Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin mendirikan bangunan di Kota Bogor. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan di Kota Bogor belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari dua aspek yakni pengawasan dan penertiban. Dari segi pengawasan, pelaksanaan kewenangan masih disertai dengan minimnya tanggung jawab oleh aktor yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum mampu mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan, dan koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara intens. Dari segi penertiban, pelaksanaan kewenangan oleh aktor yang terlibat belum dijalankan dengan baik, bentuk penertiban yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum secara maksimal menertibkan bangunan gedung yang melanggar izin mendirikan bangunan, serta koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara maksimal.

---

ABSTRACT
This research is about the spatial planning control through building permit in the city of Bogor. This descriptive study used a qualitative approach with qualitative collecting data method. The results of this study indicate that spatial planning control through the building permit in the city of Bogor is not running optimally. It could be of two aspects that are supervision and enforcement. In terms of supervision, implementation of authority is accompanied with a lack of responsibility from actors who are involved, the form of controlling from actors who are involved have not able to control the utilization of space through the building permit, and coordination among involved actors have not been intensely. In terms of enforcement, the implementation of authority by involved actors have not been executed properly, the form of controlling from involved actors who were not regulated violated building permit buildings optimally, as well as coordination among involved actors have not been established maximally

Abstrak :
Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yang berlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatan ruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis atau kajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kota Tangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebut digunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber air pedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harus dilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harus diperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT. Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan Situ Kayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dan dapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ......Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical research method used by the author is normative legal research. This juridical research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare. Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the requirements based on the applicable laws and regulations