Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat ketercapaian standar prasarana pendidikan sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode survei. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian prasarana pendidikan sekolah dasar mencapai 60,94%. Tingkat ketercapaian yang tegolong rendah ini antara lain disebabkan oleh masih minimnya prasarana yang dimiliki sekolah. Di samping itu, kondisi kualitas prasarana banyak mengalami kerusakan berat sehingga tidak layak untuk digunakan. Jenisjenis prasarana pendidikan yang ketercapaiannya di atas rata-rata meliputi ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, dan tempat bermain. Sebaliknya, prasarana pendidikan yang ketercapaiannya di bawah rata-rata meliputi ruang UKS, ruang perpustakaan, dan jamban(toilet). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketercapaian prasarana pendidikan di kota Banjarmasin belum memenuhi persyaratan standar nasional pendidikan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai prediktor atau yang berpengaruh secara signifikan terhadap mutu sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BAN-SM Tahun 2015. Dari data tersebut dipilih 506 sekolah sampel yaitu propinsi yang mendapat akreditasi A dan diurutkan mulai dari skor terendah sampai yang tertinggi untuk dibuat kuantil skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, berdasarkan sekolah hasil akreditasi A dan dikelompokkan pada kuantil rata-rata capaian UN tidak menunjukkan perbedaan antarkuantil 3, 4 dan 5 secara signifikan. Kedua, pengaruh pemenuhan kedelapan Standar Nasional Pendidikan terhadap pencapaian mutu sekolah (Nilai UN) secara bersama-sama (simultan) signifikan secara statistik. Dari kedelapan SNP, yang memiliki pengaruh signfikan terhadap mutu sekolah adalah standar Isi, Kompetensi Lulusan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana & Prasarana, serta Pengelolaan. Dengan demikian, hanya ada lima standar yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencapaian mutu sekolah. Sementara tiga standar lainnya yaitu standar proses, standar pembiayaan, dan standar penilaian berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Abstrak :
Tujuan penelitan ini untuk mengkaji perkembangan pencapaian delapan standar nasional pendidikan melalui nilai akreditasi dan apa saja yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan pencapaian SNP. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data akreditasi tahun 2011, 2012 dan 2013. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2011 terjadi peningkatan nilai akreditasi ke tahun 2012 sampai tahun 2013. Peningkatan pencapaian standar secara berturut-turut terjadi pada standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar isi, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar sarana prasarana. Di antara delapan standar yang paling rendah pencapaiannya yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan. Penyebabnya adalah sebanyak 13,27% sekolah tidak memiliki tenaga perpustakaan, walaupun memiliki perpustakaan, 12,32% kualifikasi pendidikannya di bawah sekolah menengah atas dan tidak memiliki sertifikat. Sekolah tidak memiliki kepala perpustakaan mencapai 14,69%, dan 16,59% sekolah yang memiliki kepala perpustakaan kualifikasi pendidikannya diploma dua, itupun bukan berlatar belakang ilmu perpustakaan dan tidak memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan. Berkaitan dengan tenaga adminsitrasi, banyak yang tidak memiliki tenaga administrasi. Kalaupun ada, hanya 5,21% yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi yaitu ruang perpustakaan, ruang laboratorium Biologi dan ruang laboratorium Kimia. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan nilai akreditasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, namun tetap terdapat kekurangan yang harus diperbaiki.

Abstrak :
Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan nasional yang harus di penuhi oleh seorang guru yang di buktikan dengan ijasah yang mencerminkan kemampuan akademik yang relevan dengan bidang tugas guru. Guru pada SD/MI dan SMP/MTs, masing-masing harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana S1 PGSD dan S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan di peroleh dari program studi yang terakreditasi .........

Abstrak :
Kajian ini tentang penyempurnaan proses implementasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Belitung dengan menggunakan kerangka teori kebijakan sebagai sebuah hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989) melalui pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Penyempurnaan ini meliputi tiga tataran, yaitu tataran kebijakan, tataran organisasi, dan tataran operasional. Pada tataran kebijakan dihasilkan peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah. Pada tataran organisasi dihasilkan sistem Monitoring terhadap Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) dengan tujuan melaksanakan monitoring terhadap jalannya proses implementasi EDS di satuan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan untuk selanjutnya MSPD membuat pemetaan mutu pendidikan di daerah. Pada tataran operasional dihasilkan dua sistem, yaitu 1). Membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) tujuannya adalah melakukan pengisian instrumen EDS secara obyektif, jujur dan transparan, 2). Menyusun Pakta Integritas Sekolah (PIS) dengan maksud agar dapat terbangun kesepahaman dan kesepakatan warga sekolah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan EDS di satuan pendidikan. Dengan demikian diharapkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Belitung dapat terwujud.

---

The review is about the implementation of the School Self Evaluation (SSE) in order to the Education Quality Assurance and Improvement System (EQAIS) in the district of Belitung by using the theoretical framework of the policy process as a hierarchy by Bromley (1989) approach through Soft Systems Methodology (SSM). This enhancement includes three levels, namely the policy level, the organizational level and operational level. At the policy level conducted studies on how local governments provide support or strengthening the implementation of the SSE in the educational unit that SSE program which is the only gateway to education quality assurance system to run smoothly and be a requirement for education units to carry it out. At the organizational level studies conducted on the role of school monitoring by district (SMD) in monitoring process through the implementation process of SSE can be run in accordance with established procedures, and than mapping the quality of education in the area. At the operational level produced two systems, namely 1). Forming a school development team (SDT) to make the SSE process charging instrument more objective, honest and transparent, 2). Formulating a integrity pact school (IPS) in order to how to develop a common understanding and agreement of the school community so as to contribute to the implementation of SSE in the education unit. It is expected the underwriting process of education quality assurance and improvement system in the district Belitung can be realized.

Abstrak :
Development of Data Warehouse and Data Mining for National Standards for Education Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pen- didikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Pengembangan dan pemantauan SNP dilakukan Badan Standar Nasional Pen- didikan (BSNP) dibantu oleh tim ahli yang bersifat ad-hoc. Data pendidikan yang ada pada kementerian atau hasil-hasil analisisnya diprioritaskan untuk digu- nakan dalam pengembangan dan pemantauan SNP. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum intensifnya penggunaan data pendidikan yang ada pada kementerian untuk pengembangan dan pemantauan SNP. Salah satu penyebab belum intensifnya penggunaan data pendidikan ini karena data pendidikan tersebar di berbagai instansi dan belum ada standar yang meng- atur data pendidikan dan bagaimana cara mengaksesnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini adalah teknologi data warehouse dengan melakukan integrasi data melalui proses ETL. Untuk memanfaatkan lebih jauh lagi data yang ada dalam data warehouse dapat dilakukan data mining. Pada penelitian ini akan dikaji sejauh mana data warehouse dan data mining dapat di- gunakan untuk pengembangan dan pemantauan SNP. Penelitian yang dilakukan mencakup analisis terhadap pengelolaan data pen- didikan di Indonesia, analisis terhadap data yang akan diolah, dilanjutkan de- ngan pengembangan serta evaluasi data warehouse dan data mining yang dikem- bangkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data hasil Ujian Nasional (UN) dan akreditasi untuk jenjang SMP/MTs. Dari penelitian ini didapati bahwa antarmuka OLAP dalam data warehouse dapat digunakan untuk menganalisis data pendidikan terkait dengan SNP. Sedangkan untuk data mining, teknik deskriptif dengan pencarian aturan asosiasi dan teknik prediktif dengan klasifikasi dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tersimpan dalam data warehouse untuk data hasil UN dan akreditasi. ......The National Standards for Education/Standar Nasional Pendidikan (SNP) is a set of minimal criteria about the educational system in the Indonesia Republic. The SNP is used as a reference for curriculum development, teacher and staff, facilities and infrastructure, management, and financing of education. The development and monitoring of the SNP are conducted by the National Stan- dards for Education Agency/Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), as- sisted by several ad-hoc team of experts. The data that’s available on the Ministry of National Education (MoNE) or the results of the analysis are prioritized to be used in the development and monitoring of the SNP. Issues raised in this research is the use of data available on the ministry of edu- cation for the development and monitoring of the SNP has not been intense. One cause has not been the intensive use of education data because educational data spread across various agencies/ministries and there is no standard of educational data and how to get access to them. One solution that can be used to overcome this problem is data warehouse technology by integrating data through the ETL process. To further use existing data in the data warehouse is to perform data min- ing. This research examined to what extent the data warehouse and data mining is useful for the development and monitoring of the SNP. Research conducted, including the analysis of education data management in In- donesia, the analysis of data to be processed, followed by the development and evaluation of data warehouse and data mining developed. The data used in this study are limited to data from the National Examination and the accreditation process for junior high schools (SMP/MTs). From this study, it was found that the OLAP user interface and data warehouse can be used to analyze data associated with an SNP. As for data mining, associ- ation rules and classification can be used to obtain hidden knowledge in the data warehouse for the National Examination and accreditation data.