Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sesuai dengan Laporan Tahunan PT Telkom, pendapatan PT Telkom selama tahun 2005 hampir 70% disumbangkan oleh anak perusahaannya yang bergerak di bisnis seluler yaitu PT Telkomsel. Di dalam organisasi internalnya sendiri, Telkom telah mengembangkan Fixed Wireless Access berbasis teknologi CDMA, yaitu Flexi, yang diharapkan menjadi revenue generator setelah terjadinya penurunan pendapatan dari PSTN yang selama ini menjadi penyumbang pendapatan Telkom. Dalam perkembangannya dari tahun 2003, performansi penjualan Flexi tidak sepesat yang diharapkan, karena kebijaksanaan pengelolaannya yang dianggap terlalu berbelit-belit. Untuk itu strategi Spin Off Flexi dari organisasi internal Telkom dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan performansi bisnisnya. Dari hasil perbandingan dengan organisasi bisnis lain di dunia, Flexi telah memenuhi syarat untuk di pisahkan dari organisasi induknya. Dilihat dari analisa SWOT dan analisa internal eksternal yang dilakukan dengan manajerial DFWN menunjukkan bahwa Flexi perlu melakukan strategi growth dengan konsentrasi melalui integrasi vertikal. Pada analisa pasar dilakukan proyeksi pelanggan berdasarkan proyeksi pesimis, moderat dan optimis, yang dihitung dari proyeksi market size tahun 2007?2011. Dari hasil proyeksi pelanggan pesimis, didapatkan Net Present Value (NPV) sebesar 69.15 milyar Rupiah, Internal Rate of Return (IRR) 15%, Profitability Indeks 0,04 dengan Payback Period selama 5 tahun 7 bulan. Untuk proyeksi pelanggan moderat, didapatkan Net Present Value (NPV) sebesar 1,457.55 milyar Rupiah, Internal Rate of Return (IRR) 176%, Profitability Indeks 0,75 dengan Payback Period selama 3 tahun. Sedangkan hasil proyeksi pelanggan optimis, didapatkan Net Present Value (NPV) sebesar 2,487.68 milyar Rupiah, Internal Rate of Return (IRR) 186%, Profitability Indeks 1.28 dengan Payback Period selama 2 tahun 9 bulan. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa Flexi layak untuk di-spin off dari organisasi internal Telkom.

---

Based on Annual Report, up to 70% Telkom?s revenue in 2005 is contributed by PT Telkomsel. In Telkom internal organization, Telkom runs Flexi, Fixed Wireless Access connection based on CDMA as revenue generator. But sales performance of Flexi is not very satisfied, so spinning off become a choice of strategy to be implemented. From benchmarking with other business organizations, it seems that Flexi fulfills the requirement to be spinned off from Telkom. SWOT analysis and Internal Eksternal analysis with DFWN management show that Flexi should apply growth strategy with vertical integration concentration. In market analysis, we predict customer projection based on pessimistic, moderate, and optimistictic projection. For pessimistic customer prediction, we find 69.15 milliun Rupiahs Net Present Value (NPV), 15% Internal Rate of Return (IRR), 0,04 Profitability Indeks and 5 year and 7 months Payback Period. From moderate customer projection, we get 1,457.55 milliun Rupiahs Net Present Value (NPV), 176% Internal Rate of Return (IRR), 0,75 Profitability Indeks and 3 years Payback Period. And for optimistic cutomer projection, the result is 2,487.68 milliun Rupiahs Net Present Value (NPV), 186% Internal Rate of Return (IRR), 1.28 Profitability Indeks with 2 years 9 months Payback Period. From the analysis result we conclude that Flexi is feasible to be spinned off from Telkom internal organization.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan danperan notaris dalam pemisahaan tidak murni spin off yang diatur didalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini peraturan pemerintah tentang pemisahan tidak murni spin off belum diterbitkanoleh pemerintah. Meskipun demikian telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaksanaan kegiatan spin off. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.Adapun peran notaris dalam spin off yaitu notaris memiliki peran pada saat pembuatan akta spin off, yaitu pada saat rancangan spin off telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang saham. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah sesegera mungkin untuk membuat peraturan dalam bentuk peraturan pemerintah mengenai spin off agar munculnya kepastian hukum mengenai spin off di Indonesia.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the implementation and the roles of notary in spin off spelled out in Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company and subsequently regulated in Government Regulation. However, until now the government regulation of spin off has not been issued by the government. Nevertheless, there have been many companies in Indonesia that perform the implementation of spin off. This research is descriptive analytical research. The role of notary in spin off is to make the deed of spin off when the spin off design has been approved by the General Meeting of Shareholders. The researcher suggests that the government as soon as possible to make a regulation in the form of government regulations regarding spin off in order for the emergence of legal certainty regarding spin off in Indonesia.

Abstrak :
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, perkembangan asuransi syariah berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan asuransi syariah, Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan spin off unit usaha syariahnya menjadi perusahaan asuransi syariah yang mandiri. Sejalan dengan itu, skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif akan membahas dan menganalisis kewajiban spin off bagi unit usaha syariah pada perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah. Untuk dapat dilaksanakan, polis spin off harus dilakukan berdasarkan seperangkat landasan hukum yang memuat tata cara dan langkah-langkah wajibnya serta ditinjau dampak dan tantangannya terhadap perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, skripsi ini menunjukkan bahwa amanat untuk melakukan pemisahan (spin off) bagi perusahaan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab VIII, Undang-Undang Perasuransian pasal 87, POJK 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Langkah-Langkahnya Berdasarkan POJK 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. Skripsi ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan spin off bagi perusahaan asuransi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya asuransi syariah, dan disintegrasi antar pemangku kepentingan di industri syariah yang berdampak pada pendanaan atau investasi asuransi syariah. Di sisi lain, dampak positif dari spin off asuransi syariah dapat mengundang investor berbasis syariah, meningkatkan modal untuk industri syariah, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tesis ini menyarankan OJK dan asosiasi asuransi untuk meningkatkan literasi asuransi melalui SNLK, menyarankan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan tentang investasi syariah di asuransi syariah Indonesia untuk mendapatkan peluang yang lebih luas dari investasi asing langsung syariah, dan menyarankan layanan keuangan lainnya seperti perbankan untuk lebih memperhatikan segmen yang membutuhkan dana. ......Indonesia has an enormous potential in the sharia economy industry, especially sharia insurance. As a muslim majority country, the development of its sharia insurance is rapildy growing. Therefore, to accommodate the needs of sharia insurance, the Indonesian Governments obliges the conventional insurance company to spin off its sharia business unit into an independent sharia insurance company. In line, this thesis through normative juridical approach will discuss and analyze the spin off policy obligation for sharia business unit in conventional insurance company into sharia insurance company. In order to be conducted, the spin off policy must be done based on a set of legal basis that include its obligatory order and steps and shall be reviewed its effects and challenges to the sharia insurance company and conventional insurance company. With such questions, this thesis indicates the mandate to conduct spin off for insurance company is stipulated under the Indonesian Law regarding Limited Liability Company Number 40 year 2007, chapter VIII, Insurance Law article 87, POJK 69/POJK.05/2016 Regarding Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, and it’s steps under the POJK 67/POJK.05/2016 Regarding Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. This thesis finds out that the conduct of spin off policy for insurance company also faces several challenges, such as low public literacy regarding sharia finance, especially sharia insurance, and disintegration among the stakeholder in the sharia industry that affects the funding or investment of sharia insurance company. However, the positive impact of sharia insurance spin off can invite sharia based investors, raise capital for sharia industries, raise sharia market consumers, and introduce the sharia finance services to the people. Therefore, the author of this thesis suggest OJK and insurance association to enhance the insurance literacy through SNLK, suggest the government to simplify regulation regarding sharia investment in Indonesian sharia insurance to gain wider opportunity of sharia foreign direct investment, and suggest other finance services such as banking sector to be more aware of segments that needs funds.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutama mengenai pegadaian syriah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi dan produk baru dalam lembaga keuangan islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebih lanjut meneliti gadai syariah. Secara prktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi sayriah dan masyarakat luas dalam mengembangkan gadai syariah di masa yang akan datang. Melihat hal tersebut dalam proses pembentukan suatu unit usaha baru dalam lembaga pegadaian yang menggunakan sistem syariah maka diperlukan suatu skemaatau kerangka berpikir untuk mendukung pemisahan tidak murni (spin off) antara PT Pegadaian dengan pendirian PT Pegadaian Syariah . Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pemisahan Perusahaan Tidak Murni (Spin Off): studi mengenai pendirian PT Pegadaian Syariah”.

---

ABSTRACT
This study should be considered as a donation academic research primarily on Islamic mortgages at the moment , can be categorized as an institution and new products in the Islamic financial institutions , as well as useful for other researchers who wish to further examine sharia pledge . Practically this study are expected to be input for the practitioners of Islamic Pawn and the public to develop Sharia Pawn, in the future . Seeing it in the process of forming a new business unit within pawnshops that use sharia system , we need a scheme or framework to support spin-off between PT Pegadaian and the establishment of PT Pegadaian Syariah associated with the emergence of Government Regulation. Based on the description that has been stated above researchers interested in conducting research in the form of a thesis with the title "Spin Off" : Studies Of Establishment PT Pegadaian Syariah.

Abstrak :
Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (UU PBS) mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) melakukan spin off (pemisahan) atas Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak UU PBS diundangkan yaitu tahun 2023. Selama 15 (lima belas) tahun masa transisi yang diamanatkan oleh UU PBS, jumlah BUS yang ada saat ini berjumlah 13 (tiga belas) bank. Kurang dari 4 (empat) tahun menjelang tenggat waktu tersebut, masih terdapat 20 (dua puluh) BUK yang belum melakukan spin off atas UUS-nya. Jika ditelaah dari proses spin off, aksi korporasi tersebut memerlukan waktu penyelesaian 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. Mengingat batas waktu yang tersisa adalah kurang dari 4 (empat) tahun sementara waktu yang telah diberikan oleh UU PBS adalah 15 (lima belas) tahun maka dapat diasumsikan bahwa terdapat keengganan BUK melakukan spin off terhadap UUS. Menindaklanjuti fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah faktor utama yang menyebabkan BUK masih enggan melakukan spin off. Penelitian ini menggunakan metode ANP (Analytical Network Process) untuk menemukan faktor yang paling dominan memengaruhi keengganan BUK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut adalah infrastruktur. Penelaahan terhadap faktor tersebut menghasilkan usulan solusi terhadap permasalahan infrastruktur yaitu penerapan konsep platform sharing, yaitu suatu konsep yang memungkinkan suatu entitas usaha memanfaatkan infrastruktur entitas usaha lainnya yang masih berada dalam satu kepemilikan dengan batasan tertentu. ......Law on Sharia Banking Number 21 Year 2008 (PBS Law) requires Conventional Commercial Banks (BUK) to spin off Sharia Business Units (UUS) no later than 15 (fifteen) years afer the PBS Law was promulgated. Less than 4 (four) years before the deadline, there are still 20 (twenty) BUKs that have not yet spin off their UUS. Following up on this phenomenon, this study aims to determine and examine the main factor that cause BUK to be reluctant to make a spin off. This study uses the ANP (Analytical Network Process) method to find the most dominant factor influencing the BUKs reluctance. The results showed that the factor was infrastructure. The review of these factors results in a proposed solution to the infrastructure problem, namely the application of the platform sharing concept, which is a concept that allows a business entity to utilize the infrastructure of other business entities that are still in the same ownership with certain restrictions.

Abstrak :
Tesis ini membahas restrukturisasi internal yang dilakukan PT PP (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. pada divisi properti yang dimiliki masing-masing perusahaan. Tesis ini menganalisis motivasi dilakukannya restrukturisasi, faktor determinan dipilihnya spin-off sebagai strategi restrukturisasinya, serta analisis kinerja keuangan dan nilai perusahaan setelah dilakukannya restrukturisasi.

Kebutuhan restrukturisasi divisi Properti di PT PP (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dipicu oleh faktor internal dan eksternal sejalan dengan perusahaan yang secara konsisten mencari cara untuk meningkatkan kontribusi segmen usaha properti dan realti terhadap peningkatan pertumbuhan usahanya.

Spin-off yang dilakukan atas divisi properti pada PT PP (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. diproyeksikan meningkatkan nilai masing-masing perusahaan seiring dengan meningkatnya profitabilitas dan efisiensi perusahaan.

---

This thesis discusses about internal restructuring performed by PT PP (Persero) Tbk. and PT Waskita Karya (Persero) Tbk on their property divison. The purpose of this thesis is to analyze restructuring motif, determinant factors of the decision to spin-off property divison, performance and value of the company following the restructuring. .......The needs to restructure property division in PT PP (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. triggered by both internal and external factors as company consistently find a way to increase the contribution of their property business to their business growth as a whole.

The projected firm value of PT PP (Persero) Tbk. dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk will increase following the spin-off of property division, as the firm could increase their profitability and efficiency.

Abstrak :
Kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional adalah kebijakan yang responsif. Kebijakan tersebut lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pelaksanaan kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional menurut perspektif maslahah mursalah dan bagaimana implikasi yuridis dan sosiologis dari diterapkannya kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kabar berita, website hingga penelitian terdahulu dengan jenis penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi kebijakan spin off UUS, secara filosofis, untuk memperkuat sistem keuangan berdasar prinsip maqasid syariah. Secara sosiologis, untuk memperluas pangsa pasar karena banyak dari Nasabah yang takut dengan sistem riba/bunga. Secara yuridis, untuk memberi paksaan kepada Bank yang sudah mencapai syarat pada UUPS dan UUPPSK. Dalam perspektif maslahah mursalah, sesuai dengan prinisp maqasid syariah yang dua di antaranya adalah untuk memelihara harta dan agama. Implikasi yuridisnya, menurut UUPT, kebijakan spin off pada Bank Konvensional secara fundamental dapat merubah status badan hukum seperti identitas dan komposisi perusahaan. Menurut UUPS, kewajiban melakukan spin off pada UUPS syarat dan ketentuannya berubah ketika lahirnya UUPPSK yang secara teknis mengatur mengenai spin off. Menurut UUPPSK mengatur pemisahan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan merubah ketentuan pada UUPS. Implikasi Sosiologisnya menjadi 2 (dua) dampak: pertama, dampak positif, yakni UUS hasil spin off dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan efektif karena sudah tidak bercampur lagi dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kedua, dampak negatif, yakni kurang efektifnya pelayanan pada Bank Syariah akibat dari SDM, sistem IT, jaringan, masih berharap dana dari Bank induk, potensi tidak sanggup memanfaatkan modal yang kecil. ......The UUS spin off policy on Conventional Banks is a responsive policy. The policy was born in line with the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS). The formulation of the problem in this study is how the urgency of implementing the UUS spin off policy at Conventional Banks according to the perspective of maslahah mursalah and how the juridical and sociological implications of the implementation of the UUS spin off policy at Conventional Banks. The research method used is a doctrinal legal method using a library approach through laws and regulations, books, journals, news reports, websites to previous research with the type of qualitative research described descriptively. The results of this study show that the urgency of the UUS spin-off policy, philosophically, to strengthen the financial system based on the principle of sharia maqasid. Sociologically, to expand market share because many of the customers are afraid of the usury/interest system. Juridically, to coerce banks that have reached the requirements of the UUPS and UUPPSK. In the perspective of maslahah mursalah, in accordance with the maqasid principles of sharia two of which are to preserve property and religion. The juridical implication, according to the UUPT, is that the spin-off policy on conventional banks can fundamentally change the status of legal entities such as identity and company composition. According to the UUPS, the obligation to spin off the terms and conditions of the UUPS changed when the UUPPSK was born, which technically regulates spin offs. According to the UUPPSK, it regulates separation based on the number of assets owned and changes the provisions of the UUPS. The sociological implications are 2 (two) impacts: first, a positive impact, namely the spin-off UUS can carry out its business activities effectively because it is no longer mixed with conventional banks that use an interest system. Second, the negative impact, namely the lack of effective services at Islamic Banks due to human resources, IT systems, networks, still hoping for funds from the parent Bank, the potential to be unable to utilize small capital.

Abstrak :
Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif. Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents. The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative. The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank.