Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Pemdasus IKN) sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama mengenai kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus yang diselenggarakan oleh Lembaga Otorita Ibu Kota Kusantara (Otorita IKN), serta perbedaan proses pemilihan Kepala Pemerintahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis data sekunder untuk menentukan konstitusionalitas peraturan yang berkaitan dengan kedudukan dan proses pemilihan kepala pemerintah di wilayah IKN dari sudut pandang konstitusionalisme dan demokrasi. Penelitian juga akan membandingkan kodisi pemerintahan pada sembilan ibu kota negara di dunia, serta daerah yang berstatus khusus dan istimewa di Indonesia. Pemdasus IKN berstatus sebagai pemerintahan daerah yang terpisah dari pemerintahan daerah lainnya, namun berkedudukan setingkat provinsi. Beberapa negara lain, seperti Amerika, Australia, Kanada, dan Ceko, juga menerapkan status seperti ini pada wilayah ibu kota negaranya. Penerapan status khusus tersendiri wilayah ibu kota negara pada negara federal bertujuan untuk memberikan keluluasaan pemerintahan federal untuk mengintervensi pengelolaan ibu kota negara dan memastikan bahwa Pemerintah Federal tetap netral dalam pengambilan kebijakan nasional. Berbeda dengan negara kesatuan, di mana negara hanya memiliki satu kedaulatan dan satu pembentuk Undang-Undang. Pemerintah daerah tetap tunduk pada undang-undang negara. Kekhususan Pemdasus IKN yang dijalankan oleh Otorita IKN, serta mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN selaku Kepala Pemerintah Daerah melalui mekanisme penunjukan dan pengangkatan yang ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini disebabkan proses dimaksud tidak dapat mencerminkan sistem demokratisasi di tingkat daerah yang telah menjadi kehendak reformasi, sebagaimana telah dituangkan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait juga belum dapat menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap prosesnya. Dari Sembilan negara yang menjadi objek penelitian, seluruh kepala pemerintah pada ibu kota negara dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau dipilih oleh Dewan (Council) sebagai perwakilan rakyat. Pada pemerintahan daerah berstatus khusus dan istimewa lainnya juga tetap mengindahkan prosedur keterlibatan publik melalui lembaga perwakilan di tingkat daerah.

---

The establishment of the Government of the Special Territory of the Capital of Nusantara (Special Regional Government of IKN) as the location of the new capital of Indonesia has raised controversy, especially as regards its position as the special regional government held by the Nusantara Capital Authority Institution (IKN Authority), as well as the differences in the process for selecting government heads. The research was conducted using a normative jurisprudence method that focuses on the analysis of secondary data to determine the constitutionality of regulations relating to the position and process of election of the head of government in the Capital of Nusantara from the standpoints of constitutionalism and democracy. The research will also compare the governance of nine national capitals in the world, and special and privileged areas in Indonesia. The government of the Nusantara Special Capital Region is distinct from other regional administrations because it has special status at the provincial level. Several other countries, such as the United States, Australia, Mexico, Canada, and the Czech Republic, have adopted this status in their capital cities. It aims to authorize the federal government to intervene in managing the national capital and ensure that the federal government remains neutral in taking of national policies. In contrast to a unitary state, which has just one sovereign and one legislature, which regional governments must also follow the law ot the state. The specialty of the Special Regional Government of IKN managed by the IKN Authority, as well as the mechanism of election of the Head of the Authority through the appointment mechanism established by the President after consulting the House, is deemed to be contrary to the Constitution. This is due to the fact that the current process does not reflect the regional democratization system, which has become the demand for reform, as stated in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Aside from that, the applicable laws and regulations cannot guarantee accountability in the execution of each process. The nine of countries studied, the entire head of government at the capital was elected by the people by general election or by the Council as the people's representative. In the special and other privileged regional governments, the procedures for public involvement through representative bodies at the regional level are also enforced."

"Tesis ini mencoba mengangkat permasalahan hubungan yang terjalin antara sistem ekonomi kapitalisme yang berlandaskan mekanisme pasar dengan sistem politik demokrasi liberal. Masalah ini menarik dikaji tidak saja dikarenakan berlangsungnya perdebatan di kalangan ilmuwan sosial, namun juga berlangsungnya serangkaian kontradiksi di antara kedua sistem. Tesis ini merupakan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur dengan bentuk theoretical review, khususnya dari pendirian teoritisi neopluralisme dan post-strukturalisme dalam ilmu politik mengenai keterkaitan antara sistem pasar yang berlandaskan usaha pribadi dengan sistem politik demokrasi. Teori-teori tersebut mencoba melihat apakah kedua sistem ini bisa bekerja seiring sejalan, atau penuh dengan hal-hal yang bersifat menegasikan satu sama lainnya?Argumen yang terangkum dalam pendirian teori neo-pluralis dan post-strukturalis berusaha mengungkapkan bentuk-bentuk kekuasaan modal, upaya permanensi kekuasaan tersebut, serta kontrol dan privilege yang dimiliki oleh mereka. Penelaahan akan hal-hal tersebut berdampak secara langsung dan tidak langsung pada sistem politik demokrasi maupun nilai-nilai demokratis.Kajian teoritis dalam tesis ini menemukan beragam ketidaksesuaian antara sistem kapitalisme dengan sistem politik demokrasi. Sistem pasar, kebebasan milik pribadi dan kekuasaan pengendali modal dalam demokrasi tidak saja telah menanggalkan prakondisi-prakondisi yang dibutuhkan bagi berkembangnya kehidupan demokratis. Namun lebih dan itu, sistem pasar dan otoritas yang dimiliki pengendali modal telah menempatkan otoritas politik dalam demokrasi scnantiasa berada dalam kekangan struktural mereka.Implikasi teoritis dari kajian ini memperlihatkan lemahnya argumen kalangan teoritisi liberal dan neo liberal yang menyatakan bahwa sistem pasar adalah prakondisi bagi sistem politik demokrasi. Di sisi lain, teori neo-pluralisme dan post-strukturaiisme telah berhasil mencermati dan mengungkapkan serangkaian kontradiksi di dalam sistem politik demokrasi liberal berorientasi pasar.

---

This thesis try to show the relationship between capitalism which based on market mechanism and democratic political system. This problem is interesting not only because the dissent of social scientists, but also because of both systems contradiction. This qualitative research used theoretical review method, particularly from neo-pluralism and post-structuralism theories concerning the relationship between market system which based on private property and democratic political system. Those theories seek to reveal whether both systems are well-matched or oppose to each other.

Neo-pluralism and post-structuralism theories attempt to discover the forms of capital power, the effort of the permanency of capital power, and their controls and privileges. Capital power has direct and indirect consequences toward democratic political system and democratic values.

This theoretical review finds various incompatibilities between capitalism and democratic political system. Market system, private property system, and the capital controller power within democratic system not only reject the social pre-conditions required for the development of democracy. Moreover, market system and authority owned by capital controllers have placed political authority within democracy which is always in their structural constrain.

A theoretical implication from this study shows the lack of argument from liberal and neo-liberal theoreticians who declare that market system is precondition for democracy. Besides, neo-pluralism and post-structuralism theories expressed a range of contradictions within liberal democratic political system encompassing market orientation."