Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Small-scale trade and smuggling are part of everyday life at many borders. These trading activities often compensate for economic shortage that many households are suffering from in consequence of e.g. political transformation processes. Despite of the diversity of transborder small-scale trade and smuggling and their wide dispersion, not only in Europe, their reception within social sciences is relatively low. The contributions shed therefore light on research in geography and neighboured disciplines. On the basis of empirical research findings from borders all over the world, the authors thrive to analyse mechanisms and conditions of the informal activities and to detect parallels and differences of informal economic structures from different perspectives.

Abstrak :
Tesis ini tentang penanganan terhadap penyelundupan BBM (solar) di wiiayah Kabupaten Cilacap oleh Tim Satgas BBM Polri. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tindakan yang dilakukan pihak Polri dafam penanganan penyelundupan BBM yang melibatkan pihak Pertamina. Adapun permasalahan dafam penulisan tesis ini adaiah penyelundupan BBM dan penanganan Poiri. Dengan fokus penelitian saya adaiah jaringan dalam penyelundupan BBM (solar) yang terjadi di Pertamina Depot Maos Cilacap Jawa Tengah dan stategi penanganannya oleh Poiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun tehnik pengumpulan data dengan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman dan kajian dokumen. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, ditujukan untuk mengusut terjadinya penyimpangan dalam distribusi BBM (solar) di Pertamina Depot Maas Cilacap, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasaran, merupakan langkah penanganan yang dilakukan oleh Poiri, untuk menyelamatkan kekayaan negara. Penanganan yang dilakukan adaiah dengan membentuk Tim Satgas BBM Polri, berdasarkan surat perintah Kapoiri No Pol : Sprin/1411/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang perintah pengungkapan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara, khususnya tindak pidana yang terjadi pada usaha pengelolaan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga BBM. Penanganan terhadap penyelundupan BBM (solar) yang terjadi di Kabupaten Cilacap, Tim Satgas BBM Polri berupaya untuk menemukan penyimpangan. Dalam upaya untuk menemukan penyimpangan yang terjadi di Wira Penjualan maupun di Depot Maas Cilacap, maka Tim Satgas BBM Polri mengatur suatu strategi penanganan dengan Cara melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta koordinasi. Penanganan yang ditakukan Tim Satgas BBM Pairi dalam perkara penyelundupan BBM di Depot Maos Cilacap, diawali dengan penemuan 22 (dua puluh dua) DO di truk tangki, yang . kemudian setelah dibuatkan laporan polisi, segera ditindakianjuti dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Penyelundupan BBM jenis solar yang terjadi di Cilacap, diawali dengan adanya penyimpangan daiam proses menjadi rekanan Pertamina yang dilakukan oleh CV, Wijaya Kusuma, yaitu tidak Iengkapnya persyaratan bunker, tidak ada kontrak kerja, dan wira penjualan tidak melaporkan hasil pengecekannya secara tertulis kepada Kepala Penjualan UPMS IV di Semarang. Selain dalam proses menjadi rekanan, penyimpangan juga terjadi dalam penggunaan BBM jenis solar yang telah didapat oleh CV. Wijaya Kusuma. Selain dliberikan kepada kapal nelayan yang telah membayar kepada CV. Wijaya Kusuma terleblh dahulu, sebagian solar dijual kepada pihak swasta, yang selanjutnya dijual ke kapal MT. Yoto. Di mana penyelundupan BBM tersebut terjadi karena adanya kerja sama antara Kepala Depot Maos, wira penjualan, pengelola CV. Wijaya Kusuma dan beberapa pihak swasta serta Administratur Pelabuhan (Adpel) Tanjung Intan.

Abstrak :
Belakangan ini Indonesia telah dijadikan daerah tujuan pemasaran dan balikan sebagai tempat pembuatan obat-obatan terlarang oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bandar-bandar dan pengedar serta narapidana kasus narkoba yang menyandang kewarganegaraan asing yang tertangkap berikut dengan penyitaan barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar. Penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta pada umumnya dilakukan lewat sebuah Mekanisme Pengamanan dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriprif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dan mengungkapkan informasi secara mendalam yang diperoleh di lapangan, yakni tentang suatu keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam kelompok sosial yang berhubungan dengan penyelundupan narkoba yang menjadi fokus penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa modus operandi yang mendorong terjadinya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah dengan memanfaatkan situasi kepadatan kunjungan, mekanisme bertamu kapada pejahat dan kadekatan narapidana dengan petugas pemasyarakatan. Selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan penyelundupan narkoha Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan penyelundupan narkoba di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan penugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motivasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penanganan ekstradisi tindak pidana penyelundupan manusia antara Indonesia dan Australia. Selama tahun 2007 ndash; 2016 dari 17 permintaan ekstradisi dari Australia ke Indonesia 11 permintaan ekstradisi merupakan kasus penyelundupan manusia. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelundupan manusia merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Australia sebagai negara tujuan serta Indonesia yang merupakan negara transit. Banyak para smuggler yang menjadi otak penyelundupan manusia berada di Indonesia. Ekstradisi merupakan jalur untuk mengembalikan para pelaku tindak pidana antar negara untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka didepan pengadilan. Penanganan ekstradisi tiap tindak pidana penyelundupan manusia yang diminta ekstradisi tidak sama. Waktu dan proses penanganan ekstradisi ditentukan oleh beberapa faktor seperti masalah politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya. Indonesia sebagai negara yang diminta mempunyai kewajiban untuk bekerjasama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia.Ekstradisi terhadap penyelundupan manusia diharapkan dapat mengurangi jumlah imigran gelap di Indonesia.Serta menunjukan bahwa Indonesia serius dalam menangani berbagai macam kejahatan transnasional dan bukan merupakan negara yang aman bagi para pelaku kejahatan.

---

ABSTRACT
The tesis is explaining the settlement cases of extradition request precisely, regarding the people smuggling cases between Indonesia and Australia. Between 2007 2016, there are 17 requests from Australia to Indonesia, which 11 requests regarding people smuggling. That is the proved that people smuggling is a serious problem faced by Australia as the destination country and Indonesia as the transit country for people smuggling. Most of the smugglers who have a role as an inisiator of people smuggling, is in Indonesia. Extradition is a legal way to send back the perpetrator to the requesting country to be adjudicated in front of court. The handling of each cases for people smuggling on extradition to be extradited are varied. The time and the process to handling the cases is determined by many factors like political, economy, social, law, etc. Indonesia as requested country has the obligation to cooperate in preventing and combatting the criminal offense of people smuggling. Extradition in people smuggling cases has the purpose to decreasing illegal imigrant in Indonesia. It is also showed Indonesia seriousness in handling and combatting many of transnational crimes and to affirm that Indonesia is not a safe heaven for crimes and perpetrator.

Abstrak :
Sejak tahun 1982, untuk alasan kesehatan dan perlindungan industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melarang importasi produk pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang dalam Harmonized System diklasifikasikan dengan kode HS 6309.00. Larangan importasi ini memberikan insentif bagi importir melakukan penyelundupan produk tersebut ke Indonesia. Menggunakan metode Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) dan selisih data perdagangan sebagai ukuran penyelundupan, penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pengawasan dan faktor ekonomi lainnya terhadap jumlah penyelundupan impor pakaian bekas di Indonesia. Kami membagi kegiatan pengawasan menjadi dua yaitu pemeriksaan fisik dan patroli laut. Hasil estimasi menunjukkan hubungan negatif signifikan antara penyelundupan pakaian bekas dengan pengawasan berupa pemeriksaan fisik barang. ......Since 1982, for health and protection of the domestic industry reason, the Government of Indonesia has prohibited the importation of used clothing products and other used goods which are classified under the Harmonized System under the HS code 6309.00. This import ban provides incentives for importers to smuggle these products into Indonesia. Using the Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) method and the difference in trade data (trade gap) as a measure of smuggling, this study aims to examine the effect of Indonesian Customs’s enforcement in Indonesia and other economic factors on the amount of used clothing import smuggling. We use two main Indonesian’s Customs enforcement activities, physical inspection and sea patrol. The estimation results show a significant negative relationship between used clothing smuggling and physical inspection of goods.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai penyelundupan narkotika melalui jalur laut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Data Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF menunjukan, 80 penyelundupan narkotika dilakukan melalui jalur laut. Penerapan pencegahan kejahatan situasional pada kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut menuju Indonesia menjadi pilihan. Pencegahan dimulai dari wilayah laut hingga pencegahan pada pelabuhan yang menjadi tempat tujuan awal pengiriman narkotika melalui jalur laut. Konsep dan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah tentang pencegahan dan pengamanan penyelundupan narkotika melalui jalur laut dengan menerapkan teori pencegahan kejahatan situasional dan dalam tulisan ini dijelaskan BNN sebagai instansi dalam pemberantasan narkotika berkolaborasi dengan instansi lain untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pencegahan yang dilakukan. Sumber data dalam tulisan ini mengambil data sekunder untuk melengkapi data dalam tulisan ini.

---

This paper discusses the smuggling of narcotics through the sea lane is still a problem faced by Indonesia. Asean Seaport Interdiction Task Force ASITF data shows, 80 of narcotics smuggling is done by sea. The implementation of situational crime prevention in the case of narcotics smuggling through the sea route to Indonesia becomes an option. Prevention starts from the sea area to the prevention of the port that became the initial destination of narcotics delivery through the sea lane. The concepts and theories used in this paper is about the prevention and safeguarding of narcotics smuggling through sea lane by applying situational crime prevention theory and in this article is described BNN as an institution in the eradication of narcotics collaborate with other agencies to get maximum results in prevention conducted. The data source in this paper takes secondary data to complete the data in this paper.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini menganalisis kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) sebagai sebuah kebijakan kriminal dan kemitraan berbentuk multi-agensi untuk menanggulangi penyelundupan di Selat Malaka yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  Penulisan ini bertujuan untuk menilai implementasi kemitraan Patkor Kastima melalui data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, dan leadership sebagai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kemitraan. Tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong keberhasilan kemitraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di Selat Malaka. ......This thesis analyses the cooperation between Indonesia and Malaysia, namely Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) as a criminal policy and multi-agency partnership to counter smuggling in the Malacca Strait involving Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  The purpose of this thesis to assess the implementation of Patkor Kastima  through data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, and leadership as factors that drive the successful implementation of a partnership. This thesis found that these factors led to the successful partnership of the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai and Jabatan Kastam Diraja Malaysia  in dealing with smuggling crimes in the Malacca Strait.