Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kenaikan harga minyak dunia hingga di atas USD 100 per barrel telah memaksa pemerintah untuk mempercepat program konversi minyak tanah ke gas LPG. Percepatan program konversi ini telah mendorong peluang investasi yang massif dalam bisnis pembangunan SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) khususnya untuk pengisian tabung gas LPG 3 kg. Pertamina pun telah mengeluarkan standar SPBE. Namun, para pengusaha perlu mengetahui animasi bisnis proses SPBE yang dapat menampilkan proses di SPBE yang sebenarnya secara jelas dan baik. Output di SPBE dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi permintaan tabung gas, tingkat kedatangan truk agen, dan pasokan gas. Berbagai fluktuasi tersebut mendorong pengusaha untuk mengetahui komposisi penggunaan sumberdaya yang dimiliki SPBE yang dapat menghasilkan tingkat output tertinggi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah membuat model simulasi sistem SPBE standar Pertamina guna mengetahui penggunaan sumberdaya yang menghasilkan tingkat output tertinggi dalam menghadapi fluktuasi permintaan tabung dan pasokan gas; agar tidak terjadi kelangkaan distribusi tabung gas. Penelitian ini dimulai dengan penyusunan konsep model simulasi SPBE dengan menggunakan flowchart dan diagram IDEF_. Kemudian dilakukanlah pengumpulan data struktural dan data operasional SPBE. Sedangkan data kuantitatif SPBE dikumpulkan dengan time study untuk kemudian diuji kecukupan data dan akhirnya ditentukan persebaran distribusi data kuantitatif tersebut dengan aplikasi Stat::Fit dalam ProModel. Perancangan model simulasi SPBE dibuat dengan memasukkan semua data yang telah dikumpukan sebelumnya. Perancangan model simulasi menggunakan software ProModel karena fitur ProModel yang user friendly sehingga mudah digunakan, kemampuan ProModel memodelkan sistem yang memiliki variabilitas dan komponen yang saling bergantung, serta ProModel dapat menampilkan animasi proses yang jelas secara visual. Setelah dirancang, model simulasi SPBE harus melalui uji verifikasi dan validasi agar menjamin bahwa model simulasi SPBE ini memang mewakili proses yang terjadi pada SPBE yang sebenarnya. Dengan model simulasi SPBE yang telah lulus uji verifikasi dan validasi, maka akan dilakukan eksperimen dengan serangkaian skenario yang nantinya akan didapat penggunaan sumberdaya SPBE yang dapat menghasilkan tingkat output tertinggi.

---

The increase of world petroleum price which is over USD 100 per barrel, has urged Indonesian government to accelerate the conversion program from petroleum to LPG. This conversion program acceleration has opened massive investment in building SPBE (LPG bulk Filling Station) business especially for 3 kg tubes filling. Pertamina has also made SPBE standards. Nevertheless, businessmen need to know SPBE business process animation which can display real SPBE process clearly and properly. Output in SPBE is influenced by many external factors which are like: fluctuation of gas tubes demand, arrival rate of agencies' trucks, and LPG bulk supplies. These fluctuations make businessmen to find resources owned by SPBE allocation which can yield highest output rate. To solve these problems, the purpose of this research is to design simulation model of SPBE based on Pertamina standards in order to find resources owned by SPBE allocation which can yield highest output rate in facing fluctuation of gas tubes demand, arrival rate of agencies' trucks, and LPG bulk supplies. This research is initialized by designing simulation model concept of SPBE by using flowchart and IDEF_ diagram. Next, structural and operational data of SPBE are collected. While quantitative data are collected using time study method and then are tested to be adequate data and finally distribution probability of quantitative data are determined using Stat::Fit application in ProModel. Those data which are previously collected are using in building simulation model of SPBE. ProModel software is used in designing simulation model of SPBE because fitures in ProModel are user friendly so that it's easy to use, ProModel also has capability to model a system which consists of variability and interdependency among its components, and also ProModel can display process animation visually. After simulation model of SPBE is built, it must pass verification and validation test to ensure that it represent real process in real SPBE. By using simulation model of SPBE that has passed verification and validation test, experiment with several scenarios will be conducted. After the experiment is completed, we will find resources owned by SPBE allocation which can yield highest output rate.

Abstrak :
Enterprise architecture menjadi salah satu alat strategi paling penting dalam pengembangan teknologi informasi pada sebuah organisasi khususnya sektor publik seperti pemerintahan karena dapat meningkatkan performa pelayanan masyarakat dan mengurangi biaya dalam pelayanan publik. Pada RPJMD didapatkan bahwa indeks domain penilaian dari SPBE di Kabupaten Tasikmalaya adalah 2,0 dengan detail nilai terkecil ada pada domain tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. Hal tersebut salah satunya dikarenakan belum adanya enterprise architecture sebagai landasan atau acuan implementasi layanan SPBE di Kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode action research dengan pendekatan kualitatif untuk merumuskan enterprise architecture yang dapat meningkatkan indeks SPBE Kabupaten Tasikmalaya. Dalam perancangan enterprise architecture, penulis menggunakan kerangka kerja TOGAF dan arsitektur SPBE nasional sebagai acuan. Pada arsitektur bisnis, dilakukan simplifikasi dari tujuh sub-aktivitas menjadi dua sub-aktivitas baru, sementara terdapat tujuh perubahan besar dalam menghadapi isu strategis. Pada arsitektur data, teridentifikasi lima perubahan signifikan sebagai solusi bagi permasalahan data di Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Arsitektur aplikasi mencakup enam solusi signifikan untuk mengatasi masalah internal organisasi dan integrasinya dengan arsitektur SPBE nasional. Untuk arsitektur teknologi, ditambahkan dua teknologi baru guna mendukung proses bisnis, data, dan aplikasi. Pada domain arsitektur keamanan, dilakukan sembilan penambahan keamanan untuk melindungi organisasi dari serangan pada sistem informasi yang dimiliki. Perencanaan perubahan arsitektur disusun sesuai periode RPJMD selama lima tahun, yaitu dari 2026 hingga 2030. ......Enterprise architecture has become one of the most crucial strategic tools in the development of information technology within an organization, particularly in the public sector such as government, as it can enhance public service performance and reduce costs in public services. In the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), it was found that the assessment domain index of the Public Service Information System (SPBE) in Tasikmalaya Regency is 2.0, with the smallest values observed in the SPBE governance and management domains. This is partly due to the absence of enterprise architecture as a foundation or reference for implementing SPBE services in Tasikmalaya Regency. Therefore, this research employs the action research method with a qualitative approach to formulate an enterprise architecture that can enhance the SPBE index in Tasikmalaya Regency. In designing the enterprise architecture, the author utilizes the TOGAF framework and the national SPBE architecture as references. In the business architecture, a simplification is made, reducing seven sub-activities to two new sub-activities, while seven major changes are introduced to address strategic issues. In the data architecture, five significant changes are identified as solutions to data issues in the Local Government of Tasikmalaya Regency. The application architecture encompasses six significant solutions to address internal organizational problems and integrate with the national SPBE architecture. For technology architecture, two new technologies are added to support business processes, data, and applications. In the security architecture domain, nine security additions are implemented to protect the organization from information system attacks. The architectural change plan is structured according to the RPJMD period for five years, from 2026 to 2030.

Abstrak :
Hadirnya Revolusi Industri 4.0 tidak hanya memacu percepatan digitalisasi di bidang industri dan manufaktur, melainkan membawa pengaruh yang lebih luas hingga ke berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung transformasi digital adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). Namun, penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang beragam dapat melahirkan sejumlah risiko yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020 yang memuat Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang perlu diterapkan oleh penyelenggara SPBE dalam mengelola risiko SPBE di instansi masing – masing. Instansi ABC sebagai suatu lembaga pemerintah non kementerian yang baru dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia memiliki amanah tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik demi mewujudkan satu pemerintahan digital yang terpadu. Unit Kerja XYZ merupakan salah satu unit kerja di Instansi ABC yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi. Namun, hingga kini Unit Kerja XYZ belum mempunyai pedoman Manajemen Risiko SPBE sehingga unit kerja kesulitan untuk melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta memberikan penanganan berdasarkan prioritas terhadap risiko SPBE yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian guna menyusun Rancangan Manajemen Risiko SPBE di Unit Kerja XYZ berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020. Adapun tahapan penelitian meliputi Penetapan Konteks Risiko SPBE, Penilaian Risiko SPBE yang terdiri atas proses Identifikasi Risiko SPBE, Analisis Risiko SPBE dan Evaluasi Risiko SPBE serta perancangan Rekomendasi Penanganan Risiko SPBE. Terdapat 68 Risiko SPBE Negatif yang berhasil diidentifikasi, 45 Risiko SPBE diantaranya berada di atas ambang batas Selera Risiko SPBE sehingga selanjutnya dibuat Rekomendasi Penanganan Risiko SPBE berdasarkan prioritas yang telah ditentukan untuk memitigasi kemunculan risiko SPBE seminimal mungkin sehingga mencapai level yang dapat diterima oleh Instansi ABC. ......The presence of the Fourth Industrial Revolution not only accelerates digitization in the industrial and manufacturing sectors but also has a broader impact across various sectors, including the government sector. One of the government's efforts to support digital transformation is the issuance of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). However, the implementation of SPBE in various central and regional government agencies can create several risks that will affect the achievement of SPBE objectives. Therefore, the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform (PAN-RB) has issued Ministerial Regulation Number 5 of 2020, which contains Guidelines for SPBE Risk Management that need to be implemented by SPBE organizers to manage SPBE risks in their respective agencies. ABC Agency, as a newly established non-ministerial government institution designated by the President of the Republic of Indonesia, has the responsibility and function to carry out digital transformation through the implementation of Electronic-Based Government Systems to achieve an integrated digital government. XYZ Work Unit is one of the work units in ABC Agency responsible for carrying out tasks and functions in data and information. However, until now, XYZ Work Unit still does not have an SPBE Risk Management guideline, making it difficult for the unit to identify, analyze, evaluate, and prioritize SPBE risks for appropriate handling. In order to achieve this objective, research is conducted to develop an SPBE Risk Management Draft in XYZ Work Unit based on Ministerial Regulation Number 5 of 2020. The research stages include Determining the SPBE Risk Context, SPBE Risk Assessment which consists of SPBE Risk Identification process, SPBE Risk Analysis and SPBE Risk Evaluation, and designing SPBE Risk Handling Recommendations. A total of 68 Negative SPBE Risks have been successfully identified, with 45 SPBE Risks exceeding the SPBE Risk Appetite threshold. Therefore, SPBE Risk Handling Recommendations are made based on predetermined priorities to mitigate the occurrence of risks as minimal as possible, thus achieving a level acceptable to ABC Agency.

Abstrak :
Studi "Analisa Keekonomian Dalam Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Di Sulawesi Tengah" dilakukan agar investor swasta tertarik untuk dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung program kebijakan konversi minyak tanah ke LPG, salah satunya dengan berinvestasi dalam pembangunan pendukung infrastruktur SPBE sebagaisalahsatumata rantai pendistribusian LPG di Indonesia bagian tengah. Salah satu tujuan program konversi adalah penghematan dan penurunan subsidi bahan bakar dari minyak tanah ke LPG. Pada tahun 2015 terdapat beberapa wilayah yang mengalami konversi minyak tanah ke LPG, salah satunya adalah Sulawesi Tengah. Program konversi membutuhkan dukungan dari masyarakat dan tentunya swasta untuk ikut berperan membangun mata rantai pendistribusian LPG sampai konsumen akhir. Penulis menganalisis kebutuhan LPG 3Kg di Sulawesi Tengah berdasarkan kesetaraan energy realisasi kuota minyak tanah bersubsidi. Berdasarkan tingginya kebutuhan LPG 3 Kg pada suatu wilayah dan belum tersedianya SPBE di wilayah tersebut, dipilih KabupatenToli-Toli dan Kabupaten Poso sebagai 2 (dua) alternatif utama wilayah pembangunan SPBE. Nilai CAPEX pembangunan SPBE di Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp 11,98 milyar. Sedangkan nilai OPEX SPBE sebesar Rp 498,45 juta/tahun di Kabupaten Toli-Toli dan sebesar Rp 358, 92 juta/tahun di Kabupaten Poso. Dengan basis kuota pengisian 30 Ton/hari -yang merupakan kebutuhan LPG hasil kesetaraan energi kuota minyak tanah bersubsidi- di Kabupaten Toli-Toli, didapatkan nilai IRR 15 %, NPV (+) Rp 3,2 milyar dan PBP 3,8 tahun. Sedangkan dengan basis kuota pengisian 27,7 Ton/hari -yang merupakan hasil kesetaraan energi kuota minyak tanah bersubsidi- di Kabupaten Poso, didapatkan nilai IRR 14 %, NPV (+) Rp 1,9 milyar , dan PBP 3,9 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuota pengisian produksi sangat berpengaruh pada tingkat pengembalian modal. ......The study "The Economic Analysis in LPG Bottling Plant Project in Central Sulawesi" conducted so that investors are interested to be able to participate in supporting the policy of kerosene to LPG, including by investing in the project of LPG infrastructure or LPG supply chain in the central part of Indonesia. One of the purpose of this conversion program is saving and reduction if fuel subsidy from kerosene to LPG. In 2015, Central Sulawesi become one of some provinces which will undergo this program. This program need supports from society and of course private sector to participate develop the LPG supply chain to the end user. This study analyze the demand of LPG 3 Kg in Central Sulawesi based on the energy equivalence of subsidized kerosene quota. By the high demand of LPG 3 Kg and unavailability LPG bottling plant in regency, Toli-Toli and Poso are chosen as two main alternatives of LPG bottling plant project area. CAPEX of LPG bottling plant values IDR Rp 11,98 billions, OPEX values IDR 498,45 millions/year in Toli-Toli and IDR 358, 92 millions/year in Poso. Based on 30 Ton/day as bottling "which is the demand of LPG 3 Kg based on the energy equivalence of subsidized kerosene" in Toli-Toli regency, IRR results IRR 15 %, NPV (+) Rp 3,2 billions and PBP 3,8 tahun. And based on 27,7 Ton/day as bottling "which is the demand of LPG 3 Kg based on the energy equivalence of subsidized kerosene" in Poso regency, IRR 14 %, NPV (+) Rp 1,9 billions, and PBP 3,9 tahun. This study shows that bottling quota significantly influences the return of LPG bottling plant investment.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi Analisis Biaya Pengisian LPG pada Stasiun Pengisian LPG dilakukan untuk mengetahui biaya pengisian LPG 3 kg yang layak / wajar diterima oleh SPPBE / SPBE. Hal ini dikarenakan sejak dilaksanakannya program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007, besaran biaya pengisian LPG yang ditetapkan oleh Pertamina belum pernah mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 300 / Kg. Penelitian ini merinci CAPEX dan OPEX SPPBE existing PT X sebagai dasar melakukan perhitungan analisis keekonomian hingga didapatkan IRR sebesar 11,09 % dan NPV sebesar Rp 487.289.285. Dengan mengasumsikan WACC sama dengan MARR maka WACC = MARR = 17,34% dan selisih MARR dan IRR yang layak sebesar 4% didapatkan nilai IRR yang layak sebesar 21,34% dan NPV sebesar Rp. 9.431.120.721. Dengan IRR yang layak tersebut diperoleh biaya pengisian LPG yang layak / wajar sebesar Rp. 426 / Kg, apabila dibandingkan dengan biaya pengisian LPG yang ditetapkan oleh Pertamina sejak tahun 2007 hingga saat ini yaitu Rp. 300 / Kg, biaya pengisian LPG perlu dinaikkan Rp. 126 / Kg yaitu naik 42 %. Hasil analisis sensitivitas menggunakan random number generator based on monte carlo calculation bahwa perubahan kapasitas pengisian LPG berpengaruh lebih besar dari pada perubahan biaya pengisian LPG terhadap IRR yaitu sebesar 52,1% dan perubahan kapasitas pengisian LPG berpengaruh lebih besar dari pada perubahan biaya pengisian LPG terhadap NPV yaitu sebesar 52,1%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pertamina dalam penetapan biaya pengisian LPG Tabung 3 Kg dan masukan bagi Pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait pengaturan penetapan biaya pengisian LPG

---

ABSTRACT
The study The Analysis of LPG Filling Fee at LPG Filling Station is conducted to find out the Filling Fee of 3 kg LPG that is acceptable by SPPBE/SPBE. This is because since the implementation of the conversion program from kerosene to LPG in 2007, the amount of LPG filling fee set by Pertamina has never changed from Rp. 300 / Kg. This study will give details of CAPEX and OPEX of SPPBE/SPBE owned by PT X as the basis of calculating the economic analyses to obtain the IRR as much as 11,09 % and the NPV as much as Rp 487.289.285. Assuming WACC is equal to MARR so WACC = MARR = 17,34 % and the difference between MARR and acceptable IRR is 4 %, it is obtained the acceptable IRR as much as 21,34 % and the NPV as much as Rp. 9.431.120.721. With the acceptable IRR, it is obtained acceptable LPG filling fee as much as Rp. 426 / Kg, when compared to the LPG filling fee set by Pertamina since 2007 until today which is Rp. 300 / Kg, LPG filling fee needs to be raised by Rp. 126 / Kg which is 42 %. The results of a sensitivity analysis using random number generator based on monte carlo calculation show that the effect of changing the capacity of LPG filling is greater than the effect of changing the LPG filling fee on IRR, which is equal to 52.1% and the effect of changing the LPG filling capacity is greater than the effect of changing the LPG filling fee on NPV which is equal to 52, 1%. The results of this study are expected to be the recommendation for Pertamina in determining the Filling Fee of 3 kg LPG and suggestion for the Government in establishing the regulations related to setting up LPG filling fee.

Abstrak :
Melalui peraturan pemerintah no 95 tahun 2018 mengenai SPBE, pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem manajemen pengetahuan. Sayangnya pemerintah pusat maupun daerah masih kebingungan dalam pengembangan sistem ini. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi tingkat kematangan manajemen pengetahuan rata-rata instansi berada pada tingkat 1 yang berarti bahwa manajemen pengetahuan belum atau telah diterapkan dengan kondisi tanpa perencanaan. Oleh karena itu pemerintah mengamanatkan setiap instansi untuk membuat pedoman dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Pedoman tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk metodologi. Namun dari literatur yang berkembang belum ada metodologi pengembangan proyek sistem manajemen pengetahuan yang ditujukan khusus untuk mengelola pengetahuan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Gap penelitian tersebut diharapkan dapat diisi dan dijelaskan dengan baik pada penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan method enginerring pada design science research, pertama-tama studi literatur dan wawancara dilakukan untuk menghasilkan fragmen proses serta prinsip-prinsip desain dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia. Selanjutnya dilakukan perakitan metodologi pengembangan sistem manajemen pengetahuan sesuai kaidah method engineering. Metodologi kemudian dievaluasi menggunakan penilaian ahli dengan pendekatan delphi method . Hasilnya terdapat 17 proses tahapan yang terbagi kedalam fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Penilaian ahli juga mengindikasikan bahwa metodologi yang dibangun cukup valid, komprehensif dan mudah dimengerti. ......Government regulation No. 95 of 2018 regarding SPBE requires central and local governments to develop a knowledge management system. Nonetheless, central and many local governments are in a maze for developing such a system. This phenomenon is also reflected in the evaluation results of knowledge management maturity level, which is, on average, still at level 1. It indicates that knowledge management is not yet implemented using proper planning. Therefore, the government mandates that each agency creates a guideline for developing a knowledge management system. This guideline can be manifested in the form of methodology. No literature has discussed the methodology for developing a knowledge management system specific to managing knowledge in an electronic-based system in Indonesia. This gap in the literature is expected to be addressed and filled by this current study. Employing engineering method on design science research, this study first reviews the literature and conducts interviews to create process fragments and design principles for developing a knowledge management system in an electronic-based government system in Indonesia. Second, this study develops a methodology for developing a knowledge management system in line with the engineering method principles. Subsequently, the method is evaluated by experts employing the Delphi method approach. The results indicate 17 stage processes divided into several phases: planning, analysis, design, implementation, monitoring, and evaluation. The expert assessment also indicates that the developed methodology is valid, comprehensive, and easy to understand.

Abstrak :
Seiring dengan kebijakan penetapan konversi minyak tanah ke elpiji maka Pertamina sebagai produsen elpiji berukuran 3 kg melakukan kebijakan untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Elpiji ( SPBE ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembangunan SPBE PT Bintang Abadi dengan metode analisis investasi antara lain adalah metode periode pengembalian (payback period), Discounted payback period, metode NPV,IRR dan profitability index yang merupakan bagian dari metode capital budgeting. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif kuota produksi terbaik dan memberikan kerangka studi kelayakan finansial dengan berbagai macam skenario kuota produksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proyek pembangunan stasiun pengisian bahan bakar elpiji PT Bintang Abadi dalam skenario kuota produksi sebesar 11.520 tabung per hari (Base) dan 15.000 tabung per hari (Optimistic) layak untuk dilakukan kecuali skenario 8000 tabung per hari (pesimistic) tidak layak digunakan dikarenakan nilai NPV proyek dari skenario ini menunjukan hasil yang negative (NPV<0) yaitu sebesar Rp -1.230.925.757 Dan juga IRR sebesar 13.27 % < 17.36 % lebih kecil dari WACC (Discount factor). Setelah menghitung analisis sensitivitas menggunakan 3 skenario produksi base (11.520 tabung per hari), Optimistic ( 15.000 tabung per hari), Pesimistic ( 8000 tabung per hari) Skenario Optimistic memiliki hasil terbaik yang memiliki nilai NPV sebesar Rp5.155.996.853. Kemudian IRR sebesar 35.25%, Payback period selama 3 tahun, discounted payback period selama 6 tahun dan benefit cost ratio sebesar 1.58. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar kuota produksi dengan kapasitas produksi masih memadai akan menaikan nilai NPV,menurunkan payback period, menurunkan discounted payback period,dan menaikkan benefit cost ratio.

---

Along with setting policy for kerosene to LPG, Pertamina as a producer of 3 kg LPG establish a policy for LPG Filling Station Materials (SPBE). This study aims to analyze the feasibility of establishing SPBE PT Bintang Abadi with investment analysis methods include the method of repayment period (payback period), Discounted payback period, NPV method, IRR and the profitability index, which is part of the capital budgeting method. Furthermore, thisresearch is expected to provide the best alternative production quotas and provides a framework for financial feasibility studies with a variety of scenarios of production quotas. The results showed that the development projects of LPG refueling stations in the scenario of PT Bintang Abadi production quota of 11 520 tubes per day (Base) and 15,000 tubes per day (Optimistic) worth doing unless the scenario of 8000 tube per day (pesimistic) due to inadequate project NPV of this scenario show a negative result (NPV <0) is equal to Rp -1,230,925,757. And also an IRR of 13:27% <17:36% smaller than the WACC (discount factor). After calculating the sensitivity analysis using three scenarios of production base (11 520 tubes per day), Optimistic (15,000 tubes per day), Pesimistic (8000 tubes per day). Optimistic Scenario has the best results that have a NPV of Rp5.155.996.853. Then an IRR of 35.25%, payback period for 3 years, discounted payback period for 6 years and the benefit cost ratio of 1:58. Can be concluded that the greater the production quotas are still inadequate production capacity will increase the value of NPV, lower payback period, discounted payback period is lower, and raise the cost benefit ratio.

Abstrak :
Pelayanan publik terus mengalami perkembangan agar secara terus-menerus mempertahankan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu perkembangan yang sedang dilakukan adalah digitalisasi pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, diawali dengan Instruksi Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2003 tentang E-Government. Setelah itu, terdapat juga perubahan besar dalam bentuk perizinan berusaha, dari konvensional menjadi elektronik, melalui OSS (Online Single Submission) yang memangkas puluhan birokrasi, sesuai dengan cita-cita digitalisasi. Saat ini, dengan adanya wacana untuk mengubah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ditambah dengan terjadinya Pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia memiliki tekanan yang besar untuk bisa melakukan digitalisasi pelayanan publik. Salah satu yang menjadi sebuah jalan keluar yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional yang bertugas mengawasi dan melakukan koordinasi bagi percepatan digitalisasi di Indonesia. Dalam hal digitalisasi di Singapura dan Jepang, kedua negara tersebut memiliki sebuah lembaga khusus untuk melakukan percepatan digitalisasi pelayanan publik, yaitu GovTech untuk Singapura dan Digital Agency untuk Jepang. Upaya digitalisasi pelayanan publik yang dilaksanakan di Indonesia akan dianalisis dengan aspek-aspek pelayanan publik yang ada, kemudian membandingkannya dengan apa yang sudah diterapkan oleh Singapura dan Jepang, khususnya secara kelembagaan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui penelitian ini akan dianalisis digitalisasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah tentang perlu atau tidaknya Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan khusus untuk percepatan pelayanan publik, seperti pada halnya yang terjadi di Singapura dan Jepang. ......Public services continue to experience development in order to maintain their relevance to the needs of society continuously. One of the developments being made is the digitization of public services. Various efforts have been implemented by the Government of Indonesia, starting with a Presidential Instruction issued in 2003 regarding E-Government. After that, there was also a major change in business licensing, from conventional to electronic, through OSS (Online Single Submission), which cut dozens of bureaucracy per digitalization goals. Currently, with the discourse to change the Electronic-Based Government System (SPBE), coupled with the occurrence of the COVID-19 Pandemic, the Indonesian Government has great pressure to digitize public services. One of the solutions taken by the Government of Indonesia is to form a Tim Koordinasi SPBE Nasional whose task is to supervise and coordinate the acceleration of digitalization in Indonesia. Singapore and Japan, the two countries have a special agency to accelerate the digitization of public services, namely GovTech for Singapore and the Digital Agency for Japan. Efforts to digitize public services implemented in Indonesia will be analyzed with aspects of existing public services, then compared with what has been implemented by Singapore and Japan, especially in terms of existing institutions. Using normative juridical methods, this research will analyze Indonesia's digitization of public services. The findings of this study are whether or not the Indonesian Government needs to form a special body to accelerate public services, as is the case in Singapore and Japan.

Abstrak :
Peningkatan pengguna internet di Indonesia yang sangat signifikan menuntut peran aktif pemerintah untuk terus mencukupi kebutuhan koneksi internet dan pembangunan infrastruktur TI. Adanya pandemik Covid 19 memberikan tantangan terhadap birokrasi dalam pelayanan publik pemerintahan. Upaya transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan proses layanan pemerintahan dengan membuat layanan digital yang baru. Menkominfo menyatakan bawah pemerintah memiliki aplikasi pelayanan sekitar 24.400 aplikasi, sehingga diperlukan integrasi antar substansi pemerintah untuk meningkatkan data informasi sistem. Dengan kondisi tersebut pemerintah perlu meningkatkan tata kelola TI pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Korlantas Polri merupakan satuan kerja Polri yang bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas terutama dalam pengelolaan data kendaraan nasional yang disebut dengan sistem ERI. Sistem ERI telah terintegrasi dengan berbagai sistem internal dan eksternal Korlantas. Selain itu, adanya database data kendaraan yang dikelola oleh BAPENDA yang mengakibatkan duplikasi data kendaraan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui berapa tingkat kematangan tata kelola TI sistem ERI sehingga data kendaraan Korlantas memiliki kualitas data yang baik dan valid sesuai standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan SPBE dengan pemanfaatan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penilaian dokumen terhadap pemangku kepentingan sistem ERI. Pertanyaan wawancara mengacu pada indikator - indikator SPBE yang berjumlah 47 indikator dan dilakukan perhitungan nilai indeks SPBE. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh nilai indeks SPBE sebesar 1,48 dengan predikat kurang. Hasil tersebut turut dikonfirmasi dan divalidasi dengan pemangku kepentingan sistem ERI bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat ini dan rekomendasi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil tersebut, perlunya penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan sistem ERI, perencanaan inovasi bisnis dan manajemen risiko yang lengkap, peningkatan kemampuan personel dalam pemahaman implementasi SPBE serta melibatkan satuan kerja TIK untuk mendukung dalam perencanaan, uji fungsi dan evaluasi sistem ......The significant increase in internet users in Indonesia demands an active role from the government to continuously meet the needs of internet connectivity and IT infrastructure development. The Covid-19 pandemic has posed challenges to the bureaucracy in public governance. Digital transformation efforts are utilized to enhance government service processes by creating new digital services. The Ministry of Communication and Information Technology (Menkominfo) stated that the government has around 24,400 service applications, necessitating integration among government entities to improve data and information systems. Given this situation, the government needs to enhance the governance of public service IT to optimize services to the public. Korlantas Polri is a unit of the Indonesian National Police responsible for traffic management, particularly in the management of the national vehicle data known as the ERI system. The ERI system has been integrated with various internal and external Korlantas systems. Additionally, there is a vehicle database managed by BAPENDA, which leads to data duplication. Therefore, the aim of this research is to determine the maturity level of the IT governance of the ERI system to ensure that Korlantas vehicle data has good quality and is validated according to standards. This research adopts the SPBE approach utilizing qualitative methods. Data collection is conducted through interviews and document assessments with stakeholders of the ERI system. Interview questions refer to the 47 indicators of the SPBE and the calculation of the SPBE index value is performed. Based on the data collected, the SPBE index value obtained is 1.48, indicating a "poor" rating. These results have been confirmed and validated by ERI system stakeholders, indicating that the data obtained aligns with the current conditions and recommendations that will be provided. Based on these findings, it is necessary to establish policies and regulations for managing the ERI system, comprehensive business innovation and risk management planning, personnel capacity enhancement in understanding SPBE implementation, and involvement of the IT unit to support planning, functional testing, and evaluation of the ERI system

Abstrak :
Dampak kemajuan teknologi digital membuat Pemerintah harus bertransformasi dari yang bersifat Government Centric menjadi Society Centric. Layanan publik harus jadi cepat, tepat, mudah dan murah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Diskominfo sepanjang 2018-2023 giat meningkatkan pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hasilnya, capaian Indeks SPBE telah melampaui target akhir RPJMD, dari 2018 sebesar 3,24 menjadi 3,68 pada 2023. Capaian Indeks SPBE yang telah melampaui target pembangunan akan berpengaruh positif pada peningkatan pelayanan publik Diskominfo. Tingkat kematangan pelayanan publik Diskominfo menunjukkan kenaikan level dari rentang 3-4 menjadi 3-5. Meskipun demikian, masih ditemukan kekurangan terkait implementasi pelayanan publiknya. Untuk mendalami permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan mempelajari laporan-laporan dan survei dengan metode wawancara terbuka. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan tersebut adalah optimalisasi, kemanfaatan dan kesesuaian kebutuhan pelayanan.