Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya. ......This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, menganalisis kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, dan memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi implementasi aset tidak berwujud di LIPI dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan implementasi aset tidak berwujud di LIPI ditemui dalam tahap pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi akuntansi aset tidak berwujud dapat diperbaiki dengan menyusun pedoman baku implementasi aset tidak berwujud di LIPI, melakukan revisi terhadap metode valuasi aset tidak berwujud berupa pembobotan angka kredit yang telah dikembangkan oleh LIPI, dan menetapkan kebijakan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menekankan pada pentingnya perolehan aset tidak berwujud dari output kegiatan penelitian dan pengembangan.

---

ABSTRACT
This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities, This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities]

Abstrak :
Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi. ......The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing whether the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). The implementation of BMN revaluation is comply with government accounting standards but still experiences various problems. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations. It also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena pengakuan dan pengukuran basis akrual dengan menggunakan dokumen nota dinas Fungsi Konsuler atas PNBP pelayanan pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan kerangka akuntabilitas publik dan cost benefit analysis. Dokumen nota dinas Fungsi Konsuler merupakan dokumen resmi yang berisi rincian penerimaan PNBP pelayanan yang dihasilkan selama rentang periode pengakuan PNBP pelayanan. Pengakuan dan pengukuran dengan menggunakan dokumen tersebut menyebabkan nilai pendapatan-LO yang disajikan dalam Laporan Keuangan menjadi over atau understated karena terdiri dari 5 (lima) frekuensi atau periode pengakuan dan pengukuran, yaitu setiap hari, setiap minggu, setiap dua minggu, setiap bulan, dan setiap tiga bulan. Unit analisis adalah 5 (lima) unit kerja Perwakilan RI. Data diperoleh melalui wawancara dan analisa dokumen. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pengakuan dan pengukuran PNBP pelayanan berdasarkan nota dinas telah sesuai dengan SAP dikarenakan transaksi yang terjadi telah berdasarkan keterjadian dengan pertimbangan biaya dan manfaat yang terjadi di Perwakilan RI. Selain itu, perlakuan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan telah mempertimbangkan biaya dan manfaat berupa komponen berwujud dan tidak berwujud. Komponen biaya berwujud berupa biaya mutasi pegawai dan administrasi bank, sedangkan manfaat berwujud berupa jumlah transaksi yang sedikit, keterjadian jumlah transaksi pelayanan, dan selisih penyajian nilai Pendapatan LO tidak material. Komponen biaya tidak berwujud berupa biaya waktu dan psikologis, sedangkan manfaat tidak berwujud berupa kemudahan penginputan transaksi, fleksibilitas tugas, meminimalisir risiko salah saji, serta jumlah reviu yang sedikit. ......This study aims to evaluate the phenomenon of recognition and measurement of accrual basis using Consular Function memorandum document on non-tax services revenue at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia based on public accountability framework and cost benefit analysis. The Consular Function memorandum document is an official document that contains details of non-tax revenue generated during the period of non-tax revenue recognition. Recognition and measurement using this document causes the value of revenue-LO presented in the Financial Statements to be over or understated because it consists of 5 five frequencies, namely every day, every week, every two weeks, every month, and every three months. The unit of analysis is five Indonesia Representative mission. Data were obtained through interviews and documentation. The data analysis method uses descriptive qualitative techniques and content analysis. The results showed that the phenomenon of recognition and measurement of revenue services based on official notes was in accordance with SAP because the transactions that occurred were based on events with consideration of the costs and benefits that occurred in the Indonesia Representative mission. In addition, the recognition and measurement treatment carried out has considered the costs and benefits in the form of tangible and intangible components. The tangible cost component is in the form of mutation of employee and bank administration costs, while the tangible benefits are in the form of a small number of transactions, the occurrence of the number of service transactions, and the difference in the presentation of the LO Revenue value is not material. The intangible cost component is in the form of time and psychological costs, while the intangible benefits are in the form of ease of inputting transactions, flexibility of tasks, minimizing the risk of misstatement, and smaller number of reviews.

Abstrak :
Karya akhir ini membahas peranan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai aparat pengawasan intern, ITJEN Kementerian Keuangan telah mulai nmenjalankan fungsinya sebagaimana fungsi pengawas intern dengan paradigma baru, yaitu memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi, dengan menjalankan fungsi sebagai pemberi assurance dan advisory consulting (konsultatif). Hal ini memberikan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan peningkatan dari semula "Tidak Memberikan Pendapat" untuk LKKL tahun 2006 dan 2007 menjadi "Wajar Dengan Pengecualian" untuk LKKL tahun 2008. Pencapain hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada. Meskipun pelaksanaan peran ITJEN telah memberikan hasil yang signifikan dengan peningkatan opini sebagaimana tersebut di atas, agar lebih optimal, menurut penulis perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

The focus of this research is the role of Inspectorate General (IG) as an Ministrial Internal Auditor in Improving the Quality of the Ministry Financial Statement (Case study in Ministry of Finance). This research is qualitative descriptive interpretive. As the result, this research discovers that IG of Ministry of Finance has conducted as a modern Internal Auditor that gives value added to organization and assisted to achieve the organization?s objectives, and to conduct a role as a consultative management or advisory consulting. This role has been implemented in Ministrial of Finance Financial Statement review activity. The significant result of this activity is the improvement opinion of Ministry of Finance Financial Statement which formerly "Disclaimer Opinion" to "Quaified Opinion". Besides the result, there are still some internal and external obstacles in optimizing the role of IG, especially in Human Resources, concern with competencies in review technical, sytem and government accounting standard. This research recommends to enhance the IG Ministry of Finance?s auditors competence and disseminates to other offices under Ministry of Finance to build their awareness in accountability especially in Financial Reporting.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi, dan tata cara pengelolaan Aset Takberwujud ATB di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti . Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi penerapan pengendalian intern, kebijakan akuntansi ATB, pengelolaan ATB dengan kerangka Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO dan Buletin Teknis Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan penerapan pengendalian intern pada komponen penilaian risiko dan kelemahan pada pengakuan dan pengukuran ATB. Hasil penelitian menyarankan Kemenristekdikti menyusun kebijakan penerapan lima komponen Sistem Pengendalian Intern SPI , manajemen risiko, membentuk tim untuk memberikan rekomendasi pengakuan dan pengukuran ATB, dan melakukan inventarisasi ATB.

---

This research analyzes implementation of internal control, accounting policy, and intangible procedure management in Ministry of Research, Technology, and Higher Education. This analysis is done by comparing condition of internal control implementation and accounting policy with framework of Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO and Technical Bulletin of Government Accounting Standards Number 17 about The Accrual Based Accounting of Intangible Assets. This research uses qualitative methodology with case study approach. The research results show that implementation weakness of internal control in the risk assessment and implementation weakness of intangible assets in the recognition and measurement. The results of research suggest Ministry of Research, Technology, and Higher Education should set policies of five internal control components, risk management, establish a team for giving recommendation of intangible assets acquisition and measurement, and inventorying intangible assets.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Bagian Keuangan, Lembaga Sandi Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi Bagian Keuangan, Lemsaneg. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi lapangan berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan dua narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum SAP berbasis akrual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dari sisi petunjuk teknis, komitmen pimpinan, sistem informasi, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan kegiatan sosialisasi. ......This research discussing about implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard on the Financial Division of National Crypto of Institute. Purpose of this study is to discover implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard and identifying obstacles that Finance Division of Lembaga Sandi Negara faced. Method of the study is a field observation using documentation, structured and unstructured interview with two interviewees as the main tools. Result shows that implementation of accrual-based Governmental Accounting Standard has been good in general, but there are still obstacles that Lembaga Sandi Negara face, from the technical instructions, leadership commitment, accounting information systems, availability and competence of the human resource, and socialization aspects.

Abstrak :
Laporan magang ini dibentuk untuk menjelaskan penyusunan laporan keuangan Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Bappeda Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai badan perencanaan pembantu pelaksana tugas pemerintah daerah DKI Jakarta. Adapun laporan keuangan SKPD akan berpedoman dengan peraturan terkait basis akuntansi yang digunakan. Didorong oleh Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan langkah dalam menginput laporan keuangan SKPD dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-LPJ) dan dievaluasi oleh beberapa pihak seperti Inspektorat dan BPK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta sendiri telah melakukan penginputan melalui sistem ini sejak tahun 2022. Pertauran terkait lainnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar atau prinsip dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, dimana didalamnya juga dilampirkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 04 Tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Maka hasilnya, penyusunan laporan keuangan menggunakan basis akuntansi akrual dan sesuai dengan kerangka CaLK. Bappeda Provinsi DKI Jakarta perlu melalui beberapa proses sehingga menghasilkan laporan keuangan yang siap terbit. Yaitu melalui pemeriksaan BPKD, BPK, serta Inspektorat. ......This internship report was created to explain the preparation of the DKI Jakarta Provincial Bappeda financial report for 2022. The DKI Jakarta Provincial Bappeda is one of the Regional Work Units (SKPD) that functions as an auxiliary planning agency for implementing DKI Jakarta regional government tasks. The SKPD financial reports will be guided by regulations related to the accounting basis used. Driven by the Instruction of the Governor of the Province of DKI Jakarta Number 1 of 2022 concerning the Preparation of Regional Government Financial Statements of the DKI Jakarta Province for the 2022 Fiscal Year and Action Plans in the Context of Maintaining the Unqualified Predicate. Instruction of the Governor of DKI Jakarta Province Number 1 of 2022 explains the steps for inputting SKPD financial reports are carried out with the Local Government Information System (SIPD-LPJ) and evaluated by several parties such as the Inspectorate and BPK. DKI Jakarta Provincial Bappeda itself has been inputting through this system since 2022. Other related regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Standards or principles in compiling government financial reports, in which the Government Accounting Standards Regulation (PSAP) 04 concerning Notes to Financial Statements (CaLK) is also attached. As a result, the preparation of financial statements uses an accrual basis of accounting and is in accordance with the CaLK framework. Bappeda DKI Jakarta Province needs to go through several processes so as to produce financial reports that are ready to be published. Namely through BPKD, BPK, and the Inspectorate.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%. This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure.