Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
State capture corruption yang terjadi dalam pengiriman benih lobster keluar dari wilayah Indonesia merupakan bentuk kejahatan korupsi terorganisir dalam ranah legal dan dilakukan melalui pembentukan aturan Permen KP No. 12 Tahun 2020.  Metode penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik wawancara terarah terhadap sumber informan dan studi dokumen untuk menganalisis korupsi dalam 3 (tiga) periode. Hasil analisis dalam penelitian ini menggambarkan tahapan korupsi pada kondisi terjadinya overfishing, korupsi administratif oleh individu birokrat dalam periode larangan pengiriman benih lobster, hingga terbentuk persekongkolan jahat birokrat-korporat secara sistematis dan terorganisir yang bertujuan untuk "melegalkan" penyelundupan benih lobster dalam bentuk state capture corruption.  Kasus suap ekspor benih lobster yang melibatkan menteri kelautan dan perikanan RI tahun 2020 dengan eksportir benih lobster terjadi untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan diskresi jabatan menteri. Untuk kepentingan itu, maka dibuatlah pengaturan terhadap pengelolaan benih lobster yang sejatinya bertujuan untuk melegalkan penyelundupan benih lobster dengan modus cost-enhancing pada perusahaan patungan antara birokrat dan korporat melalui nominee. ......State capture corruption that occurred in the export of lobster seeds out of the territory of Indonesia is a form of organized corruption in the legal aspect and carried out during the establishment of Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries No. 12 year 2020. Qualitative research methods are carried out using structured interviews with informant sources and document literature studies to analyze corruption in 3 (three) periods. The results of the analysis in this study describe the stages of corruption starting conditions of overfishing, administrative corruption by individual bureaucrats in the period of prohibition of export lobster seeds, until the formation of a systematic and organized bureaucrat-corporate conspiracy that aims to "legalize" lobster seed smuggling in the form of state capture corruption. The lobster seed export bribery case involving the Indonesian Minister of Maritime Affairs and Fisheries in 2020 where the lobster seed export occurred for personal interests by taking advantage of the minister's discretion. For this purpose, an arrangement is made for the management of lobster seeds, which is actually aimed at legalizing the smuggling of lobster seeds, with a cost enhancing mode under joint venture company between bureaucrats and corporations through nominees.

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk memahami dominasi oligarki sumber daya alam dan state capture yang terjadi di sektor industri ekstraktif batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2022. Melalui metode penelitian kualitatif, fokus penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa indikator menggunakan teori oligarki penguasa kolektif Winters dan state capture Solveig Richter. Penelitian ini mengungkapkan bahwa oligarki penguasa kolektif sektor ekstraktif batu bara semakin dominan terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Masih terkonsentrasinya kekayaan oligarki di Indonesia yang bersumber dari penguasaan atas konsesi tambang batu bara menjadi penanda bahwa para oligarki di masa pemerintahan Jokowi identik dengan penguasaan terhadap sumber daya alam ekstraktif. Besarnya kekayaan oligarki ini sekaligus telah memperkuat pengaruh dan perannya dalam sistem politik dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama terhadap kebijakan yang berdampak pada sumber kekayaan oligarki. Dalam hal ini, disahkannya UU No 3/2020 tentang Minerba menjadi penanda praktik state capture dimana sejumlah nama aktor kunci yang memiliki afiliasi dengan bisnis batu bara berhasil membuat kebijakan yang dinilai masyarakat sipil bermasalah dari segi prosedur maupun substansi, demi mengamankan sumber kekayaan batu bara yang dianggap strategis baik bagi kepentingan oligarki maupun elit politik. Dominasi oligarki dan praktik state capture ini yang pada akhirnya membuat ketergantungan Indonesia terhadap industri batu bara terus berlanjut. ......This research aims to understand the dominance of natural resource oligarchy and state capture that occurs in the coal extractive industry sector during the Joko Widodo era 2019-2022. Through qualitative research methods, the research focused on analyzing several indicators using the theory of collective ruling oligarchy of Winters and the state capture of Solveig Richter. This research reveals that the oligarchy of collective rulers in the coal extractive sector is increasingly dominant during the Jokowi period. The concentration of oligarchic wealth in Indonesia sourced from control over coal mining concessions is a sign that oligarchs are associated with the control of extractive natural resources. The magnitude of the oligarchs' wealth has also strengthened their influence and role in the political system and policies carried out by the government, especially on policies that have an impact on the source of the oligarchs' wealth. In this case, the passing of Law No. 3 of 2020 concerning Minerals and coal is a sign of state capture where a number of key actors who are affiliated with the coal business have succeeded in making policies that civil society considers problematic in terms of procedure and substance, to secure sources of coal wealth that are considered strategic for the interests of both the oligarchy and the political elite. The dominance of the oligarchy and the practice of state capture is what ultimately makes Indonesia's dependence on the coal industry continue.

Abstrak :
Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat seiring dengan permintaan global. Provinsi Riau memiliki mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Riau, dan dengan produksi tingkat pertama, Provinsi Riau dapat dianggap sebagai pusat pengembangan kelapa sawit nasional. Namun, sejalan dengan kajian terdahulu, fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang begitu masif juga memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan kerangka teoritik green criminology, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan polemik dari kedua hal tersebut, tetapi fokus pada bagaimana tata kelola yang sudah dirancang dan diimplementasikan seharusnya dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau. Penelitian ini pada akhirnya mendapati tiga pembahasan. Pembahasan pertama, kerugian lingkungan dan kerugian sosial yang dihadirkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau adalah efek dari buruknya tata kelola yang ada (baik instrumen kebijakannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat). Pembahasan kedua, buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit pada konteks selanjutnya merupakan efek dari ketidakberdayaan atau tersanderanya negara oleh kepentingan korporasi. Hal ini tercerminkan dari adanya relasi ekonomi politik antara negara dan swasta yang tidak setara. Terakhir, hasil dari kedua pembahasan sebelumnya kemudian menjadi landasan peneliti dalam memperkaya konseptualisasi state capture dengan menghadirkan environmental state capture. ......Indonesia as an agricultural country has a wealth of natural resources that can be utilized to meet human needs, either directly or indirectly through economic activities. One of the initiatives undertaken is through the growth of oil palm plantations which are increasing in line with global demand. Riau Province has the majority of oil palm plantation land in Indonesia. Palm oil is an important commodity in Riau, and with first-rate production, Riau Province can be considered the center of national palm oil development. However, in line with previous studies, the phenomenon of massive growth of oil palm plantations also has a number of negative impacts, both from an environmental and social perspective. Using the theoretical framework of green criminology, this research no longer disputes the polemics of these two matters, but focuses on how the governance that has been designed and implemented should be able to minimize the resulting negative impacts. This research uses a qualitative research approach using an explanatory research approach. Data collection was conducted by in-depth interviews with various resource persons directly involved with the phenomenon of oil palm plantation growth in Riau. This research ultimately found three discussions. The first discussion is that environmental damage and social damage presented by the growth of oil palm plantations in Riau are the effects of poor governance (both the policy instruments, the government as the policy implementer, and the community). The second discussion, the poor governance of oil palm plantations in the next context is the effect of the powerlessness or hostage of the state by corporate interests. This is reflected in the unequal political economy relations between the state and the private sector. Finally, the results of the two previous discussions then become the basis for researchers in enriching the conceptualization of state capture by presenting environmental state capture.