Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Comparative studies can reveal much about how law is formed out of social reality and political power by exploring these interactions in different national contexts. In this work Mauricio García-Villegas compares ideas about law and society in France and the United States, demonstrating different approaches to sociopolitical legal studies. Using the interdisciplinary tools of the sociology of law, critical legal theory, and sociolegal studies, García-Villegas builds up an insightful overview of what constitutes law and society theory and practice in France and the United States. He brings together diverse perspectives and practices that generally do not communicate well with one another, as is often the case between the critical theory of law of jurists and the legal sociology of sociologists. This study will allow readers to understand the sociology of law in a comparative perspective and sets out a new research agenda for the field of sociopolitical legal studies."

"Ditegakkannya Hukum Syariah di Provinsi Aceh memunculkan serangkaian peraturan bernuansa Islam. Hadirnya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku menyimpang kemudian memunculkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini kemudian mencoba melihat konstruksi perilaku menyimpang terhadap perempuan yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Kriminologi Kritis melalui Teori Realitas Sosial Kejahatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai studi dokumen dan wawancara, serta ditambah dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa dalam dua Qanun tidak terdapat kalimat bias gender yang diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi terjadi karena konstruksi budaya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh patriarki dalam menginterpretasikan Qanun.

---

The implementation of Shariah Law in Aceh Province triggered creation of series of Islam related rules. Several rules that regulate deviance, in time, impose discrimination towards women in the practice. This research tries to oversee the constructed deviance of women that were defined within the rules. This research based on Sociology of Law approach, Feminist Jurisprudence, and Critical Criminology within Social Reality of Crime Theory. Using qualitative approach supported with documents study and interview completed with literature study, this research found that in two Qanun there is no gender-biased lines and discrimination towards women. Discrimination in this case happened because of cultural construction within the local people that influenced by patrialchal views in interpreting Qanun."

"Kerajaan Kedah adalah salah satu kerajaan yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negara karena letaknya di pesisir pantai. Oleh karena perkembangan penduduknya yang pesat, pemerintah akhirnya membuat Undang-undang Kedah untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah Undang-undang Kedah ML 25 yang berisi pasal pernikahan. Di dalamnya, terdapat besaran mahar yang merupakan hasil implementasi agama Islam dan Hindu. Konsep mahar yang dimiliki oleh agama Islam berakulturasi dengan agama Hindu, yaitu sistem kasta. Hal ini ditunjukkan pada syarat mahar yang besarannya disesuaikan dengan kasta para calon perempuan. Oleh karena itu, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh agama Hindu dan Islam pada syarat mahar yang terdapat dalam pasal pernikahan UUK ML 25. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kajian tekstologi dengan pendekatan historis dan sosiologi hukum. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menjabarkan secara rinci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang raja mampu menggunakan kekuasaannya dengan mengimplementasikan dua konsep berbeda yang dimiliki agama Hindu dan Islam melalui Undang-undang Kedah untuk kepentingan pemerintahannya.

---

The kingdom of Kedah is one of the kingdoms that is crowded with traders from various countries because of its location on the coast. Due to the rapid development of its population, the government finally made the Kedah Law to regulate the lives of its people. One of them is Undang-undang Kedah ML 25 which contains articles on marriage. In the article, There is regulation for the amount of dowry which is the result of the implementation of Islam and Hinduism. The concept of dowry which is owned by Islam is acculturated with Hinduism, namely the caste system. In terms of dowry, the amount is adjusted to the caste of the female bride to be. Therefore, the problem raised in this study is how the influence of Hinduism and Islam on the dowry requirements contained in the marriage article UUK ML 25. To answer this problem, this study uses a textological study with a historical and sociology of law approach. The method used is descriptive qualitative to describe in detail. The results of this study indicate that a king is able to use his power by implementing the different concepts of two religions, Hinduism and Islam, through the Kedah Law for the benefit of his government."