Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian Tugas Karya Akhir ini berupaya memaparkan berbagai aspek terkait tahapan identifikasi individu maupun kelompok radikal di masyarakat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Tahapan identifikasi ini merupakan bagian dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dengan pendekatan strategi soft approach. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data literatur dan data sekunder lainnya yang kemudian dianalisis dengan beberapa teori, diantaranya efficiency assumption, teori stigma dan social bond. Hasil studi ini kemudian menyimpulkan bahwa BNPT telah melakukan proses identifikasi dalam rangka deradikalisasi dengan pendekatan soft approach dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya diterima dengan positif oleh masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program deradikalisasi.

---

Current research paper seeks to explain various aspects related to identification stage of radical individuals or groups within society by National Agency of Terrorism Prevention BNPT. Identification stage is a part of deradicalization program implemented by BNPT utilizing lsquo soft approach rsquo strategy. In this research, qualitative approach using literature and other secondary data, subsequently analyzed with theories such as efficiency assumption, stigma and social bond theory. Result of this study concludes, despite of well executed identification process as part of deradicalization program with lsquo soft approach rsquo strategy, BNPT still lack of positive response. Proven by low community involvement in deradicalization programs.

Abstrak :
Radikalisme dan terorisme sedang menjadi pusat perhatian dunia. Dalam menanggulangi terorisme, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan halus (soft approach). Pendekatan keras masih belum efektif jika tidak disertai dengan pendekatan halus untuk menanggulangi kasus terorisme. Pendekatan-pendekatan halus tersebut di antaranya adalah penanggalan (disengagement)) yang akan efektif jika disertai dengan deradikalisasi yang tidak hanya menanggalkan paham radikal anarkis, tapi juga mengajak untuk kembali pada paham moderat. Deradikalisasi di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bertugas menanggulangi dan mencegah tindakan terorisme. Deradikalisasi menjadi program efektif untuk merubah teroris menjadi kembali moderat karena menurut Kepala BNPT Suhardi Alius dari 128 mantan napiter hanya 3 orang yang kembali melakukan aksinya. Tulisan ini beragumen, strategi pendekatan tersebut lebih efektif ketika modal sosial dibangun dalam strategi deradikalisasi di BNPT. Hal ini dikarenakan, menurut beberapa pihak modal sosial merupakan hal yang penting untuk menanggulangi dan mencegah tindakan terorisme, contohnya bela negara, peran keluarga, dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu, keluarga dan kesempatan untuk bekerja merupakan faktor penarik seseorang meninggalkan aksi terorisme. Modal sosial yang dimaksud adalah yang memiliki dimensi bonding, bridging, dan linking yang dianggap mampu mengembalikan pelaku terorisme menjadi normal dan dapat kembali ke masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dari mantan narapidana terorisme yang telah dideradikalisasi dan direktur deradikalisasi BNPT.

Abstrak :

Pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dalam dua pendekatan yaitu hard approach dan soft approach. Pemerintah sedang menggalakkan soft approach yaitu strategi deradikalisasi. Instansi Pemerintah yang melakukan strategi deradikalisasi adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Terorisme ditetapkan sebagai musuh bersama bagi bangsa Indonesia dimana semua lapisan masyarakat harus terlibat dalam pemberantasan terorisme. Selain BNPT terdapat Lembaga Non Pemerintah yang juga melakukan strategi deradikalisasi yaitu Aliansi Indonesia damai (AIDA) dan Indonesia Muslim Crisis Center (IMCC). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengkaji lemabaga-lembaga non Pemerintah yang memiliki kekhususan terhadap strategi deradikalisasi  dan Untuk mengetahui strategi deradikalasasi Lembaga Non Pemerintah efektif dalam membantu pemerintah menanggulangi terorisme. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan paradigma post-positivism yang membutuhkan teori untuk verifikasi. Hasil penelitian menunjukan Struktur Organisasi AIDA lebih lengkap sehingga program yang dijalankan lebih terorganisir, cakupan dalam melakukan deradikalisasi luas menyentuh beberapa pihak, kurang konsisten menjalankan program dan monitoring. Kesempatan peluang untuk men- deradikalisasai besar karena cakupanya yg luas, tantanganya adalah mengadvokasi pemerintah bahwa peran korban dapat dimasukan dalam deradikalisasi dalam Lapas langsung menyentuh napi teroris. Produktifitas dalam menjalankan program tinggi, Menjalankan program dengan produktif dan sifat kepemimpina Paternalistik, kelemahan IMCC terbatas oleh dana pribadi. Peluang yang dimiliki merekrut mantan napi teroris sebagai karyawan, Memperluas jaringan  menyebarkan nilai pancasila, Memanfaatkan Da’i Perdamaian. Ancaman dari suatu lembaga tidak bisa terlalu jauh mengkritisi Pemerintah. Setiap strategi deradikalisasi yang dilakukan akan efektif membantu menanggulangi terorisme, degan dilakukan secara konsisten. Semakin banyak yang menyentuh maka dampaknya akan semakin besar dalam melakukan deradikalisasi

 

 

---

Eradication of terrorism in Indonesia is carried out in two approaches, namely hard approach and soft approach. The government is promoting a soft approach, namely the de-radicalization strategy. Government agencies that carry out the de-radicalization strategy are the National Counter Terrorism Agency (BNPT). Terrorism is determined as a common enemy for the Indonesian people where all levels of society must be involved in eradicating terrorism. Besides BNPT, there are Non-Government Organization which also carry out a de-radicalization strategy, namely the peaceful Indonesia Alliance (AIDA) and the Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC). The purpose of this study is to examine the Non Governmental Organization (NGO) have specificity to the de-radicalization strategy and to find out the de-radicalization strategies of non-governmental institutions effective in helping the government tackle terrorism. The approach used in this study is a qualitative approach. The method used in this study is to use a post-positivist paradigm approach that requires theory for verification. The results of the study show that the AIDA Organizational Structure is more complete so that the programs implemented are more organized, the scope of extensive de-radicalization touches a number of parties, less consistent in running programs and monitoring. Opportunities for opportunities to de-radicalize are large because of their extensive coverage, the challenge is to advocate for the government that the role of victims can be included in deradicalization in prison directly touching terrorist prisoners. Productivity in running high programs, Running programs productively and the nature of Paternalistic leadership, IMCC weaknesses are limited by personal funds. Opportunities to recruit former terrorist prisoners as employees, Expand the network to spread Pancasila values, Utilize Da'i Peace. The threat from an institution cannot criticize the Government too far. Every de-radicalization strategy carried out will effectively help overcome terrorism, by being carried out consistently. The more that touches the greater the impact on deradicalization.

 

 

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan soft approach oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dalam menangani penyebaran paham radikalisme dan terorisme, apa yang menjadi pertimbangan BNPT menggunakan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan kriminal dan counter-terrorism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang melatarbelakangi Indonesia menggunakan soft approach karena munculnya residivis terorisme dan kembalinya mantan narapidana terorisme yang terlibat aksi terorisme. Faktor manfaat-biaya turut menjadi pertimbangan mengapa pemerintah melalui BNPT menggunakan soft approach, karena soft approach dianggap lebih efisien dari berbagai alternatif yang ada, sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menggunakan pendekatan soft approach dalam kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan menggunakan soft approach tidak berarti pemerintah mengesampingkan unsur penegakan hukum, pemerintah tetap menindak tegas setiap pelaku aksi teror, yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan titik fokus penanganan; bukan lagi pada 'tangkap' dan 'tahan', tetapi lebih pada 'cegah', itulah yang menjadi tujuan soft approach yang dilakukan oleh BNPT. ...... This thesis discusses on the formulation of soft approach policy by National Counter Terrorism Agency BNPT in handling the spread of radicalism and terrorism, what is BNPT consideration using soft approach in policy of counter terrorism in Indonesia. The concepts used in this study include criminal policy and counter terrorism. This research uses qualitative method with explanative design. The results of this study indicate that the Indonesian background uses a soft approach due to the emergence of terrorist recidivism and the return of former terrorism prisoners involved in acts of terrorism. The cost benefit factor is the consideration of why the government through BNPT uses a soft approach, because the soft approach is considered more efficient than the various alternatives available, so the Counter Terrorism Agency BNPT uses a soft approach in anti terrorism policy in Indonesia. Using a soft approach does not mean that the government overrides law enforcement elements, the government is still taking action against every actor of terror acts, which the government is doing is moving the focal point of handling No longer in catch and hold, but on prevention, that's the purpose of soft approach by BNPT.