Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan salah satu upaya dari pemerintah di dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Dengan adanya SABMN, diharapkan diperoleh tertib administrasi barang milik negara, penghematan keuangan negara, sebagai bahan penyusunan laporan BMN, untuk menghitung nilai kekayaan negara dan untuk mempermudah pengawasan BMN.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan masalah strategi pencapaian implementasi aplikasi SABMN pada Departemen Hukum dan HAM, dengan mencari faktor-faktor penghambat dan pendukung dari implementasi SABMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi yang dipakai untuk penelitian adalah keterangan/ pernyataan dari pegawai pengelola BMN pada Departemen Hukum dan HAM yang dijadikan responden dan informan. Data diperoleh dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kuesioner) serta wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SABMN pada Departemen Hukum dan HAM jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh total skor rata-rata adalah 3,70, dari total skor seharusnya 5. Kondisi diatas mengindikasikan bahwa nilai yang diperoleh sebesar 3.70 menunjukkan bahwa secara umum implementasi SABMN berada pada kondisi cukup baik. Penelitian ini merekomendasikan agar implementasi kebijakan SABMN di Departemen Hukum dan HAM harus diteruskan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan barang milik negara dan memperbaiki laporan keuangan pada Departemen Hukum dan HAM. Selama ini jumlah tenaga pelaksana SABMN perlu ditambah dan apabila ada mutasi petugas pengelola SABMN agar dilakukan persiapan petugas pengelola SABMN pengganti.

---

State Asset Management System (SABMN) is one of the government efforts in managing State Asset. With the existence of SABMN, it is hoped to achieve an order in state asset administration and state finance economization as the base to organize BMN report, to calculate the figure of state wealth, and to alleviate BMN supervision.This research direction for discussed and explained the achievement strategy in SABMN application implementation in the Department of Law and Human Rights by investigating the obstruction and supporting factors of SABMN implementation. This research wears on qualitative and quantitative approaches. The data and information used in this research were information and statements from the respondents, namely BMN management staffs in the Department of Law and Human Rights used as respondens and informans. The data were obtained using questionnaires and in-depth interviews.From the result, the writer recognized that the implementation of SABMN policy in the Department of Law and Human Rights from each variable, that is communication, resources, attitude, and bureaucracy structure, arrived at a 3.70 total score average out of a 5.00 score expectation. This result indicated that in general the SABMN implementation is in a good condition. This research recommendation the continuation of SABMN policy implementation in the Department of Law and Human Rights for the reason that it applies as the government policy to organize state assets and to refurbish financial reports in the Department of Law and Human Rights. However, the result of the research indicated insufficiency in SABMN manpower. Therefore, expansion in SABMN staffs is needed as well as preparation for immediate rotation when there is a change in the SABMN management staffs."

"ABSTRAKKekayaan negara merupakan salah satu hal krusial yang wajib dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah di seluruh dunia memiliki jumlah aset yang sangat besar bila dilihat dari segi kuantitas dan nilai bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga apapun dalam negara tersebut. Berbagai bentuk kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah dalam kegiatan menyelesaikan masalah publik. Bentuk kerjasama tersebut yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta diartikan sebagai collaborative goevernance. Direktorat Jenderal Kekayan Negara DJKN sebagai salah satu fokus yang dibahas dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah dalam siklus pengelolaan barang milik negara. Dalam penyelesaian masalah tersebut apakah DJKN menggunakan metode collaborative governance. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara tahun 2015-2018 di DJKN Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi, governance, dan collaborative governance. Dengan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara. Hasil dari penelitian ini yaitu menujukan bahwa DJKN dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara telah melakukan collaborative governance.

---

ABSTRACT<>br>State assets become one of the crucial things that must be managed properly by the government. This is because governments around the world have an enormous amount of assets compared to each country and compared with the wealth owned by the country.Numerous types of cooperation have been undertaken among governmental stakeholders as response for public related matters. Such collaboration, involving the government, society, non government organizations, and corporations, is classified as a collaborative governance. As the focus of the study, we cover the Directorate General of State Assets Management rsquo s Direktorat Jenderal Kekayaan Negara henceforth referred as DJKN apparent problems on managing the state assets. The use of collaborative governance by the Directorate is put under question. Therefore, this study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the state assets management in 2015 2018 by DJKN of the Ministry of Finance. The study utilizes the theory of collaboration, governance, and collaborative governance, under the post positivist methods. Furthermore, the study gathers data through interviews and state documents analysis. Findings suggest that DJKN has indeed been using collaborative governance in managing state assets."

"UU No. 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan Dan Permukiman menyatakan bahwa Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Terdapat 10.475 unit Rumah Negara dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan dari total dimaksud, 4.118 unit Rumah Negara dihuni penghuni yang tidak berhak maupun keadaan kosong. Ketersediaan Rumah Negara tersebut tidak sebanding dengan jumlah pegawai di Kementerian Keuangan sebanyak 80.524 orang. Permasalahan penelitian dilakukan untuk mengkaji prosedural dan penerapan penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif serta pendekatan deskriptif. Ketentuan sektoral Rumah Negara di Kementerian Keuangan belum menindaklanjuti secara jelas dan rinci prinsip pengelolaan Barang Milik Negara. Secara normatif tahapan upaya hukum dan penerapan sanksi hukuman penertiban Barang Milik Negara bermula dari yang bersifat administratif, keperdataan sampai dengan pemidanaan. Selanjutnya faktor ketersediaan anggaran tidak maksimal dan tidak sesuainya kapasitas pejabat yang diberikan kewenangan penertiban menjadikan penegakan hukum Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi tidak efektif dan berjalan lamban.

---

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2011 on Houses and Housing Area rules that A statehouse is a house owned by state and functioned as a living house or residence, and as a facility to raise a family and to support government officials duties. There are 10.475 statehouses which owned by the Ministry of Finance, including 4.118 statehouses which lived by person who has no right or unoccupied. The availability of statehouses owned by the Ministry of Finance is not equivalent to the number of 80.524 employees. This research was conducted to observe procedural and legal enforcement which conducted by the Ministry of Finance. Normative juridical method and descriptive approach have been applied to conduct this research. The sectoral provisions of statehouses in the Ministry of Finance have not yet followed up clearly and in detail the principles of managing states asset. Normatively, the stages to conduct legal efforts and to apply penalties on the use of statehouses is begin from administrative effort into using private or criminal law. Furthermore, the factor  of budget availability is not maximal and the incompatibility of officials capacity who are given enforcement authority make law enforcement of statehouses within the Ministry of Finance became ineffective and sluggish."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran.

---

The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process"