wajib pajak/PKP untuk membobol keuangan negara melalui permohonan restitusi yang tidak benar (fiktif). Unsur yang sangat menentukan kebenaran permohonan restitusi adalah Faktur Pajak baik itu Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran.

Peraturan yang telah ada ancaman sanksi terhadap penyalahgunaan, pelanggaran, atau kejahatan di bidang pajak khususnya yang berhubungan dengan faktur pajak sebenarnya telah cukup.

Mengoptimalkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan sehubungan dengan Faktur Pajak maka perlu dilakukan penatausahaan atas Faktur Pajak - Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan pada waktu penelitian kantor terhadap permohonan restitusi. Terlepas dari kenyataan yang ada, saat ini hal yang perlu dilakukan oleh para aparat pajak adalah mengoptimalisasi usaha-usaha pengamanan restitusi secara nyata. Salah satunya tentu dengan meningkatkan peranan penerapan sanksi terhadap penyelewengan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini berangkat dari permasalahan bahwa dalam keadaan situasi keuangan negara yang mengalami defisit, penerimaan negara dari sektor pajak menjadi perhatian utama. Kontribusi penerimaan pajak dari pajak penghasilan orang pribadi secara kuantitatif dan kualitatif masih rendah. Hal tersebut dapat tercermin dari jumlah penerimaan maupun dari jumlah orang pribadi yang tercatat sebagai wajib pajak serta tingkat ketaatan atau kepatuhannya. Munculnya keluhan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank dan peniadaan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan, yang dianggap menjadi penghambat dalam proses pencapaian penerimaan pajak dari orang pribadi. Tujuan penulisan tesis ini mencoba untuk meneliti dan menganalisis dari segi potensi penerimaan negara dari sektor PPh khususnya orang pribadi, kemudian kaitannya dengan keberadaan pasal mengenai kerahasiaan bank atas informasi data nasabah bank untuk kepentingan perpajakan. Dengan mengacu kepada sistem dan kebijakan perpajakan yang telah ada, perlakuan pelarangan pengusutan fiskal atas asal usul deposito dan tabungan di perbankan dalam kaitannya dengan topik diatas tersebut turut dibahas dalam tulisan ini untuk melihat kemungkinan aspek potensi penerimaan pajaknya.

Referensi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya yang digunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No 6 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 16 tahun 2000), Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan (UU No 7 tahun 1983 dengan perubahan terakhir UU No 17 tahun 2000) dan Undang-Undang Tentang Perbankan (UU No 10 tahun 1998), serta peraturan pelaksanaan dalam bentuk Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analistis, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan dokumen berupa studi lapangan, studi literatur serta studi kepustakaan. Mengacu pads tujuan tersebut diatas, dalam sistem perpajakan yang telah ada dengan tinjauan berbagai aspek azas perpajakan yang berlaku, orang pribadi selaku wajib pajak, menjadi perhatian utama dalam rangka menggali potensi penerimaan pajak. Dengan pertimbangan beberapa aspek yang melatarbelakangi penulisan ini, ditengah kondisi dan keadaan perekonomian sekarang yang kurang baik, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang saran maupun rekomendasi bagi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dari segi orang pribadi.

Abstrak :
Dalam rangka menilai kinerja BUMD yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta cukup banyak, maka dipilih salah satu, yaitu PD Wisata Niaga Jaya yang berusaha dalam kelompok usaha industri pariwisata, dimana "Core Business" utamanya adalah penyediaan dan pengelolaan sarana perhotelan. Salah satu hotel yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pendapatan PD Wisata Niaga Jaya adalah Hotel Bintang 4 Cempaka Jakarta. Penilaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta hanya berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No. 849 Tahun 1994 tanggal 23 Juni 1994 yang hanya memperhatikan indikator-indikator rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas yang berarti hanya memperhatikan aspek keuangan saja. Penilaian kinerja yang sejalan dengan manajemen strategik yang baru yaitu: BALANCE SCORECARD (Kaplan dan Norton, 1996) akan diterapkan, dimana konsep Balance scorecard adalah alat untuk menilai kemampuan perusahaan dengan mem-balance 4 (empat) aspek sekaligus yaitu: aspek keuangan, pelanggan, bisnis internal dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Balance scorecard adalah media terjemahan visi dan strategi menjadi sasaran dan ukuran mulai dari rencana, implementasi sampai dengan hasil. Penelitian terhadap kinerja Hotel Cempaka Jakarta bersifat deskriptif analitis dengan memandang kondisi keuangan perusahaan merupakan resultan dari organisasi belajar, proses bisnis internal dan tingkat kepuasan pelanggan yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang ditanyakan dalam kuesioner terhadap pelayanan pelanggan, bisnis internal perusahaan dan pembelajaran organisasi Hotel Cempaka Jakarta. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diperoleh penilaian kinerja perusahaan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan daya saing perusahaan daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 1. bahwa penerapan pembelajaran yang dilakukan pada aspek dinamika belajar, pembaharuan organisasi dan pemberdayaan individu sudah diterapkan pada sebagian besar organisasi, sedangkan aspek pengelolaan pengetahuan dan penerapan teknologi baru diterapkan pada sebagian kecil organisasi 2. Pada proses bisnis internal, pemahaman atas tugas pelayanan jasa hotel sudah cukup baik dan alat-alat penunjang sudah sesuai dengan standar hotel. Kedua hal tersebut diatas menyebabkan tingkat loyalitas pelanggan Hotel Cempaka masuk dalam kategori 4 yaitu "puas". Mengingat bahwa Hotel Cempaka baru beroperasi pada bulan September 1996, kondisi keuangan hotel masih dalam tahap berkembang (growth) dengan cash flow negatif. Memperhatikan 3 hal tersebut diatas Hotel Cempaka masih memiliki potensi untuk dapat berkembang.

Abstrak :
Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut. Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara. Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi.

Abstrak :
Tesis ini merupakan suatu tinjauan analisis dari sisi aspek keadilan dalam perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan Negara terhadap kebijakan pemajakan yang berlaku khusus (lex specialis) atas penghasilan Bentuk Usaha Tetap pengusahaan sumber daya panas bumi (geothermal) pada kontraktor Kontrak Operasi Bersama. Penulisan bersifat deskriptif yaitu secara sistematis mengungkap fakta- fakta mengenai kebijakan pemajakan atas penghasilan dengan meneliti sikap atau pendapat pihak-pihak berkepentingan (stakeholder's). Alat analisis yang diterapkan adalah teknik wawancara, kuesioner dan data literature/publikasi bahan kepustakaan.

Berdasarkan hasil pengumpulan pendapat sikap pihak- pihak yang berkepentingan ditemukan bahwa secara umum diperlukan penyempurnaan kebijakan pemajakan berupa penyelarasan dengan prinsip- prinsip keadilan dalam perpajakan dan dengan aspek tujuan penerimaan Negara yang wajar. Responden juga berpendapat perlu adanya jenis instrumen pemajakan lain yang dapat menghasilkan penerimaan seperti bentuk Pajak atas sewa sumber daya alam (Resource Rent Tar).

Ketentuan pemungutan pajak berupa setoran bagian pemerintah sebesar 34 % dari Net Operating Income dan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dan jenis pajak lainnya (all inclusive tax) yang hanya diatur dalam Kontrak Operasi Bersama sebagai penjabaran atas aturan khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan, ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan dampak diskriminatif dan sulit menghasilkan kontribusi penerimaan Negara. Terbukti selama kurang lebih 15 (lima belas tahun) pengusahaan sumber daya panas bumi belum ada pemasukan uang ke Kas Negara.

Penerapan instrumen fiskal tunggal seperti ini jelas bertentangan dengan kaidah prinsip keadilan dalam perpajakan sesuai dengan pengertian adil dari asas "equity" Adam Smith dalam the cannons of taxation mengharuskan bahwa pemungutan pajak sebanding dengan kemampuan membayar dan kesepadanan manfaat yang diterima dari Negara. Demikian juga dengan konsep keadilan vertikal yang menghendaki pembedaan tarif pajak seyogianya di dasarkan atas jumlah seluruh penghasilan dan bukan karena beda sumber atau jenis penghasilan. Sedangkan dengan konsep keadilan horizontal menghendaki pengenaan pajak atas penghasilan didasarkan atas jumlah seluruh penghasilan tanpa membedakan sumbernya.

Sehubungan dengan upaya peningkatan penerimaan yang menghendari diskriminasi maka ketentuan pemajakan atas penghasilan BUT pengusahaan sumber daya panas bumi pada Kontraktor Kontrak Operasi Bersama sudah waktunya di ubah dan di cari ketentuan yang selaras dengan UU Perpajakan terutama undang- undang Pajak Penghasilan.

Abstrak :
Kopi merupakan komoditi yang cukup berperan sebagai penghasil devisa negara. Secara sosial ekonomi, kopi Indonesia menjadi tumpuan hidup bagi kurang lebih 7 juta jiwa petani perkebunan. Sebagian besar kopi Indonesia masih di ekspor dalam bentuk biji (green beans coffee), sedangkan produk hasil turunannya lebih banyak dipasarkan di dalam negeri. Dalam lima tahun waktu pengamatan data penelitian (1997-2001), ekspor kopi Indonesia mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan - 4,7% per tahun. Sementara itu pertumbuhan produksi kopi Indonesia naik dengan laju pertumbuhan 4,14% per tahun. Secara umum dalam waktu yang lama penawaran kopi dunia meningkat dengan angka pertumbuhan sebesar 3,12% per tahun sedangkan permintaannya hanya tumbuh dengan 1,56% per tahun. Kopi sebagai komoditi internasional, dalam pemasarannya diwadahi oleh International Coffee Organization (ICO). Fungsi badan ini adalah sebagai penanggung jawab dalam penentuan standard harga kopi internasional, yang antara lain melalui instrumen retensi. Namun, dalam kurun waktu pengamatan data penelitian (1997-2001) harga kopi tidak stabil, berfluktuatif mengikuti dinamika permintaan dan penawarannya. Harga menjadi tidak terkendali karena terjadi inkonsistensi terhadap kesepakatan kebijakan dari beberapa anggota ICO yang menyebabkan kopi dunia mengalami kelebihan penawaran. Harga kemudian turun tidak terkendali hingga mencapai USS 1.013 per kg pads tahun 2001. Indonesia sebagai salah satu pengekspor kopi terbesar dunia, ikut terimbas dengan permasalahan ini. Krisis ekonomi yang kemudian terjadi, ikut mempengaruhi daya saing kopi Indonesia secara internasional, dimana dalam lima tahun waktu pengamatan data penelitian (1997-2001) ekspor kopi mengalami pertumbuhan negatif. Dapat dipastikan bahwa menurunnya nilai ekspor kopi Indonesia akan mempengaruhi perolehan devisa dari sektor pertanian, serta turunnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi petani perkebunan kopi secara keseluruhan. Terdorong oleh adanya permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengembangan ekspor kopi Indonesia. Faktor-faktor apa saja yang menjadi leverage factors dalam usaha pengembangan ekspor kopi ke depan. Adapun metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda system dynamics. Metoda ini merupakan simulasi komputer untuk membentuk model yang mendekati kondisi nyata. Pemodelan dalam system dynamics ini terlebih dahulu dipahami melalui tahapan system thinking, yakni melalui pemahaman hubungan sebab akibat antara variabel di dalam unsur pengembangan ekspor kopi. Sesuai dengan hasil penelitian, tersusun suatu struktur model causal loop diagram untuk model supply-demand kopi dunia dan sub model ekspor kopi Indonesia. Berdasarkan causal loop diagram ini kemudian dibuat stock flow diagram untuk melihat interaksi antar variabel dalam suatu sistem organisasi supply-demand kopi dunia dan sub sistem ekspor kopi Indonesia yang dinamis. Melalui pengujian validasi model dan uji sensitivitas diperoleh leverage factors untuk pengembangan ekspor kopi Indonesia, yaitu variabel yang amat sangat sensitif adalah ekspor produk turunan, kemudian sangat sensitif adalah kebijakan non retensi dan fraksi produksi, sedangkan yang sensitif adalah fraksi konsumsi, sementara fraksi kebijakan retensi dan distrosi suplly adalah kurang sensitif. Altematif strategi yang diambil untuk pemasaran ekspor kopi Indonesia ke depan adalah dengan melakukan diversifikasi produk dan pembukaan serta perluasan pasar diluar pasar retensi. Hal ini dinyatakan melalui alternatif strategi kebijakan fungsional dan alternatif strategi kebijakan struktural. Setiap strategi memiliki kegiatan pelaksanaannya, sedangkan urutan prioritas disesuaikan dengan tingkat sensitivitas dari setiap variabel. Penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan tools system dynamics memang bukan mutlak sebagai satu-satu nya cara. Tetapi pendekatan system dynamics setidak-tidaknya memilih kemampuan dalam memetakan permasalahan ekspor kopi Indonesia secara lebih komprehensif.

Abstrak :
For the sake of examining the obligation compliance with the customs regulation, the audit of customs to the importers is very important to do. The audit of customs to the importers will mean the law enforcement and meeting the justice sense to all importers before the law. Audit in the field of customs is aimed at see and value the level of company compliance with the regulation of customs and to secure the state income and other regulations whose implementation is charged on the Directorate General of Customs and Taxes and Financial Accounting Standard. The main topic of this research is what is the influence of the audit of customs to importer compliance in fulfilling the income tax (BM) obligation and tax for import (PDRI)? The objective of this research is to describe and explain the implementation of audit of customs to the compliance of the importers in fulfilling the income tax (BM) obligation and tax for import (PDRI) and elucidate and describe the steps in enhancing the customs audit in the future. The methodology of research used in this thesis writing is analysis descriptive method, with the technique of data collecting in the form of library and field study and in dept interview with the concerned parties. The conducted analysis is qualitative analysis. From the result of the analysis, the audit result of customs that was conducted for 3 years found that there are several importers/companies that had no bookkeeping of 17.6%. This heavily disturbs the implementation of customs audit. The audit has resulted the income from BM, sanction, restitution, PPN, PPn BM and PPh of article 22. It means that the influence of audit of custom that has been run has not been able to improve the compliance of the importers in fulfilling their customs obligations. The conclusion of this research is that the influence of the audit of customs is still less dominant toward the compliance because of the low compliance of the importers. It can be seen from the number of importers who have been audited but their error or corrections are not found compared to the number of the audited importers. From the audit, some importers also improve their compliance, that is, from the result of the audit of the final year, there is no finding or correction. The suggestion of this research is that the aspect of the law enforcement in meeting the regulation of customs that represent the basic aspect of the audit should become the main target of the government in this case the Directorate General of Customs and Taxes. The income from the audit is merely the effect of the result or the product of the audit.

Abstrak :
Dalam perubahan kedua Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai diupayakan perbaikan dan pembaharuan dalam beberapa sisi peraturan perpajakan yang pada dasarnya mengarah kepada tercapainya target pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak guna pembiayaan pembangunan. Dalam prakteknya, ternyata masih terdapat beberapa hambatan yang salah satunya adalah hambatan tercapainya pengamanan penerimaan Negara dalam hal pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemungut. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemungutan PPN oleh Badan Pemungut PPN? Apa dasar pemikiran diberlakukannya pemungutan PPN oleh Pemungut serta latar belakang pencabutan status Badan Pemungut PPN? Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam mengawasi pelaporan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Badan Pemungut PPN? Apakah ada pengaruh antara pencabutan ketentuan Pemungutan PPN oleh Badan Pemungut PPN terhadap penerimaan Kantor Pelayanan Pajak? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua sedangkan hasil penelitian yang diperoleh adalah mengingat bahwa status penunjukan Pemungut tersebut hanya didasarkan pada Keputusan Presiden, maka dalam perubahan UU PPN di tahun 1994 diatur kewajiban pemungutan PPN oleh Pemungut tersebut. Penetapan kewajiban pemungutan PPN oleh Pemungut sebagaimana diatur dalam UU PPN 1984 pada dasarnya menyimpang dari prinsip dasar PPN. Sesuai dengan sifat Tidak Langsung dan PPN maka yang berlaku sebagai pemikul beban Pajak secara nyata adalah pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran Pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP atau JKP. Kewajiban Pemungut PPN adalah yaitu memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP kepada mereka. Status Pemungut tersebut semula didasarkan pada pemikiran bahwa dengan adanya Pemungut diharapkan agar pemungut tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah yang berfungsi untuk mempercepat terrealisasinya penerimaan negara. Setelah beberapa tahun diberlakukan, belakangan disadari bahwa penunjukkan Pemungut untuk melakukan pemungutan PPN tersebut belum sepenuhnya benar-benar dapat membantu terealisasinya penerimaan Negara. Berdasarkan hal tersebut pula, maka sejak Januari 2004 yang termasuk dalam kategori pemungut tersebut dibatasi dan diberlakukan mekanisme pemungutan PPN pada umumnya. Langkah yang ditempuh Pemerintah dalam penghapusan status Pemungut PPN tersebut, didasarkan pada kenyataan dilapangan bahwa dengan adanya status Pemungut menimbulkan inefisiensi dan distorsi dalam kinerja petugas DJP. Hal itu terlihat dari kenyataan di lapangan saat itu bahwa dengan adanya pemungutan PPN oleh Pemungut mengakibatkan terjadinya pajak lebih dibayar bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN yang tentunya mendorong Wajib Pajak tersebut untuk meminta restitusi atau pengembalian kepada Negara. Timbulnya Pajak yang lebih dibayar bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut Pajak adalah sebagai akibat perhitungan secara matematis dalam pelaporan Surat Pemberitahuan PPN. Dalam ketentuan Pasal 16 A UUU PPN 1984 diatur bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut. Hal itu mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran yang hams dipungut sendiri oleh PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN menjadi berkurang dan bila diperhitungkan dengan Pajak yang dapat diperhitungkan maka hal tersebut akan menimbulkan Pajak lebih dibayar. Atas kelebihan bayar tersebut, PKP dapat meminta pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Sebagai akibat dari permintaan pengembalian pajak lebih bayar tersebut tentunya berpengaruh terhadap kinerja DJP yang harus meneliti kebenaran proses pemberian restitusi tersebut sehingga menyita waktu dan tenaga pegawai pemerintah yang harus memberikan pelayanan dalam proses pengembalian kelebihan Pajak, dan tentunya secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Setelah satu tahun diberlakukan pembatasan terhadap status pemungut sebagaimana dikemukakan di atas, sejak bulan Februari tahun 2005, status pemungut diberlakukan lagi dengan kriteria tertentu. Proses pelaporan dan penyetoran pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari penunjukan Pemungut sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang berfungsi untuk mempercepat terrealisasinya penerimaan Negara dengan cepat dapat mencapai sasaran. Namun demikian, dalam praktek dilapangan banyak Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang telah ditunjuk Pemerintah tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga belakangan disadari bahwa penunjukkan Pemungut untuk melakukan pemungutan PPN tersebut belum sepenuhnya benar-benar dapat membantu terrealisasinya penerimaan negara.

---

The second change of the value-added tax law rules improvement and renewal of taxation regulations in order to secure the state's income from tax to finance the development. In reality it's still found many obstacles. The research question is how the mechanism of collecting value-added tax (VAT) by the collector is? What consideration is used to carry out the tax collecting by the collector and the background of the revocation of the tax collecting board's status? The tax service office's obstacles in watching the report and tax deposit. And finally to know the influence of the revocation of the tax collector's status toward the tax service office's income. The research method is analytical description at the office of the second foreign capital investment tax service. The result of the research is the obligation of VAT collecting by the board that is arranged in the change of value-added tax law in 1994 reminding the status of the appointing collecting board based on the president's decision. The determination to oblige value-added tax collecting by the board deviates the basic principals of VAT. As the value-added tax's indirect character, the tax burden lies in the buyers or the consumers of service. And the taxpayers are the entrepreneurs who sell goods and services. The obligation of the tax collector is collecting, deposing, and reporting owed tax. The early status of the tax collector board is the government's representation to quicken the state's income. Some years go by this board hasn't done much. For that reason its authority has been limited since January 2004 and the general mechanism on collecting the value-added tax has been carried out. The government's revocation of the collector board's status was caused by the collector's inefficiency and distortion. It can be seen that the taxpayers pay more. This encourages them to ask for restitution from the state. They have to pay tax more because of the mathematical counting. In the law of value-added tax 1984 article 16 says the collecting, deposing, reporting the owed tax by the collector's board. This results the lessening of tax paid and if it is counted it caused some surplus. Such condition causes many problems, 1. Taxpayers ask restitution. 2. The tax official have to work hard in investigating the report of the asking for restitution, 3. Influence the state's income. As it's stated before about the limitation of the collectors' status, the new one has been carried out since February 2005. The process of reporting and deposing tax of goods and services from taxpayers to the collector should be done according to the rules in order to increase and quicken the state's income. In fact it hasn't been done.

Abstrak :
Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari pemerintah yang juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, diluntut untuk dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Berbagai upaya sedang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mencarai solusi yang tepat untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan Good Governance pada setiap pelayanan yang diberikan. Penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada setiap pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah dengan pembentukan kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan Good Governance yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudnya dengan melakukan reformasi dalam bidang hukumlkebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan, Reformasi hukum/kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan ini senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Governance. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pembenahan-pembenahan sehingga prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terwujud. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh berdasarkan questionare diberikan responden. Sedangkan data sekunder berupa data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dari database Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Berdasarkan basil penelitian, terdapat hubungan antara penerapan Good Governance terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga, dan berdasarkan basil penelitian bahwa variabel-variabel dari Good Governance hanya dapat menjelaskan 46,5% dari kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh sebabsebab yang lain. Dari beberapa prinsip-prinsip Good Governance tersebut, prinsip responsivitas perlu mendapat perhatian yang Iebih besar. Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Bentuk responsivitas adalah dengan pembenahan terhadap sistem administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Tujuan pembenahan tersebut adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak. Pembenahan tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi terhadap sistem administrasi perpajakan.

---

These days lease represent governmental fulcrums in running governance wheel. Acceptance of tax represents the source of acceptance of biggest state in this time that is about 80% from totalizing acceptance of state. Directorate General of Tax as part of Treasury Department Republic of Indonesia has responsibilities to draw tax of society. These days society more critical and dare to in voicing its desire of service will be good, specially service of public given by government. Along with increasing burden it which must be accounted on society, increasing also society demand will be available of service of public which is high with quality. Directorate General of Tax as element of government which also has duty give service to society, claimed to be able to accommodate society demand. Various efforts are done by Directorate General of Tax to find the way of correct solution to accommodate society demand. One of them is with applying of Good Governance in each given service. Principal applying of Good Governance like accountability. effectiveness, efficiency, responsiveness, participation, transparency, and rule of law expected can overcome problems exist in every service to society. Form of principal applying of Good Governance is with forming of Tax Office applying modern taxation administrate system. Applying of Good Governance is by reform in tax laws/tax policy, and tax administration system. This Reform tax laws/tax policy and tax administration system ever is guided by principles of Good Governance. Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office representing the part of Directorate Generaling of Tax has also done principal corrections, so that the principal of Good Governance in service can be realized. Research has done by using primary and secondary data. Primary data in the form of obtained data pursuant to questionare which given by responder. Secondary data collected in the form of data compliance of taxation of Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Pursuant to result of research, there are relation between applying of Good Governance to compliance of Taxpayer at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office, and pursuant to result of research that variables of Good Governance can only explain 46,5% from compliance of Taxpayer, and the rest equal to 53,5% explained by other causes. From some principles of Good Governance, principle of Responsiveness requires to get attention of larger ones. Responsiveness is ability of organization to define requirement of society, compiling requirement priority, and developing it into various service program. Responsiveness is with correction the tax administration system at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Target of the correction is to give amenity to Taxpayer in executing their tax obligation like taxpayer registration, tax payment, tax reporting. The correction is with applying of technology in the tax administration system.

Abstrak :
Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, porsi penerimaan PBB setiap tahun terus rneningkat. Meskipun secara kuantitatif jumlahnya relatif kecil dibanding jenis pajak pusat Iainnya, namun konsistensi kenaikannya telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan di daerah, sebab hampir seluruh penerimaan PBB diperuntukkan bagi daerah. Komponen terbesar penerimaan PBB diperoleh dari PBB migas. Dan bagian terbesar penerimaan PBB migas berasal dari PBB areal perairan Iepas pantai (off shore) dan hasil produksi. Objek PBB migas dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu areal di daratan (on shore), areal off shore, dan hasil produksi. Karakteristik spesifik yang melekat pada objek PBB migas areal off shore dan hasil produksi menyebabkan tidak ada satu kabupaten/kota pun yang secara khusus mempunyai kewenangan mutlak atasnya. Di lain pihak, kabupaten/kota sebagai lokasi objek pajak harus ditetapkan karena hasil penerimaan PBB harus diterimakan kepada kabupaten/kota. Karena itu, mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi diatur secara khusus. Adanya perbedaan besaran PBB migas per kabupaten/kota yang dihitung oleh Ditjen Pajak dengan PBB migas yang dijadikan pengurang dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) migas oleh Ditjen Lernbaga Keuangan, telah memunculkan keinginan kuat dan kabupaten/kota penghasil SDA migas agar PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi dikenakan berdasarkan lokasi objeknya (by location). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mekanisme pengenaan PBB migas areal off shore dan hasil produksi yang seiama ini dilaksanakan dan peranannya terhadap penerimaan daerah. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objeknya terhadap penerimaan daerah baik daerah penghasil maupun daerah bukan penghasil SDA migas. Mekanisme pengenaan PBB migas atas areal off shore dan hasil produksi sebagai variabel bebas dan penerimaan daerah sebagai variabel terikat dioperasionalisasikan dengan metode penelitian sebagai berikut: Scoring atas jawaban -jawaban responden menggunakan Teknik Skala Linkert Analisis data menggunakan Deskriptif Kuantitatif dan Deskriptif Kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan, studi lapangan, dan pemanfaatan data sekunder. Berdasarkan analisis hasil penelitian didapat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Terbukti porsi penerimaan PBB migas dari areal off shore dan hasil produksi terhadap total PBB migas maupun total PBB secara keseluruhan sangat dominan. Peningkatan penerimaan PBB sektor ini untuk setiap tahunnya melebihi peningkatan penerimaan PBB sektor lainnya. Kedua, Mekanisme pengenaan PBB migas yang selama ini ditempuh oleh Ditjen Pajak yaitu kombinasi antara kebijakan pengenaan berdasarkan lokasi objek pajak (by location) untuk areal on shore dan mekanisme pemerataan untuk areal off shore dan hasil produksi (dengan formulasi APT), terbukti telah berperan meningkatkan penerimaan daerah. Kabupatenikota penghasil SDA migas telah memperoleh pembagian dengan jumlah yang besar, di lain pihak kabupatenikota bukan penghasil SDA migas pun memperoleh pembagian signifikan. Ketiga, Perubahan mekanisme pengenaan PBB areal off shore clan hasil produksi dad mekanisme pemerataan menjadi formulasi berdasarkan lokasi objek pajak, terbukti mempengaruhi komposisi penerimaan daerah. Formulasi ini secara signifikan menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas daerah penghasil, pada saat yang sama, berkurangnya penerimaan PBB migas daerah bukan penghasil. Keempat, Dengan melihat kondisi per kabupaten/kota, pengenaan PBB areal off shore dan hasil produksi berdasarkan lokasi objek pajak terbukti tidak menguntungkan seluruh kabupaten/kota penghasil, seperti halnya juga tidak merugikan seluruh kabupatenikota bukan penghasil. Penggunaan formulasi ini ternyata menyebabkan penurunan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota penghasil, pada saat yang sama juga menyebabkan kenaikan penerimaan PBB migas sebagian kabupaten/kota bukan penghasil.

---

As one of the government's sources of income, revenue from Land and Building Tax is tend to increase during last decade. Even though the amount is smaller than other central government taxes, it has been increasing simultaneously and it is one of potential sources of income for local government. Revenues raise from Land and Building Tax are now solely considered as local government's tax revenue. The largest part of Land and Building Tax's revenue are provided by Oil and Gas Mining Sector. It mainly arises from Off Shores Area and Oil Productions, which is the major component of Oil and Gas Mining Sector. There are three components on Oil and Gas Mining Sector, such as the on Shore Areas, the off Shore Areas, and Oil Productions. The Off Shore Areas and Oil Productions have an unique and specific characters that make condition where is no local government can claimed and has an absolute authority of that areas. On the other hand, there is a need to determine the jurisdiction among the areas in order to assignment the tax revenue. There for special mechanism of the Off Shore Areas and Oil Productions assessment has determined. There are differences in results of tax assessments, while Directorate General of Taxes assigns it as local government's revenue; Directorate General of Financial institution examines it as a subtraction factor of Oil and Gas Mining's revenue sharing. This circumstance comprises the "oil abundant" local governments a curious thought. They argue that tax revenue raise from Off Shore areas and Oil Productions supposed to be allocated to local governments whose have responsibilities only. This research examines the recent assignment assessments mechanism on the Off Shore Areas and Oil Productions and the influences to the °oil abundant" local governments and the less oil abundant" local government's revenue. This research also explores the new mechanism that based on tax object's location and the influences to local government's revenue assignment. The assignments assessment as independent variable and local government's revenue as dependent variable had been analyzed by research methods as follows: qualitative description analyzes uses scoring based on Likert Scale Technique, and data analyzes uses quantitative and qualitative approaches based on literatures approaches, fields observations and secondary data. Based on research analyzes, as results, these are main conclusion of this study: First of all, it has been analyzed that the revenue rose from the Off Shore Areas and Oil Productions have a major portion and it tend to growth rapidly more than any other sector in Land and Building Tax. Second, the recent mechanism uses combinations methods, the On Shore Areas is based on tax object's location while the Off Shore Areas and Oil Productions is based on the weighted scattering scale (APT) regarding to resources distribution among local jurisdiction. It is analyzed that current assessments has been relatively generating balance tax revenue's assignments among the "oil abundant" local governments and the "less oil abundant" local governments. The "oil abundant" local governments have been relatively receiving tax revenue as much as they should have while the "less oil abundant" local governments have been relatively receiving substantial tax revenue. Third, it is analyzed that the new assessments formulation based on tax object's location radically influences the tax revenue's assignments. It magnifies tax revenue assignment to the oil abundant" local governments and significantly cut down the "less oil abundant" local government's tax revenue. Fourth, it also analyzed that the new assessments formulation is not fulfilled all the "oil abundant" local governments. it shows that there are reducing tax revenue to some particular oil abundant" local governments. On the other hand it also escalates tax revenue to several the "less oil abundant" local governments.