Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menganalisis pendapatan iuran dan beban Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2014-2018 untuk mengetahui penyebab terjadinya defisit. Data kualitatif penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak internal BPJS Kesehatan sedangkan data kuantitatif adalah laporan keuangan DJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan dari tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis pendapatan iuran dan pendapatan yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapatan iuran dalam lima tahun terakhir lebih rendah dibandingkan dengan beban biaya manfaat yang dibayarkan. Biaya manfaat yang paling menyerap beban manfaat BPJS Kesehatan adalah pelayanan pada rawat inap tingkat lanjutan. Rawat inap tingkat lanjutan ini merujuk pada Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

---

This study aimed to evaluate the National Health Insurance program by analyzing the health income and expenses of DJS Kesehatan to determine the cause of the deficit. The qualitative data of this study are the results of interviews with internal of BPJS Kesehatan, while quantitative data are the financial reports of the DJS Health and BPJS Kesehatan year 2014-2018. The analysis showed that health income in the last five years was lower than the cost of benefits paid by BPJS Kesehatan. The cost of benefits that most absorbs the burden of benefits of BPJS Health is service at advanced hospitalization which refers to the hospital in collaboration with BPJS Kesehatan."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum bagi Rumah Sakit atas keterlambatanpembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan sebagai akibat defisit Dana JaminanSosial. Sistem pembayaran paket atau INA CBgs membuat rumah sakit harusberfikir efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Rumah sakit harusmenanggung dulu beban pembiayaan operasional dan pelayan kesehatan sertaobat-obatan bagi peserta JKN. Setelah itu dapat mengajukan klaim pembayaran beban manfaat kepada BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 38 Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang JK, BPJS Kesehatan paling lama 15 hari sejak pengajuan dokumen klaim diterima lengkap wajib membayar kepada fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan. Namun BPJS Kesehatan seringkali terlambat melakukan pembayaran selama berbulan-bulan. Keterlambatan tersebut membuat arus keuangan/cash flow Rumah Sakit menjadi terganggu, bahkan beberapa Rumah Sakit terancam bangkrut. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Upaya Hukum Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim, 2. Kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Rumah Sakit untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim dapat dilakukan dengan Upaya Hukum Non Adjudikasi melalui alternatif penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Kemudian melalui upaya hukum Adjudikasi, Rumah Sakit dapat menuntut BPJS Kesehatan dengan dasar melanggar ketentuan Perundang-Undangan, Wanprestasi, dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Analisis Kebijakan dalam Rangka Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial ialah dengan cara Meningkatkan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran, Meningkatkan jumlah peserta PPU terutama yang berasal dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD maupun sektor swasta, Meningkatkan batasan tertinggi upah/gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran JKN bagi peserta PPU, dan Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai gatekeeper dalam program JKN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal protection of hospitals for late payment of claims by BPJS Kesehatan as a result of Social Security Fund Deficit. Package payment system or INA CBgs make the hospital must think effectively and efficiently in financial management. The hospital must bear the burden ofoperational financing and health care and medication for JKN participants. After that Hospital can claim payment of benefit expense to BPJS Kesehatan. In accordance with Article 24 Paragraph (2) of the Social Security Law and Article 38 of Presidential Regulation Number 12 of 2013 on Health Insurance, BPJS Kesehatan shall pay to the health facility no later than 15 days from the receipt of the complete claim document received for the services provided. However BPJS Kesehatan is often late in making payments for months. The delay caused the hospital's financial flow to be disrupted, even some hospitals were threatened with bankruptcy. The problems in this thesis are 1. Hospital's Law Efforts to overcome the delay in payment of claim, 2. Policy to overcome the deficit of Social Security Fund. This legal research use normative juridical approach method with analytical descriptive research. The results of the research in this thesis is the legal effort that can be done by Hospital to overcome the delay of payment of claim can be done with Non-Adjudication Law Efforts through alternative dispute settlement include negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Then through an Adjudicationlawsuit, the Hospital may sue BPJS Kesehatan on the grounds of violating theprovisions of the Legislation, Default/Breach of contract, and Conduct UnlawfulActs. Policy Analysis in Order to Overcome Social Security Fund Deficit is byIncreasing the compliance of PBPU participants in paying dues Increasing thenumber of PPU participants mainly from ministries / Institutions / BUMN /BUMD and private sector, Increasing the highest limit of salary used as the basis for calculating the amount of the Contribution JKN for PPU participants, and Strengthening FKTP as gatekeeper in JKN program."

"Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, regulasi Indonesia mengamanatkan agar jaminan sosial dikelola berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) telah meluncurkan program jaminan sosial syariah, yang mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT), pada November 2021. Namun demikian, belum terdapat panduan investasi khusus untuk mengelola dana JHT syariah tersebut sehingga pengelolaan dananya wajib dialokasikan di dalam negeri sebagaimana dana JHT konvensional. Padahal pasar modal syariah domestik, yang didominasi oleh aset berbasis pendapatan tetap, kinerjanya masih dibawah pasar saham syariah global. Selain itu, masih jarang terdapat penelitian akademik yang secara spesifik membahas mengenai pengelolaan dana JHT yang optimal pada lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi optimal untuk masing-masing kelas aset pada portofolio dana JHT syariah yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model prescriptive berdasarkan Modern Portfolio Theory. Data yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana syariah yang dikelompokkan berdasarkan kelas aset pada pasar domestik (Indonesia) dan global selama lima tahun (2016-2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio dengan alokasi 39,95% pada aset luar negeri expected return annualized 32% lebih tinggi dibandingkan portofolio yang dibatasi hanya pada aset dalam negeri. Risiko sistemik tahunan pada portofolio global juga lebih rendah 5% jika dibandingkan dengan portofolio domestik. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengelolaan investasi pada dana JHT syariah bisa dioptimalkan jika pembatasan penempatan investasi pada pasar keuangan syariah domestik direlaksasi. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar batasan tersebut ke depannya dapat dievaluasi kembali khususnya untuk investor institusi dengan dana kelolaan yang besar. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi institusi pengelola dana syariah lainnya dalam penentuan alokasi aset yang optimal dalam portofolionya dan bagi akademisi yang akan mendalami lebih lanjut terkait pengelolaan investasi syariah.

---

As the nation with the largest Muslim population in the world, Indonesian regulation mandates that social security must be administered in accordance with sharia principles. In November 2021, the Employment Social Security Administration (BPJS Ketenagakerjaan) introduced a sharia social security program comprising the Old Age Security (JHT) program. However, there is no specific investment guide for administering these sharia JHT funds, therefore they must be managed as conventional JHT funds domestically. In practice, the domestic Islamic capital market, which is dominated by fixed-income assets, continues to lag the global Islamic stock market. In addition, scholarly research discussing the appropriate management of JHT funds at institutions such as BPJS Ketenagakerjaan is relatively uncommon. Determining the optimal allocation for each asset class in the sharia JHT fund portfolio managed by BPJS Ketenagakerjaan is the purpose of this study. This study uses a quantitative method with a prescriptive model based on Modern Portfolio Theory. The data utilized is the Net Asset Value (NAV) of Islamic mutual funds that are categorized by asset class on the domestic (Indonesian) and international markets for the past five years (2016-2021). The results indicate that a portfolio with a 39.95 percent allocation to foreign assets has an annualized 32 percent greater expected return than a portfolio limited to domestic assets solely. In addition, the annualized systemic risk of the global portfolio is 5 percent less than that of the domestic portfolio. These results imply that investment management in Islamic JHT funds can be optimized if placement constraints on the domestic Islamic financial market are loosened. This study therefore suggests that these constraints be reevaluated in the future, particularly for institutional investors with big assets under management. The results of this study are also anticipated to be useful for other Islamic fund management organizations in identifying the optimal asset allocation for their portfolios, as well as for academics who intend to do further research on Islamic investment management."