Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces (Persero) menjadi BUMN Persero pertama yang pailit di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kesesuaian konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemberesan harta kekayaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak sesuai dan terhadap BUMN Persero yang pailit, proses pemberesan harta kekayaannya sama dengan perseroan terbatas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

One of the characteristics of SOE’s is that their capital sourced from the separation of state finances. There are differences in the regulation regarding the capital of SOE’s with their position as state finances that affect the wealth status of SOE’s Persero which causes different views of judges in the case of bankruptcy of SOE Persero. As a result, there has been no SOEs whose bankruptcy status has been granted by the judge with the argument that the assets of SOEs are state finances, so that it cannot be confiscated, but in 2019 PT Kertas Leces (Persero) became the first SOE’s Persero to go bankrupted in Indonesia. This thesis discusses how the concept of separation of company assets and state assets in SOEs Persero is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and settlement of assets of BUMN Persero which are declared bankrupted . This study uses a normative method which is analyzed qualitatively by using a document study with secondary data collection. The results of this study are the concept of separation of company assets and state assets in State-Owned Enterprises Persero contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances are not appropriate and for state-owned Persero that is bankrupted, the process of settlement of assets is the same as for a private limited company in accordance with Law Number 37 of 2003 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

"

"Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada.Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat belum berjalan seperti yang diharapkan, ini terbukti tidak dijumpai dokumen-dokumen barang pada tiap Bidang dan Bagian dilingkungan Kantor Wilayah dan belum melaksananya penomoran atas barang-barang inventaris, serta belum dilakukan pelaporan secara berkala.Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi penyebab tidak terlaksananva ketatausahaan BMKN ini dengan semestinya yang dilihat dari pendekaan sistem, yang terdiri dari komponen masukan, proses dan keluaran. Sebagai komponen masukan adalah Tenaga pengelola/pengurus barang yang dilihat dari pengetahuan, lama bekerja, beban kerja dan sikap. Proses pengadaan barang dan ketersediaan dokumen dan peraturan. Komponen proses dilihat dari gambaran perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, sedangkan dari proses keluaran adalah terlaksananya tertib penatausahaan barang.Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan wawancara mendalam (WM) dengan Kepala Kantor Wilayah Koordinator Administrasi, Kepala Bidang dan Bagian, Pengurus / pengelola barang dan Pemimpin royek dilingkungan Kantor Wilayah Depkes Propinsi Sumatera Barat.Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat pengetahuan tenaga pengurus / pengelola barang di tangan, tentang penatausahaan barang dirasakan sangat rendah, serta lama bekerja sangat bervariasi dan semua tenaga pengelola barang mempunyai beban kerja yang rangkap dan sikap yang kurang serius. Dokumen-dokumen barang belum tersedia diruangan-ruangan Bagian dan bidang.Untuk terlaksananya tertib penatausahaan BMKN ini perlu dilakukan peningkatan profesionalisme pengurus / pengelola barang tentang penatausahaan barang, tidak memangku tugas rangkap dan disarankan supaya tenaga pengurus/ pengelola barang diangkat sebagai tenaga fungsional yang mendapat tunjangan fungsional, serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung. Dari pihak penanggung jawab barang pada Kantor Wilayah diharapkan dapat selalu memberikan pembinaan dan umpan balik yang terjadwal.

---

System Analysis of State Property Administration in Regional Office of West Sumatra Province Year 2000State property is part of the state assets that must be managed properly, and this management is done in transparent way, clean and free from abuse of power.Management of state property is done by administration, namely recording, listing, filing and reporting property according to the prevailing regulations.According to observation, administration of state property in Regional Office of Health Department of West Sumatra Province has not been done as expected. This is because the lack of documents of the property in each department and section within the Regional Office and the absence of numbering of inventories, and the absence of periodic report.While the purpose of this research is to obtain the information regarding the cause why the state property administration is not implemented properly that can be seen in terms of system approach consists of input,? process and output components. The input components is the administrative personnel for the inventories in terms of knowledge, tenure, workload and attitude, inventories purchase process and availability of documents and regulation, The process component can be seen from the planning and need, organization, motivation and supervision while output process is the good implementation of inventories administration, this research is done by using qualitative method. in which the data collection is done by conducting in-depth interview with the Regional Office. Administration Coordinator, Department and Section Head, Management and Project Officer within the Regional Office of Health Department of West Sumatra.From this research it can be seen in the level of knowledge of the management. Administration knowledge regarding inventories is low, and tenure is varied and all management personnel have double task and not serious. The inventories documents are not available in Department and Section rooms.For good implementation of state property administration the professionalism of the management personnel needs to be improved. They must not have double tasks and it is suggested that the management personnel appointed as functional personnel that receive functional bonus, and direction and supervision from immediate supervisor. It is expected that the personnel in charge for inventories in Regional Office always provide periodic direction and feed back."

"Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian risiko (risk assessment) atas proses bisnis sewa Barang Milik Negara (BMN) dan menyusun rekomendasi mitigasi berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut. Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang yang bertanggung jawab pada seluruh proses bisnis sewa BMN dan ikut serta dalam menindaklanjuti setiap permasalahan dalam sewa BMN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui langkah-langkah penilaian risiko sesuai PMK Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan KMK Nomor 105/KMK.01/2022 sebagai petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, Hasil identifikasi risiko menunjukkan setidaknya terdapat enam belas risiko dalam proses bisnis sewa BMN. Hasil analisis risiko membagi risiko-risiko tersebut menjadi enam risiko pada level sangat tinggi, dua risiko pada level tinggi, dan delapan risiko pada level rendah. Berdasarkan pertimbangan selera risiko organisasi, hasil evaluasi risiko menunjukkan terdapat delapan risiko signifikan yang perlu diantisipasi dan dimitigasi DJKN, antara lain risiko aset idle tidak diupayakan pemanfaatannya, risiko nilai sewa yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, risiko sewa BMN dilakukan tanpa persetujuan DJKN, dan risiko kurang/terlambat bayar atas sewa BMN. Penelitian ini merekomendasikan kepada DJKN selaku pengelola barang untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan pengendalian Selain itu, DJKN juga perlu menerapkan strategi mitigasi risiko sebagai bagian yang menyatu dalam perbaikan pengelolaan BMN. Strategi ini mencakup perbaikan SOP dan regulasi, pengembangan portofolio aset, pengamanan aset, digitalisasi proses bisnis, pengembangan data analitik, dan penerapan insentif bagi Kementerian/Lembaga (pengguna barang) dalam skema sewa BMN.

---

This study aims to conduct a risk assessment of the government assets rental business process and formulate risk mitigation based on the result. The study was conducted qualitatively by following the risk assessment steps according to PMK 222/2021 and KMK 105/2022- Risk Management: identification, analysis, and evaluation of risks. Based on document analysis and interviews, the author of this study successfully identified 16 risks that the DGSAM needs to anticipate. The risk analysis process then divided risks into three levels: six risks at a very high level, two risks at a high level, and eight risks at a low level. Furthermore, referring to the risk analysis criteria and risk appetite used by the Ministry of Finance, we analyzed all these risks and found eight significant risks that need to be mitigated, such as idle asstes are not utilized, rental values do not match market expectation, assets are rented without DGSAM aproval, and less/late payment of rent. In order to increase the effectiveness of the asset rental business process in generating PNBP, researchers recommend DJKN as the assets manager to increase the effectiveness of monitoring and control activity in the assets rental business process. Furthermore, DGSAM should implement risk mitigation strategies as an integral part of improving asset management. This strategy consists of several things: improvement of SOP and regulation, asset portfolio development, asset security, digitalization of business processes and development of analytical data, and implementation of incentives for K/L that generate PNBP from the use of assets."

"Tesis ini membahas stasus kekayaan dan kerugian anak perusahaan berdasarkan Putusan No. 121k/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan kekayaan negara yang dimasukan penyertaan modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut. Kekayaan negara yang bertransformasi menjadi kekayaan BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai kerugian Anak Perusahaan Persero. Dalam kasus PT. Pertamina Hulu Energi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menilai kerugian anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif). Namun dalam kasus PT. PLN Persero melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 masih menganggap kekayaan dan kerugian PT. PLN Batubara sebagai Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan kekayaan dan kerugian negara.

---

This thesis discusses the legal Status of the Assets and losses of Public Company Subsidiaries based on Decision No. 121k/Pid.Sus/2020 and Decision No. 350 K/Pid.Sus/2020. This research is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study show that state assets included in state equity participation in Public Company or Limited Liability Companies, are transformed into shares/state capital in the Public Company or Limited Liability Companies. State assets that are transformed into the assets of Public Company or Limited Liability Companies, so that they are subject to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. However, there are differences of opinion among Judges regarding the losses of Public Company Subsidiaries. In the case of PT. Pertamina Hulu Energi through Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the Supreme Court assessed that the loss of a subsidiary of PT Pertamina (Public Company) was not a real state financial loss (only is a fluctuating decline in value). However, in the case of PT. PLN Persero through Supreme Court Decision Number 350 K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3318 K/Pid.Sus/2019 still considers the wealth and losses of PT. PLN Coal as a Subsidiary of PT. PLN (Public Company) is the state's wealth and losses."

"Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya kehutanan. Penelitian ini ingin melihat pergeseran penguasaan negara atas hutan, yakni dengan melihat pergeserannya dalam peraturan hukum yang mengatur mengenai kehutanan. Penelitian ini menjelaskan mengenai anatomi peraturan kehutanan dengan menggunakan perspektif hak menguasai negara. Terhadap konsepsi hak menguasai negara itu sendiri, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi undang-undang dibidang perekonomian dan sumber daya alam, termasuk UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui putusan atas uji materi atas penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini tidak hanya melihat dari penguasaan hutan dalam aspek ekonomi tetapi juga aspek kelestarian hutan. Untuk itu, penelitian ini membuat narasi dari peraturan pelaksana UU Kehutanan mengenai pemanfaatan hutan, yang mengatur tiga komoditas kehutanan, yakni kayu melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan, serta komoditas kehutanan yang dimainkan oleh kepentingan global yaitu melakukan mekanisme perdagangan karbon.

---

The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset."

"Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berperan penting untuk menunjang akuntabilitas keuangan negara. Sesuai dengan siklus pengelolaan BMN, proses penjualan BMN memerlukan alur birokrasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak sehingga rentan terjadi risiko kecurangan (fraud). Untuk memitigasi risiko fraud tersebut, sebagai pengelola BMN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), perlu melakukan fraud risk assessment (FRA) untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menetapkan respon yang sesuai terhadap berbagai skenario risiko fraud yang mungkin terjadi. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan FRA pada proses penjualan BMN yang melibatkan peran DJKN. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, kuesioner, wawancara, dan Focused Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FRA, peneliti mengidentifikasi 26 skenario risiko fraud terkait proses penjualan BMN yang perlu diantisipasi oleh organisasi. Dengan mempertimbangkan selera risiko organisasi, terdapat tiga skenario risiko dengan level sangat tinggi, delapan skenario risiko dengan level tinggi, sepuluh skenario dengan level sedang, dan lima skenario dengan level rendah. Proses bisnis yang perlu mendapat perhatian organisasi karena memiliki beberapa risiko yang berada di atas risk appetite organisasi adalah penilaian dan lelang. Skema risiko fraud yang perlu diantisipasi meliputi korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penerimaan gratifikasi yang dilarang, penyuapan, penipuan, benturan kepentingan, dan pemerasan. Skema risiko lainnya berkaitan dengan assets misappropriation dalam bentuk pencurian kas dan persedian serta pembocoran informasi. Beberapa strategi anti fraud yang perlu dilakukan untuk menekan terjadinya risiko fraud pada DJKN meliputi aspek preventif, detektif, dan responsif dengan mengoptimalkan konsep Model Tiga Lini dan kerangka kerja integritas yang dimiliki organisasi.

---

State-Owned Assets Management (SAM) plays an important role in supporting state financial accountability. In accordance with the SAM cycle, the asset sale process requires a long bureaucratic flow and involves various parties so that is vulnerable to the fraud risk. To mitigate the fraud risk, the Ministry of Finance (MoF) c.q. the Directorate General of State Assets Management (DGSAM) needs to conduct Fraud Risk Assessment (FRA) to identify, analyze, evaluate, and respond to various possible fraud risk scenarios. This study aims to conduct FRA on the sales process of State-Owned Assets (BMN). The research was conducted qualitatively with a case study approach. Data were collected using a combination of document analysis, questionnaires, interviews, and Focused Group Discussions (FGD). Based on the results of the FRA, the researchers identified 26 fraud risk scenarios related to the asset sale process that need to be anticipated by the organization. By considering the organization’s risk appetite, of all the risk scenarios, there are three very high level risk scenarios, eight high level risk scenarios, ten medium level scenarios, and five low level scenarios. Business processes that need to be prioritized for mitigation because they have several risks above the organization's risk appetite are asset valuation and auction. Fraud risk schemes that need to be anticipated include corruption in the form of abuse of authority, illegal gratuities, bribery, deceit for service users, conflicts of interest, and economic extortion. Other risk schemes relate to assets misappropriation in the form of theft of cash and inventories and information leakage. Several anti-fraud strategies that need to be implemented to reduce the fraud risk level include preventive, detective, and responsive aspects by optimizing the Three Lines Model concept and organizational integrity framework.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telahmemberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN danapakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangannegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakanmetode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaannegara yang dipisahkan pada Bank BUMN dan dengan adanya Putusan MahkamahKonstitusi tersebut, maka konsep keuangan negara berdasarkan Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berlaku pada BUMNPersero.

---

ABSTRACTThe thesis examines wheter the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011which states that the state-owned bank receivables is not the state-receivablesprovides certainty on the legal status of state assets in state owned bank; and wheterthe concept of state finances as set out in the Law Number 17 Year 2003 regardingState Finance still applies to state owned enterprise limited. By applying thenormative legal research approach, this thesis reveals that the Constitutional CourtRuling No. 77/PUU-IX/2011 provides certainty on the legal status of state assets instate-owned banks because the assets has been separated from the state finances; andthat state finances concept as set out in Law No. 17 Year 2003 regarding StateFinance does not apply to state owned enterprise limited."

"Penyelenggaraan lelang di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) diatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang termasuk ke dalam definisi penyerahan yang dikenakan PPN. Aturan tersebut juga dipertegas kembali di dalam Pasal 8 PP 1/2012. Pasca terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PP 1/2012 statusnya sudah tidak berlaku dan digantikan dengan PP 44/2022. Namun, PP 44/2022 menghapus ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL dan menganalisis kebijakannya ditinjau dari asas kepastian (certainty). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL, yakni kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di bidang PPN dan lelang serta belum adanya kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Kebijakan PPN yang berlaku juga belum memenuhi asas kepastian (certainty) karena belum ada peraturan yang mengatur terkait siapa pihak yang menjadi Pemungut PPN. Kondisi ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari PPN.

---

The organization of auctions in Indonesia is carried out by the State Assets and Auction Service Office. Article 1A paragraph (1) letter c of the Value Added Tax Law (VAT Law) stipulates that the delivery of Taxable Goods through an auctioneer falls under the definition of taxable delivery. This rule is also reinforced in Article 8 of Government Regulation No. 1/2012. After the enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), Government Regulation No. 1/2012 was repealed and replaced by Government Regulation No. 44/2022. However, Government Regulation No. 44/2022 removes the provisions regarding the procedure for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctioneer. To date, there are no implementing regulations in the form of a Minister of Finance Regulation that govern the collection of VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. This research aims to analyze the implementation of VAT collection on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office and to review the policy from the perspective of the principle of certainty. This study uses a post-positivist approach with data collection techniques including literature and field studies. The results of this research show that there are several obstacles in the process of collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office, namely the lack of synchronization between VAT and auction policies, as well as the absence of technical implementation policies for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. The current VAT policy also does not fulfil the principle of certainty because there is no regulation clarifying who is responsible for collecting the VAT. This situation can result in the potential loss of state revenue from VAT."