Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masih tingginya angka kesakitan dan kematian pneumonia balita di Indonesia yaitu 10% dari populasi balita dan 6 per 1.000 balita, diikuti oleh masih rendahnya cakupan penemuan penderita pneumonia balita, khususnya di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000, yang tercatat hanya sebesar 31,1%. Meskipun program P2 ISPA telah dicanangkan sejak tahun 1984 dan difokuskan pada penanggulangan pneumonia sejak tahun 1990, namun cakupan penemuan penderita pneumonia balita baik secara nasional maupun di tingkat propinsi, khususnya di Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000 masih tetap rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu petugas kesehatan (profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas), masyarakat dan fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas dengan cakupan penemuan penderita pneumonia balita di Propinsi Sumatera Selatan tahun 2000. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan rancangan Cross Sectional Study dan menggunakan analisis kasus kontrol yang tidak berpadanan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh petugas P2 ISPA Puskesmas di wilyah Propinsi Sumatera Selatan yang bertugas sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2000. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan program Stata versi 6.0 dan SPSS for Window versi 10.0. Dari hasil penelitian didapat, 92,51% petugas P2 ISPA Puskesmas mendapatkan cakupan penemuan penderita pneumonia balita <86% (kurang baik) dan 7,49% petugas saja yang mendapatkan cakupan pneumonia balita 86% (baik). Begitu juga dengan profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas, 71,37% petugas memiliki profesionalisme kurang baik dan 28,63% petugas saja yang memiliki profesionalisme baik. Analisis bivariat menunjukkan bahwa ada 7 variabel independen yang mempunyai hubungan yang bermakna dengan variabel dependen (cakupan penemuan penderita pneumonia balita). Dari analisis regresi logistik multivariat, setelah dilakukan uji interaksi dan analisis faktor konfounding, maka didapat model yang paling sesuai dan sederhana (parsimonious) yang terdiri dari profesionalisme petugas P2 ISPA Puskesmas, pelatihan program P2 ISPA dan supervisi pengelola program P2 ISPA Kabupaten/ Kota ke puskesmas. Dengan demikian, model akhir ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi peningkatan dan pengembangan manajemen program P2 ISPA di Propinsi Sumatera Selatan. ......Morbidity and mortality rate of the chidren under-five's pneumonia in Indonesia is high, which is 10% total population and 6 per 1.000. In South Sumatera pneumonia coverage is only 31,1%. Although P2 ISPA program established since 1984 and to be focused in pneumonia prevention since 1990, but the pneumonia coverage nationally or locally still low, especially in South Sumatera. This influenced by three major factors, which is, health providers professionalism, public and health facility. This study objective is to find out correlation between professionalism of P2 ISPA providers with the children under-five's pneumonia coverage in South Sumatra Province year of 2000. This study is descriptive analytic with Cross Sectional Design and using unmatched case control analysis. Sample and population of this study is all of the providers of P2 ISPA of public health center in Province of South Sumatera which on duty since 1 January to 31 December 2000. Data collected by observation and structured interview and analyzed by Software Stata Version. 6.0. and SPSS for Window version 10.0. From the results 92,51% P2 ISPA providers in public health center have got under-five's coverage of pneumonia less than 86% (low) and only 7,49% providers got under-five's coverage of pneumonia over 86% (good). Also there are 71,37% providers having low professionalism and 28,63% have good professionalism. Bivariate analysis shows that there are seven independent variable, which have significant correlation with dependent variable (pneumonia coverage). From logistic regression multivariate analysis after interaction test and confounding factors analysis can determine the appropriate model and simple (parsimonious) that consist of professionalism of P2 ISPA providers, P2 ISPA Training Program, and Management Supervision of P2 ISPA Program from Districs Health Office to Public Health Center. This final model can be taken into consideration to improve and develop management of P2 ISPA program in South Sumatra Province.

Abstrak :
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Kabupaten Musi Banyuasin adalah tulang punggung bagi pelaksanaan pengembangan daerah berwawasan kesehatan. Salah satu produk dari SIK Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bentuk data dan informasi yang dapat menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan adalah Data Umum Puskesmas. Pengelola data di Seksi Informasi dan Data pada Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin selama ini mengalami kesulitan dalam mengelola Data Umum Puskesmas menjadi informasi yang diinginkan disamping begitu banyak data yang harus dianalisis. Hal ini disebabkan karena belum dikembangkannya basis data dan Sistem Infonnasi Data Umum Puskesmas tersebut. Pengelolaan Data Umum Puskesmas yang diserahkan kepada Seksi Inforrasi dan Data, selama ini dilakukan hanya sekedar pengumpulan data yang kemudian diarsipkan. Jika terjadi permintaan kebutuhan informasi, proses analisanya selama ini hanya dalam bentuk penjumlahan yang dilakukan secara manual, demikian pula dengan bentuk penyajiannya berupa tabel dan grafik juga belum pernah dilakukan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi pengembangan Sistem Informasi Data Umum Puskesmas yang dirancang khusus untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan sebagai model adalah Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin. Pengembangan Sistem Informasi Data Umum Puskesmas ini merupakan pengembangan sistem berskala kecil yang tahapan pengembangannya terdiri dari tahap analisis sistem, desain sistem, klasifikasi indikator rasio, dan tersedianya aplikasi Sistem Informasi Data Umum Puskesmas. Teknik analisa data pada pengembangan Sistem Informasi Data Umum Puskesmas menggunakan analisa rasio sesuai indikator kesehatan yang ditetapkan oleh Depkes RI dan profil UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) di Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin, dengan rata-rata hitung (mean) sebagai standar indikator pengklasifikasian. Dari analisis sistem yang dilakukan pada Pengembangan Sistem Informasi Data Umum Puskesmas, laporan Data Umum Puskesmas diharapkan analisanya rutin dilaporkan, dimana sebagian besar informasi digunakan untuk perencanaan. Sedangkan permasalahan yang ditemukan pada sistem informasi yang lama dapat dijadikan sebagai acuan suksesnya pe!aksanaan pengembangan sistem yang baru. Tahap desain pada Pengembangan Sistem Informasi Data Umum Puskesmas ini, meliputi komponen desain model, desain masukan, desain keluaran, dan desain teknologi. Dari pengklasifikasian berdasarkan rata-rata hitung (mean) diperoleh distribusi wilayah berdasarkan sarana, tenaga, dan peralatan kesehatan yang kurang atau baik pola distribusi wilayahnya. Tersedianya aplikasi Sistem Informasi Data umum Puskesmas ini merupakan alat hantu yang akan meringankan tugas pengelola data yang memudahkan dalam proses pemasukan data, pemrosesan data, dan penyajian data. Penggunaan standar indikator sesuai Kabupatenl Kota akan lebih baik dalam implementasi Pengembangan Sistem Informasi Data Umum Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab, Musi Banyuasin. Daftar Bacaan: 45 (1978-2002)

---

Developing Information System of General Data of Health Center in Health Office of District of Musi Banyuasin, Province of Sumatra Selatan Health information system (SIK) in district of Musi Banyuasin is a backbone for developing a healthy view area. One of product of S1K district Musi Banyuasin that could be basic of decision-making is general data of health center. Data manager in Information and Data Section in Health Office of District of Musi Banyuasin has difficulties in processing general data of health center to produce information, besides there is a lot of data that should be analyzed. This is because no databases that have develop from information system of general data in this health center. General data of health center delivered to section of Information and data, until now the data only to be collected and stored to archive. When there is demand for information needs, the analysis only in adding form and manually, also for presenting on never using tables or graphics. Scope of this study is developing information system of general data of health center, which specially designed for district level, and the model is Health Office of district of Musi Banyuasin. This development is small-scale system development, stage of the development consist of system analysis, system design, indicator ration classification, and availability of information system of general data of health center. Data analysis technique in this system information using ratio analysis as the health indicator that have determined by Depkes RI and UKBM (Health Efforts by Human Resources) profile in Health Office of district of Musi Banyuasin, with mean as classification indicator standard. From system analysis that has been done, general data report of health center hoped the analysis reported routinely, where most of information used for planning. While problems that have been found in old information system, could be made as a reference to successfulness of new system development. Design steps in system information of general data of this health center, including model design, input design, output design, and technology design. From classification based on mean, it is found that area based on facility, manpower, and health instruments which inadequate or well pattern of area distribution Availability of system information application of general data of health center is instrumenting that help data manager to do their job easier in input, processing, and presenting data. Indicator standard usage that suitable for district or city would be better to do in implementing information system of general data health center development in Health Office of Musi Banyuasin. References: 45 (1978-2002)

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diikuti pula dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan berbagai sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, harus didukung dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asti Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi PAD dalam membiayai seluruh pengeluaranpengeluaran daerah, termasuk belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah sehingga semakin kecil ketergantungan daerah untuk menaapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah untuk menerima bantuan dana dar! pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali dan rnengembangkan seluruh sumber-sumber keuangan daerah sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan penelitian dalam tests ini adalah menganalisa kondisi atau kemampuan keuangan daerah Kota Palembang secara umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, khususnya peningkatan PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah di masa yang akan datang. Kemampuan keuangan daerah Kota Palembang diukur melalui indikator-indikator penerimaan keuangan daerah, yang meliputi antara lain rasio kecukupan penerimaan (Revenue Adequacy Ratio), rasio efisiensi, rasio effektivitas, dan rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB. Kenludian perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan peningkatan PAD Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan The Analytic Hierarchi Process (AH P). Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa rasio kecukupan penerimaan daerah Kota Palembang TA 1998/1999-2002, baik terhadap belanja rutin maupun terhadap total pengeluaran daerah belum memadai, yakni kurang dari 20 % dari pengeluaran daerah. Rata-rata rasio kecukupan penerimaan PAD terhadap belanja rutin dan terhadap total pengeluaran daerah pada periode tersebut masing-masing sebesar 17,43 % dan 13,32 %. Sementara itu, rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB TA 1993/1994-2001 sangat berfluktuasi, namun secara keseluruhan rata-rata elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB bersifat elastis sebesar 1,14 %. Pemilihan kebijakan peningkatan PAD yang diprioritaskan untuk dilaksanakan menurut penilaian 5 responden berdasarkan hasil sintesa akhir global dengan menggunakan rata-rata ukur adalah kebijakan memperluas jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dengan bobot prioritas mencapai 0,255. Prioritas kebijakan selanjutnya berturut-turut adalah memperbaiki sistem manajemen PAD dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dengan Bobot prioritas sebesar 0.250 dan 0.249. Kebijakan pelaksanaan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap subjek pajak berada pada urutan terakhir dengan bobot prioritas sebesar 0,246.