Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[

Seiring dengan perkembangan dunia industri menuju fase industri 5.0, asuransi memainkan peran krusial dalam mitigasi risiko kerugian yang dapat terjadi akibat berbagai kejadian yang tidak terduga. Untuk mendukung peran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan cadangan klaim Incurred But Not Reported (IBNR), yaitu klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan kepada perusahaan asuransi, menggunakan metode Cape Cod parametrik. Metode Cape Cod parametrik dipilih karena mampu mengatasi kelemahan metode Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, dan Cape Cod klasik, seperti sensitivitas terhadap outlier, ketidakstabilan estimasi, dan kurang optimalnya penggunaan informasi premi. Metode ini mengadaptasi pendekatan Cape Cod klasik dengan melibatkan informasi premi dan parameter distribusi dari data klaim untuk estimasi cadangan yang lebih akurat. Proses penerapannya diawali dengan penentuan distribusi parametrik yang tepat untuk memodelkan claim cost per unit exposure. Apabila model distribusi yang terpilih merupakan bagian dari keluarga exponensial dispersi, maka metode Cape Cod parametrik dapat diterapkan. Metode Cape Cod parametrik akan diimplementasikan pada data run-off triangle dari Institute of Actuaries of Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Cape Cod parametrik dapat memberikan estimasi cadangan klaim IBNR dengan tingkat akurasi yang baik. Akurasi prediksi diukur menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dengan hasil 2.047%.

---

As the industrial world progresses towards the Industry 5.0 phase, insurance plays a crucial role in mitigating the risks of losses that can occur due to various unforeseen events. To support this role, this study aims to determine the Incurred But Not Reported (IBNR) claim reserves, which are claims that have occurred but have not yet been reported to the insurance company, using the parametric Cape Cod method. The claim data used are run-off triangle data from the Institute of Actuaries of Australia. This method adapts the classical Cape Cod approach by incorporating premium information and the distribution parameters of claim data for more accurate estimates. The parametric Cape Cod method was chosen because it can address the shortcomings of the Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, and classical Cape Cod methods, such as sensitivity to outliers, instability of estimates, and suboptimal use of premium information. The implementation process includes checking the distribution of claim cost per unit exposure using the Kolmogorov-Smirnov method and calculating dispersion parameters. The results show that the parametric Cape Cod method can provide more stable and accurate IBNR claim reserve estimates, especially in handling volatility and outliers in claim data. Prediction accuracy is measured using the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), with results indicating a good level of accuracy of 2.047%.

;Capturing the many ... changes taking place in the state and local government arenas, this book not only helps you understand structure, process, and policy, but also shows why your knowledge of state and local government is so important to your success as a professional and a private citizen. [The authors] help you get to know the players--the political parties, interest groups, media, state political systems, communities, business organizations, civic clubs, religious congregations--and how they interact to produce policy. Along the way, you'll discover how this policy making at the state and local levels affects your life--both personally and professionally--at nearly every turn., Capturing the many ... changes taking place in the state and local government arenas, this book not only helps you understand structure, process, and policy, but also shows why your knowledge of state and local government is so important to your success as a professional and a private citizen. [The authors] help you get to know the players--the political parties, interest groups, media, state political systems, communities, business organizations, civic clubs, religious congregations--and how they interact to produce policy. Along the way, you'll discover how this policy making at the state and local levels affects your life--both personally and professionally--at nearly every turn.]

Abstrak :
Capturing the many ... changes taking place in the state and local government arenas, this book not only helps you understand structure, process, and policy, but also shows why your knowledge of state and local government is so important to your success as a professional and a private citizen. [The authors] help you get to know the players--the political parties, interest groups, media, state political systems, communities, business organizations, civic clubs, religious congregations--and how they interact to produce policy. Along the way, you'll discover how this policy making at the state and local levels affects your life--both personally and professionally--at nearly every turn.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil tentang Telaah terhadap perdebatan antar Fraksi dan proses amandemen pasal 34 UUD'45, tentang peran negara dalam penangan kesejahteraan sosial di dalamnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidak pastian bagaimana sebenarnya pananganan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia, ketidak pastian ini berkaitan dengan ppla institusional dan pola residual dalam penangan kesejahteraan sosial. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan data-data tentang proses perdebatan dalam amandemen pasal 34 UUD'45, pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive sampling meliputi 6 informan dari wakil fraksi dari seluruh 12 fraksi yang ada dan dalam pengumpulan datanya menggunakan tehnik in-depth interview, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi kekaburan dalam penanganan kesejahteraan sosial oleh negara. Kekaburan ini berhubungan bagaimana peran negara, tentang pemeliharaan, bentuk pemeliharan negara dan cara negara dalam penangan kesejahteraan sosial. Konsep tentang negara kesejahteraan sangat penting disini karena dalam pembahasan selalu berhubungan dengan sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan dan penyediaan fasilitas umum oleh negara. Kepada siapa pelayanan kesejahteraan sosial itu diberikan merupakan hal yang sangat penting, apakah difokuskan untuk fakir miskin dan anak terlantar atau untuk seluruh masyarakat, hal ini penting karena akan menyangkut pola institusi atau pola residual dalam penanganan kesejahteraan sosial, dan dalam hal ini terjadi kekaburan karena negara tidak memberikan kejelasan tentang pola penanganan fakir miskin dan anak terlantar.

Abstrak :
Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pejabat pemerintahan. Penelitian ini mengkaji status penyalahgunaan wewenang setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menemukan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, apabila kerugian keuangan negara telah dipulihkan maka unsur pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi sesuai pengertian kerugian negara yang harus nyata dan pasti. Selain itu penelitian ini menemukan dibandingkan pemidanaan konsep sanksi berat, tuntutan ganti kerugian harusnya menjadi prioritas utama dan ditambah dengan denda sebagai pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan negara .....After the issuance of Law No. 30 of 2014 there is an arrangement that officials who abuse authority that incurs financial losses of the state can recover the financial losses of the country no later than 10 days after the issuance of the results of the supervision of the government's internal supervisory apparatus. After government officials recover the financial losses of the state, then the criminal element of corruption should be lost. However, Law 30/2014 is not compatible with The Tipikor Law Article 4 which states that the return of state financial losses does not remove the criminal that creates legal uncertainty against government officials. The study examined the status of abuse of authority after government officials recovered state losses. This research uses normative juridical method by doing statute approach and case approach and conceptual approach. The results of the study found that First, the arrangement of the mechanism of recovery of state financial losses is not uniform so as to cause legal uncertainty. Second, if the financial losses of the state have been recovered then the criminal element in Article 2 and Article 3 of the Tipikor Law is not met in accordance with the understanding of state losses that must be real and certain. In addition, this study found that compared to criminalizing the concept of severe sanctions, indemnity claims should be a top priority and coupled with fines as optimization of the recovery of state financial losses.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pelaku ekonomi yang vital bagi negara karena menarik banyak investor asing untuk berbisnis di suatu negara. Meskipun dianggap sebagai entitas yang terpisah dari negara, fakta bahwa BUMN itu sepenuhnya atau mayoritas dimiliki oleh negara dan hubungannya yang erat dengannya membuat mereka menjadi entitas yang kompleks untuk dihadapi. Mengingat besarnya kendali, pengaruh, dan ketergantungan yang mungkin dimiliki suatu negara terhadap BUMN, hal itu mungkin menjadi penyebab banyak sengketa atau dugaan wanprestasi dengan banyak investor asing. Ini kemudian dibawa ke arbitrase di International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, banyak investor yang membawa perselisihan ke ICSID mengaitkan dugaan pelanggaran tersebut dengan pemerintah masing-masing negara bagian yang mereka anggap bertanggung jawab. Penelitian ini akan menjelaskan tentang pentingnya atribusi dan bagaimana masing-masing majelis arbitrase memiliki metode yang berbeda untuk mencapai kesimpulan dari mengatribusikan tanggung jawab pemerintah ketika BUMN terlibat dan dampaknya secara keseluruhan terhadap para pihak yang bersengketa dalam hal substansi, prosedur dan biaya keseluruhan untuk mereka ......State-owned Enterprises (SOEs) are vital economic actors to states as it attracts many foreign investors to do business in a certain country. Though considered a separate entity from the state, the fact that it is wholly or majority owned by the state and its close relationship with it makes them a complex entity to deal with. Considering the amount of control, influence and dependence a state might have on the SOE, it may be the cause of many disputes or alleged breaches of contract with many of the foreign investors. This is then brought to arbitration in the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). With these factors in mind, many of the investors who bring a dispute to ICSID attribute the alleged breach to the State’s respective governments as they deem them responsible. This research will explain the importance of attribution and how individual arbitral tribunals have different methods to reach the conclusion of attributing government responsibility when SOEs are involved and its overall impacts it has on the parties involved in the dispute in terms of substance, procedure and overall costs for them