Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis dengan judul "Kajian Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum syariah dan Bank Umum Konvensional" ini mencoba melihat perbandingan kinerja keuangan kedua jenis bank yang masing-masing diwakili oleh kelompok bank syariah dan beberapa kelompok bank konvensional. Hasil kajian digunakan sebagai dasar untuk terutama memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan bank sentral tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bank syariah. Meskipun landasan hukum yang tersedia masih samar-samar, namun pada tahun 1992 telah berdiri sebuah bank syariah (Bank Muamalat Indonesia) yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan sebagian masyarakat Islam. Tuntutan sebagian masyarakat Islam tersebut dilandasai oleh suatu keyakinan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba dan oleh karenanya transaksi dengan bank konvensional sedapat mungkin dihindari. Bank syariah yang prinsip operasionalnya antara lain tidak menerapkan sistem bunga dan menghindari usaha spekulasi valuta asing, pada masa krisis perbankan yang teriadi sejak tahun 1997 terbukti mampu bertahan dari gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga bank konvensional yang tinggi. Hal-hal tersebut, yaitu terdapatnya kebutuhan sebagian rnasyarakat atas pelayanan jasa perbankan syariah dan pengalaman krisis perbankan telah memberikan inspirasi kepada pemerintah dan bank sentral untuk menerapkan dual banking system di Indonesia, yaitu penerapan dua sistem perbankan yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyiapan landasan hukum yang lebih tegas bagi pengembangan bank syariah, yaitu diterbitkannya Undang-Undang No.10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7/1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Produk hukum pertama berkaitan dengan pemberian ijin kepada suatu bank umum untuk mefakukan pembiayaan dengan prinsip syariah, sedangkan produk hukum kedua, memberikan arnanat kepada Bank Sentral untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang untuk mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10/1998 (UU No.10/1998) tersebut bank syariah, balk dilihat dari sisi kelembagaannya maupun perkembangan volume usahanya, berkembang sangat pesat. Namun demikian, pangsa aset bank syariah dalam total aset perbankan nas!onal masih sangat kecil, yaitu pada pertengahan 2004 baru mencapai sekitar 1%, sehingga perlu usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mendukung perkembangan bank syariah lebih lanjut. Berdasarkan survey yang dilakukan atas kerjasama Bank Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi di beberapa daerah yang mayoritas beragama Islam menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui keberadaan bank syariah akan tetapi tidak mengetahui secara jelas produk-produknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang beragama Islam tidak mengetahui secara pasti perbedaan antara produk bank syariah dengan bank konvensional. Dalam kaitan ini sosialisasi bank syariah memegang peranan penting agar masyarakat Islam yang rnerupakan pasar utama bank syariah mengetahui secara lengkap mengenai keberadaan bank syariah dan produk-produknya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perbankan mereka. Strategi dan cakupan sosialisai juga menentukan berhasil tidaknya pengembangan bank syariah di waktu-waktu mendatang. Strategi sosialisasi yang selama dilakukan berdasarkan pendekatan keagamaan (Islam) perlu diperiuas dengan mengemukakan value bank syariah secara ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih banyak menarik simpati calon-calon stake-holder untuk berpartner dengan bank syariah.

Abstrak :
Pelaksanaan pengadaan pekerjaan proyek dengan dana pinjaman ADB telah mempunyai aturan yang jelas yaitu pedoman Bank (ADB) sebagai pegangan pelaksanaan pengadaan jasa pemborongan dan petunjuk pelaksanaannya (juklak) yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun kenyataannya keterlambatan pengadaan proyek masih saja terjadi seperti pada kontrak ADB 1798-INO : Road Rehabilitation (Sector) Project (RRSP). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan proyek agar tidak terulang di masa yang akan datang dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek prasarana jalan. Metode yang digunakan adalah melakukan survei terhadap panitia dan stake holder pengadaan jasa pemborongan pada paket ADB-Loan No 1789-INO. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu statistik. Dengan menggunakan program SPSS untuk menganalisa statistik dan Crystal Ball menyederhanakan kombinasi yang banyak dari data - data sebagai nilai masukan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan survei berupa penyebaran kuesioner kepada beberapa responden yang melaksanakan pengadaan ADB 1798-INO. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pada proses jasa pemborongan.

---

Project construction works under ADB loan has clear provision under ADB Guidelines utilized as guidance for construction services procurement and its implementation guidance issued by the central government. But actually project procurement delayed is still occurred as happened at ADB loan No 1798-INO RR(S) P. The purpose of this research is for anticipation the delay of the project works procurement process in order it could not happened again in the future by identification the factor influencing the road infrastructure slowness. Method utilized through making survey against the committee and the stake holders of the construction services procurement on ADB loan No 1798-INO RR(S) P. Data processing was equipped with static data by using SPSS program to analyze the statistic and Crystal Ball can simplified combination many data input. The research under taken with using distributing questioner survey of several respondents which conducting the ADB loan No 1798-INO RR(S) P procurement. Result of this research is a factors outcome which the construction services process slowness.