Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus dibatalkan misalnya saja pada pembuatan akta hibah antara suami-istri selama masa perkawinan. Penulis bermaksud mengkaji tentang keabsahan dari akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan terbukti melanggar Pasal 1678 KUHPerdata sehingga akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukumnya yaitu akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri maupun pihak ketiga setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017.

---

Grant agreements are carried out using authentic deeds. Authentic deeds are perfect evidence for both parties and their heirs and all people who have the rights from them about what is contained in the deed. The grant deed that has perfect legal force in the grant agreement is not immune from legal problems. Evident from the implementation that occurred in the community often found a deed of donation that must be canceled by the court because it proved to be legally flawed so that in its implementation it must also be canceled, for example in making a grant deed between husband and wife during the marriage. The author intends to examine the validity of the treaty deed (to do) the grant made between husband and wife of citizenship who have a marriage agreement based on the Supreme Court's Judicial Review Number 91 PK / Pdt / 2017 and its legal consequences. This study uses a normative juridical method with descriptive research typology analytical and analyzed qualitatively. From the results of this study, it is known that the agreement deed (to do) a grant made between husband and wife of different nationalities who have a marriage agreement is proven to violate Article 1678 of the Civil Code so that the deed becomes invalid and null and void. The legal consequence is that the deed does not have binding legal powers for the husband and wife or third parties after the Supreme Court Judicial Review Number 91 PK/Pdt/ 2017.

Abstrak :
Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari hari tidak lagi dapat diabaikan Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas dididirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dan dapat dimungkinkan pemegang saham dari sebuah Perseroan terbatas adalah sepasang suami isteri Apabila Perseroan Terbatas didirikan oleh suami isteri maka mereka harus membuat perjanjian kawin agar memiliki harta terpisah sehingga masing masing bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dengan harta kekayaan sendiri sendiri secara terpisah Sesuai Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam hal ini setelah dicatatkan di kantor catatan sipil Sebaliknya apabila mereka tidak membuat perjanjian kawin maka mereka sebagai suami isteri merupakan satu pihak karena terjadi persatuan harta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata Analisis dilakukan terhadap keabsahan PT YZ yang didirikan oleh pasangan suami isteri yang menikah dengan perjanjian kawin yang tidak didaftar dan tanggung jawab Notaris X dalam pembuatan akta pendirian PT YZ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis dengan menggunakan data sekunder dan hasil wawancara Dengan terpenuhinya persyaratan pendirian Perseroan Terbatas maka PT YZ sah sebagai sebuah badan hukum Perseroan Terbatas tetapi karena perjanjian kawin para pendiri tidak didaftar mengakibatkan tanggung jawab para pendiri menjadi tidak terbatas yang secara otomatis bentuknya menjadi persekutuan Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa keabsahan PT YZ adalah sah sebagai dan tanggung jawab notaris X hanya sebatas perbuatan formil karena tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perseroan secara umum telah ditentukan oleh undang undang dan instansi yang terkait Kata kunci Perseroan Terbatas Suami Isteri Perjanjian Perkawinan Notaris

---

The existence of limited liability Company in the form of business entity in daily lives is prevalent Under Law No 40 Year 2007 Limited liability Company is formed by two or more person by an agreement incorporated in a notary's deed There is a chance that shareholders of a company are spouses If the company is formed by spouses they need to have prenuptial agreement to separate their assets so both act as independent legal entity having its own asset In accordance to Article 29 on Law No 1 Year 1974 on Marriage prenuptial agreement is in force and binds third party if the agreement is validated by marriage registry in this case after the agreement is registered in civil registry Oh the other hand if they do not make a prenuptial agreement then both of the spouses are considered one entity as there is a mix of assets as governed under article 119 of Civil Code This thesis will analyze whether PT YZ's establishment is legal considering it is established by spouses with an unregistered prenuptial agreement This research will also analyze the notary X's responsibility in writing the deed of PT YZ This research is literature based using secondary data and interview result Since PT YZ fulfilled all the requirement as a legal entity thus PT YZ is valid as a legal entity of limited liability Company However since the prenuptial agreement of the founder of PT YZ is unregistered automatically PT YZ can only be considered as an association From the analysis and the notary X's responsibility is limited to formal activity From the analysis we will find out that PT YZ is valid as a legal entity and the notary X's responsibility is limited to formal activity as Notary's responsibility in forming Company's need is set out under the law and related agency Keywords Limited Liability Company Spouses Prenuptial Agreement Notary