Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
"As postcolonial nations, the boundaries of countries in island Southeast Asia were determined and delineated by the respective colonial administrations prior to political independence. Consequently, the territorial boundaries approximately correspond with the territorial limits under colonial tutelage. Within these territories are to be found indigenous colonized population and resident immigrant populations encouraged by the economic opportunities provided by colonization. As postcolonial nations, these countries are unavoidably 'multiracial' or 'multiethnic', and thus 'multicultural', by their colonial legacies. Each of these countries has transformed this demographic and geographic reality into part of the national ideology and political practice, in respective ways that are historically over determined. This paper will attempt to place these three cases within a larger theoretical framework of multiculturalism and call for political adjustments in the three polities."

Abstrak :
William Marsden (1754–1836) spent his youth working for the East India Company in Sumatra, arriving at sixteen and returning to seek new opportunities in England at twenty-five. Through his acquaintance with Sir Joseph Banks, and his interest in oriental studies, which later led to his admittance to the Royal Society, Marsden was inspired to write an account of the island. His history was first published in 1783. Throughout his subsequent life he combined research and writing, especially on oriental languages and numismatics, and he was also First Secretary to the Admiralty at the time of the Battle of Trafalgar. Displaying a profound understanding of the local flora, fauna, history and people, Marsden provides an important account of a little-known part of Indonesia. Illustrated with botanical drawings, maps and local scenes, the third edition of 1811 is reissued here.

Abstrak :
Batubara bitumen adalah salah satu komoditas ekspor non migas unggulan Indonesia. Dalam ekspor-impor antar negara-negara ASEAN tahun 2001, Indonesia adalah eksportir utama dengan volume ekspor sebesar 9,9 juta MT dan memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai ekspor sekitar US$ 242 juta. PT. Berkala Internasional adalah perusahaan swasta, bergerak dalam bidang perdagangan dan pertambangan batubara, berskala menengah dan berorientasi ekspor. Tahun 2001 perusahaan telah mampu memproduksi 1,8 juta MT batubara dari tambang Bengkulu dan Kalimantan Selatan. Dari total produksi, sebesar 630.000 MT (35%) diekspor ke Malaysia, Philipina dan Thailand, sedangkan sisanya untuk pasar lokal di Pulau Jawa. Volume ekspor tersebut memenuhi pangsa 6,35% dari total ekspor Indonesia ke ASEAN. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode Evaluasi Faktor Eksternal dan Internal untuk menganalisis beberapa faktor lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi aktivitas bisnis ekspor perusahaan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian faktor-faktor tersebut dengan pendekatan metode analisis SWOT untuk memperoleh gambaran obyektif tentang peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan evaluasi dan penilaian beberapa faktor internal dapat diketahui kekuatan yang dimiliki yaitu faktor lokasi tambang, ketepatan pengiriman, kapasitas utilitas, pelayanan order, rentabilitas dan Skala ekonomis. Sedangkan faktor keragaman produk, manajemen dan produktivitas sumber daya manusia, pengalaman karyawan serta kebijakan harga adalah kelemahan yang dimiliki perusahaan. Peluang potensial yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal adalah terbukanya kawasan perdagangan bebas, perkembangan ekonomi regional, kemajuan di bidang teknologi industri serta kebijakan pemerintah yang kondusif. Sedangkan ancaman yang dihadapi perusahaan adalah faktor tingginya tingkat persaingan atau rivalitas di antara para pesaing industri batubara, kekuatan tawar menawar pihak pembeli dan kekuatan tawar menawar pernasok. Berdasarkan hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi dan diketahui posisi bisnis perusahaan saat ini berada pada kuadran I (Growth Oriented Strategy) yangmendukung strategi pertumbuhan agresif dalam kinerja dan produktivitas menyeluruh termasuk, proses produksi, pemasaran, penjualan, pangsa pasar, pendapatan dan keuntungan perusahaan melalui alternatif strategi fokus baik biaya dan diferensiasi; peningkatan dan perluasan kapasitas dan efisiensi produksi; peningkatan dan pengembangan pangsa pasar maupun penetrasi pasar baru; pengembangan diversifikasi dan diferensiasi produk, proses produksi dan pemasaran; serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Abstrak :
ABSTRAK Negara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka. Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

---

ABSTRACT Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers. The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments. The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations.

Abstrak :
Penelitian ini tentang Association of South East Asian Nations (ASEAN) dengan fokus pada peran Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan organisasi regional tersebut sekitar 1965-1967. ASEAN terbentuk pada 1967 di tengah pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang memanas. Tujuannya adalah meneiptakan stabilitas regional untuk memajukan taraf hidup bangsa¬bangsa Asia Tenggara yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi regional ini terbentuk alas inisiatif dan prakarsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan mengangkat isu ancaman komunis, usulan kerja sama dari Indonesia ini dapat diterima oleh keempat negara nonkomunis yang pada saat itu merasa khawatir terhadap merebaknya komunis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan "Teori Domino". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif¬intepretatif. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia berperan dalam memprakarsai pembentukan ASEAN berdasarkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis sebelumnya dan tidak merupakan data langsung yang diambil dari lapangan. Untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya ASEAN, balk dari pertimbangan eksternal maupun internal, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) karena keinginan untuk membentuk ASEAN ini merupakan output dari kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, akan diperhatikan pula input-input yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memprakarsai pembentukan ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Hasilnya adalah (1) Indonesia telah berperan kunci dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN; (2) Indonesia berkepentingan dengan terbentuknya ASEAN karena Indonesia membutuhkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional dan regional kawasan Asia Tenggara serta kredibilitas kepercayaan negara-negara sekawasan dan negara-negara Barat guna membantu Indonesia dalasn upayanya memperbaiki ekonomi nasional akibat pennasalahan yang ditimbulkan Partai Komunis Indonesia; (3) Faktor yang dominan kepentingan Indonesia dengan terbentuknya ASEAN adalah masalah ekonomi dan kestabilan keamanan nasional dan regional demi pembangunan ekonomi nasional karena Indonesia masa kepemimpinan Socharto menyadari bahwa situasi ekonomi-politik Indonesia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan regional Asia Tenggara.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and focuses more on the role of Indonesia in the establishment and development of the said regional organization throughout the period of 1965 - 1967. ASEAN was established in 1967 in the midst of the escalating conflict between the West and the East. The establishment of ASEAN was aimed at creating a regional stability to enhance the welfare level of countries within the Southeast Asia region, which was weighed on the development in the sectors of economy, social and culture. This regional organization was established based on the initiative of Indonesia under the leadership of Soeharto. By raising the issue of communist threat, Indonesia's proposal to build cooperation can be accepted by the other four non communist Southeast Asia countries, which were, at the time, worried about the escalation of communist power in Southeast Asian region based on "Domino Theory". The writer of this paper applies qualitative methods, which is descriptive-interpretative in nature. Therefore, the information and arguments in this paper are made based on secondary data. In order to understand the foreign policy of Indonesia in initiating the establishment of ASEAN, either from the angle of external or internal accounts, the writer applies the system approach because the willpower to establish ASEAN is the output of Indonesia's foreign policy. In addition, the writer also gives attention to the inputs which were taken into account by Indonesia in initiating the establishment of ASEAN. The goal of this thesis is to answer the issues raised in this thesis The findings are (1) Indonesia had played 5. key role in the establishment and development of ASEAN; (2) Indonesia had interests in the establishment of ASEAN because Indonesia needed security stability, national security as well as regional security in Southeast Asia region, and credibility as well as trusts from countries within Southeast Asia region and Western countries, which would help Indonesia's efforts to improve its poor economic condition generated by the Communist Party of Indonesia; (3) The two dominant factors in Indonesia's interests in establishing ASEAN were the economic problem and the national as well as regional security stability for the development of national economy because Indonesia under Soeharto's leadership realized that Indonesia's economic-political condition could be influenced and influence the stability of Southeast Asia's regional security.

Abstrak :
In November 2008, the Regional Economic Studies Programme of the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) and the Singapore office of the International Development Research Centre (IDRC) of Canada organised a forum on Regional Economic Integration ASEAN and Canadian Perspectives.