Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"Menurut UU Nomor 22 Tahun 2021, Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. BBM yang dijual dipasaran pada umumnya berupa bensin dan solar dengan berbagai variasi bilangan oktan dan setana. Salah satu fasilitas yang digunakan untuk distibusi BBM ke masyarakat adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kegiatan operasi di SPBU memiliki potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, seperti dari vapor dari bahan bakar yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran dan ledakan, emisi seperti CO dan H2S yang dapat mengakibatkan gangguan Kesehatan pada pekerja, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jumlah vapor yang bisa dipulihkan oleh Vapor Recovery Unit (VRU), mengetahui % konsentrasi LEL vapor bahan bakar serta CO, H2S yang terdeteksi di lingkungan SPBU, dan mengetahui kelayakan ekonomi pemasangan VRU. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: 1) pengukuran % konsentrasi Lower explosive limit (LEL) dari vapor dengan menggunakan gas tester di Lokasi, 2) analisis kelayakan ekonomi dengan menggunakan data yang didapat. hasil dari penelitian ini adalah tidak ditemukan adanya vapor dan emisi lainnya pada saat VRU beroperasi serta secara keekonomian VRU yang dipasang pada SPBU PT. X Karang Tengah dengan kapasitas unloading 3.000 kL per tahun memiliki NPV pada tahun ke-20 adalah Rp. 2.178.349.743, IRR 22,6%, dan payback period selama pada tahun ke-6 dan apabila dioptimalkan pada SPBU dengan kapasitas unloading 8.000 kL per tahun, maka akan mendapatkan Rp 5.345.145.184, IRR 42,8%, dan payback period pada tahun ke-3.

---

According to Law Number 22 of 2021 Indonesian Constitution, fuel oil (BBM) is fuel that originates and/or is processed from petroleum. Fuel sold on the market is generally petrol and diesel with various octane and cetane numbers. One of the facilities used to distribute fuel to the public is a Public Fuel Filling Station. Operational activities at gas stations have potential dangers that can cause work accidents, such as vapor from fuel which can cause fires and explosions, and then CO and H2S which can cause health problems for workers, and so on. The aim of this research is to determine the amount of vapor that can be recovered by a Vapor Recovery Unit (VRU), to determine the vapor detected in the gas station environment, and to determine the economic feasibility of installing a VRU. This research was carried out in two stages, namely: 1) measuring the concentration LEL of vapor, CO, and H2S using a gas tester at the location, 2) economic feasibility analysis using the data obtained. The results of this research are that no vapor and other emissions were found when the VRU was operating and and economically, the VRU installed at the PT gas station. X Karang Tengah with an unloading capacity of 3,000 kL per year has an NPV in the 20th year of Rp. 2.178.349.743, IRR 22,6%, and payback period during the 6th year and if optimized at gas stations with an unloading capacity of 8,000 kL per year will get IDR 5.345.145.184, IRR 42,8%, and payback period in the 3rd year."

"Elpiji telah ditetapkan sebagai salah satu bahan bakar alternatif kendaraan bermotor oleh Pemerintah sejak tahun 1995. Ketetapan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya menyukseskan "Program Langit Biru" dan "Program Diversifikasi Energi" serta penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini masih disubsidi oleh Pemerintah. Program tersebut telah mendapat dukungan Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, Pemerintah Daerah dan para pengusaha angkutan umum.Pembangunan instalasi Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji (SPB Elpiji) memerlukan biaya investasi yang relatif cukup besar, sehingga calon investor dan pihak Pertamina perlu mengetahui tingkat kelayakan investasi sebuah SPB Elpiji. Nilai Investasi suatu SPB Elpiji yang lokasinya digabung dengan SPB umum adalah sebesar Rp. 641.500.000 . Dari hasil perhitungan tingkat keekonomian suatu SPB Elpiji dengan margin sebesar Rp. 340/kg atau Rp. 190/liter dan Omzet harian rata-rata 2.500 liter sampai dengan 3000 liter dan harga jual Rp. 840 per liter maka diperoleh nilai NPV yang negatif dan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 25% - 30%.Dengan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 25% - 30% dianggap kurang menarik bagi suatu usaha baru mengingat resiko yang ada cukup besar sehingga Pertamina perlu memikirkan kembali kebijakan insentif yang akan diberikan kepada investor dibidang ini.

---

Liquified Petroleum Gas has been decided as an alternative fire for vehicle by The Government since 1995. The Reason of the decision is The Government's effort to succed The "Blue Sky program" and "The Energy Diversification" and also to be thrifty the fuel consumption that still subsidized by The Government. The Program was supported by Ministry of Mining and Energy, State Ministry of Environment, Bureau of Environment Supervision and Controlled, Province Government and Me mass transportation bussiness.

The development of a Liquified Petroleum Gas Station for Vehicle need a lot of investment so the investor candidate and Pertamina have to know the level of feasibility of a Liquified Petroleum Gas Station.

The total investment of a Liquified Petroleum Gas Station that was on the same location with an ordinary Gas Station is about Rp. 6-11.500.000. By the result of a Liquified Petroleum Gas Station economic level calculation with a certain fee Rp. 340 per kilogram or Rp. 190 per litre and the daily omzet average of 2.500 litres up to 3.000 litres and the selling price is Rp. 840 per litre, we will have the minus value of Net Present Value (NPV) and the value of Internal Rule of Return (IRR) about 25% up to 30%. With this kind of IRR value 25% up to 30%, was not very inlersting for a new bussiness considered the risk is very big enough, so Pertamina need to think again the incentive regulation that will be given to the investor in this bussiness."

"Indonesia memiliki potensi gas alam yang besar sebagai energi alternatif bagi sektor transportasi dan industri namun pemanfaatannya masih tergolong sedikit hingga saat ini Pengembangan gas alam sebagai energi alternatif perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur salah satunya dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas SPBG Hybrid Namun proyek SPBG Hybrid ini memiliki banyak risiko yang dampaknya terhadap kelayakan proyek masih belum diketahui sehingga diperlukan rencana strategis untuk mengantisipasi risiko yang ada Dengan metode Project Risk Management riset ini menganalisis risiko untuk mengetahui dampak dari risiko tersebut terhadap kelayakan proyek Pendekatan yang digunakan adalah Value at Risk VaR dan model finansial Hasil dari perhitungan tersebut adalah dampak risiko terhadap nilai kelayakan proyek dan strategi risk response planning untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut.

---

Indonesia has the potential for an adequate natural gas as an alternative energy for the transportation and industrial sector, but its use is still relatively small until today. The development of natural gas as an alternative energy source need to be matched by infrastructure advancement by building a Compressed Natural Gas fueling station. However, the CNG fueling station project has many risks which impact on the value of its feasibility is still unknown so that the strategic plan to anticipate risks is necessary. Using Project Risk Management method, this research analyzes risk to determine its impact on the project?s feasibility with the approach of Value at Risk (VaR) and financial model. Results of these calculations are knowing the impact of risk on the project?s feasibility and risk response planning strategies to reduce the impact of such risks."

"Artikel ini membahas upaya pengadaan bahan bakar minyak murah untuk nelayan di Pantai Utara pulau Jawa melalui program pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang dipelopori oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri pada tahun 2003. Tidak hanya dari pemerintahan, usaha ini juga melibatkan masyarakat pesisir di Pantai Utara untuk memberikan kontribusinya sebagai pengurus aktif. Dalam pelaksanaannya, Rokhmin Dahuri kemudian digantikan oleh Freddy Numberi pada tahun 2005 yang melanjutkan usaha dalam membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan hingga tahun 2009. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah, dengan sumber buku, data statistika dan artikel sezaman berhasil menampilkan beragam kendala yang dihadapi baik dari sisi pembangunan dan penerimaan nelayan Pantai Utara Pulau Jawa dalam masa pembangunan fasilitas di Pantai Utara.

---

This article discusses efforts of providing Javanese Northern Shoreline fishermen with cheap fuels through the buildings of Fishermen Fuel Station, pioneered by Indonesia’s Minister of Maritime and Fisheries, Rokhmin Dahuri in 2003. Not only from the government’s side, the program also encourages locals to contribute actively as local staff. In 2005, Rokhmin Dahuri was replaced by Freddy Numberi his successor who continued his efforts up until 2009. This article is written using history methods, using sources such as books, statistics, and newspaper articles of the corresponding years managed to show the multiple constraints faced both in the buildings of the fuel stations, and from the Javanese northern shoreline fishermen’s acceptance of the program."

"SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh pengelola untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Sebagai fasilitas publik, SPBU seharusnya dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pekerja, pelanggan dan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar di area tersebut. Untuk memastikan tingkat keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, diperlukan suatu sistem penilaian yang diakui, sehingga terdapat akuntabilitas publik terhadap tingkat keamanan suatu SPBU. Tujuan dari studi ini adalah menghasilkan suatu sistem pemeringkatan (rating system) yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keselamatan kebakaran dan ledakan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sistem pemeringkatan yang dihasilkan diberi nama Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, yang terdiri dari persyaratan-persyaratan utama yang harus dimiliki oleh SPBU untuk memastikan keselamatan terhadap kebakaran dan ledakan. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait, yaitu badan regulasi dan pemberi lisensi, untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pemeringkatan keselamatan di SPBU.

---

Petrol filling station is facility provided for public to meet their demand for fuel. As their role as public facility, the petrol station must assure safety and security for their customers workers and community. The petrol filling station need to be assessed for their safe level of petrol station against fire and explosion risk as part of their accountability for the public. This study is aimed to develop a rating system that recognized to assess the safe level of petrol stations against fire and explosion risk. The rating system, namely Safety Assessment of Fire and Explosion (SAFE) Rating, contains requirements which useful for the management of petrol filling stations to manage safety of their facility from fire and explosion. Result of this study is intended to be input for those interest in the safe operation of petrol filling station, particularly the regulatory body and license holder, to further develop the rating system to assess the safe level of petrol filling stations in Indonesia."