Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKTugas Karya Akhir ini akan menjelaskan dan menganalisis kasus anak dengan disabilitas fisik yang ditolak di sekolah periode sebelum 2011 dan setelahnya. Dalam penulisan ini, bentuk diskriminasi yang ditemukan akan dikaji menggunakan konsep state crime. Hasil penulisan ini menemukan bahwa negara terbukti telah melakukan state crime, karena telah mengabaikan hak anak dengan disabilitas serta melanggar undang-undang internasional dan nasional. Seharusnya negara dapat menjamin hak anak dengan disabilitas dalam undang-undang CRPD. Sehingga inklusif yang dijamin dalam UU CRPD, yaitu dengan prinsipnya non-diskriminasi, dapat berjalan dengan baik di Indonesia.

---

ABSTRACTThe Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 ? 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children?s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments., The Concern of this study is to attempt explaining and examining the cases of children with disabilities, this major case examine about children with physical disabilities those got no chances to attending reguler school previously at 2012 – 2014. In this study, the form of discrimination those found will analyzed by the concept of state crime. The result of this study found that the state was provenly did state crime, that kind of state crime related to fact the state neglected or omission the children‘s right indirectly. Thus, the cases represented that the stated has broken the international and national intruments.]"

"Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip fair trial terhadap kasus terpidana hukuman mati kejahatan narkotika. Studi ini melakukan analisis data sekunder dari 10 kasus terpidana hukuman mati narkotika. Analisis dilakukan dengan sistem coding yang memperlihatkan variabel demografi pelaku dan penerapan prinsip fair trial dalam setiap kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip fair trial yang dilanggar pada kasus terpidana hukuman mati narkotika, diantaranya: (1) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; (2) hak atas waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan; (3) hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan oleh hukum; (4) hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri; (5) hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah; (6) hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan; (7) hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci tentang sifat dan alasan tuduhan; (8) hak atas bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah; dan (9) hak untuk diadili tanpa penundaan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tidak berkeadilan, akan tetapi melakukan bentuk pembiaran terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia secara berulang yang merupakan state crime.

---

This paper discusses the implementation of the fair trial principle in the case of people that faced the death penalty for drugs crimes. This study analyzes 10 cases of people who are sentenced to be executed for drugs crimes. The analysis is made with coding system that shows the demographic variables of the convicted person and the implementation of the fair trial principles in each case. The results of this study found that the fair trial principles were violated in the case of people who faced the death penalty for drugs crimes, including: (1) equality before the law; (2) the right to have reasonable time and facilities to prepare a proper defense; (3) the right to be presumed innocent until proven guilty by law; (4) the right to defend themselves directly or through a chosen defense counsel; (5) the right not to be forced to give incriminating testimony or to plead guilty; (6) the right to examine both incriminating and mitigating witnesses; (7) the right to be informed promptly and in detail of the charges; (8) the right to the free assistance of an interpreter; and (9) the right to receive adequate trial without delays. This findings reflects that the criminal justice system is not only unfair, but has also neglected the practice of repetitive human rights violations that are referred as state crimes."

"Praktik ekonomi gig terus berkembang di Indonesia tanpa adanya regulasi yang mampu mengontrolnya. Salah satu bentuk implementasinya adalah hubungan kemitraan yang mulai merambah ke berbagai bidang pekerjaan, termasuk jasa pengantaran barang. Ketiadaan regulasi mengakibatkan pekerja mitra kurir berada pada kondisi kerja yang tidak layak dan tereksploitasi oleh perusahaan ekspedisi. Padahal, negara memiliki tanggung jawab di bidang hak asasi manusia untuk memastikan terwujudnya kesejahteraan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kejahatan terhadap pekerja kurir terjadi dalam ekonomi gig serta apa yang melatarbelakangi keterlibatan negara dan korporasi dalam kejahatan ini. Menggunakan pendekatan kritis dengan pengumpulan data primer berupa wawancara terhadap pekerja mitra kurir, ahli ketenagakerjaan, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI, didukung oleh data sekunder berupa regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, dokumen lembaga, serta penelitian terdahulu, kejahatan negara dalam ekonomi gig terungkap. Penelitian ini menemukan bahwa pekerja kurir dalam hubungan kemitraan mengalami pelanggaran sejumlah hak pekerja sehingga tereksploitasi. Melalui ketiadaan regulasi, korporasi dapat dengan bebas melakukannya. Kejahatan negara terjadi melalui pembiaran terhadap eksploitasi pekerja mitra dalam ekonomi gig serta pemfasilitasan korporasi untuk dapat terus melakukan eksploitasi. Ini semua dimungkinkan oleh hegemoni neoliberal. Sebagai produk dari paham neoliberal, ekonomi gig dipandang sebagai suatu keniscayaan. Hegemoni neoliberal kemudian mengakibatkan negara terperangkap sehingga menaruh keberpihakan kepada korporasi, alih-alih pada perlindungan pekerja. Kondisi ketiadaan regulasi terus dipertahankan negara karena pembentukan regulasi yang menjamin hak pekerja gig akan merugikan korporasi. Kejahatan negara yang terjadi lahir dari pilihan negara untuk tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, negara harus keluar dari perangkap neoliberalisme dengan mengontrol praktik ekonomi gig secara tegas dan ketat melalui regulasi dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

---

Gig economic practices continue to flourish in Indonesia without any regulation capable of controlling them. One form of implementation is a partnership model that has begun to spread into various fields of employment, including delivery services. The absence of regulations results in courier workers in partnership models being in inadequate working conditions and being exploited by expedition companies. In fact, the state has a responsibility in the area of human rights to ensure the welfare of workers. The study aims to examine how crimes against courier workers occur in the gig economy and what is behind the involvement of the state and corporations in these crimes. Using a critical approach to collecting primary data in the form of interviews with courier partners, employment experts, as well as the Indonesian Ministry of Manpower, supported by secondary data in the form of Indonesian employment regulation, institutional documents, and previous research, state crimes in the gig economy were revealed. This research found that courier workers in partnership relationships experienced violations of a number of workers' rights and were therefore exploited. Through the absence of regulation, corporations can freely do so. State crimes then occur through allowing the exploitation of partner workers in the gig economy as well as facilitating corporations to continue to carry out the exploitation. This is all made possible by neoliberal hegemony. As a product of neoliberal understanding, the gig economy is seen as an inevitability. Neoliberal hegemony then results in the state being captured into taking sides with corporations, rather than protecting the workers. The condition of non-regulation continues to be maintained by the state because the creation of regulations that guarantee the rights of gig workers will be detrimental to corporations. The state crimes that occur arise from the state's choice not to do anything. Therefore, the state must get out of the neoliberalism capture by firmly and strictly controlling gig economy practices through regulations and strengthening labor inspections."

"Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi berbagai jenis hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, pada kenyataannya upaya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak menemui permasalahan, yaitu fenomena penggusuran paksa di berbagai wilayah Indonesia. Tugas Karya Akhir ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana pola, penyebab, dan dampak penggusuran paksa yang berfokus pada kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi berdasarkan sumber data sekunder, seperti berita, laporan penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh Non Governmental Organization (NGO), artikel jurnal, dan kanal berita di youtube. Hasilnya menemukan bahwa penguasaan tanah oleh negara telah membuka ruang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah yang menimbulkan penggusuran paksa permukiman warga. Penggusuran paksa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia diinisiasi oleh negara, sedangkan korban penggusuran paksa adalah warga negara, khususnya masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, telah terjadi viktimisasi struktural terhadap para korban penggusuran paksa, yaitu penderitaan dan kerugian yang dialami berdasarkan posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam struktur masyarakat.

---

Based on human rights principles, states have an obligation to protect, respect and fulfill various types of human rights, one of which is the right to adequate housing. However, in reality, efforts to fulfill the right to adequate housing have encountered problems, namely the phenomenon of forced evictions in various regions of Indonesia. This final project tries to describe the patterns, causes and impacts of forced evictions, focusing on cases that occurred in various regions of Indonesia in the period 2016 to 2023. This writing uses a content analysis method based on secondary data sources, such as news, research reports and publications by Non Governmental Organization (NGO), journal articles, and news channels on Youtube. The results found that land control by the state has opened up space for the development of infrastructure development and spatial planning which has the potential to lead to forced evictions of residential areas. The forced evictions that occurred in various regions of Indonesia were initiated by the state, while the victims of forced evictions were citizens, especially lower class people. Therefore, there has been structural victimization of the victims of forced eviction, namely the suffering and losses experienced based on their disadvantageous position in the structure of society."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan publik dan implementasi oleh negara dalam fenomena pinjaman online di Indonesia, dapat dianalisis melalui kerangka state crime. Fenomena maraknya praktik pinjaman online, baik yang legal maupun yang ilegal, telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penipuan, pencurian data pribadi, hingga berbagai bentuk ancaman dan kekerasan pada pengguna layanan pinjaman online/pinjol. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui analisis dokumen kebijakan publik dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki andil dalam sektor pinjaman online, seperti OJK, BI, PPATK, penyedia/penyelenggara layanan pinjaman online, serta korban dari praktik pinjol. Hasil temuan data dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun negara telah membuat berbagai regulasi, masih terdapat kelemahan dalam isi dari regulasi yang telah dibuat, kelemahan dalam implementasi, pengawasan, serta masih rendahnya literasi keuangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, edukasi terkait literasi keuangan di kalangan masyarakat belum merata. Berbagai hal tersebut kemudian menciptakan suatu celah yang memungkinkan terjadinya kejahatan melalui pembiaran (state crime by omission), di mana negara gagal menjalankan perannya untuk melindungi masyarakatnya secara maksimal. Ketidakhadiran negara dalam memberikan akses pinjaman yang mudah melalui lembaga formal seperti bank, regulasi dan pemberian edukasi yang belum memadai, kemudian menjadi aspek penting yang perlu dikritisi. Negara dalam hal ini dapat dilihat sebagai pelaku kejahatan, di mana negara secara tidak langsung memiliki andil dalam memungkinkan terjadinya kerugian dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Dengan demikian, kelalaian negara dalam menangani permasalahan ini, dapat dipahami sebagai bentuk crime by omission.

---

This research aims to explain how public policy and its implementation by the state in the phenomenon of online loan practices in Indonesia can be analyzed through the framework of state crime. The widespread operation of both legal and illegal online loans has given rise to various issues, ranging from fraud, identity theft, to threats and acts of violence against users of these services. This study employs a qualitative method through document analysis of public policies and in-depth interviews with key stakeholders in the online loan sector, including the Financial Services Authority (OJK), Bank of Indonesia (BI), the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), legal online loan providers, and victims of online loan practices. Findings of this research show that, despite the state’s efforts in issuing various regulations, there are still significant weaknesses in the substance of those policies, their implementation, monitoring, and in the overall level of financial literacy in society. These conditions have created a gap that enables crimes of omission to occur, where the state fails to carry out its role in protecting its citizens effectively. The lack of access to formal financial institutions such as banks, along with inadequate regulation and education efforts, has become a major concern that should not be overlooked. In this context, the state can be seen as a perpetrator of crime, as it indirectly contributes to the harm and losses experienced by the public. Therefore, the state’s negligence in addressing these problems can be understood as a form of crime by omission."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai kinerja Komisi Kejaksaan RI yang tidak efektif dari tahun 2015-2017 sebagai pemicu terjadinya kejahatan negara. Ketidakefektifan ini akan ditinjau menggunakan perspektif kriminologi kritis. Kriminologi kritis akan melihat negara sebagai kelompok yang berkuasa telah membuat aturan instrumental dan melakukan kejahatan. Berdasarkan laporan tahunan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan terdapat 812 laporan pada tahun 2015, 1048 laporan tahun 2016 dan 878 laporan pada tahun 2017. Jumlah laporan pengaduan ini akan penulis analisis untuk melihat efektifitas dari kinerja Komisi Kejaksaan dalam mengawasi pelanggaran jaksa. Penulis akan menggunakan konsep crime triangle untuk menganalisis Komisi Kejaksaan yang memiliki pengawasan tidak mumpuni. Selain itu, penulis juga akan mengaitkan kinerja Komisi Kejaksaan dengan state crime yang berupa crime dan hubungannya dengan masyarakat sebagai korban kejahatan. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjelaskan signifikansi kelemahan dari Komisi Kejaksaan yang mempengaruhi efektivitas dan kaitannya dengan state crime.

---

ABSTRACTThe task of this final paper discusses the performance of the Indonesian Prosecutors Office which was ineffective between 2015-2017 as a trigger for the occurrence of state crime. This ineffectiveness will be reviewed using a critical criminology perspective. Critical criminology will see the state as a ruling group making instrumental rules and committing crimes. Based on the annual report of publik complaints received by the Prosecutors Commission, there were 812 reports in 2015, 1048 reports in 2016, and 878 reports in 2017. The number of complaints reports will be analyzed by the author to see the effectiveness of the Prosecutors Commission in monitoring prosecutors violations. The author will use the Crime Triangle to analyze the Prosecutor's Commission that has inadequate supervision. In addition, the author will also link the performance of the Prosecutor's Commission to state crime in the form of crime of omission and its relationship with the society as victims of crime. The task of this final work is expected to explain the significance of the weaknesses of the Prosecutor's Commission that affect its effectiveness and relation to state crime."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang adanya potensi White Collar Crime dalam proses pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia MUI . Penelitiandilakukan dengan melihat aspek legal formal, bentuk lembaga MUI, sikapindividu dalam lembaga MUI dan LPPOM sebagai lembaga pengkajian Lab, danrespon lembaga pemerintahan dalam proses sertifikasi halal. Subjek daripenelitian ini yaitu Sertifikasi Halal oleh MUI. Dengan melihat proses sertifikasisecara detail dan menjabarkan proses pembuatan kebijakannya maka dapat terlihatpada bagian mana kejahatan kerah putih dapat berpotensi. Penelitian inimenggunakan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur dengan beberapalembaga yaitu MUI, LPPOM, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Tempo Media.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif karena diharapkan dapatmengambarkan potensi kejahatan dari berbagai sisi.

---

ABSTRACTThis thesis talk about the potential for white collar crime in the process of givingkosher certification by the indonesian ulemas council .The research was done bylooking at formal legal aspects , MUI the form of institution , attitudes ofindividuals with institutions and lppom MUI as an institution for the assessmentthe lab, and response government institutions in the certification process halal.The subject of research is that is kosher certification by MUI .By looking at thecertification process in detail and outline the process of making its policies it canbe seen in the which white collar criminal could potentially .This study used atechnique of in depth interviews lack of structure with several institutions namelyMUI, LPPOM, Government , tempo media. This research approach used thatqualitative and hoped it could show the potential crimes of different thing."

"Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap mudahnya masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Akan tetapi, negara melakukan tanggapan dengan adanya upaya pembatasan yakni otoritarianisme digital. Otoritarianisme digital dilakukan melalui berbagai cara seperti pembatasan akses, pembatasan konten, kekerasan digital, dan pembentukan wacana digital. Oleh Althusser, pelaku dari otoritarianisme digital kemudian turut mengikutsertakan aktor non-negara dalam praktiknya. Penulisan ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana otoritarianisme digital dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif serta menggunakan teori dari realitas sosial Quinney, serta konsep dari kejahatan negara. Hasil analisis data menunjukkan adanya penggunaan langkah-langkah yang digunakan oleh negara dalam melakukan pembungkaman terhadap masyarakat yang mencoba mengganggu legitimasi pemerintah melalui otoritarianisme digital.

---

The development of technology has brought about changes in how easily people can express their opinions. However, the state responds to this development by implementing restrictive measures known as digital authoritarianism. Digital authoritarianism is implemented through various means such as access restrictions, content censorship, digital violence, and the shaping of digital discourse. According to Althusser, actors involved in digital authoritarianism also involve non-state actors in their practices. This paper aims to elucidate how the Indonesian government has implemented digital authoritarianism from 2018 to 2023. The study employs qualitative content analysis and draws on Quinney's theory of social reality and the concept of state crime. The findings of the data analysis reveal the adoption of measures by the state to suppress individuals or groups attempting to challenge the government's legitimacy through digital authoritarianism."

"Berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia membuat mereka termasuk ke dalam kelompok rentan yang harus diberikan pelindungan maksimal. Dengan menggunakan state crime theory dan metode kualitatif dalam menganalisis, penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerentanan yang dimiliki perempuan pekerja migran dan bagaimana implementasi kebijakan One Channel System dapat memberikan pelindungan maksimal bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan antara perempuan pekerja migran domestik dan agen perekrut serta pemberi kerja atau majikan menempatkan perempuan pekerja tersebut ke dalam kerentanan yang berlapis, terutama rentan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia. Menurut teori state crime, hal tersebut tidak terlepas dari peran negara yang telah memfasilitasi pelanggaran itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia perempuan pekerja migran domestik termasuk ke dalam crime by omission. Sementara, pembentukan kebijakan One Channel System (OCS) sebagai upaya pelindungan terhadap perempuan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik (PMID) di Malaysia justru memiliki berbagai kekurangan dan menimbulkan munculnya celah baru yang membuat perempuan pekerja migran Indonesia semakin mengalami kerentanan. Sistem tersebut dinilai telah membatasi hak perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan mempersulit perempuan pekerja migran Indonesia dalam melakukan pendaftaran prosedural. Pada akhirnya, kebijakan One Channel System (OCS) yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia dan Malaysia tidak memberikan pelindungan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran domestik di Malaysia dan tidak menjawab permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

---

The various human rights violations experienced by female Indonesian Domestic Sector Migrant Workers (PMID) in Malaysia make them a vulnerable group that must be given maximum protection. Using state crime theory and qualitative methods for analysis, this paper aims to examine the vulnerabilities faced by female migrant workers and how the implementation of the One Channel System (OCS) policy can provide optimal protection for Indonesian domestic workers in Malaysia. The analysis reveals that power imbalances between domestic migrant women and recruiting agents or employers place these women in layered vulnerability, particularly concerning human rights violations. According to state crime theory, this situation implicates the state itself for facilitating these violations. The Indonesian government's inaction regarding human rights abuses against domestic migrant women falls under crime by omission. Meanwhile, the establishment of the One Channel System (OCS) as a protective measure for PMID women in Malaysia has various shortcomings and introduces new vulnerabilities. The system is criticized for restricting the rights of Indonesian domestic workers in Malaysia and complicating their procedural registration. Ultimately, the One Channel System (OCS) created by the Indonesian and Malaysian governments fails to provide the necessary protection for domestic migrant women in Malaysia and does not address the longstanding issues they face."