Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstrak
Paul Moedikdo hanyalah seorang dari sekian banyak orang Indonesia yang bermukim di Negeri Belanda karena dipaksa oleh keadaan akibat pergolakan politik di Indonesia pada tahun 1965 dimana terjadi pengejarantanpa ampun terhadap segala sesuatu yang berbau haluan kiri sehingga banyak cendekiawan dan aktivis yang dipaksa mencari kebahagiaan di luar 284 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.3 Juni-September 2017 negeri, jauh dari tanah air. Perkenalan saya dengan sosok Paul Moedikdo terjadi pada tahun 1977 di Jakarta dimana pada saat itu saya bekerja untuk Universitas Leiden yang sedang menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia. Paul adalah seorang pakar dalam bidang kriminologi yang bekerja di Institut Willem Pompe yang bernaung di bawah Universitas Utrecht.

Abstrak :
Skripsi ini meninjau secara sosio-legal fenomena akun alter pada situs jejaring sosial Twitter di Indonesia. Dengan adanya situs jejaring sosial seperti Twitter, suatu hukum diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur guna menghindari timbulnya persoalan-persoalan dalam proses berkembangnya sosialisasi dalam situs tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengamatan partisipatoris dan wawancara 9 narasumber menunjukkan bahwa adanya praktek pornografi dan prostitusi pada situs Twitter yang dilakukan oleh akun-akun alter. Akun alter dibuat oleh alter-people (person). Pemilik akun alter ini merupakan subjek hukum yang wajib patuh pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi, meskipun pembuktiannya sukar. Sehingga Tweet yang mereka unggah di Twitter merupakan informasi yang harus mereka pertanggung jawabkan secara hukum. ......This thesis observes the socio-legal of the phenomena about alter account made by Indonesian people in a social media called Twitter. A law is needed in order to control and avoid misuse Twitter as a place to interact between people in cyberspace. In order to observe the actual interaction inside the alter land, a participatory observation and interviews of 9 sources were held. The finding of this observation shows that people behind alter accounts in Twitter are indeed legal subjects who need to oblige the Law (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi). Therefore, the tweet uploaded by alter accounts in Twitter is accountable and can be justified legally.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah bermuatan norma Agama di Sumatera Barat dengan mengangkat studi kasus penggunaan kerudung bagi siswi sekolah di dua SMA Negeri dari dua kota yang berbeda sebagai bidang sosial semi ndash;otonom. Dengan perspektif sosio-legal, diungkapkan bagaimana tatanan normatif non-negara yang dalam studi kasus ini adalah salah satu norma dari Agama Islam diakomodasi lewat Peraturan Daerah dan dilaksanakan di masyarakat. Hasil penelitian menemukan Peraturan Daerah tersebut absah secara yuridis dan sosiologis namun dalam pelaksanaannya terjadi intoleransi hak konstitusional bagi siswi non-muslim atas keharusan berkerudung bagi siswi sekolah. Kata Kunci:bidang sosial semi-otonom; kerudung; norma agama; Peraturan Daerah; sosio-legal.

---

ABSTRAK
This research is qualitative approach of the implementation of Local Ordinance which contains religious norm in West Sumatra Province by featuring a case study on the practice of wearing veil for female students in two senior high schools as semi autonomous social field. Using socio legal perspective, this thesis investigated and revealed how the non public normative order which in this case was one of the principal norms of Islam is being accommodated by Local Ordinance, and implemented in the society. The research was found that Local Ordinance is legitimate and sociological, but the implementation violated constitutional right of the non muslim students. Key words semi autonomous social field veil religious norm Local Ordinance socio legal.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana hukum berpengaruh dalam pembangunan nasional melalui fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas. Dalam kebijakan Keluarga Berencana, rekayasa sosial dikonstruksikan melalui pergeseran antara hak berkeluarga dan menghasilkan keturunan kepada kepentingan pembangunan nasional. Namun UU No. 52 Tahun 2009 membatasi paradigma kebijakan Keluarga Berencana terbatas pada upaya pengendalian kuantitas penduduk. Pada pelaksanaannya, kebijakan Keluarga Berencana tidak lagi menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah akibat pengaruh desentralisasi. Ketika dilakukan observasi pada wilayah masyarakat Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa perubahan sosial tentang pemaknanaan keluarga dan keturunan yang terjadi di masyarakat lebih digerakkan oleh kesadaran individu dan bukan karena pengaruh penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana saat ini. Akibatnya timbul potensi meningkatnya angka kelahiran. Sementara ditemukan bahwa bonus demografi masih terbatas persepsi karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai perbaikan kualitas penduduk. Maka saran dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi Kebijakan Keluarga Berencana, perlunya dibentuk strategi kependudukan serta juga Kementerian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Demografi. Juga perlu perbaikan koordinasi sektoral dan pemanfaatan teknologi infomasi untuk menaikan efektivitas rekayasa sosial Kebijakan Keluarga Berencana.

---

ABSTRACT
This research explains the influence of law in national development through its function as a tool of social engineering. Family Planning Policy aims to build family qualities. In the Family Planning Policy, social engineering is constructed through a shift between the rights of married and have children, to the national development interests. But, the Law Number 52 Year 2009 limits the paradigm of Family Planning Policy to population control policy. In the implementation, the Family Planning Policy is no longer a priority for central and local governments, because the impact of decentralization. When observing the society in Ciamis District, been found that the social changes in people?s views about family and having children is driven by individual awareness and not influenced by the current implementation of Family Planning Policy. This raised the potential for increased birth rates. While is discovered that the demographic bonus is still in the societies perception, because there is a challenge in society which increasing population quantities is not followed by the improvement of population qualities. Then, this research suggesting to revitalizing the family planning policy, established a Population Strategy, and also established the Ministry of Population, Family Planning, and Demography. Also need to be improved is the sectoral coordination, and utilization of information technology, to increase the effectiveness of social engineering in Family Policy.