Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan ini mengkaji pengaruh gender terhadap profesi Public Relations yang di dominasi oleh wanita. Melalui literature review, penulisan ini menyajikan apakah wanita benar-benar mendominasi industri Public Relations secara menyeluruh atau hanya secara jumlah saja. Peran gender dalam penulisan ini menjadi basis pembagian peran dalam profesi Public Relations, serta dampak dari peran gender tersebut, yakni kesenjangan dalam hal pendapatan, kesempatan berkembang, gaya kepemimpinan, citra, serta pelecehan seksual. Posisi praktisi wanita dalam profesi Public Relations dianalisis menggunakan Teori Feminist Standpoint dengan melihat karakter wanita dalam organisasi, terutama dalam hal keterampilan komunikasi.

---

ABSTRACT

This article presents the influence of gender towards the Public Relations industry that is female dominated. Through literature reviews, this article presents whether women truly dominate the industry, or only by means of quantity. Gender roles serve as a basis to divide the distribution of roles in the Public Relations profession, along with the impacts of such roles, that is the disparity in salary, opportunity for advancement, leadership style, image, and sexual harassment. The position of women practitioners is analyzed through the Feminist Standpoint Theory, taking into account the characteristic of women in an organization, mainly in communication skills."

"Makalah ini bertujuan mengurai bagaimana eksklusi dan marginalisasi secara ganda terjadi dalam produksi pengetahuan dan kebijakan food estate di Indonesia, dengan menggunakan teori standpoint feminis sebagai kerangka kerja filosofis. Kebijakan food estate di Indonesia merupakan sebuah kebijakan kontroversial yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dengan mengembangkan perkebunan berskala besar di kawasan hutan dan lahan gambut. Namun, kebijakan ini dikritik karena mengabaikan suara dan kepentingan masyarakat lokal, terutama perempuan dan masyarakat adat, yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Teori standpoint feminis berargumen bahwa pengetahuan bersifat situasional dan parsial, dan bahwa perspektif kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap realitas. Melalui teori standpoint feminis, dominasi produksi pengetahuan yang mempengaruhi kebijakan food estate di Indonesia mencoba diurai karena telah menghasilkan masyarakat yang tereksklusi dan termarginalisasi secara ganda. Makalah ini menggunakan refleksi kritis dan metode penelitian filosofis untuk menganalisis masalah dan tantangan aktual, dan untuk mengusulkan suatu bentuk evaluasi kritis non-teknis dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik.

---

This paper aims to unravel how multiple exclusion and marginalization occur in the production of knowledge and food estate policies in Indonesia, using feminist standpoint theory as a philosophical framework. The food estate policy in Indonesia is a controversial policy that aims to improve food security and agricultural productivity by developing large-scale plantations in forest and peatland areas. However, it has been criticized for ignoring the voices and interests of local communities, especially women and indigenous peoples, who depend on forests for their livelihoods and cultural identity. Feminist standpoint theory argues that knowledge is situational and partial, and that the perspectives of marginalized groups can offer a more comprehensive and critical understanding of reality. Through feminist standpoint theory, the dominance of knowledge production that influences food estate policies in Indonesia is unraveled as it has resulted in a doubly excluded and marginalized society. This paper uses critical reflection and philosophical research methods to analyze actual problems and challenges, and to propose a form of non-technical critical evaluation in public policy formulation and implementation."

"Jurnalis perempuan Indonesia kerap mengalami kekerasan di lapangan saat bekerja, mulai dari kekerasan verbal hingga seksual. Namun, jurnalis perempuan kerap menganggap masalah kekerasan yang dialami tersebut sebagai risiko pekerjaan dan merupakan hal yang wajar. Banyak jurnalis perempuan termasuk yang berpengalaman, menerima pelecehan atau kekerasan sebagai hal biasa. Kebanyakan jurnalis perempuan bahkan menyalahkan diri sendiri ketika menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana jurnalis perempuan Indonesia mengalami kekerasan di lapangan, dan bagaimana mereka memandang kekerasan tersebut. Menggunakan Teori Standpoint dan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 3 jurnalis perempuan korban kekerasan. Riset ini menemukan bahwa informan mengalami kekerasan dan umumnya tidak melakukan apa-apa, bahkan untuk sekadar melaporkannya kepada atasan. Mereka menganggap, kekerasan yang dialami merupakan hal biasa. Studi ini dilakukan dengan harapan dapat mengubah pandangan tentang kekerasan yang dialami jurnalis perempuan.

---

Indonesian female journalists often experience violence in the field while working. The violence ranges from verbal to sexual abuse and harassment. However, female journalists often perceive violence as an occupational risk or common thing. Many female journalists, including those who are experienced, accept harassment or violence as normal. Most female journalists even blame themselves when they become victims. This study aims to uncover how Indonesian female journalists experience violence in the field and how they perceive it. Using the Standpoint Theory and qualitative research methods, the researcher conducted in-depth interviews with 3 female journalists who were victims of violence. This research found that the informants experienced violence and usually did nothing, even merely to report it to their supervisors. They consider the violence they experience is typical and take it for granted. This study was conducted with the hope of changing the point of view of the violence experienced by female journalists."

"Kehidupan multikultural di Indonesia membuat kerukunan beragama menjadi penting untuk dijaga dengan baik. Kerukunan antar umat beragama dapat dicapai dengan mengadopsi konsep-konsep komunikasi antarbudaya dan peran dari culture broker untuk meminimalisir terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan atau standpoint culture broker umat Buddha keturunan Tionghoa mengenai kerukunan beragama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus, penelitian ini melakukan wawancara terhadap dua subjek penelitian yang merupakan culture broker. Informan S adalah Penyelenggara Agama Buddha di X yang berlokasi di salah satu kabupaten di Indonesia yang bertugas untuk membina, menaungi, membimbing dan bertanggunjawab atas semua kegiatan keagamaan agama Buddha di kabupaten tersebut. Informan RA merupakan akademisi dan Ketua Umum Organisasi Buddha Y. Hasil penelitian menyoroti peran culture broker dalam menjembatani konflik antarbudaya dan kesalahpahaman komunikasi di tengah dinamika sosial Indonesia yang kompleks. Mereka mengadopsi nilai-nilai Buddha seperti Interdependent Origination, Non-Violence Communication (NVC), dan Mindfulness dalam upaya mereka untuk memfasilitasi dialog yang harmonis dan mengurangi konflik. Namun demikian, standpoint dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerukunan antarbudaya di Indonesia merupakan hal yang semu. Meskipun beberapa kelompok minoritas tidak merasakan perlakuan diskriminatif secara langsung, tetapi masih terdapat insiden yang tidak adil dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan umat Buddha.

---

Multicultural life in Indonesia makes it important to maintain religious harmony. Harmony between religious communities can be achieved by adopting the concepts of intercultural communication and the role of culture brokers to minimize conflict. This research aims to explain the views or cultural viewpoints of Buddhists of Chinese descent regarding religious harmony in Indonesia. Using a qualitative approach with a case study research strategy, this research conducted interviews with two research subjects who were culture brokers. Informant S is a Buddhist Religion Organizer in Informant RA is an academic and General Chair of the Buddhist Y Organization. The research results highlight the role of culture brokers in bridging intercultural conflicts and communication misunderstandings amidst Indonesia's complex social dynamics. They adopt Buddhist values ​​such as Interdependent Origination, Non-Violence Communication (NVC), and Mindfulness in their efforts to facilitate harmonious dialogue and reduce conflict. However, the viewpoint of this research also shows that intercultural harmony in Indonesia is a false thing. Although some minority groups do not experience direct discriminatory treatment, there are still incidents of injustice and difficulties in meeting the needs of Buddhists."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai Arisan, sebuah group chat di platform pesan instan WhatsApp yang diusung sebagai ruang aman online yang dibuat oleh dan untuk para perempuan pecinta film di Indonesia. Melalui metode pengumpulan data observasi partisipan online dan offline serta wawancara tatap muka, penelitian ini berupaya mencari tahu bagaimana Arisan berperan dalam kehidupan para anggotanya yang menavigasi komunitas film Indonesia yang didominasi budaya patriarki. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Arisan memberikan para anggotanya kemampuan untuk mengekspresikan diri secara lebih bebas dibandingkan dengan ruang-ruang mayoritas laki-laki di komunitas film Indonesia. Ini disebabkan oleh rasa aman yang disediakan oleh Arisan serta adanya standpoint (seperangkat pengetahuan dan pengalaman) kolektif yaitu standpoint feminis yang dimiliki oleh para perempuan anggota Arisan. Arisan yang berperan sebagai sistem pendukung dapat mendorong para anggota perempuannya untuk lebih mampu menyirkulasi kontra wacana di dalam dan ke luar Arisan. Penelitian ini berargumentasi bahwa Arisan berpotensi untuk mendukung perkembangan counterpublic feminis di komunitas film Indonesia.

---

BSTRACTThis is a qualitative study on Arisan, a WhatsApp group chat that is constructed by its initiators as an online safe space made by and for Indonesian women film lovers. Through online and offline participation observation and interview data collection methods, this study aims to know the role Arisan plays within the lives of its members who are navigating the patriarchal Indonesian film community. Research findings show that Arisan offers its members a license to express themselves more freely compared to male majority spaces in the Indonesian film community. This is possible due to the sense of security that Arisan as a safe space provides and a collective feminist standpoint (set of knowledge and experiences) that the women of Arisan possess. Furthermore, this study argues that Arisan has the potential to help develop the feminist counterpublic in the Indonesian film community by helping its members circulate counterdiscourses within and outside a space that also acts as a support system."

"Komunitas adat kerap termarjinalisasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini berimplikasi pada pengabaian hak-hak komunitas adat terhadap hutan adatnya dalam praktik pembangunan dengan pandangan modernisasi yang diturunkan oleh pemerintah. Secara khusus penelitian ini berbicara tentang hak Kasepuhan Cisitu untuk melakukan kegiatan penambangan emas skala kecil (PESK) di Blok Cikidang yang berada di dalam hutan adatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan asumsi-asumsi teoritis dari teori standpoint yang melihat bahwa semua pengetahuan terletak dalam suatu lokasi sosial dan terdapat lokasi sosial yang lebih baik untuk dijadikan titik awal produksi pengetahuan. Pengetahuan tersebut dipahami berdasarkan pengalaman serta pemaknaan individu yang menempati lokasi sosial tersebut. Alhasil, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman komunitas adat Kasepuhan Cisitu dalam kegiatan PESK dalam kaitannya dengan praktik pembangunan yang ada. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian fenomenologi dan paradigma kritis. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat upaya pemerintah untuk memaksakan pandangan tentang kepemilikan hutan yang dikontestasikan oleh komunitas adat Cisitu melalui upaya menempuh jalur hukum untuk mendapat pengakuan dan izin tambang dari pemerintah, keputusan untuk tetap melakukan kegiatan PESK terlepas dari pelarangan yang ada, serta tidak menjadikan pandangan tersebut sebagai kacamata utama dalam memaknai kegiatannya.

---

Indigenous communities are often marginalized in state life. This condition neglects the rights of indigenous communities to their customary forests in development practices that have modernization view passed down by the government. Specifically, this research talks about Kasepuhan Cisitus right to carry out small-scale gold mining activities in the Cikidang Block, which is located in their customary forest area. This research uses theoretical assumptions approach from standpoint theory that sees that all knowledge is socially located and that there is a better social location to be the starting point of knowledge production. This knowledge is explored based on the experiences and meanings of individuals who occupy this social location. Hence, this research will examine the experiences of Kasepuhan Cisitus small scale gold mining activities concerning existing development practices. This research uses a phenomenological research strategy and a critical paradigm. This study found that there was an attempt by the government to impose a view on forest ownership. However, that was contested by the Cisitu indigenous community through efforts to take legal action to obtain recognition and mining license from the government, by the decision to continue conducting small scale gold mining activities regardless of the prohibition, and by not making that view as the primary lens in interpreting it.

"

"ABSTRAKPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah konflik antara pengobatan biomedis dan CAM, yang mana keduanya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Pengobatan biomedis bersandar pada model biomedis dengan pendekatan EBM Evidence Based Medicine , sedangkan CAM bersandar pada model humanistik dengan pendekatan PCM Patient Based Medicine . Perbedaan tersebut dibahas menggunakan teori paradigma Thomas Kuhn. Pertentangan pengobatan biomedis dan CAM memperlihatkan bahwa pengobatan biomedis adalah pengobatan yang dominan terhadap CAM yang termarginalkan. Pertentangan tersebut dibahas menggunakan teori standpoint Sandra Harding. Akhirnya, solusi dimunculkan demi menjawab pertentangan tersebut yaitu dengan pengobatan terintegrasi.

---

ABSTRACTThe problem discussed in this thesis is the conflict between biomedical medicine and CAM, which both have different characteristics each other. Biomedical medicine is rely on biomedical model with EBM approach, whereas CAM rely on humanistic model with PCM approach. The differences will be discussed using paradigm theory by Thomas Kuhn. The conflict between biomedical medicine and CAM shows that biomedical medicine is dominant over CAM which marginalized. The conflict is discussed using standpoint theory by Sandra Harding. Finally, solution is emerged to answer the conflict by using integrated medicine. "

"Modernisasi dan westernisasi yang terjadi secara masif pada masa awal Korea menyebabkan banyaknya wacana barat terinstitusi dan diimplementasi ke dalam sistemnya. Konsep feminisme, keadilan, dan kesetaraan atas hak-hak perempuan di Korea belum menjadi dikursus aktif hingga tahun 1993. Prinsip Konfusianisme yang menjadi akar dari nilai dan tradisi Korea dianggap mengopresi dan membatasi ruang gerak perempuan, sehingga menyebabkan perempuan Korea memulai perlawanannya melalui aktivisme sosial untuk menuntut hak-hak dasarnya. Menggunakan metode kritik epistemologi feminis, penelitian ini dilakukan untuk menelaah pengaruh pemikiran barat terhadap konseptualisasi dan praktik Konsep Feminisme dalam masyarakat Konfusianisme Korea dan juga perkembangannya pada era kontemporer ini. Didukung dengan teori stand point serta interseksionalitas, peneliti menemukan bahwa aktivisme perempuan di Korea hingga saat ini memancarkan retorika feminis-radikal dengan perjuangan kelas dan sedikit isu gender di dalamnya. Perbedaan budaya yang kontras juga menyebabkan kontradiksi yang kompleks dan rumit hadir dalam feminisme kontemporer Korea.

---

Modernization and westernization that occurred massively in the early days of Korea cause many western discourses to be institutionalized and implemented into its system. The concept of feminism, justice, and equality for women’s rights in Korea did not become an active discourse until 1993. The Confucian principles which are the roots of Korean values and traditions are considered to suppress and limit women’s movement, causing Korean women to start their resistance through social activism to claim their basic rights. Using the method of criticism of feminist epistemology, this research was conducted to examine the influence of western thought on the conceptualization and practice of the concept of feminism in Korean Confucian society and also its development in the contemporary era. Supported by Standpoint Theory by Sandra Harding and Kimberlé Crenshaw’s intersectionality concept, the author found that women’s activism in Korea exudes radical-feminist rhetoric with class struggle and gender issues in it. The contrasting cultural differences also lead to complex and complicated contradictions present in contemporary Korean Feminism."

"This book explores how Indonesia is imagined differently by young people in the three cities of Jakarta, Kupang and Banda Aceh. Throughout the course of Indonesia’s colonial and postcolonial history, Jakarta, the capital, has always occupied a central position, while Kupang in East Nusa Tenggara and Banda Aceh in Nanggroe Aceh Darussalam are located at the peripheries. The book analyses the convergences and divergences in how the country is perceived from these different vantage points, and the implications for Indonesia, also providing a new perspective to the classic and contemporary theories of the nation. By examining the heterogeneity of the imaginings of the nation ‘from below’, it moves away from the tendency to focus on the homogeneity of the nation, found in the classic theories such as Anderson’s and Gellner’s, as well as in more recent theories on every day and banal nationalism. Using the tenets of standpoint theory and Laclau and Mouffe’s theory of hegemony, the nation is acknowledged as an empty signifier that means different things depending on the positionality of the perceiving subject. The work appeals to scholars of nation studies and Asian and Indonesian studies, as well those interested in the empirical grounding of poststructuralist theories."