Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menjadi fenomena awal yang menyadarkan para konsultan politik dan kandidat tentang pentingnya kehadiran pasangan hidup (spouse) pada kampanye politik. Ternyata, kehadiran pasangan sang kandidat dalam proses politik yang dilalui sang kandidat dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kehadiran pasangan (spouse) diyakini dapat semakin meningkatkan citra sang kandidat di mata publik, terlebih lagi jika sang pasangan juga memiliki karakter dan kharisma yang sama kuatnya dengan sang kandidat. Jika sekarang kampanye politik di Indonesia masih berorientasi dan terfokus pada sosok sang kandidat, sudah waktunya untuk mengubah strategi kampanye dengan ikut mengedepankan figur sang pasangan (spouse) untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas sang kandidat.

---

ABSTRACT
President Election in 2014 became the early phenomena that awaken political consultants and candidates about the importance of spouse presence in political campaign. To be proved, spouse presence in all candidate’s political process can increase public’s political participation. Spouse presence is believed to improve the candidate’s image. It will be more useful if the spouse has the character and charisma as strong as the candidate. Nowadays, political campaign in Indonesia still oriented and focused on the candidate figure. Now it’s time to change the campaign strategy by emphasizing the spouse figure to increase the candidate’s electability and popularity

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada konstruksi peran perempuan yang memiliki status sebagai istri kepala daerah di Sumatera Selatan. Pencitraan politik maskulinitas pemimpin laki-laki selalu melibatkan perempuan yang menunjukkan sisi femininitas. Penelitian sebelumnya terbatas menganalisis citra political spouse dalam liputan media, sedangkan penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dalam menganalisis konstruksi peran perempuan sebagai istri kepala daerah. Ikatan pernikahan yang membentuk ketaatan dan ketundukan istri terhadap suami, mendorong perempuan terlibat dalam upaya perebutan dan pertahanan kekuasaan laki-laki. Berpijak pada teori konstruksi sosial atas realitas oleh Berger & Luckmann, penelitian ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi primer yang sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai patriarki kepada subjek adalah orang tua (Ayah dan Ibu). Nilai patriarki yang diperkuat dengan nilai keluargaisme dan materialisme menempatkan perempuan sebagai penjaga keluarga, yang harus mempertahankan kehormatan suami secara status sosial dan ekonomi. Internalisasi subjek sebagai istri yang harus mendukung karir politik suami, membentuk objektifikasi subjek untuk memiliki peran politik dalam menjaga keberlangsungan kekuasaan suami. Perempuan bahkan tidak dapat mengenali dirinya, yang pada akhirnya berperan sebagai “pion politik” dalam melanjutkan dinasti politik keluarga suami. ......This research focuses on the construction of the role of women who have the status of wive of regional heads in South Sumatra. Political depictions of male leaders' masculinity always involve women showing their femininity. Previous research was limited to analyzing the imageof political spouses in media coverage, whereas this research applies phenomenological methods in analyzing the construction of women's roles as wives of regional heads. The marriage bond, which forms the wife's obedience and submission to her husband, encourages women to become involved in efforts to seize and defend men's power. Based on the theory of social construction of reality by Berger & Luckmann, this research shows that the primary socialization agents who are very influential in instilling patriarchal values in subjects are parents (Father and Mother). Patriarchal values which are reinforced by the values of familyism and materialism place women as guardians of the family, who must maintain their husband's honor in terms of social and economic status. The internalization of the subject as a wife who must support her husband's political career forms the objectification of the subject to have a political role in maintaining the continuity of her husband's power. Women cannot even recognize themselves, ultimately acting as “political pawns” in continuing the political dynasty of their husband's family.

Abstrak :
Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa bilamana salah satu pihak tidak mengetahui dan memberikan persetujuan atas jual beli harta bersama maka jual beli tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif yaitu sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan persetujuan pasangan bersifat mutlak dalam pelaksanaan jual beli atas harta bersama. Dalam jual beli harta bersama setelah terjadinya perceraian peran penting tidak hanya berupa persetujuan dari mantan pasangan suami istri tetapi juga perlunya sikap kehati-hatian dari PPAT yakni PPAT harus hadir dan memastikan bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang berwenang. Akibat dari ketidakhati-hatian PPAT menyebabkan kerugian. Selain itu PPAT juga harus bertanggungjawab dan terancam sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018

---

This thesis about marital properties obtained during marriages which are traded after the divorce based on the Decision of Pemalang District Court Number 14/Pid.B/2019/PN.PML. The problem raised is the legal consequences of the sale and purchase of marital properties in which one party does not give consent and responsibility that must be borne by the Land Deed Making Officer (PPAT). The research method used is normatif juridical with secondary data retrieval from various primary, secondary and tertiary legal source document. The approach used is qualitative with descriptive analytical research type. The result of the study stated that if one of the parties does not know and give approval for the sale of marital assets the sale and purchase will be null and void by law because it does not fulfill the objective element which is halal cause. That is because the consent of the spouse is absolute in the conduct of buying and selling of joint marital properties. In the sale and purchase of marital properties after the divorce the important rule is not only in the form of approval from a former husband and wife but also the need for prudence from the PPAT that is the PPAT must be present and ensure that the signatory is an authorized party. As a result of carelessness PPAT causes losses. Because PPAT must also be responsible and threatened administrative sanction as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018

Abstrak :
Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia mereformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku mulai 2001. Tesis ini membahas dampak reformasi pajak tersebut terhadap penawaran tenaga kerja wanita. Tidak banyak penelitian terdahulu tentang pengaruh reformasi pajak terhadap penawaran tenaga kerja wanita Indonesia khususnya dalam hal PTKP WP Kawin. Beberapa penelitian sebelumnya di negara maju menunjukkan bahwa wanita menikah cenderung menyesuaikan penawaran tenaga kerja mereka disebabkan perubahan PTKP tersebut. Dengan menggunakan dua gelombang terakhir data IFLS yaitu IFLS 2000 dan 2007, penelitian ini menggunakan metode difference-in-differences (D-I-D) untuk meneliti apakah ada perubahan perilaku tenaga kerja wanita di Indonesia disebabkan perubahan PTKP Kawin. Hasil penghitungan D-I-D menunjukkan bahwa wanita menikah menurunkan partisipasi di pasar kerja dengan mengurangi tingkat partisipasi mereka. Sebaliknya, jam kerja meningkat walaupun peningkatannya relatif kecil. ......In 2000, Indonesian government undertook reform of income tax law which comes into effect in 2001. This paper examines the impact of this tax reform on female labor supply in Indonesia. There are limited studies on the impact of tax reform on female labor supply Indonesia especially in terms of spouse deduction. A number of previous studies in developed countries show that married women are likely to adjust their labor supply due to tax reform on spouse deduction. By using the last two waves of the Indonesian Family Life Survey (IFLS) collected in 2000 and 2007, this study use difference-in-differences approach to examine whether there has been any change in the behavior of female labor supply due to the change in spouse deduction in this tax reform. The result of difference-in-differences approach suggests that married women decreased their share in labor market by reducing their participation rate. Conversely, the hours of work increase even though relatively small.

Abstrak :
Pada saat seorang suami menderita suatu penyakit, maka istrinyalah yang akan berperan sebagai primary caregiver (Magai, 1996). Sebagai spouse caregiver, seorang istri lebih berisiko untuk mengalami caregiver strain, dimana strain yang dapat ia rasakan adalah akibat dari permasalahan fisik, emosional, kognitif atau sosial yang dialami oleh suaminya. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara caregiver strain dan kepuasan pernikahan pada istri yang berperan sebagai spouse caregiver dari penderita stroke. Caregiver strain merupakan persepsi atau perasaan kesulitan atas tugas dan tanggung jawab dalam memenuhi peran sebagai caregiver (Oncology Nursing Society, 2008; Factor & Weiner, 2008). Kepuasan pernikahan didefinisikan sebagai sikap sejauh mana seseorang menilai hubungan pernikahannya menyenangkan (Roach, Frazier & Bowden, 1981). Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Modified Caregiver Strain Index (MCSI) yang dikembangkan oleh Robinson pada tahun 1983 dan telah dimodifikasi oleh Thornton & Travis pada tahun 2003 serta Marital Satisfaction Scale yang dikembangkan oleh Roach, Frazier & Bowden pada tahun 1981. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara caregiver strain dan kepuasan pernikahan pada istri sebagai spouse caregiver dari penderita stroke ...... When a husband suffering from an illness, then his wife will serve as the primary caregiver (Magai, 1996). As spouse caregiver, a wife is more at risk for experiencing caregiver strain, where she can feel the strain as the result of physical, emotional, cognitive or social development problem experienced by her husband. This study is a correlational study aimed to determine the relationship between caregiver strain and marital satisfaction among wives as spouse caregiver of stroke patients. Caregiver strain is a perception or a feeling of difficulty on the task and responsibility in fulfilling the role as caregiver (Oncology Nursing Society, 2008; Factor & Weiner, 2008). Marital satisfaction is defined as attitude of greater or lesser favorability toward one’s own marital relationship (Roach, Frazier & Bowden, 1981). Instrument which used in this study are The Modified Caregiver Strain Index (MCSI) developed by Robinson in 1983 and has been modified by Thornton & Travis in 2003 and Marital Satisfaction Scale developed by Roach, Frazier & Bowden in 1981. Participants who were included in this study is 30 people. The results showed that there is no significant relationship between caregiver strain and marital satisfaction among wives as spouse caregiver of stroke patients.

Abstrak :
Guna menjamin suatu kredit, jaminan kebendaan memiliki posisi yang lebih kuat dan strategis bagi penyaluran kredit Bank, khususnya tanah, karena selain memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen, secara ekonomis tanah juga mempunyai prospek yang menguntungkan karena harganya yang terus meningkat. Dalam penjaminan suatu benda, harus diperhatikan kewenangan bertindak yang dimiliki penjamin atas benda tersebut, maka dalam pembuatan perjanjian penjaminan, Notaris harus memperhatikan status perkawinan penghadap terkait dengan pemilikan benda agar terjamin keabsahan akta perjanjian penjaminan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan penelitian menyatakan bahwa penjaminan atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan nikah untuk sahnya perjanjian tersebut dan Notaris yang membuat akta perjanjian penjaminan harta bersama tanpa persetujuan pasangan nikah penghadap dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggung jawabannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa Notaris harus bertindak cermat dan profesional agar pembuatan aktanya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. ......In order to guarantee a credit, collateral has a stronger and strategic position for Bank as the creditor, particularly in the form of land, because aside from giving the title of creditor as a preferred creditor, land economically also has profitable prospects because the price tends to increase over time. Making an object as collateral must consider the authority of guarantor, then for the making of mortgage agreement deed, a Notary must consider the appearer’s marital status associated with the ownership in order to be assured of the validity of the mortgage agreement deed according to the applicable legislation. This research uses the juridical normative method. The data obtained were analyzed using qualitative methods that produce descriptive analytical data. A summary of the research states that the guarantee of joint marital property must be done with spouse consent to legitimate that agreement and the Notary who made mortgage agreement deed of joint marital property without appearer’s spouse consent could be penalized as a form of responsibility. Results of the study suggests that the Notary must act meticulously and professionally in order to make accountable deeds to all parties concerned.

Abstrak :
Dalam kegiatan perjanjian kredit, tidak jarang kreditur meminta suatu jaminan guna antisipasi terhadap resiko dalam hal debitur cidera janji. Pada prakteknya, banyak debitur yang sudah menikah, menjaminkan suatu harta benda, akan tetapi harta benda tersebut merupakan harta bersama. Permasalahannya adalah penjaminan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan secara tegas dari pihak pasangannya, sehingga menimbulkan masalah baru kepada kreditur, oleh karena pihak yang tidak memberikan persetujuannya, menentang dan menuntut jaminan tersebut dikembalikan. Skripsi ini akan membahas mengenai seberapa jauh hak dan kewajiban suami-istri serta bagaimana ketentuan persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama seharusnya diterapkan, khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bagaimana pula akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan tidak adanya syarat persetujuan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pada prakteknya persetujuan dapat pula dianggap ada sebagai persetujuan yang diberikan secara diam-diam, apabila utang yang dibuat ditujukan untuk ekonomi keluarga, sehingga akibat hukum terhadap perbuatan tersebut tidak selalu menjadi batal demi hukum. Akan tetapi persetujuan yang diberikan secara diam-diam ini dianggap ada hanya selama pihak yang tidak memberikan persetujuannya itu tidak menyatakan keberatan dan menuntut pembatalan terhadap perbuatan tersebut. ...... In the activity of the credit agreement, the creditor usually asks for collateral in anticipation of the risks in case that the debtor breaches the contracts. In reality, many debtors who have married, pledge a property, but the property is part of marital property. The problem is that such guarantees are carried out without acknowledgement and firm consent of the other partner, therefore occurs a new problems to the creditor because the party whom does not give their approval, oppose and demand that the guarantee to be returned. This thesis will discuss how far the rights and obligations of husband and wife and how the provisions of the agreement of both parties in performing legal acts against common property should be applied, especially as regulated in the provisions of Article 36 paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, and how the legal consequences of legal acts committed in the absence in the terms of the agreement. This research will use juridical normative research method with descriptive analytical research type. The results of this study found that in practice, the agreement may also be considered as consent given secretly acquiescence , when debt made is intended for families economy, so the legal consequences of such action are not always be null and void. However, this secret consent is deemed to exist only as long as the non consenting party does not object and demands the cancellation of such action.

Abstrak :
Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian alimentasi atau biaya penafkahan yang diberikan setelah terjadinya perceraian. Kewajiban alimentasi akibat perceraian perkawinan menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa adanya ketidakpastian yang mungkin dihadapi dalam kelangsungan hidup oleh para pihak dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penggunaan data sekunder, yakni bahan pustaka dalam bentuk norma-norma hukum tertulis ditekankan, serta dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Inggris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, masih dibutuhkan pengaturan alimentasi akibat perceraian yang lebih komprehensif dikarenakan berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di Inggris, pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan dan juga anak, termasuk didalamnya mengenai jangka waktu pembayaran alimentasi, bentuk-bentuk alimentasi yang dapat dipilih, jumlah alimentasi yang dapat dibayarkan, serta syarat-syarat hal yang wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menetapkan suatu permohonan alimentasi. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil contoh dari Inggris dalam hal pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian perkawinan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. ......A marriage is usually held with the aim of building a family. However, it is not uncommon for problems to arise in the household that could eventually cause a marriage to break through a divorce. From the divorce that is carried out, it is possible for some legal obligations to emerge that can bind the parties of the marriage. One of the obligations that may arise in this case is the provision of alimony or maintenance fees that are given after the divorce. The obligation of alimony due to marital divorce is important to be discussed, given that there are uncertainties that may be faced in the survival of the parties of a marriage after the divorce. The approach used in this study is a normative juridical approach, where the use of secondary data, namely library materials in the form of written legal norms, is emphasized, and comparisons of the laws between Indonesia and England are made. The result of this study indicates that in Indonesia, a more comprehensive regulation of alimony due to divorce is still needed because contrast from what is available in England, the regulation regarding alimony due to divorce regulates the rights and positions of the parties of a marriage and also children clearly and comprehensively, including the term of alimony payment, the forms of alimony that can be filed, the amount of alimony that can be paid, and the conditions that must be considered by the Court in determining an alimony application. That way, the Indonesian government should be able to take an example from England in regulating alimony due to marriage divorce in order to provide legal certainty for the community.