Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kesesuaian pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dengan berdasarkan perjanjian Technical Barrier To Trade (TBT) dan Good Regulatory Practice (GRP). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan SNI secara wajib sudah sesuai dengan perjanjian Technical Barrier To Trade (TBT) dan Good Regulatory Practice (GRP), hanya saja dalam peraturan Indonesia masih terdapat kelemahan. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam perundingan pembentukan standar internasional sehingga standar internasional dapat mengakomodasi kepentingan Negara berkembang.

---

ABSTRACT
This thesis describes the conformity of the implementation of Indonesian National Standard (SNI) is required under agreements with the Technical Barrier To Trade (TBT) and Good Regulatory Practice (GRP). This study was a qualitative study using a normative study. The results of this study indicate that the application of mandatory SNI is in conformity with the agreement Technical Barrier To Trade (TBT) and Good Regulatory Practice (GRP), except that in Indonesia there are still regulatory weaknesses. This study also suggested that the Indonesian government to revise the Government Regulation no. 102 Year 2000 regarding National Standardization and suggested that developing countries can play an active role in negotiating the establishment of international standards so that international standards can accommodate the interests of developing countries.

Abstrak :
Pendahuluan. Kajian Infrastruktur Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan ini mengacu kepada Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib bertujuan untuk mendapatkan persepsi kesiapan stakeholder dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional, Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi Produk, Regulator/Kementerian Kesehatan, Pabrik Alat Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebelum draft pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dihasilkan suatu usulan berupa pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan. Metode. Menggunakan kerangka konsep yang dijabarkan dalam rancangan penelitian berupa post test onlym tanpa control dengan jenis penelitian secara kualitatif dengan definisi operasional yang berisi pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada stakeholder sebagai subjek penelitaan untuk pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam menggunakan formulir sebagai instrumen penelitian kemudiaan data diolah, dikelompokkan, dianalisis dengan interprestasi, triangulasi dan flow chart kemudian dibahas dengan bembandingkan hasil penelitian dengan kepustakaan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis tentang Pemberlakuan SNI alat Kesehatan segera dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dimulai dari peralatan yang berteknologi sederhana sampai sedang dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan manfaat (safety, quality, efficacy) alat kesehatan impor dan ekspor yang beredar di Indonesia. Usulan Pedoman Teknis tentang Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan dengan memperhatikan ketersedian Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti Laboratorium Uji Produk Lingkup Alat Kesehatan yang terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alat Kesehatan yang terakreditasi. ......The Infrastructure Study of Medical Device Indonesia National Standardization (SNI) Application referred to National Standardization Guidance (PSN) No.301 on Indonesia National Standardization application mandatory in order to get perception of stakeholder preparation such as National Standardization Agency of Indonesia, Testing Laboratory of medical device product, Product Certification Institution, Regulator/Ministry of Health, Domestic Manufacture of Medical Device, Government Hospital, Private Hospital before Technical Guidance draft of Medical Device SNI application is formulated by Ministry of Health. Draft proposal of technical guidance of medical device SNI application is produced. Method. Using concept frame which is described in research design such as post test only without control with research kind qualitatively by operational definition contain research questions which directed to stakeholder as research subject for collecting data through documentation study and interview using form as study instrument and than the data is grouped, analyzed by interpretations, triangulation and flow chart after that discussed by comparative the result of research by library. Result. The research showing that technical guidance of medical device SNI application must be formulated directly by Ministry of Health be began from simple to middle technology in order to make sure the safety, quality and efficacy import and export medical device that distributed in Indonesia. The proposal of technical guidance of medical device SNI application by paying attention about the supply of the available compatibility assessment institution such as accredited medical device scope product test laboratory and accredited medical device scope product certification institution.

Abstrak :
Dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) ini dijelaskan bahwa suatu negara dalam melakukan penerapan standar, prosedur sertifikasi dan pengujian mutu barang untuk tujuan perlindungan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup atau tujuan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu (unnecessary barriers to trade) yang dapat menimbulkan proteksi yang terlarang. Mengacu pada ketentuan TBT­ WTO, dalam rangka menegakkan "transparency", maka setiap regulasi teknis pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan harus dinotifikasi ke sekretariat TBT-WTO.Kebijakan standardisasi di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta bermanfaat untuk: mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan koosumen, mengelola keanggotaan pada organisasi standardisasi intemasional dan memenuhi persyaratan perjanjian TBT­ WTO. Permasalahan sering terjadi bahwa suatu standar yang bersifat wajib (mandatory) sudah diberlakukan sebelum dinotifikasi terlebih dahulu. Untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional atau regional dengan pemberlakuan regulasi teknis berkaitan dengan penerapan secara wajib suatu standar, maka wajib dinotifikasikan terlebih dahulu ke Komite TBT-WTO sebelum diberlakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian temadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-u ndangan nasional khususnya dibidang standardisasi dan hukum intemasional sebagaimana ketentuan dalam WTO. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan yang diperoleh melaJui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pertama, Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dalam TBT Agreement. Untuk menjamin keberterirnaan dan pemanfaatan Standar SNI Wajib secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma Keterbukaan, transparansi dan tidak memihak.; kedua, dalam pemberlakuan SNI Wajib hendaknya melakukan prosedur notifikasi agar bias terhindar dari gugatan Negara anggota WTO yang mungkin bias meminta diselesaikan melalui forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO; ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia untuk mendukung kelancaran arus barang dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan penindakan penyelundupan

---

In the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) is explained that a country in making the application of standards, certification procedures and testing the quality of goods for the purpose of protecting the safety, health and environmental or other purposes related to the things it should not create trade barriers unnecessary (unnecessary barriers to trade), which can lead to protection of banned. Referring to the TBT-WTO provisions, in order to enforce the "transparency", then every application of technical regulations and conformity assessment standards that have impact on trade barriers should dinotifikasi to TBT-WTO secretariat. Standardization policy in Indonesia and as set by the government as well as beneficial to: reduce risk, improve overall economic efficiency, provide protection against the market as a justice, consumer protection, enhance consumer confidence, manage membership in international standardization organizations and meet the requirements of the WTO­ TBT agreement. The problem often happens that a mandatory standard (mandatory) is introduced before notified first. To avoid the occurrence of international or regional trade barriers with the application of technical regulations relating to the applieation of standard compulsory something, then it is recommended that the first notified to the WTO TBT Committee before enacted. This research study using a normative juridical where the author focuses on the study of the legal nonns contained in national legislation, particularly in the field of standardization and international law as the provisions in the WTO. This study uses two sources of primary data and data obtained through a process of interviews and secondary data obtained from library materials. Results from the study suggest that first, Implementation of Mandatory SNI in Indonesia must comply with the provisions of the TBT Agreement as theJY relate to health, safety, safety, the interests of national economic development and preservation of environmental functions. To ensure the acceptability and utilization of ISO standards are widely Payer, all other stakeholders should apply the norms of openness, transparency and impartiality.; Second, in the implementation of the Mandatory Standard National Indonesia (SNI-Mandatory) should conduct the notification procedures in order to avoid a lawsuit the state WTO members that may be resolved through the forum asking Dispute Settlement Body (DSB), WTO; third, to support the smooth flow of goods and increase the effectiveness of supervision over the traffict of goods and increase the effectieness of supervision over the traffic of goods that enter or exit the Indonesian customs area and the traffic of certain goods in the customs area of Indonesia, and to optimize the prevention and repression of smuggling.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaruh pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia dengan analisis ekonometrika menggunakan data deret waktu pada periode tahun 2000-2010. Varibel terikat yang digunakan adalah jumlah impor ban dan variabel-variabel bebasnya adalah PDB riil, kurs riil dan dummy pemberlakuan wajib SNI Ban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia.

---

Abstract
This study discusses the influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import with econometric analysis using time series data in the period 2000-2010. Dependent variable used is the number of tyre import and the independent variables are real GDP, real exchange rate and the dummy implementation of mandatory SNI for tyre. The results of this study indicate that there is a positive influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import.

Abstrak :

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk minyak sawit olahan, terutama biodiesel. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12/2015 untuk mendorong penggunaan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Peraturan ini mengatur penggunaan biofuel (bioetanol dan biodiesel) di Indonesia. Untuk Biodiesel 30 (B30) adalah mandat dari konsumsi energi nasional yang ditetapkan untuk tahun 2020. Namun penggunaan Biodiesel 30 dalam mesin diesel masih menyisakan beberapa masalah dengan penurunan kualitas bahan bakar biodiesel dan pembentukan endapan di ruang bakar dan injektor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan bahan bakar biodiesel (B30) Standar Nasional Indonesia (SNI), bahan bakar biodiesel (B30) kelas ekspor, dan bahan bakar biodiesel (B30) hydrotreated vegetable oil menggunakan metode tetesan bahan bakar (hot chamber deposition test rig) untuk mengamati karakteristik dari pembentukan deposit setiap bahan bakar biodiesel pada setiap komponen di ruang bakar. Variasi suhu pelat dan ruang yang digunakan dalam Hot Chamber Deposition Test Rig mendekati dengan kondisi engine aktual. Bahan bakar biodiesel (B30) hydrotreated vegetable oil memiliki viskositas yang lebih rendah daripada bahan bakar biodiesel SNI, bahan bakar biodiesel kelas ekspor sehingga karakteristik dari bahan bakar biodiesel hydrotreated vegetable oil akan lebih baik dan mengurangi pembentukan endapan dalam mesin.

 

---

Indonesia has great potential in developing refined palm oil products, especially biodiesel. The government has issued Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 12/2015 concerning National Energy Policy to encourage the use of biodiesel as an alternative fuel. This regulation regulates the use of biofuels (bioethanol and biodiesel) in Indonesia. For Biodiesel 30 (B30) is the mandate of national energy consumption set for 2025. But the usage of Biodiesel 30 in diesel engines still leaves some problems with the decline of biodiesel fuel quality and the formation of deposits in combustion chamber and injectors. The purpose of this study is to compare Indonesian National Standard (SNI) biodiesel fuel (B30), export grade biodiesel fuel (B30), and hydrotreated biodiesel fuel (B30) using fuel droplet method (hot chamber deposition test rig) to observe the characteristic of deposit formation of each biodiesel fuel on each component in the combustion chamber. Variation of plate and chamber temperature used in the hot chamber deposition test rig are close to the actual engine conditions. Hydrotreated biodiesel has lower viscosity than SNI biodiesel fuel and export grade biodiesel  so that the characteristics of the fuel hydrotreated biodiesel fuel will be better and reduce the formation of deposits in engine.

 

Abstrak :
[Skripsi ini membahas mengenai lampu swa-ballast impor yang berguna untuk penerangan dalam suatu rumah. Lampu swa-ballast haruslah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah dilakukan pengujian oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan berkala terhadap produk lampu swa-ballast merek Citylamp asal China lalu pelaku usaha lampu Citylamp tidak konsisten dalam memproduksi lampu swa-ballast. Pada produksi awal telah sesuai dengan standar yang berlaku namun pada produksi selanjutnya pelaku usaha menurunkan standar dari barang yang diproduksi. Konsumen haruslah waspada terhadap peredaran lampu swa-ballast karena dalam kemasan terdapat label SNI namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. ...... , This Thesis discusses about imported swa-ballast lamp that use for the lighting in the house. Swa-ballast lamp must be according to the Indonesian National Standard that being test by the National Standard Comittee. Ministry of Trade has monitored the Citylamp swa-ballast lamp that is made in China. The producer of Citylamp inconsistent that make a swa-ballast lamp. In the first production of Citylamp Swa-Ballast lamp the producer has made a qualified lamp, but in the second or third of production, the producer made unqualified lamp. The consumer must be aware to the trade of swa-ballast lamp, because in the cover of the lamp, it showed SNI labels, but actually the lamp is not qualifed. ]

Abstrak :
Perkembangan ekonomi nasional yang terjadi saat ini tentu menciptakan peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat Indonesia, salah satu sektor yang bermunculan saat ini adalah sektor pangan. Produsen pangan memiliki tanggung jawab utama terhadap produk pangan yang diedarkan dan dipasarkan, menyangkut gangguan kesehatan dan kematian orang yang mengkonsumsinya. Maka dari itu, perlu adanya pelindungan bagi para konsumen. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tiga pokok rumusan permasalahan yaitu pengaturan kewajiban Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang produk pangan, perlindungan bagi konsumen, dan upaya pemerintah terhadap pelaku UMKM yang tidak memenuhi standarisasi. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan untuk UMKM Pangan terhadap SNI. Lebih lanjut penulisan ini menggunakan metodologi yuridis-normatif. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, cara untuk meningkatkan keamanan untuk para konsumen adalah dengan meingkatkan pengawasan oleh lembaga pengawas makanan. ......The development of the national economy that is currently happening certainly creates great economic opportunities for the people of Indonesia, one of the sectors that is emerging at this time is the food sector. Food producers have primary responsibility for the food products that are distributed and marketed, regarding health problems and deaths of people who consume them. Therefore, there is a need for protection for consumers. Based on this, the authors raise three main problem formulations, namely regulation of obligations of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) against the provisions of the Indonesian National Standard (SNI) regarding food products, protection for consumers, and government efforts against MSME actors who do not meet standardization. The purpose of this writing is to find out and analyze the arrangements for Food SMEs against SNI. Furthermore, this writing uses a juridical-normative methodology. The conclusion drawn from this research is that the way to improve security for consumers is to increase supervision by food supervisory agencies. In addition, the government can conduct outreach to business actors and consumers about the importance of SNI so that people can better understand and be more careful in buy food products.

Abstrak :
Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI tersebut didistribusikan oleh BSN dengan beberapa cara antara lain pada tahun pertama ditetapkan, maka SNI dapat diakses melalui website BSN. Selain itu SNI juga didistribusikan ke sekretariat Komite Teknis yang ada di kementerian/lembaga untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya. Cara distribusi yang alain adalah melalui PNBP atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dengan cara PNBP ini maka pengguna harus mengganti biaya reproduksi senilai tertentu. Kajian ini dimaksudkan mempelajari permintaan SNI oleh pemangku kepentingan yang diminta melaui PNBP selama 2012-2015. Hasil kajian menemukan bahwa masih banyak SNI dengan penetapan lama masih diminta oleh pemangku kepentingan.