Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanggung jawab sosial (CSR) merupakan fungsi penting untuk membantumempercepat proses pembangunan bangsa secara merata dan menyeluruh.Indonesia, merupakan negara terpadat ke-4 di dunia, sekaligus merupakan rumahdengan komposisi penduduk mayoritas yang masih membutuhkan fasilitasfasilitaspokok, dimana diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif untukmenjangkau panjang dan luasnya negara, salah satunya dengan upaya danprogram CSRSebagai institusi BUMN, BNI merasa memiliki tanggung jawab sosial untukturut berperan secara nyata ditengah-tengah masyarakat, selain itu diharapkandapat turut memberikan contoh bagi dunia bisnis pada umumnya. Dalampelaksanaannya bersama dengan organisasi sosial kemanusiaan Mer-C, BNImembangun dan mengoperasikan program bina lingkungan dalam bentuk klinikkesehatan, berawal sejak 2005 sebanyak 60 (enampuluh) lokasi, yang saat ini totalberoperasi sebanyak 33 (tigapuluh tiga) lokasi yang memerlukan bantuan dibidang kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil penelitian yangdilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara program BinaLingkungan “Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat BNI Berbagi” terhadapcitra BNI. Dimana di saat yg sama program bina lingkungan di bidang kesehatanyang telah dilakukan selain membantu masyarakat setempat juga telahmembentuk dengan baik citra BNI secara luas dan menjalin hubungan yang kuatkhususnya terhadap masyarakat setempat.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagiperusahaan untuk mendapatkan feedback dari program sosialnya, yang antara laintelah membangkitkan kesadaran penulis atas timbal-balik perusahaan terhadapmasyarakat setempat yang tidak semata hanya melakukan bisnis, tetapi jugamemberikan manfaat dari keuntungan yang diperoleh dalam bentuk pelayanankesehatan terhadap masyarakat setempat yang membutuhkan. Selanjutnya dari sisiakademis diharapkan dapat memberikan sumbangan perspektif dan gambaransalah satu bentuk bina lingkungan dalam bidang kesehatan dilakukan untukmasyarakat yang membutuhkan.

---

ABSTRACTSocial responsibility (CSR) is an important function to help speed up theprocess of building the country evenly and thoroughly. Indonesia is the 4th mostpopulous country in the world, and is home to the majority of the populationcomposition who is still need the basic amenities, which required the efforts ofmore intensive to reach the length and breadth of the country, one of them withthe efforts and CSRAs a state institution, BNI also has a social responsibility to be able tocontribute significantly in the society, but it is expected to also provide a modelfor the world of business in general. In its implementation together with the socialorganization of humanity Mer-C, BNI build and operate a communitydevelopment program in the form of a health clinic, started in 2005 by 60 (sixty)locations, which currently operates a total of as many as 33 (thirty three) locationsthat require health assistance across Indonesia. From the research conducted, it isconcluded that there is a relationship between the Community Developmentprogram "Public Health Care Center of BNI " on the image of BNI. Where at thesame time environmental development programs in the areas of health that havebeen conducted in addition to helping the local community has also established agood image with BNI widely and in particular a strong relationship to the localcommunity.Results of this study are expected to provide recommendations for thecompany to get feedback from the social program, which has raised awarenessauthor for mutual relationship to local communities which are not solely doingbusiness, but also giving back the benefit of profits earned in the form of healthcare on local communities in need. Furthermore, from the academic side isexpected to contribute perspective and overview of one form of communitydevelopment in the field of health assistance for people in need."

"Perseroan merupakan salah satu bentuk badan usaha, yang dibentuk untuk melakukan usaha semata-mata guna mencari keuntungan yang nantinya akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham yang telah sebelumnya menyisihkan sebagian harta mereka, untuk menjadi harta milik perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan mempunyai hak dan kewajiban dalam masyarakat, dan dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawabnya seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan lingkungan hidup, masyarakat dan lingkungan sekitarnya maka akan terjadi benturan-benturan kepentingan dengan para pemangku kepentingan perseroan seperti pemerintah, komunitas sekitar, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas, dan terjadinya masalah sosial dan kerusakan lingkungan hidup, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah, masyarakat, lingkungan dan yang pasti bagi perseroan itu sendiri. Sebenarnya tidak ada perseroan yang dapat mempunyai usaha yang berkesinambungan ditengah-tengah masyarakat yang miskin, serta lingkungan hidup yang rusak, karena perseroan hanya dapat berkembang dengan baik dan memperoleh keuntungan yang memadai apabila masyarakat di mana perseroan itu berada juga berkembang, dan untuk berkembangnya masyarakat diperlukan adanya lingkungan hidup dan keadaan ekonomi yang baik dan berkembang. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pasal 74, yang mengatur bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan peraturan pertama didunia yang mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mungkin dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai kepatuhan terhadap peraturan peraturan perundangan-undangan yang ada. Pengertian tanggung jawab sosial yang dimengerti di negara lain adalah melakukan hal yang baik bagi masyarakat melebihi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Penulis membahas "Creating Shared Value" suatu konsep yang berbeda dengan tanggung jawab sosial perseroan atau "Corporate Social Responsibility" dan pelaksanaannya oleh PT Nestlé Indonesia.

---

A limited liability company is one of the forms of business entities, established solely to make profit which will be paid as dividend to its shareholders who have put aside part of their assets to become the asset of the formed limited liability company. As a legal body, a limited liability company has its rights and obligation in the society, and in the event that a limited liability company does not perform its responsibility in line with the prevailing laws and regulations relating to the environment, society and surrounding communities, conflicts of interest will occur with its stakeholders such as the government, surrounding community, non government organizations and the society at large. The occurrence of social problem and environmental destruction will cause problems to the government, society, community and for sure to the limited liability company itself. In fact, no limited liability company can have a sustained business in a poor society and damaged environment, since a limited liability company can only develop and gain sufficient profit if the society in which it exists has also developed well, and for the society to develop well it requires sustained environmental and good economic conditions. Law number 40 year 2007 on Limited Liability Company has introduced the concept of social and environmental responsibilities in its article 74, which stipulates that any limited liability company having its business undertakings in and/or relating to natural resources, is obliged to implement social and environmental responsibilities. This is the first law in the world that obliges social and environmental responsibilities, which might be intended by the law makers for limited liability companies to be in compliance with the prevailing laws and regulations. The understanding of corporate social responsibility as understood in other country is to do good for the society relating to the environment, economic and social aspects beyond compliance to prevailing regulations. The writer discusses "Creating Shared Value" a concept which is different from the "Corporate Social Responsibility" and its implementation by PT Nestlé Indonesia."

"Masyarakat Baduy merupakan sebuah masyarakat yang seluruh sistem sosial, sistem nilai dan cara berfikirnya bersumber pada sistem kepercayaan, hukum adat dan ajaran dari para leluhurnya. Sistem sosial dan ajaran adat tersebut menjadikan masyarakat baduy mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan dalam kehidupan mereka. Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: Pertama Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kepemimpinan dalam pandangan masyarakat Baduy; Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika kepemimpinan pada masyarakat Baduy dan Ketiga, Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh masyarakat baduy dalam mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil pengolahan data menyimpulkan. Pertama. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pikukuh dan pitutur baduy adalah sebagai berikut: (1). Seorang pemimpin harus berwawasan lingkungan (ecological consciousness leadership). (2). Prinsip yang mengatur etika seorang pemimpin menjadi pribadi yang baik.(3). Dimensi sosial seorang pemimpin. (4). Pemimpin di Baduy diharuskan juga menghormati dan mencintai negara. Kedua, terdapat tiga aspek yang menjadikan masyarakat baduy bisa menjaga keteraturan dan keberlangsungan kehidupan mereka. antara lain: sistem sosial dan budaya yang sangat kuat, pengaturan sistem ekonomi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer serta pengelolaan lingkungan hidup yang tertata rapi. Ketiga, dalam tradisi masyarakat baduy sebagaimana diajarkan oleh leluhur mereka memilih pemimpin didasarkan pada dua faktor utama. Faktor pertama adalah garis keturunan yang kedua adalah “nuzum”. Keempat, sistem politik pada masyarakat baduy, dalam kehidupan masyarakat baduy terdapat dua sistem. Yakni sistem pemerintahan formal dibawah negara Indonesia dan sistem pemerintahan adat. Kelima, Ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat baduy disandarkan pada sistem nilai dan ajaran yang bersumber dari pikukuh dan pitutur karuhun. Pembagian wilayah pemukiman di masyarakat baduy juga mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan.

---

The Baduy community is a society whose entire social system, value system, and way of thinking are rooted in the belief system, customary law, and teachings of their ancestors. The social system and traditional teachings make the Baduy community able to realize social and environmental resilience in their lives. These conditions are the objectives of this research, namely: The first to identify and analyze the concept of leadership in the view of the Baduy community; The second, to know and analyze the dynamics of leadership in the Baduy community and thirdly, to find out and analyze the strategies adopted by the Baduy community in realizing social and environmental resilience. To achieve the three research objectives using a qualitative approach with the case study method. The results of data processing concluded. Firstly, the principles that must be possessed by a leader in pikukuh and pitutur baduy are as follows: (1). A leader must have an environmental perspective (ecological consciousness leadership). (2). The principles that govern the ethics of a leader to be a good person (3). The social dimension of a leader. (4). Leaders in Baduy are also required to respect and love the country. Secondly, three aspects make the Baduy community able to maintain the order and continuity of their lives. among others: a very strong social and cultural system, the regulation of the economic system to prioritize the fulfillment of primary needs as well as orderly management of the environment. Thirdly, in the baduy community tradition as taught by their ancestors, choosing a leader is based on two main factors. The first factor is lineage the second is "Nuzum". Fourthly, the political system in the Baduy community, in the life of the Baduy community there are two systems. Namely the formal government system under the Indonesian state and the customary government system. Lastly, the social and environmental resilience of the Baduy community is based on a system of values and teachings that come from pikukuh and pitutur karuhun. The division of residential areas in the Baduy community is also able to create social and ecological resilience."

"Hasil tinjauan yang dilakukan terhadap Laporan Keberlanjutan Tahun 2020 memperlihatkan bahwa mayoritas perusahaan asuransi umum di Indonesia melaporkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan operasional yang lebih ramah lingkungan sebagai strategi penerapan keuangan berkelanjutan yang dilakukan. Hampir seluruh perusahaan asuransi umum di Indonesia belum memilih strategi pengintegrasian risiko-risiko sosial serta risiko-risiko lingkungan hidup ke dalam underwriting sebagai strategi penerapan keuangan berkelanjutan di perusahaannya. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena memperlihatkan kondisi kinerja keuangan berkelanjutan yang belum mencakup sampai kepada kegiatan inti dari sebuah perusahaan asuransi yaitu underwriting padahal risiko-risiko sosial dan risiko-risiko lingkungan hidup adalah risiko-risiko yang mendominasi selama beberapa tahun belakangan ini dan bahkan diprediksi akan memberikan dampak yang sangat besar untuk periode 10 tahun ke depan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi kendala bagi sektor perasuransian umum di Indonesia untuk menerapkan strategi underwriting berkelanjutan dan melakukan penyelarasan risiko-risiko ekonomi, risiko-risiko sosial, dan risiko-risiko lingkungan hidup ke dalam underwriting, menganalisis prospek penerapan underwriting berkelanjutan pada sektor perasuransian umum di Indonesia, dan mengidentifikasi risiko-risiko ekonomi, risiko-risiko sosial, dan risiko-risiko lingkungan hidup untuk mengembangkan usulan model konsep underwriting polis Contractors’ All Risks (CAR) berkelanjutan yang dapat dijadikan acuan bagi sektor perasuransian umum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif, analisis statistik deskriptif, dan metode Delphi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep underwriting berkelanjutan dapat dilakukan dengan penyelarasan risiko-risiko ekonomi, risiko-risiko sosial, dan risiko-risiko lingkungan hidup ke dalam underwriting. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan underwriting berkelanjutan memiliki prospek positif namun masih belum menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan asuransi umum di Indonesia akibat 2 kendala utama yang dihadapi yaitu regulasi yang kurang mendukung dan ketidaktersediaan tenaga ahli.

---

A review conducted to the contents of 2020 Sustainability Reports revealed that vast majority of Indonesia non-life insurers mentioned Corporate Social Responsibility (CSR) programs and eco-friendly business operations as the top 2 most popular sustainable finance implementation strategies. Almost all Indonesia non-life insurers had not yet adopted sustainable underwriting as part of their sustainable finance implementation strategies. This condition suggested that the implementation of the social and environmental risk management principles is still very limited and had missed to be executed within underwriting as the core activity of insurance business. This condition is of course exceptionally disappointing considering the fact that those risks have been the highlight of global concerns within the past decades and predicted to be the most severe risks over the next 10 years. The research objective is to identify and analyze challenges encountered by Indonesia non-life insurers in implementing sustainable underwriting, to analyze the prospect of sustainable underwriting, and to define the economic, social, and environmental risks that will be integrated in the proposed conceptual model of Contractors’ All Risks (CAR) Policy underwriting. Methods used were qualitative data analysis, descriptive statistics and the Delphi method. Results suggested that transformation to sustainable underwriting requires the alignment of economic, social, and environmental risks within the underwriting. And from this research, it might be concluded that although the implementation of sustainable underwriting has a positive prospect, at the moment, it has not yet been a priority due to the 2 main challenges, the absence of supporting regulations and deficiency of experts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris dan independensi terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). Sampel penelitian ini adalah 29 Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap CSRD. Hal ini karena ukuran dewan komisaris yang lebih besar memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih besar yang dapat mendorong CSRD. Tetapi penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh independensi dewan komisaris terhadap CSRD.

---

This study aims to empirically examine the effect of the size of the board of commissioners and independence of Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). The research sample was 29 banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The results showed that the size of the board of commissioners had a positive influence on CSRD. This is because the size of the board of commissioners has greater skills and expertise that can encourage CSRD. But this research cannot prove the influence of the independence of the board of commissioners on CSRD."

"Ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sejatinya diatur oleh beberapa ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Pada sektor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) sendiri, perusahaan yang memiliki Kontrak Kerja Sama (KKS) migas dengan pemerintah Indonesia (pemerintah) dikenakan kewajiban untuk melaksanakan setidak-tidaknya dua jenis CSR, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Namun, adanya pembedaan antara kedua jenis CSR tersebut pada pelaksanaannya tidak dipahami dengan menyeluruh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Padahal, kedua kewajiban tersebut telah secara tegas diatur pada ketentuan yang terpisah dan berimplikasi pada berbedanya tujuan serta mekanisme pada fase persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan. Oleh karena itu, skripsi ini hendak membahas konsep CSR, baik TJSL maupun PPM pada sektor kegiatan usaha hulu migas di Indonesia berikut dengan pengimplementasiannya di lapangan dengan cara melakukan tinjauan terhadap salah satu perusahaan afiliasi dari PT Pertamina (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), sebagai studi kasus yang memiliki KKS migas dengan pemerintah. Adapun metode penelitian pada skripsi ini ialah yuridis-normatif, dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakaan primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pemerintah perlu mengatur dan menyosialisasikan ketentuan CSR dengan lebih komprehensif untuk menyamakan persepsi masyarakat sekaligus memperjelas mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

---

The provisions regarding Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia are regulated by several statutory provisions. In the upstream oil and gas sector itself, companies that have oil and gas Cooperation Contracts (KKS) with the Indonesian government are subject to the obligation to perform at least two types of CSR, consisted of Social and Environmental Responsibility (TJSL) which regulated in Indonesian Company Law, as well as the Community Development Program (PPM) mandated by Indonesian Oil and Gas Law. However, there are a lot of stakeholders, including legal scholars, who consider those two types of CSR to be the same, as the result of not understanding the differences between each of them. In fact, those obligations have been explicitly regulated in separate provisions, which have implications for different objectives and mechanisms in the preparation, implementation, reporting and evaluation phases. Hence, this thesis discusses the concept of CSR and its implementation for both TJSL and PPM in Indonesia’s upstream oil and gas sector through an overview of one of the PT Pertamina (Persero)’s affiliated companies, namely PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), which has a KKS with the government as a case study. The research method used in this thesis is juridical-normative, through a qualitative approach, and uses primary and secondary library materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to regulate CSR more comprehensively to equalize public perception while at the same time crystallizing the implementation, monitoring, enforcement and the restrictive measures, especially for companies that violate the regulation.

"

"ABSTRAKPemerintah Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jugaikut serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini tercermin dalamUndang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kementrian BUMN yangmengharuskan setiap perusahaan untuk melaksanakan kewajiban tanggung jawabsosial perusahaan, contohnya ada perusahaan asuransi BUMN di Indonesia.Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pengaruh ekonomi dan sosial sertalingkungan yang berkelanjutan terhadap ROE, ROA dan CR perusahaan asuransiBUMN dan BPJS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi dan sosial serta lingkungan yangberkelanjutan berpengaruh positif terhadap ROE, ROA dan CR perusahaan asuransiBUMN dan BPJS di Indonesia

---

ABSTRACTThe government of Indonesia is one of the developing countries which is alsoparticipated the implementation of corporate social responsibility, this is reflected inthe laws, government regulations and the regulation of the Ministry of state ownedenterprises that requires all company as obligations to implement corporate socialresponsibility, for example there is a government insurance company in Indonesia.This research tries to see how the influence of economic and social environmenttowards ROA, ROE and CR of government insurance company and social insurancein Indonesia. This research using analysis double regression model. The results ofthis research show that economic and social environment sustainability give positifinfluence to ROA, ROE and CR of insurance government company and socialinsurance in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."

"Angka pembelanjaan kesehatan dunia cenderung mengalami peningkatan, terlebih setelah pandemi COVID-19. Data dari National Health Account (NHA) menunjukkan kenaikan angka belanja kesehatan di Indonesia sebesar 64% dari tahun 2019 hingga 2021 yang sebagian besar dibebankan kepada dana pemerintah dan pembayaran tunai oleh pasien. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pendanaan kesehatan negara adalah mendorong peran swasta melalui Public Private Partnership (PPP) yang dapat dilakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR juga menjadi komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya (TJSL) yang tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan mengevaluasi program CSR PT Astra International Tbk. Penelitian dilakukan dengan rancangan desain studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian menggunakan metode Health Impact Assessment (HIA) berdasarkan tahapan HIA, yaitu screening, scoping, assessment, recommendation dan reporting, serta monitoring dan evaluation. Hasil penelitian menunjukkan target yang menjadi dasar penyusunan program belum optimal, kurangnya perhatian stakeholder terhadap isu kesehatan, penerapan prinsip partisipatif HIA melalui pre-activity assessment dan kemitraan, analisis dampak kesehatan melalui social mapping dan need assessment, penyusunan rekomendasi berdasarkan konsep dan dampak program dari umpan balik, dan monev berjenjang setiap bulan. Rekomendasi dari hasil penelitian yaitu membuat roadmap CSR beserta target dan KPI-nya, menggunakan preliminary checklist, melibatkan perguruan tinggi/organisasi profesi untuk monev, membuat profiling dan diagram kausal hasil analisis dampak, metode context, input, process, dan product (CIPP) untuk evaluasi program, memetakan peran mitra Kemenkes RI, dan mengembangkan sertifikasi mitra Kemenkes RI sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah.

---

Global health expenditure has tended to increase, especially after the COVID-19 pandemic. Data from the National Health Account (NHA) shows a 64% increase in health spending in Indonesia from 2019 to 2021, with the majority being funded by the government and out-of-pocket payments by patients. One of the government's efforts to address the country's limited health funding capacity is to encourage private sector involvement through Public Private Partnerships (PPP), which can be implemented in the form of Corporate Social Responsibility (CSR). CSR also represents a company's commitment to fulfilling its social and environmental responsibilities (TJSL) as regulated by Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. This study was conducted to assess the success and evaluate the CSR program of PT Astra International Tbk. The research was designed as a case study using a qualitative approach. Data collection techniques included in-depth interviews to obtain primary data and document reviews to obtain secondary data. The study employed the Health Impact Assessment (HIA) method based on the stages of HIA, which include screening, scoping, assessment, recommendation and reporting, as well as monitoring and evaluation. The results showed that the targets forming the basis of the program's design were not optimal, there was a lack of stakeholder attention to health issues, the principle of participatory HIA was applied through pre-activity assessment and partnerships, health impact analysis was conducted through social mapping and need assessment, recommendations were formulated based on feedback and program impact, and tiered monthly monitoring and evaluation were conducted. Recommendations from the study include creating a CSR roadmap with targets and KPIs, using a preliminary checklist, involving universities/professional organizations in monitoring and evaluation, creating profiles and causal diagrams from impact analysis, using the context, input, process, and product (CIPP) method for program evaluation, mapping the roles of partners with the Indonesian Ministry of Health, and developing certification for partners as a form of government recognition."

"Lingkungan Dalam Sektor Industri Gas Bumi Studi Kasus: Penggunaan Jalan Inspeksi Pipa Gas Untuk Transportasi Batubara Di Sumatera Selatan. Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan resiko proyek pada terhadap transportasi batubara aspek sosial dan lingkungan. Tahapan pertama diawali dengan identifikasi resiko, kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif resiko menggunakan Probability and Impact Matrix, dilanjutkan dengan tahapan perencanaan respon resiko dan ditutup dengan mengkaji ulang respon resiko yang telah disusun.

---

Related In Gas Industry Sector Case Study: Use of Gas Pipeline Inspection Path To Transport Coal In South Sumatera. This thesis discusses about the risk project management in coal transportation on the social and environmental aspects. The first stage begins with the identification of risks, followed by a qualitative analysis of risk using the Probability and Impact Matrix, then planning risk responses and closed with reviewing risk responses have been compiled."