Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
In Indonesia, the privatization of some state owned firms have met strong external and internal stakeholders'resistance causing delay or even failure in spite-of-th-fact that privatization has swept the world. Starting in the UK in the early 1980s, privatization has spread to other developed and developing countries. This essay attempts to investigate the process if privatization in Indonesia when compared with the expereicne of other countries vis a vis country specific characteristics and strategies related to the privatization transactions as well as the acquiring parties' strategy. With regard to these variables, differences are noted between the practices in the former eastern block countries, developed and developing countries inclusive of in Indonesia.

Abstrak :
Masalah narkoba tidak bisa diatasi oleh satu atau beberapa organisasi saja, akan tetapi harus bersinergi dengan instansi lainnya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif kementerian/lembaga di bidang penanganan narkoba, Badan Narkotika Nasional membuat Penggiat Anti Narkoba sebagai model dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Namun upaya sinergi tersebut terlihat masih terkendala seperti hubungan dan koordinasi antar stakeholder yang belum berjalan dengan baik serta masih minimnya partisipasi Penggiat Anti Narkoba dalam melaksanakan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap narkoba (P4GN).Situasi inilah yang mendorong penulis untuk melihat bagaimana sinergi BNN dengan stakeholder khususnya melalui model Penggiat Anti Narkoba sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi faktor–faktor penghambat sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memilih metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah–masalah manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks.

---

Drug problem could not be addressed by one or more organizations, but should synergize with other agencies.In order to increase the active participation of ministries/institutions in the field of drug handling, National Narcotics Agency made the actuator Anti Drugs as a model in the framework of community empowerment.But the efforts of these synergies look still constrained as the relationship and coordination between stakeholders who have not run well and the lack of participation of the actuator Anti Drugs Prevention function in carrying out Eradication The abuse of Illicit drugs & (P4GN).It is this situation that prompted the authors to see how the synergy of BNN with stakeholders particularly through the actuator model Anti Drugs as community empowerment efforts.The purpose of this research is to analyze the implementation of the synergies of the National Narcotics Agency Agency in the framework of community empowerment, and identify factors – factors restricting the Agency's National Narcotics Agency synergy in order to empowerment the community.This research was the qualitative approach method. Qualitative research is used to understand the problem-human or social issues thoroughly and complex.

Abstrak :
Artikel ini membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran stakeholder dalam manajemen pelestarian pada Cagar budaya di Provensi Lampung. Masalah tersebut hadir dikarenakana sering terjadinya tumpang tindih kebijakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran stakeholder dalam melaksanakan pelestarian pada kedua objek yang memiliki perbedaan status Cagar Budaya dan setelahnya dapat membantu manajemen pengelolaan yang tepat untuk kedua objek di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada para stakeholder. Hasil dari penelitian pada kedua objek Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya di Provinsi Lampung yaitu stakeholder sekunder menjadi pengelola dikedua situs. Stakeholder kunci dan stakeholder primer seharusnya turut dalam melakukan pelestarian, namun pada Situs Cagar Budaya hal ini tidak diterapkan. Sedangkan pada objek yang diduga Cagar Budaya, stakeholder kunci dan stakeholder primer telah melakukan perannya. ......This article discusses issues related to the role of stakeholders in conservation management in Cultural Heritage in Lampung Province. This problem is present because of the frequent overlapping of policies in the process of implementing the management and proservation of Cultural Conservation in Lampung Province. For this reason, the purpose of this study is to determine the role of stakeholders in carrying out the preservation of the two objects that have different Cultural Conservation statues and after that can assist the proper management of the two objects in Lampung Province. The method used is qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with stakeholders. The results of the research on the two objects of Cultural Conservation and the suspected Cultural Conservation in Lampung Province are secondary stakeholders who become managers of both sites. Key stakeholders and primary stakeholders should participate in carrying out conservation, but in Cultural Heritage Sites this is not applied. Meanwhile, in the object that is suspected of being a Cultural Conservation, key stakeholders and primary stakeholders have played their roles.

Abstrak :
There are increasingly interest from many corporation, especially among those having business in relation with natural resources world wide, towards Corporate responsibility (CR) or Corporate social responsibility (CSR). Occasionally, CSR would only be viewed as a mere philanthropic and image building activities. Yet CSR activities should actually be fully integrated with the company's strategy to acquire competitive edge to be the basis for business development and efficiency. In a comprehensive CSR, the company is involving alt levels of the company and its stakeholders in a continuous and step-by step process. To increase support on CSR, it is very important that the government, chamber of commerce, the business sector, the accountants, and other stakeholders work together to create a favorable climate, policies and incentives to the business sectors to implement CSR in their operation.

Abstrak :
Empirically,key stakeholders who significanly influence or have a central position towards its activities relatively dominated inplementations of agricultural developmnet programs.....

Abstrak :
Salah satu masalah krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan dunia saat ini adalah masalah Illegal Logging. Indonesia merupakan salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Tetapi keberadaan hutan di Indonesia saat ini sangat kritis, salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya kegiatan illegal logging. Hal ini tidak hanya memberikan dampak yang negatif untuk Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang ada di kawasan. Bagaimanapun juga, kegiatan illegal logging ini, tidak berdiri sendiri tetapi dalam bentuk suatu jaringan kejahatan lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut diatas, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membentuk suatu forum yang dinamakan Asia Forest Partnership (AFP), khususnya mengatasi permasalahan kehutanan di kawasan Asia-Pasifik. Forum AFP merupakan inisiatif kemitraan yang terdiri dari klaborasi antar negara, organisasi antar pemerintah, kelompok bisnis, LSM yang bergerak di bidang linkungan. Forum ini menitik beratkan pada masalah illegal logging, kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan. Tetapi pada dasarnya, forum ini bertujuan untuk mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Lestari di kawasan Asia. Pertemuan tahunan dilakukan setahun sekali, dan dalam setiap pertemuannya akan menghasilkan workPlan, yang akan dievaluasi pada pertemuan berikunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu proses, dalam hal ini masalah Illegal logging yang sudah lama ada, khususnya di Indonesia, dikaitkan dengan kemunculan forum AFP. Disamping itu, tujuan penelitiannya juga untuk menggambarkan hubungan AFP dengan Indonesia, dan bagaimana forum AFP ini memberikan dorongan terhadap upaya Indonesia dan dilihat dari pertemuan tahunan yang diadakan serta peran aktif delegasi Indonesia di setiap pertemuannya. Untuk membahas hal ini, maka digunakan perspektif pluralis oleh Paul R. Viotti dan Mark Kauppi, serta lebih menekankan pada pendekatan partnership. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Forum AFP merupakan pondasi dengan proses yang panjang dari kerjasama internasional didalam mempromosikan manajemen hutan lestari di Asia. Negaranegara Asia, salah satunya Indonesia menghadapi permasalahan yang hampir sama didalam mengimplementasikan manajemen hutan lestari. Terlihat bahwa forum AFP memang menjalankan fungsinya sebagai sebuah wadah yang membahas masalahmasalah kehutanan khususnya masalah Illegal Logging, tetapi tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM). Dalam kemitraan yang bersifat tidak mengikat dan sukarela, setidaknya membuktikan bahwa jenis atau tipe kerjasama internasional seperti ini sangat diperlukan dan dapat diterapkan serta memberikan implikasi bagi hubungan AFP dengan Indonesia Diharapkan kemitraan ini dapat menumbuhkan lebih besar lagi kesadaran bagi setiap negara-negara di dunia, khususnya kawasan Asia, bahwa didalam mengatasi permasalahan global seperti masalah kehutanan ini, kita dapat mengatasi dan menghadapi secara bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan juga bagi negaranegara di kawasan tersebut dapat mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing karena memang itulah hakekat suatu kerjasama internasional (partnership).

---

Forest as an international agenda since 1992 Earth summit. Subsequently, the discussions on forest continue at the global level with the establishments of various United Nations related forum. Along this line, there has been a consensus among the broad stakeholders that regional discussions on sustainable forest management may contribute significantly to the progress in debating the issues concerned at the global level. The Asia Forest Partnership was born during the 2002 World Summit Sustainable Development, ten years after the Earth Summit. Indonesia has been involved in AFP since its preparation stage and early inception stage. This undoubtedly reflects Indonesia?s commitment to work with partners in synergising efforts to attain sustainability of remaining natural forests in Asia. Asia Forest Partnership (AFP) has now been recognised as a forum for promoting partnership among multiparties to address major issues in dealing with sustainable forest management. Indonesia with its large share of remaining tropical forests in Asia, remains important partner to the forum, and situation over its forests appears as of mutual concerns to all, in particular the co-partners of AFP. There are 3 focus issues had been identified under AFP, namely: Illegal logging, forest fires and forest rehabilitation. Moreover, the three topics mentioned are indeed the national priority issues of the forestry sector in the country. Illegal logging in Indonesia has been the main focus of the AFP, and correspondingly, it is first priority program of the Ministry of Forestry. The reasons for that are obvious: Indonesia has suffered greatly from rampant practice of illegal logging and its associated illicit trade. This paper tries to describe a process, the relation of Asia Forest partnership (AFP) with Indonesia to combating Illegal Logging. To describe this case, there is used pluralism perspective by Paul R. Viotti and Mark Kauppi, and partnership approach by Brinkerhoff.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana. ......The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site. This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization. To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement.

Abstrak :
Persaingan dalam industri bisnis semakin ketat dengan diberlakukannya pasar bebas di Indonesia. Untuk dapat terus bertahan hidup dan berkembang perusahaan perlu melakukan terobosan baru. PT Tripatra yang merupakan perusahaan swasta nasioanal menyadari ancaman tersebut akan berdampak juga pada bisnis yang ia jalankan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang EPC (Engineering, Procurement, and Construction), PT Tripatra banyak melayani industri minyak dan gas di Indonesia dan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon Mobil, BP, Chevron, Pertamina, dan lain-lain. Pada tahun 2007 PT Tripatradan Indika Energy akhirnya melakukan merger. Dalam perjalanan bergabungnya Tripatra dalam grup Indika Energy,diperlukan penyesuaian diri baik dari nilai-nilai perusahaan, visi & misi, sistem manajemen, maupun budaya organisasi yang tentu berbeda. Oleh sebab itu pada tahun 2010 PT Tripatra mulai melakukan program transformasi bisnis. Dengan mengambil aspek aspek manajemen perubahan khususnya dalam mengelola proses perubahan, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar komitmen stakeholders yang dalam hal ini adalah seluruh level anggota organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan direksi PT Tripatra dalam menjalankan program transformasi bisnis, melihat pengaruh dari faktor perubahan seperti faktor transformasional, faktor komunikasi, dan faktor transaksional terhadap komitmen stakeholders, serta upaya untuk mendapatkan dan meningkatkan komitmen stakeholders dalam program transformasi bisnis. Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan stakeholders yang kemudian dikaitkan dengan komitmen mereka serta aspek-aspek yang menyangkut pengelolaan program perubahan. Teknik sampling memakai stratified random sampling, mengingat populasi organisasi yang heterogen berlapis-lapis dengan ukuran sampel yang disesuaikan secara proporsional berdasarkan masing-masing lapisan jabatan. Kesimpulan penelitian dapat mengetahui kesiapan stakeholders dalam menerima perubahan dan mengetahui hubungan antara variabel-variabel pada faktor transformasional, faktor komunikasi, dan faktor transaksional dikorelasikan terhadap komitmen stakeholders.

---

The imposed of free market in Indonesia has increasingly turned business into a tougher competition. To be able to survive and grow, companies need to make a breakthrough. As a private local company, PT Tripatra aware that this situation will impact his own business. As a company engaged in the EPC (Engineering, Procurement, and Construction), PT Tripatra serve many oil and gas industry in Indonesia and is associated with large companies such as Exxon Mobil, BP, Chevron, Pertamina, and so on. In 2007 PT Indika Energy and Tripatra were finally merged. Merger is combining two organizations in a way of values, vision & mission, management system, and organizational culture. Hence in 2010 PT Tripatra started to conduct business transformation program. Taking aspects from change management especially in managing change process, researcher plan to identify how big are stakeholders? commitment ? all level of member in organization that include staff, management, and director in Tripatra ? in running business transformation program, to observe impact of change factors such as transformational, communication, and transactional toward stakeholders commitment, and methods to gain and increase stakeholders? commitment in business transformation program. Methods of research is quantitative descriptive that is used to measure stakeholders? change readiness. This change readiness will be related to stakeholders commitment and their aspects about change management program. Stratified random technique is used to measure sample for heterogenic population with stratification of their positions. Conclusion of this research is to find stakeholders readiness in accepting changes and knowing relationship between variables of transformational, communication and transactional factors using correlation towards stakeholders commitment.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis praktek Stakeholder Mapping (pemetaan pemangku kepentingan) oleh perusahaan untuk menentukan siapakah ultimate stakeholder di dalam perusahaan. Objek penulisan ini adalah PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Perusahaan jasa di bidang penerbangan milik negara Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan di perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Studi ini merupakan studi mengenai persepsi yang berarti bahwa penggolongan stakeholder oleh satu perusahaan bisa saja berbeda dengan perusahaan yang lain. Berdasarkan penilaian atas stakeholder salience (ciri khas pemangku kepentingan), ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan interest stakeholder, serta posisi stratejik stakeholder dapat disimpulkan bahwa stakeholder utama dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. adalah Pemerintah Indonesia, Association of Asia Pasific Airlines (AAPA), International Air Transport Association (IATA), dan travel agent. Namun, hanya Pemerintah Indonesia dan travel agent yang dapat dikatakan sebagai ultimate stakeholders Garuda Indonesia. Pengelolaan hubungan dengan stakeholder memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja finansial maupun non finansial, seperti pertumbuhan profit, goodwill, positive customer perception, dan terhindar dari masalah hukum, serta reputasi yang penting bagi PT Garuda Indonesia di tengah persaingan industri penerbangan global yang sangat ketat.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the Stakeholder Mapping practice in order to be able to determine the ultimate stakeholder of the company. The object of this research is PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. A state-owned service company operates in airline industry in Indonesia. Data were obtained through interviews with the parties concerned in the company, questionnaire, secondary data, and literature review. This study is a study of perception which means that the classification of stakeholders in one company might be different from other companies. Based on the assessment of stakeholder salience, stakeholder interdependence, stakeholder power and interest, and the strategic position of the stakeholders, it can be concluded that the main stakeholders of PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. is the Government of Indonesia, Association of Asia Pacific Airlines (AAPA), International Air Transport Association (IATA), and travel agents. But, only Government of Indonesia and travel agents who can be called as the ultimate stakeholders of Garuda Indonesia. Managing relationships with stakeholders has provide benefits for the company by improving financial and non financial performance, such as the profit growth, increase goodwill, positive customer perception, be spared from the legal problems, and increase competitiveness of PT Garuda Indonesia in the global aviation industry.