Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berintegritas adalah sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu terjaga sebagai hasil dari hubungan timbal balik yang kuat diantara elemen-elemennya. Salah satu isu terkait BPK adalah WTP versus OTT. Menurut data ICW, kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK meningkat dari tahun 2015 sampai 2018. Menariknya, pemerintah daerah dimana kepala daerahnya terjerat korupsi memperoleh opini WTP dari BPK. Bahkan kasus di kementerian, menyeret sejumlah pejabat dan personil BPK serta memunculkan isu adanya jual beli opini. Tantangan lainnya adalah limitasi audit pajak dan utang luar negeri serta terbatasnya kewenangan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan elaborasi peran, independensi dan akuntabilitas BPK termasuk hubungannya dengan lingkungan eksternal. Penelitian ini memakai pendekatan post-positivist dan metode kualitatif dalam mengulas dimensi sound governance. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisa data memakai teknik Miles dan Huberman antara lain: reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan integritas BPK sebagai SAI belum kesatuan utuh kewibawaan, masih terdapat hal-hal yang perlu diperkuat dan dipertegas pada masing-masing dimensi. Penelitian ini memberi saran guna mewujudkan integritas sebagai kesatuan utuh kewibawaan dengan cara meningkatkan poin-poin pada lima dimensi sound governance yang belum optimal.

---

Integrity is something that is whole in its entirety, undivided, in which the nuances of wholeness or roundness cannot be removed. Even though something with integrity consists of many elements, its integrity or roundness is always preserved as a result of the strong interrelationship between its elements. One of the issues related to BPK is WTP versus OTT. According to ICW data, the performance of the prosecution of corruption cases by the KPK has increased from 2015 to 2018. Interestingly, local governments where regional heads are caught in corruption obtain WTP opinions from BPK. In fact, the ministry's case dragged a number of BPK officials and personnel and raised the issue of buying and selling opinions. Another challenge is the limitation of tax and foreign debt audits and limited institutional authority. Therefore, it requires elaboration on the role, independence and accountability of BPK, including its relationship with the external environment. This study uses a post-positivist approach and qualitative methods in examining the dimensions of sound governance. Collecting data through documentation and in-depth interviews. Data analysis using Miles and Huberman's techniques includes: data reduction, data display and drawing conclusions. The results showed that the integrity of the BPK as SAI was not a complete unity of authority, there were still things that needed to be strengthened and emphasized in each dimension. This study provides suggestions for realizing integrity as a complete unit of prestige by increasing the points on the five dimensions of sound governance that are not yet optimal."

"Departed from the innovative programs during the period of Joko Widodo in Surakarta that are still made as the model of the local public service reform, this article aims to discover and analyze the innovations of the Municipal Government of Surakarta (as known as Solo), the revitalization of the traditional market and the management of the street vendors, under the leadership of Joko Widodo (known also as Jokowi) as the mayor (2005 ? 2012) by using to Sound Governance Model. The research uses positivist approach through several data collection techniques, such as, in-depth interview with the program performing actors in the local government and the beneficiary actors; observation; and literature review. The data was collected throughout 2012 ? 2013 after Joko Widodo is no longer the incumbent Mayor, in order that the information of the innovations sustainability can be noticed. The outcome was analyzed as univariate and descriptively towards the dimensions of Sound Governance Model. The study suggests that there is a novel approach in running the innovative program of the traditional market revitalization and the street vendors management through an adaptive environmental development without discarding the orientation toward society-empowerment in Surakarta. Even so, the manifestation of the sound governance has not been related to the refinement of the positive impact for the stakeholders like traders, due to lack grounded from their substantive needs, poor performance management, and also the lacking stakeholder engagement in the program monitoring and evaluation. In contrast to previous existing reports, this research also suggests that the coherence between leadership and administrative capacity is inevitable for the sustainability of the innovation practices.

---

Berangkat dari program inovasi semasa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta yang tetap dijadikan model bagi reformasi pelayanan bagi masyarakat daerah, artikel ini bertujuan mengungkap dan menganalisis program-program inovasi Pemerintahan Kota Surakarta, revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima (PKL), semasa kepemimpinan Joko Widodo sebagai walikota (2005 ? 2012) menurut Model Sound Governance. Dengan pendekatan positivist melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap para aktor di pemerintahan kota yang menjalankan program dan aktor penerima manfaat, observasi, dan studi kepustakaan, data dikumpulkan pada kurun waktu 2012 ? 2013 setelah Joko Widodo tidak menjadi walikota agar informasi keberlanjutan program inovasi tampak. Hasilnya dianalisis secara univariat secara deskriptif terhadap dimensi-dimensi Sound Governance. Hasil kajian menunjukkan terdapat kebaruan pendekatan dalam pelaksanaan program inovasi revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL melalui daya adaptif terhadap perkembangan lingkungan tanpa meninggalkan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. Pun demikian, manifestasi sound governance tersebut belum bertalian dengan peningkatan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pedagang, karena tidak beranjak dari kebutuhan riil mereka dan kekeliruan pengelolaan kinerja, juga miskin pelibatan dalam monitoring dan evaluasi program. Berbeda dengan kajian dan pemberitaan secara umum, telaah ini juga menunjukkan bahwa koherensi antara kepemimpinan dan kapasitas administrasi menjadi tak terelakkan bagi keberlangsungan praktik inovasi."