Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat......This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam rangka pembangunan sumber daya manusia kearah terciptanya penduduk Indonesia yang sehat, tangguh, mandiri dan berkualitas. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Padang. Ini dapat dilihat dari indikator kesehatan yaitu menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya penderita Kekurangan Energi dan Protein (KEP). Namun bila dibandingkan dengan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, maka kondisi kesehatan masyarakat Kota Padang masih di bawah rata-rata tersebut. Selama ini pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sakit, yang lebih mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Karena pendekatan ini tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka pendekatan pembangunan kesehatan berubah kearah pendekatan yang berorientasi sehat, yang lebih mengutamakan upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengesampingkan upaya penyembuhan dan rehabilitasi. Salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan masyarakat adalah perilaku kesehatan masyarakat itu sendiri. Dimana proses terbentuknya perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial budaya, bila faktor tersebut telah tertanam dan terinternalisasi dalam kehidupan dan kegiatan masayarakat ada kecenderungan untuk merubah perilaku yang telah terbentuk tersebut sulit untuk dilakukan. Untuk mendapatkan gambaran perilaku kesehatan masyarakat Kota Padang, memahami dan mengetahui faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat serta peran pemerintah dalam pembangunan kesehatan, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep perilaku dari perilaku kesehatan seperti yang dikemukakan oleh ahlinya yaitu Parsons, Romans, Skinner dan Green. Berdasarkan teori tersebut dan melihat fenomena di lapangan maka perilaku kesehatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perilaku terhadap sakit dan penyakit, perilaku yang berkait dengan respon terhadap pelayanan kesehatan, perilaku yang berkaitan dengan respon terhadap gizi makanan dan perilaku yang berkaitan dengan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian eksplanatif, untuk mendapatkan gambaran perilaku kesehatan masyarakat serta mengetahui faktor sosial budaya yang mempengaruhinya. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh maka dilakukan wawancara mendalam kepada informan yang dianggap relevan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan, serta melakukan pengamatan terhadap perilaku kesehatan masyarakat sebagai cara dalam pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan, meskipun pendekatan pembangunan kesehatan telah mengalami perubahan dari paradigma sakit ke paradigma sehat, namun perubahan tersebut tidak serta merta diikuti oleh perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Sulitnya merubah perilaku kesehatan masyarakat tersebut karena ada beberapa nilai dan kebiasaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat yang sulit untuk dirubah. Namun perilaku kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan penyakit, khususnya immunisasi untuk anak menunjukkan hasil yang baik. Selain itu perubahan beberapa nilai dan norma yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat juga berdampak terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Temuan lainnya menunjukkan bahwa upaya perubahan perilaku yang dilakukan melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan selama ini belum mencapai sasaran dan menunjukkan hasil kearah perilaku hidup sehat. Kerjasama lintas sektoral dengan sektor lain yang berkait belum berjalan dengan baik. Keterlibatan kekuatan lain dalam pembangunan kesehatan mulai berkembang. Hasil penelitian juga menemukan kritik terhadap teori yang dikemukakan Green. Kritiknya adalah : selain faktor pendidikan, faktor ekonomi juga mempengaruhi faktor predisposisi, faktor pendukung dan pendorong. Rekomendasi terhadap hasil penelitian ini, rencana pembangunan kesehatan harus disusun sesuai dengan pendekatan paradigma sehat. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan untuk merubah perilaku kesehatan masyarakat. Program pendidikan kesehatan untuk petugas kesehatan bertujuan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan kesehatan untuk masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Materi, metode, media, sasaran, jadwal dan pelaksana pendidikan kesehatan harus disusun secara terencana dan disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan serta kondisi daerah. Melalui kedua program ini diharapkan perilaku kesehatan masyarakat berubah ke arah perilaku hidup sehat sehingga jumlah penderita gizi buruk dan penderita penyakit karena perilaku menurun serta tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui status kesehatan dalam masyarakat menurut tingkat perbedaan distribusi pendapatan rumah tangga Kawasan Timur Indonesia. Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2000, dan diselenggarakan dari Lembaga Pemerintah untuk setiap tahun, oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan bantuan persamaan regresi logistik model penjumlahan. Berdasarkan analisis deskriptif data Susenas 2000 dapat diketahui bahwa 27.349.586 jiwa penduduk di Kawasan Timur Indonesia, sekitar 52,08 % hidup di daerah Pedesaan dan 47,92 % tinggal di wilayah Perkotaan. Memperhatikan sumber pendapatan masyarakat dari 9.189.895 orang pekerja di sektor formal, perbedaan persentase menurut jenis kelamin tidak jauh berbeda yaitu 50,63% (laki-laki) dan 49,37% (perempuan). Demikian pula rumah tangga dengan kepala rumah tangga jenis kelamin laki-laki (90,51%) lebih besar dibanding jumlah perempuan (9,49%) yang mengatur pengeluaran rumah tangga dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di KTI. Berdasarkan perbedaan/ tingkat distribusi pendapatan dalam 20% per kapita pada tahun 2000 terhitung bahwa; (1) sebanyak 16,78 % anggota rumah tangga yang sakit dengan tingkat pendapatan terendah di bawah Rp.200.000,- per bulan (P1); (2) sebanyak 25,91% anggota rumah tangga yang sakit dengan tingkat pendapatan antara Rp.200.000,- hingga Rp.400.000,- perbulan (P2); (3) sebanyak 18,31% anggota rumah tangga yang sakit dengan pendapatan antara Rp.400.000, hingga Rp.564.000,- perbulan (P3), 4) sebanyak 20,00% anggota rumah tangga yang sakit dengan tingkat pendapatan antara Rp.564.000,- hingga Rp.824.000,- perbulan (P4), dan akhirnya 5) sebanyak 19,99 % anggota rumah tangga yang sakit dengan tingkat pendapatan diatas Rp.824.000, perbulan (P5). Dengan memperhatikan status kesehatan yang buruk dihubungkan dengan tingkat pendapatan dan lingkungan tidak sehat; (1) sebanyak 18,18% (P 1) dalam quantil 20%-I; (2) sebanyak 26,79% (P2) dalam quantil-II; (3) sebanyak 18,11% (P3) dalam quantil 20%?III; (4) sebanyak 18,30% (P4) dalam quantil 20%-IV, dan; (5) sebanyak 18,62% (P5) dalam quantil 20%-V. Jika dihubungkan antara status kesehatan buruk dengan daerah tempat tinggal, ternyata di daerah Perkotaan 52,08 % lebih banyak terjadi dari pada di daerah Pedesaan 47,92% pada semua tingkat distribusi pendapatan rumah tangga dalam quantil 20% perkapita. Berdasarkan uji statistik regresi logistik penjumlahan maka, faktor-faktor sosio ekonomi demografi yang dominan mempengaruhi status kesehatan individu, seperti; pendapatan rumah tangga, daerah tempat tinggal, kesehatan lingkungan rumah, jenis kelamin, lapangan pekerjaan, jenis kelamin kepala rumah tangga, lama pendidikan terakhir, besarnya jumlah anggota rumah tangga dan usia penduduk di Kawasan Timur Indonesia.

Abstrak :
Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Kembangan yang terletak di Jakarta Barat, dan berlangsung selama tiga minggu yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 29 Juli Tahun 2016. Tujuan dari kegiatan PKPA di puskesmas adalah agar mahasiswa apoteker mampu memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku sertawawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi danpekerjaan kefarmasian di Puskesmas, dan memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik danpekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Tugas Khusus dalam Praktik Kerja Profesi Apoteker ini berjudul Inovasi Pemberian Informasi Obat Melalui Media Elektronik Radio Di PuskesmasKecamatan Kembangan. ......Profession Internship was held at Puskesmas Kecamatan Kembangan, located in West Jakarta, for three weeks, started from July 11th until 29th 2016. Profession Internship at society health center was intended to make apothecary student understands the role of pharmacist and know more to do pharmaceutical care based on regulatory, has knowledge and experience of the implementation of pharmaceutical practice, and know the issues in pharmaceutical practice in pharmacy. The internship given a special assigment titled Innovation of Provision of Drug Information Through Electronic Media Radio in Puskesmas Kecamatan Kembangan.

Abstrak :
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah melalui kebijakan otonomi manajemen telah merubah 13 rumah sakit vertikal menjadi Perjan, melalui P.P Nomor 116 sampai dengan Nomor 128 tahun 2000 tentang pendirian Perjan Rumah Sakit. Dengan perubahan status organisasi ini. maka pengelolaan keuangannya berubah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PP Perjan. Dalam ketentuan yang tertuang pada PP Nomor 118 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan pasal 17, dinyatakan bahwa Direksi dalam melaksanakan tugas memimpin dan mengurus Perjan harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Dalam menyusun RKAP harus melibatkan semua unit yang ada didalam rumah sakit, yang mempunyai tanggung jawab atas kegiatan operasional rumah sakit, unit tersebut disebut juga dengan pusat pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan RKAP RSP, balaimana persepsi para Manajer Menengah RSP terhadap RKAP, factor-faktor apa yang menghambat serta harapan-harapan para Manajer Menengah RSP terhadap RKAP.\ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi sebagai metode pengumpulan data, dimana tujuan penelitian adalah mengetahui proses pembuatan RKAP di RSP. Informan dalam penelitian ini jumlahnya 25 orang yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: Manajer Puncak yang terdiri dari Para Direktur sebanyak 3 orang, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Akuntansi sebagai nara sumber, serta Manajer Menengah yang terdiri dari Manajer Instalasi dan Kepala SMF yang seluruhnya ada sebanyak 20 orang. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan RKAP masih belum melibatkan para manajer menengah secara aktif, hal ini disebabkan karena waktu penyusunan yang terbatas, disamping itu juga karena kurangnya pengetahuan tentang perencanaan dari para Manajer. Pengesahan RKAP oleh Menteri pada tahun pertama sangat lambat sekitar pertengahan tahun anggaran berjalan, hal ini karena RKAP merupakan hal baru bagi rumah sakit sehingga memerlukan penyesuaian dalam pembuatannya, sedang pada tahun kedua sudah lebih baik disahkan pada bulan Maret 2003. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembuatan RKAP adalah data yang tidak akurat antara unit kerja dan rumah sakit, disamping itu juga pengetahuan para Manajer tentang manajemen pada umumnya dan perencanaan pada khususnya masih kurang. Belum adanya umpan balik dari RKAP yang telah disahkan serta evaluasi yang belum dijalankan juga merupakan hambatan yang dirasakan oleh para manajer. Para manajer mengharapkan agar ada perbaikan pencatatan dan pelaporan data, pemberian umpan balik serta adanya evaluasi kegiatan agar mutu RKAP menjadi lebih baik. Disamping itu juga pemberian pelatihan untuk pembuatan perencanaan strategi sangat mereka harapkan. Daftar Bacaan 38 ( 1987- 2003)

---

In the effort improvement quality service of society health, governmental through autonomous policy of management have altered 13 vertical hospital into Private Corporation, through the Government Law Number 116 up to Number 128 year 2000, about pounding of Corporate Hospital. With change of this organizational status, hence management of its finance change according to Government Law Number 116 up to Number 128 year 2000, In Rile decanted at the Government Law Number 118 year 2000 about Founding of Company of Persahabatan Hospital section 17, expressed by that Board of Directors in executing duty lead and manage the company have to make Work Plan and Company Budget ( RKAP). In compiling RKAP, The Board of Directors have to entangle all existing unit within hospital, having responsibility for operational activity hospital. The unit referred as responsibility center. The purpose of this research is to know the process of compilation of RKAP RSP, how perception of all Middle Manager of RSP to RKAP, factors that pursuing and also expectation of all Middle Manager of RSP toward RKAP. The Research method is qualitative, by using in depth interview and observation as data collecting method, where research target is to know the process of making RKAP in RSP. Informer in this research is amount 25 person, who is consisted of two group, that is: Top Manager consisted of All Director as much 3 person, Monetary Superintendent and the Accountancy Superintendent as resource person, and also the Middle Manager consisted of Installation Manager and Lead of Functional Medical Staff (SMF) which entirely there is as much as 20 people. The result of study indicate that process of compilation of RKAP still not yet entangled all middle manager actively, this matter is because of limited time compilation, and also because lack of knowledge about planning of the managers. Authentication of RKAP by Minister in the year first very tardy about in the middle of the budget walk, this matter because RKAP represent new matter for hospital so that need adjustment in its making, in the year the second have better, is ratified at March 2003 The factors pursuing in making RKAP is inaccurate data between unit work and the hospital, despitefully also knowledge of all Manager about management and the planning still less. Existence of feed back not vet from RKAP which have been ratified and also the evaluation which not yet been run also represent resistance felt by all manager. All manager expect in order to there is data reporting and record-keeping repair, feed back and also the existence evaluate activity in order to quality of RKAP become better. Beside that they also expect the training for the strategy planning. References 33 ( 1937- 2003)