Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk menguji peranan pengeluaran pemcrintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak periode 1972 sampai I997. Pada masa itu, Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai Negara dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan. Paper ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa ekonomi terdiri dari dua sektor, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta, dimana sektor pemerintah mampu menghasilkan eksternalitas bagi sektor swasta yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan data tahunan Indonesia, penulis menemukan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebaliknya investasi pemerintah tidak menunjukkan tanda yang signifikan. Sektor swasta tampaknya muncul sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi sesuai pandangan paham ekonomi pasar bebas.

---

This paper try to examines the role of government expenditure on economic growth in Indonesia from the period of 1972 - 1997. In that period, indonesia and several countries in the region are known as the extraordinary countries in growth achievement. This paper use framework that economy consist of two sector, government and private, where government sector yield externality to private sector to improve economic growth. By using time series data of Indonesia, I found that private investment has positive and significant influence on economic growth. Meanwhile, government investment does not show significant sign. Government size has negative effect and government sector has lower productivity compare to private sector. Private sector comes as an engine for economic growth which contimi the pro market point ofview. The same outcome was also found in panel data estimation using 4 ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Thailand and Philippines). Government growth also yields positive externality effect on private sector and private sector as the main source of economic growth.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba mengukur nilai efisiensi pengeluaran publik di sektor kesehatan kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2006-2011. Selain itu juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi beragamnya nilai efisiensi yang diperoleh oleh masing-masing daerah.Dengan menggunakan data Susenas 2006 ndash; 2011, Podes 2008 dan 2011, Data Anggaran belanja daerah dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Keuangan, Profil Kesehatan Jawa Barat 2006-2011. Pada bagian pertama dilakukan pengukuran menggunakan Fungsi Produksi Kesehatan untuk mendapatkan nilai efisiensi pengeluaran publik kesehatan dengan metode Stochastic Frontier Analysis. Pada bagian kedua estimasi dilakukan dengan metode Least Square Dummy Variable, dimana efisiensi yang telah didapat pada estimasi bagian pertama dimodelkan sebagai fungsi linear dari variabel penjelas yang relevan.Hasil menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan publik, signifikan meningkatkan Angka Harapan Hidup. Nilai efisiensi terendah berada di Kabupaten/kota yang terletak di Jawa Barat bagian timur dan dua daerah pantai selatan. Faktor-faktor berikut berkorelasi positif terhadap efisiensi pengeluaran publik di sektor kesehatan diantaranya : pendapatan per kapita, akses air bersih dan pengeluaran kesehatan pribadi. Sedangkan jarak ke sarana kesehatan terdekat berkorelasi negatif terhadap efisiensi pengeluaran publik di sektor kesehatan di kabupaten/kota di Jawa Barat. ......This study attempts to measure the efficiency of public expenditure in the health sector in the district city in West Java in the year 2006 2011. In addition, an analysis of the factors that affect the diversity of the efficiency gained by each region. Using data susenas 2006 2011, Podes 2008 and 2011, data from the local budget for the Regional Director General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, West Java Health Profile 2006 2011. In the first section was measured using the Health Production Function to get the value of the efficiency of public health spending by the method of Stochastic Frontier Analysis. In the second part of the estimation made by the method of Least Square Dummy Variable, where efficiency has been obtained in the estimation of the first part is modeled as a linear function of the relevant explanatory variables. The results showed that the increase in public health spending, a significant increase life expectancy. The value of the lowest efficiency in the district city located in the eastern part of West Java and two southern coastal areas. The following factors were positively correlated to the efficiency of public expenditure in the health sector include income per capita, access to clean water and private health expenditures. While the distance to the nearest health facility was negatively correlated to the efficiency of public expenditure in the health sector in the districts cities in West Java.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil langkah-langkah efisiensi belanja publik demi meningkatkan pengeluaran untuk sektor lingkungan. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan serta Bank Dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil kalkulasi menunjukan bahwa dalam periode 2005-2014, pertumbuhan belanja rata-rata sesuai dengan tingkat pertumbuhan PDB nominal. Namun demikian, pertumbuhan belanja Barang dan Jasa jauh melebihi pertumbuhan PDB nominal, yang mencerminkan rendahnya tingkat efisiensi belanja. Perhitungan menunjukan bahwa potensi penghematan dari belanja Barang dan Jasa mencapai Rp.22,6 trilyun, di mana setengahnya berasal dari efisiensi Belanja Pemeliharaan. Jumlah tersebut dapat secara signifikan memperbesar belanja untuk sektor lingkungan, terutama belanja Penanggulangan Polusi.

Abstrak :

Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung yang kedua pada tahun 2009. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden dalam 1 (satu) putaran dengan perolehan suara signifikan sebesar 60.80%. Presiden yang bisa mengikuti pilpres kembali, memiliki keunggulan dapat meningkatkan probabilita keterpilihan pada pilpres selanjutnya melalui alokasi belanja pemerintah saat menjabat. Tujuan incumbent mengalokasikan belanja pemerintah adalah untuk meyakinkan voters agar berpihak kepadanya pada pilpres selanjutnya. Penelitian ini menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Keuangan untuk melihat efektivitas belanja pemerintah pada perilaku voters saat  pilpres di level Kab/Kota.  Penelitian ini mengkonfirmasi belanja pemerintah dan capaian kinerja incumbent saat menjabat merupakan pendukung kemenangan SBY pada pilpres periode selanjutnya.

---

The 2009 presidential election was the second direct presidential election of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) was inaugurated as President for second term by significant vote of 60.80%. President who can run on the next presidential election, has the advantage to use government spending to increase his vote. This study uses data from General Election Commission (KPU) and Ministry of Finance to investigate the effectiveness of government spending on voter behaviour at disctrict level. Our study confirmed that previous period government spending and performance outcome of incumbent were factors that played important role on SBY’s victory.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti dampak dari pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenjangan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Alokasi yang tepat khususnya pada sektor pendidikan diharapkan dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berdasarkan penelitian menggunakan data level provinsi di Indonesia dengan periode 2003 sampai dengan 2011 dan menggunakan fixed effect model, peneliti menemukan bahwa kenaikan anggaran pendidikan samapai dengan 20% mampu untuk mengurangi Koefisien Gini sebesar 1,601. Oleh karena itu kebijakan ini mampu untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antar rumah tangga di Indonesia. Temuan lainnya, dampak desentralisasi pengelolaan dana pendidikan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa baik dana pendidikan dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenajang pengeluaran ruamh tangga relatif sama.

---

This study investigates the impact of government education spending on expenditure inequality in Indonesia. Since the government of Indonesia has limited resources to finance public sector, right budget allocation on public sector, particularly education is expected to encourage reducing poverty and inequalities. By investigating data across provinces in 2003-2011 using fixed effect model, this study finds that increase in the proportion of the education spending up to 20% of the government budget are able to reduce gini coefficient by 1.601. Therefore, this policy are able to reduce expenditure inequality among households in Indonesia. Another finding is that the impact of dezentralization of the education spending on expenditure inequality is statistically insignificant. It means that wether the manager of education funds is central governmnet or local government, the impact of education spending on expenditure inequality among households is relatively the same.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terkait dengan spending policy untuk mendukung terciptanya akselerasi kawasan minapolitan berbasis budidaya ikan lele di Kabupaten Bogor serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para pembudidaya ikan lele di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor selama berjalannya program ini. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah pengalokasian DAK dan APBD Kabupaten Bogor yang memperlambat terciptanya akselerasi kawasan minapolitan Kabupaten Bogor karena kurangnya anggaran dan penurunan anggaran dari tahun 2011 ke tahun 2012.

---

ABSTRACT
This research discuss about Government Of Bogor Regency's Policy which is related to spending policy for support the creation of acceleration minapolitan's area based on catfish cultivation in Bogor Regency and solution to finishing many problems which is faced by many catfish cultivators in Putat Nutug Village, Ciseeng Subdistrict, Bogor Regency and Governmet of Bogor Regency during this program. A method of this research that is used are an interview and the study of literature The results of this research are the allocation of DAK and APBD which is delay the creation of acceleration minapolitan's area in Bogor Regency because lack of budget and decreasing of budget from years of 2011 to 2012.

Abstrak :
Labor is part of the population that is capable of doing the work to produce goods and services. Therefore. workers need to be empowered optimally in order to drive the economic process. According to keynes.one of the efforts that can be done is fiscal policy by increasing government spending leading to a reduction in unemployment. However in west java this expectation was not realized. West java has a large goverment spending, but its labor absorption is not high. It is shown from the percentage of the working population of the labor forc in west java in 2012 remained blow national. This study determines the effect of government education, health and infrastructure expenditures on economic growth and employment in west java. The recursive equation model is employed, showing that education and infrasturcture spending have positive effect on economic grawth and employment. Health expenditure prove to be insignificant. In addition in west java, economic growth has positive effect on employment.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan tata kelola pendidikan terhadap belanja pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP, DJPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tata kelola pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola pendidikan yang baik memperkuat hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam merealisasikan belanja pendidikan yang akan digunakan dalam pelayanan pendidikan masyarakat sebagai bentuk dari kinerja pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan kinerja pendidikan di tahun berikutnya. Belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan moderasi tata kelola pendidikan dan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja tahun berikutnya. Selain itu, dalam analisis sensitivitas juga membagi belanja pendidikan menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada tahun yang sama sedangkan belanja modal, serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja pada tahun yang berikutnya. Begitu pun, dengan tata kelola pendidikan memperkuat hubungan antara belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pendidikan. ......The aim of this study is to analyze the effect of education spending and education governance on education performance, and governance of education on education spending to increase educational performance. The sample in this study is the local government in 2009 until 2012. The sample in this study is the local government which has complete data from the year 2009 until 2012. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) by using secondary data obtained from BPKP, DJPK, and BPS. The results show that spending on education and education governance affect the educational performance. Moreover, the existence of a good education governance strengthening relationship between education spending and educational performance. Therefore, a good education governance is needed in increasing to monitor the education spending which will be used in the service of public education as a form of educational performance. This study also use a sensitivity analysis using educational performance in the next year. Education spending, education governance, and moderation of education governance and education spending positively affects the performance in the next year. Besides that, the sensitivity analysis also divide education spending into personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services. Personnel expenditures have a significant effect on the performance of the same year, while capital spending, and spending on goods and services affect the performance in the next year. Likewise, the governance of education strengthens the relationship between personnel expenditure, spending on goods services, and capital expenditure and the education performance.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi sangat penting baik bagi negara berkembang maupun bagi negara maju. Ketika pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mengalami peningkatan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat sehingga ketimpangan dan kemiskinan akan semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat karena hanya mementingkatn pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, hal ini memerlukan arah kebijakan baru dari pemerintah yang dapat mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan data sekunder dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2011-2021. Jika dapat dibuktikan bahwa variabel belanja daerah berupa rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, maka dapat disimpulkan bahwa dengan percepatan inklusivitas pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui hubungan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif, digunakan analisis data panel statis yaitu model fixed effect karena dapat mengurangi bias dibandingkan dengan model data panel yang lain, terutama bias yang disebabkan oleh variabel yang sifatnya unobservable time invariant. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bahwa belanja daerah berupa belanja modal dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.­ Belanja modal memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif, sementara belanja bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. ......Economic growth is very important for both developing and developed countries. When economic growth in a country increases, social welfare will also increase so that inequality and poverty will decrease. Economic growth accompanied by increasing inequality and poverty means that this economic growth is only enjoyed by some groups of people because it only increases economic growth based on Gross Domestic Product (GDP). Therefore, this requires a new policy direction from the government that can reduce the level of inequality and poverty along with increasing economic growth. This is referred to as inclusive economic growth. The purpose of this research is to analyze the relationship between regional spending and inclusive economic growth in Indonesia with secondary data from 34 provinces in Indonesia from 2011-2021. If it can be proven that regional expenditure variables in the form of capital expenditure ratio and social assistance expenditure ratio have a positive relationship with inclusive economic growth, it can be concluded that accelerating economic growth inclusiveness can reduce inequality and poverty levels in Indonesia. To find out the relationship between regional spending and inclusive economic growth, static panel data analysis is used, namely the fixed effect model because it can reduce bias compared to other panel data models, especially bias caused by variables that are unobservable time invariant. The results of the analysis of this study explain that regional expenditures in the form of capital expenditures and social assistance expenditures have a significant influence on inclusive economic growth in Indonesia. Capital spending has a negative relationship with inclusive economic growth, while social assistance spending has a positive relationship with inclusive economic growth.