Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi tentang zakat di Indonesia sejauh yang penulis amati kebanyakan berkutat pada manajemen pengelolaan zakat serta yang terkait dengan tinjauan keagamaan. Sedikit yang mengkaji zakat sudut pandang tinjauan sosial, kalaupun ada masih membatasi pada kegunaan zakat bagi kepentingan sosial. Sementara penelitian yang mengkaji tentang bagaimana aktivitas berzakat dan model pengelolaan yang dilakukan masyarakat serta bagaimana espektasi mereka terhadap bentuk pengelolaan zakat masih minim. Padahal zakat adalah aktivitas keagamaan yang melibatkan jumlah uang cukup banyak. Untuk itu penulis mencoba membuat gambaran aktivitas berzakat warga serta bagaimana mekanisme pengelolaan zakat yang sesuai menurut mereka. Zakat adalah sebuah ibadah wajib keagamaan kongkrit yang agak unik. Dikatakan unik karena mengandung alasan penjelasan yang sangat rasional dan berhubungan dengan status sosial dan ekonomi umat serta kesulitan hidup umat yang lain. Dengan keunikannya tersebut zakat menyimpan potensi berupa jumlah nominal uang yang akan bergantung dengan jumlah wajib zakat pada suatu wilayah negara. Dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Tapi sayangnya potensi ini sejauh ini masih dibiarkan menjadi sekedar potensi yang tidak terkelola dengan baik. Konsep yang menjiwai penelitian ini adalah zakat memiliki fungsi yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat, bukan sekedar fungsi keagamaan apabila bisa dikelola dengan benar. Bagaimana aktivitas berzakat di RW 02 Keluarahan Tebet Barat, serta bentuk pengelola zakat seperti apa yang warga inginkan yang diteliti. Ada dua tujuan dari penelitian ini, pertama mencoba mengetahui bagaimana aktivitas berzakat dijalankan warga, sedang tujuan dengan menggunakan metode pengumpulan data survey terhadap 32 responden di 9 RT pada RW 02 Kelurahah Tebet Barat Jakarta Selatan, dibantu dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Studi ini menggunakan analisa statistik SPSS dengan menggunakan tabel frekwuensi untuk menggambarkan secara rinci aktivitas berzakat yang dijalankan warga. Selanjutnya dengan menggunakan data survey dicoba dicari model Badan Amil Zakat seperti apa yang diinginkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas berzakat yang dilakukan warga menunjukan bahwa zakat baru memiliki fungsi keagamaan semata. Penjelasan Al'Quran yang mewajibkan umat muslim yang memiliki kekayaan lebih dari cukup untuk membayar zakat dengan harapan bisa menciptakan keseimbanagn dibidang perekonomian tidak meresap dalam benak wajib zakat. Wajib zakat hanya sekedar menjalankan kewajiban dalam berzakat. Zakat sebagai tindakan sosial muncul sebagai konsekwensi dari pilihan seseorang terhadap agama Islam. Zakat yang memiliki potensi untuk menjaga sistem sosial masyarakat agar tetap dalam keseimbangannya ternyata fungsinya terdomestikan oleh penghayatan ritual keagamaan. Dalam tradisi Fungsionalisme zakat hanya berfungsi menjaga tetap utuhnya sistem keagamaan, harapan Islam agar zakat mampu juga menjaga sistem sosial masyarakat tidak terpenuhi. Hal itu terjadi karena pesan zakat sudah tereduksi ditingkat pemahaman umat. Sementara menurut konsep tindakan rasionalnya Weber aktivitas berzakat umat muslim merupakan tindakan rasional yang berorintasi nilai. Dalam tipe tindakan Weber, bentuk tindakan semacam itu menunjukan bahwa aktivitas berzakat warga belum menunjukan tipe tindakan dari masyarakat yang sudah modern. Dimana masyarakat modern ditandai dengan tipe tindakan mayoritas berorientasi pada pencapaian tujuan. Badan Amil Zakat yang sanggup memberikan jaminan akuntabilitas dan kepercayaan menjadi pilihan bagi Badan Amil Zakat yang dipercaya mengelola dana zakat. Karena belum ada yang dianggap memenuhi standar tersebut wajib zakat masih memilih membayarkan zakatnya langsung ke penerima maupun ke masjid. Kebijakan perzakatan harus diarahkan pada upaya untuk membangun kesadaran tentang makna dari esensi zakat, sekaligus untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada wajib zakat. Dengan jumlah warga muslim mayoritas kalau dana zakat bisa dimanfaatkan demi kepentingan kaum miskin, paling tidak ada satu meknisme yang bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan umat.

Abstrak :
ABSTRAK
Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam mencapai keberhasilannya, memerlukan partisipasi penghuni pemukiman kumuh. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mempelajari tingkat partisipasi penghuni pemukiman kumuh dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mempelajari tingkat partisipasi penghuni pemukiman kumuh dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh, (2) Mengetahui tingkat pengetahuan penghuni pemukiman kumuh tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pengetahuan perumahan yang layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur, (3) Mengetahui hubungan antara karakteristik dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi sosial daerah kumuh, (4) Mengetahui hubungan antara pengetahuan penghuni pemukiman kumuh tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh dan pengetahuan perumahan yang layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur dengan tingkat partisipasinya.

Penelitian ini dilakukan di tiga desa dari dua kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Dari tiap-tiap desa, 28 orang kepala keluarga yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial daerah kumuh seluruhnya dijadikan responden penelitian (secara sensus).

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang berpedoman, sedang pencatatan data sekunder dilakukan pada dinas/instansi yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Data yang terkumpul terlebih dahulu di tabulasi, baru kemudian dianalisis. Analisis yang digunakan adalah distribusi frekuensi, tabel silang dan uji statistik korelasi Rank Spearman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek karaktersitik responden yang diamati, dilihat dari umur sebagian besar (29,76 %) berada dalam batasan umur antara 41 - 50 tahun, tingkat pendidikan sebagian besar (86,91 %) berpendidikan SD, pekerjaan sebagian besar (85,72 %) sebagai buruh, penghasilan per bulannya sebagian besar (71,43 %) berkisar antara Rp.23.000 - Rp.65.000., jumlah tanggungan keluarga sebagian besar (40,48 %) yaitu 5 orang atau lebih.

Dilihat dari tingkat partisipasi responden dalam perencanaan termasuk kategori rendah, dan dalam pelaksanaan termasuk kategori sedang. Selanjutnya, dilihat dari tingkat pengetahuan tentang program rehabilitasi sosial daerah kumuh, secara rata-rata termasuk kategori sedang. Kemudian tingkat pengetahuan responden tentang perumahan layak huni serta lingkungan yang sehat dan teratur, termasuk dalam kategori tinggi.

Hubungan karakteristik penghuni pemukiman kumuh dengan tingkat partisipasinya, ternyata hanya umur dan tingkat pendidikan menunjukkan hubungan positip. Sedangkan pekerjaan, penghasilan dan jumlah tanggungan keluarga menunjukkan hubungan yang negatif. Kemudian dilihat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat partisipasinya, ketiga lokasi tersebut menunjukkan hubungan yang negatif artinya pengetahuan tinggi dan partisipasi kurang.

Abstrak :
Studi mengenai hubungan antara lingkungan buatan dan perilaku manusia, yang dalam penelitian ini memusatkan kajian pada karakteristik kegiatan berkumpul remaja, telah memberikan sumbangan pemikiran berupa hasil penelitian di tiga lokasi penelitian. Karakteristik kegiatan berkumpul remaja ini di dasari oleh jenis kegiatan yang ada, yaitu necessary, optional dan social activities yang dapat memberikan gambaran khusus mengenai hubungan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dan pemilhan jalan. Pemilihan jalan Bulungan dan jalan Mahakam sebagai lokasi penelitian di dasarkan atas beberapa alasan: pertama, memiliki keunikan dalam hal sejarah (sudah sejak lama dipersiapkan sebagai pusat kegiatan umum); dan kedua, memiliki lokasiltempat berkumpul remaja yang cukup banyak, antara lain karena di Iokasi ini terdapat 2 sekolah pilihan (SMUN 70 dan SMUN 6), dan adanya sebuah gelanggang remaja (Gelanggang Remaja Bulungan). Jenis penelitian ini adalah studi kasus intrinsik dengan metode statistic non parametrik. Populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui sucara pasti hal ini dikarenakan jumlah remaja yang berkumpul selalu berubah-ubah sehingga teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara incidental di lokasi. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah seperti berikut: ? Kegiatan apa sajakah yang terjadi pada saat remaja berkumpul? ? Faktor-faktor apa sajakah yg mempengaruhi pemilihan jalan bagi remaja? ? Adakah hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja Bertitik tolak dari tiga pertanyaan di atas, hipotesis penelitian yang dicoba untuk dibuktikan adalah: Ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja Dari basil penelitian lapangan yang dilakukan dengan kuesioner dan wawancara, diperoleh beberapa temuan penelitian sebagai berikut: 1. Kegiatan berkumpul remaja di lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Karakteristik ini di dasari oleh jenis kegiatan yang ada, yaitu necessary, optional dan social activities (Jan Gehl, 1987), 2. Diketahui faktor-falctor yang mempengaruhi remaja (secara umum) dalam memilih jalan, yaitu: Jarak dengan sekolah; Sifat keterbukaan ruang; Batas fisik pelingkup; Ketersediaan tempat duduk; Jalan yang banyak dilalui oleh kendaraan; Persimpangan jalan; Luasan; Material permukaan; Pengawasan dari orang lain; Tempat pedagang kaki lima. 3. Disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, yaitu bahwa ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dengan faktor-faktor: a. Jarak dengan sekolah; b. Sifat keterbukaan ruang; c. Batas fisik pelingkup d. Ketersediaan tempat duduk; e. Jalan yang banyak dilalui kendaraan; f. Persimpangan jalan 3.B Hipotesis nol diterima, yaitu bahwa tidak ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dengan faktorfaktor: a. Luasan b. Material permukaan c. Pengawasan dari orang lain d. Tempat pedagang kaki lima

---

This is a study of the relationship between human being and its environment, specifically discussing particularly the aspect of the cause and effect relationship between artificial environment and human behaviour. Human being has always been an interesting subject. There are researches conducted that concluded that there are some positive and negative influence occurrences (according to Bell-1984). In this study, the focus emphasize to the characteristic of teenagers' habit on spending their leisure time (and its connection to the function of artificial environment surrounds them), in which has conducted in 3 locations and based on the characteristic of their activities on their `hang out spot' that is randomly selected with sampling procedures both step method and strata. These characteristics were based on the varieties in their activity, in which comprises into 3 item: Necessary, Optional and Social Activities (that will be able to provide the overview to the relationship between these activities with their choice of places. Bulungan and Mahakam road is the place chosen as the research site with some good reasons, for instance: firstly, it has its own unique historical value that its function was long prepared by our government as a place for social activities. Secondly, these locations has 2 Jakarta's major high school (SMUN 70 and SMUN 6). The proceeding of this research has a descriptive nature with Parametric statistical method. Populations that is used in the research are: Students that regularly spending their time at Bulungan and Mahakam road after school. The sampling technique that is used by the research is: Proportional Random Sampling (using the Riduwan 2004 formula). The findings that are proposed by this research are the following: - The connection of teenagers' activities characteristics with the choice of places. - The factors that influence in their decisions of choosing their place of hang out. Base on the findings above, the research hypothesis is proposing conclusions as follow: - There are proofs that justify that there are connections between the choice of places and the characteristics of teenagers' activities. - There are factors that determine the choice of places according to the characteristic of teenagers' activities. And the field research that is conducted with survey method and depth interview method has resulted with the following: 1. Teenagers' activities in research site has different characteristic that unique with one another, these characteristics are divided into 3 items: Necessary, Optional and Social Activities. These differences are based to the need of their activities. 2. These indicators influence (in general condition) teenagers the choice of places: reach distance from school; the outdoor nature of the place; Physical boundary parameter that surrounds it; The seat availability; Transportation availability; Crossroads, Area; Surface; Supervision; Hawker stall. 3. A These type of characteristics determine their choice of place to hang out with indicators as follow: reach distance from school; the outdoor nature of the place; Physical boundary parameter that surrounds it; the seat availability; transportation availability; crossroads. 3.B Other indicator: Area; Surface; Supervision; hawker stall; Therefore, the characteristic of teenagers' activities provide no influence.

Abstrak :
Tiga kegiatan sosial yang meliputi kegiatan dana sosial, dasa wisma, dan jumantik di lingkungan RT 003, RW 05, Kelurahan Setu melibatkan perempuan sebagai pengurus. Fokus penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan diwujudkan melalui partisipasi aktif sebagai pengurus dalam kegiatan dana sosial, dasa wisma, dan jumantik. Partisipasi aktif perempuan dalam tiga kegiatan sosial dilakukan secara swadaya dengan mengoptimalkan daya dan kemampuan perempuan untuk membangun kapasitas diri perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap laporan kegiatan dana sosial, dasa wisma, dan jumantik. Penelitian ini melibatkan Ketua Rukun Tetangga 003, tiga perempuan yang berpartisipasi aktif selaku pengurus kegiatan dana sosial, dasa wisma, dan jumantik, beserta suami dari salah satu pengurus dalam kegiatan dana sosial. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perempuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan menulis data terkait laporan kegiatan dana sosial, dasa wisma, dan jumantik dalam upaya pemberdayaan perempuan. ......Three social activities which include social fund activities, dasa wisma, and jumantik at RT 003, RW 05, Kelurahan Setu involving women as administrators. The focus of this research explains that women's empowerment is realized through active participation as administrators in social fund activities, dasa wisma, and jumantik. Women's active participation in three social activities is carried out independently by optimizing women's power and ability to build women's self-capacity. The method used in this research is in-depth interviews and direct observation of the reports on activities of social funds, dasa wisma, and jumantik.. This research involved the Head of the Neighborhood Association 003, three women who actively participated as administrators of social fund activities, dasa wisma, and jumantik, along with the husband of one of the administrators in social fund activities. The results of this research show that women gain knowledge and skill in writing data related to reports on social funds, dasa wisma, and jumantik activities in an effort to empower women.

Abstrak :
Public art merupakan bentuk seni yang diletakkan pada ruang publik, berkaitan dengan publik serta mementingkan respon dari publik dalam penilaiannya. Keterbukaan ruang publik memberi kemungkinan respon yang beragam karena dapat diakses oleh siapa saja. Public art dengan tapak berupa ruang publik turut menjadi elemen ruang publik. Di ruang publik terjadi keterlibatan pasif dan aktif oleh publik yang memicu terjadinya aktivitas sosial. Sebagai elemen pada ruang publik, public art karenanya dapat berperan menimbulkan respon berupa keterlibatan pasif dan aktif dari pengguna ruang publik. Namun demikian terdapat juga public art yang tidak menimbulkan respon dari pengguna ruang publik meskipun peletakannya strategis. Public art sebagai seni yang berada pada suatu tempat dapat mempengaruhi aktivitas pada ruang publik. Dari studi kepustakaan, diperoleh teori triangulation untuk mengetahui bagaimana stimulus yang dihasilkan oleh public art sebagai benda dapat mendukung terjadinya aktivitas sosial. Studi kasus dilakukan dengan melakukan perbandingan pada empat ruang publik yaitu Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia, Taman Suropati, dan Patung Pangeran Diponegoro. Hasil yang ditemui berbeda pada keempat tempat. Secara umum public art dapat menjadi stimulus aktivitas sosial dan dapat menimbulkan triangulation, namun satu lokasi hanya menimbulkan keterlibatan pasif. Keseluruhan lokasi membutuhkan dukungan elemen-penunjang beserta aktivitas lainnya. Penempatan public art hendaknya merupakan kesatuan dengan ruang publik dimana ia diletakkan karena public art dengan tapak berupa ruang publik turut berfungsi sebagai stimulus dan merupakan elemen ruang publik yang dapat mendorong terjadinya triangulation.. Peran public art pada ruang publik tidak hanya sekedar penghias, atau penanda tetapi berperan dalam kelangsungan aktivitas sosial di dalam ruang publik. ......Public art is a form of art that is placed on public space, associated with general public and concerned with response from the public in its assessment. Openness of public spaces give the possibility of multiple responses because it can be accessed by everybody. Public art with site in the form of public space contribute to elements of public space. On public space ,the users performs passive and active engagements. Passive and active engagement generate social activities. As an element of public space, public art has part in the response in the form of passive and active engagements of public space users. However, there are public art which didn't generate a response from the users of public space despite its strategic position. This minithesis covers how public art as residing in a place could affect activities of the public space. Approach used by the writer are literature study and case studies through observational methods. From the literature study, writer obtained the triangulation theory to determine how the stimulus generated by the public art as an object supports the occurrence of social activities. The case study was done by comparison to the four public space that is Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Bank Indonesia, Suropati Park, and the Statue of Pangeran Diponegoro. The four places have different results. In general, public art can be a stimulus of social activities and may cause triangulation, but one location only generate passive involvement. In overall location, supporting elements needed to support public art along with other activities in public spaces. Placement of public art should be an integral part of public space in which it's placed for public art with a site in the form of public space also serves as a stimulus and an element of public space that can stimulate triangulation. In conclusion, The role of public art in public spaces is not just decoration, or markers, but has a role in the continuity of social activity in public spaces.

Abstrak :
Setelah lahir Budi Utomo (BU} pada tanggal 20 Mei 1908, yang dari segi sosial-budaya hanya memuaskan penduduk Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1913, beberapa pelajar School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen (STOVIA) asal Sunda mendirikan organisasi sendiri bemama Paguyuban Pasundan. Organisasi ini mula-mula merupakan organisasi social-budaya, akan tetapi kemudian setelah lahir Volksraad berubah menjadi organisasi sosial-politik. Setelah itu, pada tahun belasan dan dua puluhan di berbagai kota besar di Palau Jawa berdiri perkumpulan-perkumpulan serupa yang terbuka bagi orang-orang dari daerah masing-masing, seperti Sarekat Sumatera (SS), Kaum Betawi (KB), Sarekat Ambon (SA), Sarekat Madura (SM), Parsatuan Minahasa (PM) dan lain sebagainya. Sampai awal tahun 1920-an gerakan nasional di Indonesia masih diwamai oleh perkumpulan-perkumpu1an lokal. Pada tahun 1925 konsep nasionalisme Indonesia yang di dalamnya terkandung ide persatuan nasional, berhasil dirumuskan oleh mahasiswa mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Ideologi baru itu akhirnya masuk ke Indonesia baik melalui para bekas anggota PI yang kembali ke tanah air maupun majalahnya yaitu Indonesia Merdeka. Ideologi baru itu terus dipropagandakan oleh para bekas anggota PI yang tergabung dalam kelompok-kelompok studi di antaranya allgemeene Studieclub di Bandung baik lewat rapat-rapat tertutup maupun terbuka. Setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) lahir pada tahun 1927, propaganda itu dilakukan oleh partai itu. Sebagai realisasi dari ide persatuan nasional, pada akhir tahun 1927 atas inisiatif PNI didirikan suatu badan federatif partai-partai politik dengan nama Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Adanya perkumpulan-perkumpulan lokal (etnis) yang berwawasan lokal di satu pihak dan ideologi nasionalisme Indonesia yang berwawasan nasional di lain pihak merupakan fenomena yang menarik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perkumpulan lokal, termasuk Paguyuban Pasundan, terpengaruh oleh ideologi baru itu, artinya menerima ideologi baru itu, oleh karena itu perkumpulan itu mau bergabung dalam PPPKI. Aktivitas Paguyuban Pasuadan di bidang politik dilakukan di luar maupun di dalam dewan-dewan baik di tingkat lokal maupun nasional. Sejak tahun 1927 hingga berakhirnya pemerintah Hindia Belanda, Paguyuban Pasundan ikut ambil bagian dalam perjuangan nasional bersarna-sama perkumpulan lainnya untuk mencapai kemerdekaan Setelah PPPKI mati dan terbentuk badan federasi baru yaitu Gabungan Politik Indonesia (Gapi) pada tahun 1939, Paguyuban Pasundan masuk menjadi anggota. Kegiatan di bidang ekonomi dilakukan dengan mendirikan badan-badan berupa bank, koperasi, dan lumbung padi. Pada tahun 1934 dibentuk NV "Centrale Bank Pasaendan" yang menjalankan pekerjaan bidang perbankan. Koperasi, hampir ada di setiap cabang sedangkan lumbung padi tidak begitu banyak Untuk memirapin badan-badan itu dalam rangka umtuk memperbaiki ekonomi rakyat, tahun 1938 dibentuk Bale Ekonomi Pasundan (BEP). Kegiatan di bidang sosial dilakukan oleh badan-badannya di antaranya Pasundan Bagian Reclasseering (PBR), Adviesbureau Pasundan, Studiefonds Pasundan, Socialefonds Pasundan, dan Penolong Pengangguran Kaum Ibu (PPKI). Kegiatan di bidang pendidikan dimulai tahun 1922 dengan mendirikan Holland Jnlandsch School (HIS) Pasundan di Tasikmalaya. Untuk n;engurus sekolah-sekolahnya, tahun 1931 dibentuk sebuah badan bernama Bate Pamulangan Pasundan (BPP), yang bertugas mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi sekolah-sekolah Pasundan yang tersebar hampir di seluruh Jawa Barat. Selain sekolah-sekolah IES, didirkan juga sekolah-sekolah volkschool, standardschooI, Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), handeIschool, kweekschool dan vakschooI. Bale Megan Pasundan (BAP) dibentuk untuk mengatur gedung-gedung sekolah.

Abstrak :
ABSTRAK
Apabila orang berkunjung atau hidup di Jepang, maka akan terkesan dengan banyaknya ragam hadiah dan barang-barang yang dikemas dengan indah dan menggunakan kertas pembungkus yang terkesan mewah yang tidak murah.

Bila kita lebih lama lagi tinggal di Jepang, akan dapat menyaksikan kegiatan sosial khususnya mengenai beredarnya hadiah-hadiah pada waktu-waktu tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk orang-orang tertentu pula. Tata cara kegiatan sosial yang berhubungan dengan peredaran pemberian hadiah telah dibakukan dalam berbagai terbitan, diantaranya seperti yang diterbitkan NHK dengan judul Kurashi no Echiketto (Etiket Kehidupan) atau dalam buku Shin Otsukiau Jiten (Kamus Pergaulan Terbaru), Salaryman in Japan, atau pada buku Japanese Family & Culture terbitan JTB.

Dalam buku-buku tersebut diatas diterangkan bagaimana tatacara memberi dan membalas pemberian yang selalu muncul dan melibatkan setiap lelaki - perempuan dalam kehidupan orang Jepang sejak seorang anak lahir, balita, dewasa, menikah, menjadi orangtua, dan menjadi kakek nenek yang sampai akhir hayatnya penuh dengan keterlibatan aneka ragam pemberian.

Salah satu buku mengenai etiket orang Jepang yang disebut diatas yaitu dalam Kurashino Bunka jinrui Baku atau antropologi budaya kehidupan (1984;152-156), mencoba mengelompokkan aneka ragam pemberian dalam 5 kategori. Adapun kelima kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Nenchugyoji Toshiteno Zoto atau pertukaran hadiah yang dilakukan sepanjang tahun.

Nenchugyoji toshiteno zoto ini meliputi; pemberian orang tua kepada anak-anak pada setiap akhir tahun, pemberian anak kepada ayah pada setiap hari ayah dan hari ibu, pemberian dipertengahan dan akhir tahun antara anak buah kepada atasan di tempat kerja, murid kepada guru, yunior kepada senior, tetangga yang muda kepada tetangga yang tua.

Jinsei no Tsukagirei to Zoto atau pemberian dalam upacaraupacara keluarga.

Jinsei no tsukagirei to zoto ini melibatkan sanak keluarga yang dekat. Adapun kesempatan-kesempatan tersebut seperti pemberian pada upacara kehamilan 4 bulan hingga kelahiran anak. Selanjutnya pemberian pada perayaan ulang tahun pertama hingga hari dewasa anak yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian pemberian pada perayaan pertama kali masuk sekolah hingga lulus sekolah. Setelah perayaan kelulusan ini disusul dengan pemberian pada upacara perkawinan pada usia perkawinan 25 dan 50 tahun. Terakhir pemberian kepada keluarga terdekat bila usia telah mencapai 60 tahun, 77 tahun, 88 tahun dan terakhir 99 tahun. Pemberian pada upacara-upacara keluarga ini di Jepang, biasanya hanya melibatkan kalangan keluarga dekat (keluarga inti)?

Abstrak :
ABSTRAK
Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk memberikan bantunan pelayanan kepada anak asuh sehingga mereka dapat mengikuti program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan berhasil. Selain itu juga diharapkan, dengan bantuan pelayanan tersebut dapat meningkatkan partisipasi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah anak lainnya.

Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah : "apakah bantuan yang diberikan GN-OTA sesuai dengan kebutuhan anak untuk kurun waktu satu tahun dan apakah bantuan tersebut dapat meningkatkan partisipasi keluarga di dalam memenuhi kebutuhan anak lainnya ? Hipotesa yang diajukan adalah: (a) ada hubungan antara karakteristik orang tua / anak dengan pemenuhan kebutuhan sekolah anak; yang (b) ada perbedaan kebutuhan untuk kurun waktu satu tahun antara anak yang tinggal di Batuceper dengan anak yang tinggal di Ciledug dan antara laki-laki dan perempuan; (c) ada hubungan antara suasana / kondisi kekeluargaan (hubungan keluarga-anak) yang tercipta dalam keluarga dengan keberhasilan anak dalam sekolah; dan (d) ada hubungan antara tingkat kehidupan ekonomi keluarga dengan pemenuhan kebutuhan sekolah anak.

Pengukuran yang dilakukan didasarkan pada jawaban responder dengan menggunakan skala nominal, ordinal dan interval. Metode penelitian yang digunakan adalah: (a) eksploratif deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan secara faktual kebutuhan anak untuk kurun waktu satu tahun; dan (b) metode eksplenasi bertujuan mencoba mendiskripsikan hubungan antara berbagai variabel penelitian yang mungkin menunjukkan suatu hubungan kausalitas atau kovarasional melalui pengujian Kolmogorov-Smimov, Kruskai-Walis, Kendall's tau-b dan r Pearson. Populasi dalam penelitian ini adalah pendudukan Kodya Tangerang yang berusia 7 - 17 tahun dan sedang mengikuti pendidikan SD sederajat dan atau SLTP, dengan unit analisis 9 keluarahan / desa pada 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Batuceper dan Kecarnatan Ciledug. Teknik penarikan sampel dengan Purpose Stratified Random Sampling. Data yang digunakan berupa (a) data sekunder yaitu orang tua, wali kelas dan dari laporan-laporan yang ada; dan (b) data primer yang berasal dari hasil wawancara langsung dengan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, wawacara berstruktur, survey dan observasi berstruktur.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya suatu hubungan antara karakteristik keluarga, yang meliputi umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan sekolah anak, baik antara orang yang berpendidikan dengan orang tua yang tidak berpendidikan sama sekali, maupun antara perempuan dan laki-laki. Pada umumnya menunjukkan suatu pola perilaku yang sama. Namun, bentuk hubungan kekeluargaan seperti ketenangan / rasa aman untuk belajar dan perhatian yang sungguh-sungguh yang diterima oleh anak dari orang tuanya lebih menunjukkan keberhasilan anak dalam sekolah. Hubungan ini menunjukkan suatu hubungan kovariasional positif.

Untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu anak memiliki kebutuhan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya suatu aturan yang bertaku umum yang harus dikuti oleh anak. Namun, untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu lainnya anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya untuk kurun waktu satu tahun. Perbedaan ini dilihat dari sudut wilayah yaitu antara anak yang tinggal di Batuceper dengan anak yang tinggal di Ciledug dan antara anak laki-laki dan perempuan serta antara tingkatan kelas anak dalam sekolah.

Tingkat kehidupan ekonomi keluarga cukup memprihatinkan, pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh lepas dengan pendapatan yang sangat rendah dengan jumlah tanggungan antara 4 - 6 orang. Dilihat dari besaran permasalahan kehidupan ekonomi keluarga, paket bantuan yang diberikan GN-OTA kurang menyentuh permasalahan anak dan keluarga yang sesungguhnya. Bantuan tersebut terlalu stimulan sekali dan belum merupakan prioritas kebutuhan anak. Apalagi untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak lainnya.

Di dasarkan pada hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi bantuan GN-OTA memang perlu, namun belum dapat menyentuh permasalahan anak dan keluarga, baik ditinjau dari segi jenis, kwantitas dan prioritas kebutuhan sekolah anak. Dalam kehidupan anak, keluarga merupakan unit yang terdekat terhadap anak dan tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sampai usia tertentu anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga. Didasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka diajukan beberapa saran, yang pertama saran yang berkaitan dengan rumusan kebijakan pelayanan anak, yang kedua saran yang berkaitan dengan alternatif model pelayanan GN-OTA dan yang ketiga saran alternatif program yang ditujukan kepada keluarga.

Abstrak :
Perkotaan seringkali mengesampingkan kebutuhan akan RTH disamping kondisi RTH belum ramah anak sehingga kurang optimal untuk anak bermain dan berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuan penelitian untuk menganalisis kondisi RTH dalam fungsinya sebagai ruang ekologi dan aktivitas sosial terutama bagi anak di kawasan perkotaan, menganalisis penerapan faktor-faktor ramah anak di Ruang Terbuka Hijau untuk mendukung tumbuh kembang anak, serta membuat model Ruang Terbuka Hijau yang ramah anak. Fungsi ekologis dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geografis, fungsi aktivitas sosial anak dianalisis melalui pengamatan, kuesioner dengan 'purposive sampling' terhadap 36 responden serta wawancara dengan 3 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan fungsi ekologis dan aktivitas sosial bagi anak belum maksimal maka penerapan faktor ramah anak masih memerlukan peningkatan antara lain faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas, estetika, fasilitas penunjang dan kelembagaan. Model pengembangan dilakukan dengan membuat sistem zonasi dan didukung kelengkapan fasilitas yang sesuai untuk anak. Dengan terpenuhinya kebutuhan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosial di RTH diharapkan meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal bagi anak di perkotaan. ...... Urban often overrides the need for green open space (GOS) besides the fact that GOS are not child friendly so it is less optimal for children to play and interact with their environment. The research objective is to analyze the condition of green space in its function as an ecological space and social activities especially for children in urban areas, analyze the application of child-friendly factors in GOS to support child growth and development, and create a child-friendly GOS model. Ecological functions were analyzed using Geographic Information Systems, the function of children's social activities were analyzed through observations, questionnaires with purposive sampling of 36 respondents and interviews with 3 informants. The results showed that ecological functions and social activities for children were not maximized, so the application of child-friendly factors still required improvements including security, safety, comfort, accessibility, aesthetics, supporting and institutional facilities. The development model is carried out by creating a zoning system and supported by complete facilities suitable for children. With the fulfillment of children's needs in interacting with the natural and social environment in green space is expected to improve cognitive, affective and psychomotor abilities to support optimal growth and development for children in urban areas.

Abstrak :
ABSTRAK Masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, dan bagaimana kerjasama antar lembaga dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra tersebut di masyarakat, serta bagaimana pemahaman para pelaksana program terhadap kebijakan hukum, khususnya kebijakan kesejahteraan sosial yang melandasi pelaksanaan tugasnya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapainya adalah memahami dan menjelaskan penerapan teknologi pelayanan sosial dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti dan dalam upaya mengintegrasikan penyandang cacat netra di masyarakat melalui kerjasama antar lembaga, serta dalam upaya meningkatkan pemahaman petugas panti terhadap kebijakan hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang undangan dan kebijakan kesejahteraan sosial. Oleh karena penelitian ini bersifat deskriprif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif empiris, maka pengumpulan datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga dengan studi lapangan melalui kegiatan pengamatan peserta (participant observation) dan wawancara tidak berstruktur, yang sampelnya ditentukan dengan purposive sampling. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, maka diketahui bahwa proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung telah menggunakan teknologi pelayanan sosial. Teknologi tersebut, lebih banyak diperoleh dari sumber inforrnasi dasar kebijakan hukum (legal policy) melalui proses penemuan penafsiran hukum (legal interpretation) yang tipe-tipenya antara lain nampak dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat netra di dalam panti, yaitu bahwa semua tahapan kegiatan pelayanannya mendasarkan diri pada kehijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan teknologi pelayanan sosial, karena dapat mem-berikan pedoman kepada para pelaksana program untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Kebijakan yang digunakan tersebut antara lain adalah UU No. 6 Tahun 1974, PP. No. 36 Tahun 1980, Keppres No. 39 Tahun 1983, Kepmensos No. 22/HUKII995, Kepmensos No. 55/HUKIKEPIVMl 1981, dan kebijakan kesejahteraan sosial lain sebagai pelaksananya. Program pelayanan untuk menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah program rehabilitasi sosial berseta pelayanan-pelayanan lainnya yang terkait. Sistem pelayanan yang digunakannya adalah rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Metoda intervensi yang digunakan dalam setiap tahapan pelayanan adalah metoda intervensi pekerjaan sosial. Dari tipe teknologi pelayanan sosial yang memanfaatkan struktur organisasi, nampak dari sikap pimpinan dan para petugas pelaksananya yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya pimpinan panti menetapkan kebijakan intern panti dan melakukan supervisi dalam upaya meningkatkan pemahaman petugasnya terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan mampu menerapkan teknologi pelayanan sosial lainnya dengan baik. Dan para petugas yang khusus diberikan wewenang menangani masalah sosial penyandang cacat netra adalah pekerja sosial fungsional sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal S Kepmensos 221HUK11995 jo. PP. No. 16 Tahun 1994 jo. Pasal 17 UU. No. 8 Tahun 1974. Tahapan kegiatan setelah pelayanan rehabilitasi sosial adalah resosialisasi dan pembinaan lanjut. Cara yang ditempuh untuk mengintegrasikan penyandang cacat netra dalam tahapan kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pemasaran sosial. Pemasaran sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga, pendekatan terhadap perusahaan atau lembaga yang bersedia menerima tenaga kerja penyandang cacat netra, dan mengadakan penyuluhan sosial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima tenaga kerja dari penyandang cacat netra atau tidak memperlakukannya secara berbeda. Dalam tahapan kegiatan ini, semua teknologi pelayanan sosial seperti dalam proses pelaksanaan program, dapat digunakan. Berkaitan dengan pemahaman petugas terhadap kebijakan kesejateraan sosial yang berkaitan dengan program rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya, sebenarnya telah dipahaminya dengan baik. Tetapi pemahaman tersebut dalam pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut belum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan sosial pendukung lainnya. Sehingga seringkali upaya yang dilaksanakan dalam mengintegrasikan eks penerima pelayanan di masyarakat masih menemukan banyak hambatan. Hambatan tersebut dapat datang dari pihak perusahaan yang tidak bersedia menerima penyandang cacat netra, atau karena kemampuan/keahlian penyandang cacat netra sendiri yang masih di bawah standar pasar kerja. Dalam masalah ini, tipe teknologi pelayanan sosial yang belum digunakan secara maksimal adalah perpaduan kebijakan sosial dan metoda intervensi. Artinya jenis keterampilan yang diberikan harus benar-benar dibutuhkan dalam pasaran kerja, para petugas juga perlu aktif melakukan kerjasama atau penyadaran masyarakat dengan mempergunakan kebijakan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial lainnya yang terkait.

---

ABSTRACT The Juridical Contemplation Of The Social Welfare Policy To The Activities Of Social Rehabilitation Program Over The Blind People At The Blind Service Institution Wyata Guna Bandung The problem being researched in this thesis was how the realization process of the social rehabilitation in integrating the blind people in society, and how the program activities to the legal policy, especially the social welfare policy which bases the process. The goal of this research is to comprehend and to explain the application of the social service technology in the process of social rehabilitation program activities to the blind person at the institution and in integrating them in the society through the corporation among institutions, and the effort of improving the comprehension of the institutions officers to the legal policy in the term as rules of the legal and social welfare policy. For the reasons, the research is analytic descriptive by using the empirical-normative approach, so the data collection either by literature study or field study through the observation of the activities and the unstructured interview, where the samples we defined by purposive sampling. From the research result which used the methodology, was observed that the process of social rehabilitation on The Blind Service Institutions Wyata Guna Bandung has used the social service technology. This technology, gained the information more from the basis information resource of the legal policy through the process of legal interpretation which the types appeared in the process of the social rehabilitation program to the blind in the services institution, that all the service for the activities based on the social policy and social welfare policy. This policy is the social service technology, because it is able to give the guidelines to the program doers to conduct their duty in the right way and rescindable in the term of law. The policy used are UU. No. 6/1974, PP. No. 36/1980, Keppres No. 39/1983, and Kepmensos No. 55/HUK/KEP/VIIU1981, and other social welfare policies. The service program for hardling the blind person's social problem is the social rehabilitation program with other related service. The service system used is the social workers intervention method. The type of social service technology which is using the organization structure, showed from the principle stated the institution intern policy and did the supervision in order to improve his employees comprehension to the policy and capable to apply the social service technology in the right way. The workers who has the authority to overcome the blind person's problem, is the functional social worker stated in article 8 of the Minister of social affairs decree (Kepmensos) No. 22/HUK/1995 jo. Gouvernment rule (PP) No. 16/1994 jo. article 17 UU No. 8/1974. The procedure of the activities after the social rehabilitation service is resosialization with the further establishment. The way to integrate the blind person into the process can be done through a social marketing. This social marketing can be applied through cooperation among the institutions, the approach to the companies or institutions who are willing to employ the handicapped, and give the social orientation program in order to improve the society awareness so they can employ the blind person or doesn't treat them differently. In this step, all of the social service technology in the process of conducting the program can be used. Relating to the comprehension of the workers to the social welfare policy which is related to the social rehabilitation that is their responsibility, has been understood indeed. But this comprehension in the act of the further realization and the construction has not been connected to the legal regulation or the orthel connected social policy, so it often become an obstruction for the old costumers to integrate. The problem can be resourced from the Companies who don't want to employ the blind person, or because of the blind person's skill themselves whose the work is still under standard. In this matter, the type of the service technology that hasn't been used maximally, is the mixing of the social policy and the intervention method. It means that the skill given is really needed in the field of work, the officials are also needed to be active in the cooperation or the society awareness by using the social policy and others related social welfare policy.