Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip fair trial terhadap kasus terpidana hukuman mati kejahatan narkotika. Studi ini melakukan analisis data sekunder dari 10 kasus terpidana hukuman mati narkotika. Analisis dilakukan dengan sistem coding yang memperlihatkan variabel demografi pelaku dan penerapan prinsip fair trial dalam setiap kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip fair trial yang dilanggar pada kasus terpidana hukuman mati narkotika, diantaranya: (1) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; (2) hak atas waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan; (3) hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan oleh hukum; (4) hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri; (5) hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah; (6) hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan; (7) hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci tentang sifat dan alasan tuduhan; (8) hak atas bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah; dan (9) hak untuk diadili tanpa penundaan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tidak berkeadilan, akan tetapi melakukan bentuk pembiaran terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia secara berulang yang merupakan state crime. ......This paper discusses the implementation of the fair trial principle in the case of people that faced the death penalty for drugs crimes. This study analyzes 10 cases of people who are sentenced to be executed for drugs crimes. The analysis is made with coding system that shows the demographic variables of the convicted person and the implementation of the fair trial principles in each case. The results of this study found that the fair trial principles were violated in the case of people who faced the death penalty for drugs crimes, including: (1) equality before the law; (2) the right to have reasonable time and facilities to prepare a proper defense; (3) the right to be presumed innocent until proven guilty by law; (4) the right to defend themselves directly or through a chosen defense counsel; (5) the right not to be forced to give incriminating testimony or to plead guilty; (6) the right to examine both incriminating and mitigating witnesses; (7) the right to be informed promptly and in detail of the charges; (8) the right to the free assistance of an interpreter; and (9) the right to receive adequate trial without delays. This findings reflects that the criminal justice system is not only unfair, but has also neglected the practice of repetitive human rights violations that are referred as state crimes.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang adanya potensi White Collar Crime dalam proses pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia MUI . Penelitiandilakukan dengan melihat aspek legal formal, bentuk lembaga MUI, sikapindividu dalam lembaga MUI dan LPPOM sebagai lembaga pengkajian Lab, danrespon lembaga pemerintahan dalam proses sertifikasi halal. Subjek daripenelitian ini yaitu Sertifikasi Halal oleh MUI. Dengan melihat proses sertifikasisecara detail dan menjabarkan proses pembuatan kebijakannya maka dapat terlihatpada bagian mana kejahatan kerah putih dapat berpotensi. Penelitian inimenggunakan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur dengan beberapalembaga yaitu MUI, LPPOM, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Tempo Media.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif karena diharapkan dapatmengambarkan potensi kejahatan dari berbagai sisi.

---

ABSTRACT
This thesis talk about the potential for white collar crime in the process of givingkosher certification by the indonesian ulemas council .The research was done bylooking at formal legal aspects , MUI the form of institution , attitudes ofindividuals with institutions and lppom MUI as an institution for the assessmentthe lab, and response government institutions in the certification process halal.The subject of research is that is kosher certification by MUI .By looking at thecertification process in detail and outline the process of making its policies it canbe seen in the which white collar criminal could potentially .This study used atechnique of in depth interviews lack of structure with several institutions namelyMUI, LPPOM, Government , tempo media. This research approach used thatqualitative and hoped it could show the potential crimes of different thing.

Abstrak :
Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap mudahnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, negara melakukan tanggapan dengan adanya upaya pembatasan yakni otoritarianisme digital. Otoritarianisme digital dilakukan melalui berbagai cara seperti pembatasan akses, pembatasan konten, kekerasan digital, dan pembentukan wacana digital. Oleh Althusser, pelaku dari otoritarianisme digital kemudian turut mengikutsertakan aktor non-negara dalam praktiknya. Penulisan ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana otoritarianisme digital dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta menggunakan teori dari realitas sosial Quinney, serta konsep dari kejahatan negara. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan langkah-langkah yang digunakan oleh negara dalam melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang mencoba mengganggu legitimasi pemerintah melalui otoritarianisme digital. ......The development of technology has brought about changes in how easily people can express their opinions. However, the state responds to this development by implementing restrictive measures known as digital authoritarianism. Digital authoritarianism is implemented through various means such as access restrictions, content censorship, digital violence, and the shaping of digital discourse. According to Althusser, actors involved in digital authoritarianism also involve non-state actors in their practices. This paper aims to elucidate how the Indonesian government has implemented digital authoritarianism from 2018 to 2023. The study employs qualitative content analysis and draws on Quinney's theory of social reality and the concept of state crime. The findings of the data analysis reveal the adoption of measures by the state to suppress individuals or groups attempting to challenge the government's legitimacy through digital authoritarianism.

Abstrak :
Pengawasan telah berkembang menjadi alat utama bagi negara untuk mengontrol warganya, mencerminkan transformasi ke dalam bentuk "panoptisisme baru". Konsep "panoptisisme baru" diambil dari bentuk perkembangan dari metafora Panoptikon yang mengintegrasikan teknologi canggih pengawasan untuk memonitor dan mengontrol masyarakat, memicu transformasi menjadi negara paranoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep "panoptisisme baru" yang telah berevolusi dari ruang fisik ke ruang digital dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengalaman AS dan Cina menggunakan teknologi pengawasan canggih untuk mendukung kontrol sosial dan keamanan nasional, hingga merefleksikannya ke Indonesia. Metodologi yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis isi, dengan fokus pada dokumen resmi oleh Amnesty International pada tahun 2024 terkait pembelian beberapa lembaga pemerintah Indonesia terhadap alat pengawasan massal canggih dari berbagai negara, seperti Israel dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengalaman Amerika Serikat dan Cina terhadap penggunaan program pengawasan massal panoptisisme baru, kedua negara dapat diidentifikasi sebagai negara paranoid. Selanjutnya, refleksi kedua negara ini digunakan untuk mengkaji fenomena pembelian alat pengawasan dan kebijakan terkait pengawasan di Indonesia. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi alat pengawasan dan spyware digunakan secara ekstensif untuk mengumpulkan informasi berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia dan menjadi kejahatan negara. ......Surveillance has evolved into a primary tool for states to control their citizens, reflecting a transformation into a form of "new panopticism." The concept of "new panopticism" is derived from the evolution of the Panopticon metaphor, integrating advanced surveillance technology to monitor and control society, leading to a transformation into a paranoid state. This research aims to thoroughly examine the concept of "new panopticism," which has evolved from physical to digital space in three countries: the United States, China, and Indonesia. The study analyzes how the experiences of the US and China in using advanced surveillance technology to support social control and national security can be reflected in Indonesia. The methodology includes literature review and content analysis, focusing on official documents by Amnesty International in 2024 regarding the purchase of advanced mass surveillance tools by several Indonesian government agencies from various countries, such as Israel and Germany.The findings indicate that from the experiences of the United States and China with the use of new panopticism mass surveillance programs, both countries can be identified as paranoid states. Furthermore, the reflection of these two countries is used to examine the phenomenon of surveillance tool purchases and related policies in Indonesia. The results and conclusions of this study show that surveillance technology and spyware are extensively used to collect information, potentially violating human rights and constituting state crime.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dalam melakukan kebijakan privatisasi air bagi warga DKI Jakarta. Teori yang dipakai dalam skripsi ini adalah kejahatan negara yang dilakukan karena melakukan pelanggaran HAM oleh Julia dan Herman Scwendinger, teori Strukturasi oleh Giddens, dan crimes of domination oleh Quinney. Skripsi ini melihat bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dan mendukung adanya struktur yang lebih besar dalam globalisasi. Indonesia dihegemoni oleh Bank Dunia dalam rangka globalisasi yang kemudian diberi reaksi oleh Indonesia sebagai bentuk adaptasi struktural sehingga pemerintah Indonesia melakukan crimes of domination. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan kejahatan dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas air bersih terhadap warga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis untuk mengkaji masalah kebijakan privatisasi air bersih ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, FGD, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik mengumpulkan data. ......This thesis discusses about how the Indonesian government commit a crime in doing water privatization policy for the Jakarta citizens. The theory and concept used in this thesis are a state crime for committing human rights violations by Julia and Herman Schwendinger, Structuration theory by Giddens, and crimes of domination by Quinney. This thesis sees how the practices done by the government of Indonesia cannot be separated from and promote the bigger structure in the globalization. World Bank performs hegemony in the context of globalization to Indonesia whose the reaction, as a form of structural adaptation, is committing crimes of domination. In this case, the Indonesian government commit a crime in the presence of human right to water violation to the people in Jakarta. This study uses critical criminology approach to study the problem of clean water privatization policy. The method used is a qualitative method with the documents study, interviews, focus group discussions, and secondary data retrieval as data gathering technique.

Abstrak :
ABSTRACT
Penyalahgunaan kekuasaan negara pada beberapa rezim pemerintahan melalui aparat-aparatnya menghasilkan beberapa bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Terlebih lagi, pengabaian penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM juga dilakukan oleh negara. Hal ini mengakibatkan munculnya reaksi sosial non-formal berupa gerakan sosial yang yang dikenal dengan ldquo;Aksi Kamisan rdquo; atau ldquo;Aksi Payung Hitam. rdquo; Gerakan ini muncul untuk menuntut dan mendorong negara menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada penyelesaian tiga kasus secara hukum, yaitu Trisakti, Semanggi 1, dan Semanggi 2. Pada dasarnya, gerakan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran, mencari keadilan dan menolak lupa atas berbagai pelanggaran berat HAM masa lalu dan kekerasan yang terjadi secara terus-menerus. Berbagai upaya yang dilakukan korban/keluarga korban untuk mencari keadilan didampingi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS dalam melakukan advokasi. Dengan menggunakan metode penelitian in-depth interview yang melibatkan beberapa stakeholder, peneliti berusaha untuk menjelaskan mengapa hingga 11 tahun umur Aksi Kamisan masih belum dapat mencapai keberhasilan. Dilihat dari beberapa indikator perubahan reformasi hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakberhasilan upaya advokasi oleh Aksi Kamisan menandakan ketidakefektifan reformasi hukum yang berdampak kepada ketidakefektifan gerakan sosial.

---

ABSTRACT
Abuse of powers in some government regimes through its apparatus produced some form of crime against humanity. As a further matter, the state also neglected the settlement of gross human rights violation cases, resulting an informal social reaction in the form of social movement known as ldquo Aksi Kamisan rdquo or ldquo Aksi Payung Hitam. rdquo This movement insists and urges the state to solve gross human right violation cases of the past. This study focuses on the settlement of three legal cases, namely Trisakti, Semanggi 1, and Semanggi 2. In principle, Aksi Kamisan aims to reveal the truth, seek justice, and refuse to forget the gross human rights violations and perpetual violence that happened in the past. Various efforts have been made by victims families of victims accompanied by several NGOs, including KontraS, to seek justice, for example doing advocacy in several institution. Using an in depth interview method involving several stakeholders, researcher attempts to explain why Aksi Kamisan which has been running for 11 years met with no success. Based on some indicators of legal reform, this study shows that unsuccessful advocacy by Aksi Kamisan indicates the ineffectiveness of legal reforms that lead to the ineffectiveness of social movements.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai gejala anak yang dipekerjakan pada perkebunan rakyat tembakau di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah kriminologi kritis. Data sekunder yang digunakan untuk membahas gejala anak yang dipekerjakan adalah laporan penelitian, artikel jurnal, dan skripsi yang membahas mengenai situasi anak yang dipekerjakan pada perkebunan rakyat tembakau. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak yang dipekerjakan pada perkebunan tembakau mengalami kekerasan pengabaian atau pembiaran berupa jam kerja yang berlebihan dan dampak kesehatan seperti Green Tobacco Sickness. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor struktural seperti neoliberalisme, norma sosial, dan kemiskinan yang masih melekat pada masyarakat sehingga masih melanggengkan anak-anak untuk dipekerjakan dan berdampak pada child well-being mereka. Dalam hal ini, pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab tidak berperan aktif dalam mengatasi gejala yang ada. ......This final project discusses the symptoms of child labor on people’s tobacco plantations inIndonesia.Criticalcriminology isusedasananalysistoolinthiswriting.Secondary data used to discuss child labor symptoms include research reports, journal articles, and theses that discuss the situation of children working on people’s tobacco plantations. The analysis results show that children working on people’s tobacco plantations experience physical neglect and abuse, such as excessive working hours and health impacts like Green Tobacco Sickness. Additionally, there are structural factors like neoliberalism, social norms, and poverty that still persist in society, perpetuating the employment of children and affecting their well-being. In this case, the government, as an institution with responsibility, has not played an active role in addressing the existing symptoms.

Abstrak :
Kebijakan pemberian bailout atau dana talangan dengan penamaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, sejak digulirkan tahun 2008, hingga saat ini, telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi itu, karena adanya pandangan bahwa kebijakan tersebut dinilai sebagai tidak layak dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara karena hanya menguntungkan salah satu pihak/kelompok tertentu saja. Dalam tinjauan kriminologi, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan yang berada dalam ruang lingkup White Collar Crime (WCC), dilakukan oleh korporasi birokrasi negara. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah: 1. Mengapa di dalam mensikapi kasus Bank Century, di antara berbagai alternatif pemecahan masalah, kebijakan yang diambil oleh KSSK adalah bailout yang ternyata dikemudian hari disalah gunakan oleh Bank Century. 2. Kebijakan baru apa yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus Bank Century. Dengan pendekatan metode kualitatif, sifat kejahatan dari kebijakan FPJP Bank Century, ternyata tidak bisa hanya dilihat dari aspek pengambilan kebijakannya saja. Tetapi, perlu dilihat dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjukkan terjadinya kejahatan baik di Unit Operasional Bank Century, unit pengambilan kebijakan (KSSK-BI-LPS), dan unit pelaksana kebijakan (LPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peristiwa atau bentuk kejahatan di Unit Operasional Bank Century dan LPS selaku pelaksana kebijakan FPJP Bank Century, merupakan peristiwa/bentuk kejahatan yang menghimpit (beririsan) atau bersinggungan satu sama lain. Menyebabkan pengambilan kebijakan FPJP Bank Century oleh otoritas berwenang, memiliki kandungan/ sifat-sifat jahat (kriminogenik), sebagai kejahatan yang dilakukan oleh birokrasi Negara/kejahatan negara. 2. Peristiwa atau bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Operasional Bank Century merupakan “penyebab” mengapa pengambilan kebijakan FPJP mengandung gen atau sifat-sifat kriminal. Sedangkan peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi di Unit Pelaksana Kebijakan, yakni LPS, adalah sebagai “akibat” yang membentuk FPJP Bank Century menjadi kejahatan Negara yang dapat dilihat secara nyata. 3. Memisahkan satu sama lain dari peristiwa/bentuk kejahatan yang terjadi pada masingmasing Unit Operasional tersebut di atas, mengakibatkan bentuk dan sifat kejahatan negara dalam pengambilan kebijakan FPJP Bank Century tidak terlihat secara sempurna/tidak kasat mata/tersamar karena peristiwa atau bentuk kejahatannya menyebar (diffusion) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Hal itulah yang menyebabkan pembuat kebijakan pemberian FPJP kepada Bank Century terisolasi dari pandangan bahwa kebijakan yang salah dan merugikan adalah kejahatan. 5. Untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa, direkomendasikan perlu ada mekanisme kontrol sosial yang melibatkan peran serta masyarakat yang lebih luas, misal optimalisasi peran DPR-RI melalui pemberian izin prinsip sebelum kebijakan digulirkan.

---

The policy of providing bailouts with the naming of the Short Term Funding Facility (STFF) to the Century Bank, since it was rolled out in 2008, until now, has caused controversy among the people. The controversy was due to the view that the policy was considered inappropriate and caused losses to the state finances because it was seen to only benefit one particular party/group. In a criminological review, the controversy can be seen (assumed) as a crime within the scope of the White Collar Crime (WCC), committed by the state bureaucratic corporation. Based on this, the research questions are: 1. Why is responding to the Century Bank case, among the various alternative solutions to the problem, the policy taken by the KSSK was a bailout that was later misused by Century Bank? 2. What new policies are needed to prevent a repeat of the Century Bank case? With a qualitative method approach, the nature of crime from Century Bank's STFF needs to be seen from the whole series of activities that show the occurrence of crime both in the Century Bank Operational Unit, the policy making unit (KSSK-BI-LPS), and the policy implementation unit (LPS). The research showed that: 1. Phenomenon or forms of crime in Century Bank Operational Units and LPS as implementing Century Bank STFF policies are events/forms of crime which coincide or intersect with each other. Causing the decision making of Century Bank's STFF policy by the competent authority, containing evil / criminogenic properties, such as a crime committed by the State bureaucracy/state crime. 2. Events or forms of crime that occurred in Century Bank Operational Units are the 'causes' why STFF policymaking contains genes or criminal traits. While the events/forms of crime that occurred in the Policy Implementation Unit, namely LPS, are as a 'result' that formed the Century Bank STFF into a state crime that can be seen clearly. 3. Separating each other from the events/forms of crime that occurred in each of the Operational Units mentioned above, resulting in the form and nature of state crime in making Century Bank STFF policies not seen perfectly / invisible / disguised because events or forms of crime spread ( diffusion) according to the main tasks, functions and respective authorities. 4. These factors have caused policymakers to provide STFF to Bank Century with isolation from the view that wrong and harmful policies are crimes. 5. To prevent the recurrence of similar actions, it is recommended that there is a need for social control mechanisms that involve broader community participation, for example optimizing the role of the house of representatives (DPR-RI) through granting principle permission before the policy is rolled out.