Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena corporatocracy memunculkan potensi ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Sektor perbankan mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Strategi pembentukan holding bank BUMN di Indonesia mulai dikaji salah satunya sebagai tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman corporatocracy. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman corporatocracy serta menganalisis strategi pembentukan holding bank BUMN sebagai tindakan antisipatif. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis SWOT dan EHN framework. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor kekuatan pembentukan holding bank BUMN adalah permodalan, size, efisiensi dan corporate strategy, kelemahannya adalah mengaburkan fokus, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan teknologi, peluangnya adalah reciprocal expansion, peluang pasar retail ASEAN, proyek pembangunan infrastruktur Indonesia, ancamannya adalah kualitas sumber daya manusia dan teknologi perusahaan asing yang lebih tinggi. Hasil EHN framework merinci komponen dan interaksinya dalam suatu sistem ketahanan negara. Pembahasan EHN framework melibatkan poin elements, outside forces, complex system, outcomes, reimagination dan recommendation atau transformation.Kata kunci: corporatocracy, holding bank bumn, ketahanan ekonomi. ......The phenomena of corporatocracy creates a potential threat for Indonesia rsquo s economic resilience. Banking sector has an important role in Indonesia rsquo s economy. Holding company of BUMN banks strategy begin to be considered, one of the reason is an anticipation act towards corporatocracy as potential threat. This thesis aims to identify potential threat of corporatocracy and analyze the holding company BUMN banks strategy as an anticipation act. The result of SWOT analysis showed that the strengths of this holding company are capitalization, size, efficiency, and corporate strategy, the weaknesses are technology and human resource quality, the opportunities are reciprocal expansion, ASEAN retail market and the building of infrastructure projects, while the threat is the higher quality of technology and human resource of the foreign companies. EHN framework result detailized the components and their interraction on a country rsquo s resilience system. EHN framework discussion involves these points elements, outside forces, complex system, outcomes, reimagination and recommendation or transformation.Keywords corporatocracy, SOE holding, economic resillience

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya terkait status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Lahirnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur mengenai holding BUMN menimbulkan permasalahan baru dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Skripsi ini mengkaji secara normatif mengenai perbedaan pemahaman mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal BUMN dan dampak dari daya ikat PP Nomor 72 Tahun 2016 terhadap perkembangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia mengenai status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan adanya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan berbeda, dapat berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan holding BUMN di Indonesia. Sehingga perlu untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya mengenai status hukum kekayaan BUMN.

---

This thesis discusses about the political development of public finance law regarding legal status of separated states property in paid up capital of state owned enterprises SOE based on Government Regulation Number 72 Year 2016 about Amendment of Government Regulation Number 44 Year 2005 about Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies. Various Indonesian legal products, ranging from constitution, law, verdict, and doctrine state different understandings in the definition and scope of public finance, especially regarding legal status of separated states property in SOE. With GR Number 72 Year 2016 that regulates about holding of SOE, comes new misunderstanding by stating that separated states property in SOE will transform into SOEs property. This thesis attempts to do normative research about the differences in understanding legal status of separated states property in SOE and the impact of implementation of GR Number 72 Year 2016 for the development of Indonesian SOE. The result of this research shows that there is diversity in defining definition and scope of public finance in Indonesia that can cause legal uncertainty. The different regulation as stated in GR Number 72 Year 2016 and many other regulations may imply in hampered execution of holding of SOE. So it is urgently needed to synchronize related law in public finance sector, especially about legal status of SOEs property.