Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis tentang instrumen penaatan yang ideal terhadap pemanfaatan satwa liar dalam bentuk perdagangan dengan menggunakan teori Smart Regulation sebagai pisau analisis yang digunakan untuk merumuskan bentuk penaatan yang ideal tersebut. Ciri khas dari teori ini adalah dengan dibentuknya suatu pola penaatan yang melibatkan pihak ketiga yaitu masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sistem penaatan yang dirumuskan dengan mengkombinasikan sejumlah instrumen penaatan lingkungan hidup yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penaatan yang ideal adalah dengan melakukan kombinasi baik secara bersamaan inherently complementary dan juga dengan kombinasi instrumen secara bergantian sequencing. Kedua model kombinasi tersebut mendorong itu dibentuk penaatan yang mengutamakan kesukarelaan dan keterbukaan informasi. Selain itu juga didorong untuk dikembangkan sanksi yang bersifat positif seperti pemberian insentif, soft-loans dan awardee di samping juga terdapat sanksi negatif baru seperti social license. Perumusan kombinasi instrumen dan sanksi tersebut diharapkan akan mendorong terciptanya penaatan terhadap peraturan-peraturan terhadap perdagangan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

---

ABSTRACT
This research seeks for ideal compliance instruments for illegal wildlife trade by using Smart Regulation theory. The theory addresses the establishment of a pattern of compliance involving a third party community or non governmental organizations to participate in a compliance system formulated by combining a number of existing environmental compliance instruments. This research shows that ideal compliance instruments could be achieved by combining several possible inherently complementary instruments or by applying some instruments sequentially. Both possibilities encourage a form of compliance mechanism capable of prioritizing voluntarism and information based systems. Alternatively, a compliance mechanism with positive sanctions, such as incentives, soft loans and awards, and negative sanctions such as social license, could also be developed. The formulation of a combination of instruments and sanctions is expected to encourage the enforcement of regulations on the trade of both protected and unprotected wildlife.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kemungkinan penerapan sistem take-back di Indonesia dengan membandingkan regulasi dan tata cara pelaksanaan takeback sistem di Jepang. Indonesia saat ini belum memiliki definisi dan tatanan cara mantap tentang sampah elektronik, sehingga berdampak pada ketidakjelasan pembagian peran pemerintah, pelaku usaha dan warga negara dalam regulasi hukum yang mengatur pengelolaan limbah elektronik. Skripsi ini bersifat deskriptif dan ditulis untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai penerapan sistem take-back yang baik mengacu pada regulasi di Jepang. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang; bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, laporan penelitian dan buku; dan bahan hukum tersier berupa sumber data data primer, sekunder, dan referensi di bidang non-hukum. Diperlukan sistem pengembalian diterapkan guna menambah daya tampung sampah elektronik sehingga volumenya produksi limbah dan pencemaran lingkungan akibat limbah non elektronik daur ulang di Indonesia bisa diselesaikan. Untuk mencapai aplikasi ini, Indonesia harus siap dengan sistem regulasi yang stabil dan saling melengkapi.
ABSTRACT
This thesis discusses the possibility of implementing a take-back system in Indonesia by comparing the regulations and procedures for implementing takeback system in Japan. Indonesia currently has no definition and structure steady way about e-waste, resulting in obscurity division of the roles of government, business actors and citizens in regulation laws governing electronic waste management. This thesis is descriptive in nature and was written to provide an overview to the reader regarding the application of a good take-back system referring to regulations in Japan. The data used are secondary data, namely primary legal materials in the form of Constitution; secondary legal materials in the form of draft laws, research reports and books; and tertiary legal materials in the form of data sources primary, secondary, and reference data in non-legal fields. It is necessary to implement a return system to increase the capacity of electronic waste so that the volume of waste production and environmental pollution due to recycled non-electronic waste in Indonesia can be resolved. To achieve this application, Indonesia must be ready with a stable and complementary regulatory system.

Abstrak :
Pendekatan command and control merupakan pendekatan yang berarti Pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk membuat suatu norma peraturan, mengawasi, dan melalukan penegakan hukum. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pendekatan command and control tidak berjalan dengan efektif di Indonesia, khususnya yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu penerapan pendekatan command and control di Sungai Citarum, karena kondisi pencemaran di Sungai Citarum yang tidak kunjung membaik selama bertahun-tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penerapan pendekatan command and control di Sungai Citarum kurang berjalan dengan efektif karena disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai dan pihak Pemerintah yang tidak tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukumnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa yang seharusnya dihilangkan bukanlah pendekatan command and control-nya, melainkan dilakukannya suatu perbaikan sistem pelaksanaan peraturan oleh Pemerintah dan mengkombinasikan pendekatan command and control dengan instrumen informasi menggunakan smart regulation. ......The command and control approach is an approach which means that the Government is the only party who is responsible for making regulatory norms, supervising, and doing law enforcement. There is an opinion that the command and control approach does not work effectively in Indonesia, especially the one that will be discussed in this paper that the application of the command and control approach does not work in Citarum River because the pollution conditions have not improved for years. The research method used is juridical-normative. The application of the command and control approach in the Citarum River is not running effectively because it is caused by several factors, including inadequate existing regulations and the Government who are not strict in conducting supervision and law enforcement. The conclusion in this study is that what should be eliminated is not the command and control approach, but rather an improved system of implementing regulations by the Government and combining the command and control approach with information instrument using smart regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini melihat fenomena dan konteks pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama Sukarela (Voluntary Partnership Agreement) dalam FLEGT (Forest Law, Enforcement, Governance and Trade) dibuat Uni Eropa (UE) yang merupakan tanggapan dari UE atas pembalakan liar. FLEGT merupakan perjanjian bilateral antara UE dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra. Persyaratan FLEGT di nilai terlalu berat untuk negara mitra dagang UE yang merupakan negara berkembang. UE membuat program kesepakatan kerjasama sukarela (VPA) untuk membantu menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan UE untuk negara mitra (Studi Kasus: UE-Indonesia). Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan VPA yang dibuat UE terhadap negara mitra dilihat dari aspek hukum dan konsep smart regulation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Penelitian ini memiliki fokus pada teks tertulis seperti peraturan tertulis, perjanjian, buku, jurnal dan artikel. Temuan penelitian ini berhasil menjelaskan elemen-elemen pembentuk VPA FLEGT kedalam 3 elemen utama dari smart regulation yaitu, VPA FLEGT sebagai pembentuk kontrol sosial, pemenuhan prinsip dasar regulasi dan bentuk intervensi dalam penegakan hukum dalam isu lingkungan.

---

ABSTRACT
This study looks at the phenomenon and context of implementing the Voluntary Partnership Agreement in the EU (EU) FLEGT (Forest Law, Enforcement, Governance and Trade) which is a response from the EU on illegal logging. FLEGT is a bilateral agreement between the EU and timber exporting countries, with a view to improving forestry sector governance and ensuring that timber and wood products imported into the EU are produced in accordance with partner country legislation. The FLEGT requirement at the value is too heavy for the EU's emerging trading partner countries. The EU creates a voluntary cooperation agreement (VPA) program to help finalize EU-set requirements for partner countries (Case Study: UE-Indonesia). This research explains the implementation of EU-made VPAs on partner countries in terms of legal aspects and smart regulation concept. This study uses qualitative research methods with a document study approach. This research focuses on written texts such as written regulations, agreements, books, journals and articles. The result of this study succeeded in explaining the main elements of smart regulation, VPA FLEGT as a form of social control, fulfillment of basic regulatory principles and forms of intervention in law enforcement in environmental issues.