Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan pengajuan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) yang diajukan oleh Kontraktor Kerja Sama (KKKS) Migas. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep kewenangan dalam penghitungan cost recovery Migas? Serta bagaimana mekanisme pengawasan tentang Besaran cost recovery yang diajukan KKKS. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Kesimpulannya adalah penghitungan cost recovery yang diajukan oleh KKKS harus mendapat persetujuan dari Kepala SKK Migas yang sebelumnya dilakukan analisa dan evaluasi oleh Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi Deputi Pengendalian Keuangan. Mekanisme pengawasannya dengan dilakukan Audit pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pada tahap akhir. ...... SKK MIGAS Organization which is a change from BP Migas organization after being shutdown by the Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012 and through Presidential Decree No. 9 of 2013 was born SKK MIGAS organization. SKK MIGAS was organize Oil and Gas Upstream management has a very important role. One such role is to supervision / examination / audit operating costs can be refunded ( cost recovery ) to the government filed by the Cooperation Contract ( PSC ) of oil and gas. The problem is how the concept of authority in the calculation of the cost recovery? And how the monitoring mechanism of the magnitude of the proposed PSC cost recovery. This research is used normative juridical with the type of data used is secondary data. The conclusion is counting the cost recovery filed by the PSC to approval of the Head of SKK MIGAS previously performed analysis and evaluated by Operation Cost Audit Division Deputy of Financial Management. Audit mechanism to be done at the planning (preaudit), implementation (current audit) and at the final stage (post audit).

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kepailitan yang bersumber dari production sharing contract dimana terdapat pihak SKK Migas di dalamnya sebagai pihak yang mewakili negara. Hal ini menimbulkan masalah karena kontraktor migas KKKS yang dimohonkan pailit oleh subkontraktor ikut menarik SKK Migas sebagai pihak dalam proses kepailitan tersebut padahal tidak terdapat ketentuan mengenai pemailitan negara dalam sistem kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SKK Migas dalam hal ini tidak dapat dimohonkan pailit karena selain tidak adanya pengaturan mengenai pemailitan negara, SKK Migas tidak bertanggung jawab atas kontrak yang dilakukan antara Total dengan pihak sukontraktornya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about bankruptcy which is rooted from production sharing contract where there is party SKK Migas in it as party represent Republic Indonesia. This poses a problem because the oil and gas contractor KKKS filed for bankruptcy by the subcontractor has withdrawn the SKK Migas as a party to the bankruptcy process when there is no stipulation concerning state bankruptcy in the bankruptcy system in Indonesia. The result of the research concludes that SKK Migas in this case can not be applied for bankruptcy because besides the absence of regulation concerning state bankruptcy, SKK Migas is not responsible for the contract between Total and its contractor.

Abstrak :
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan pemikiran Konstitusi Ekonomi, untuk menganalisis dua pokok permasalahan menyangkut peran dan fungsi SKK Migas yang menggantikan tugas dan fungsi BP Migas dan bagaimana seharusnya bentuk pengaturan pengelolaan usaha hulu migas yang memperhatikan peran perusahaan negara. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulan bahwa peran dan fungsi SKK Migas pada dasarnya adalah sama dengan BP Migas yang telah dibubarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/20012. Hal tersebut terjadi karena SKK Migas diberi fungsi yang sama dengan tugas yang dimiliki oleh BP Migas, tugas BP Migas terdapat dalam Pasal 44 UU 22/2001 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dibentuknya SKK Migas untuk mengambil alih pengelolaan usaha hulu migas mengindikasikan tidak ada perubahan yang mendasar yang berkaitan dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam migas. Pengelolaan sumber daya migas yang mengedepankan kepentingan nasional dan sejalan dengan pemikiran konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) adalah harus ada keberpihakan pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN) dengan menugaskan Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas. Dengan diberikannya kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara untuk mengelola sumber daya migas, Perusahaan Negara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Abstrak :
Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC. ......The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC.

Abstrak :
Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan beperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade ke depan. Kini di Indoensia kondisi sudah jauh berubah. Produksi minyak nasional sudah anjlok. Sedangkan konsumsi minyak semakin tinggi. Hal itu mendorong semakin tingginya ketergantungan kita pada pasokan impor. Permasalahan dalam penyelenggaraan migas semakin kompleks. Pada 2050, diperkirakan konsumsi energi migas dunia akan lebih dari dua kali lipat hari ini. Penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana upaya Negara dalam menghadapi kondisi tersebut dengan perlunya mewujudkan kedaulatan energi nasional oleh SKK Migas. Uraian penelitian akan menuangkannya dengan memahami potret kebijakan migas Indonesia dan membangun skenario apa yang akan terjadi pada migas nasional di masa depan. Sehingga kedaulatan energi nasional dapat diwujudkan. Dimana kemampuan bangsa untuk menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya dan memastikan jaminan ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya melalui implementasi strategis dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika dan konstelasi global, regional dan nasional yang berubah. ......Oil and Gas (Oil and Gas) is an important commodity, not just in the past and at present, but also still be beperan as the largest contributor to world energy for decades to come. Now at the premises condition has changed so much. National oil production has fallen. While higher oil consumption. That prompted increasing our reliance on imported supplies. Problems in the implementation of increasingly complex oil and gas. By 2050, world oil and gas estimated energy consumption will more than double today. This study will attempt to answer how the efforts of the State in the face of these conditions by the need to realize the national energy sovereignty by SKK Migas. Description of the research will be poured by understanding portrait of Indonesian oil and gas policy and possible scenarios of what will happen to the national oil and gas in the future. National sovereignty so that energy can be realized. Where the nation's ability to set policy, monitor its implementation and ensure energy security in line with the objectives and national interests through the strategic implementation of dynamically according to the demands of the dynamic and global constellation, regional and national change.

Abstrak :
Pengalihan tugas dan fungsi dari BP Migas diikuti oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai peralihan tugas, fungsi dan struktur organisasi BP Migas. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Satuan Kerja Khusus Migas). Pembentukan SKK Migas ini kemudian mengambil alih semua asset dan karyawan dari BP Migas. Dalam pelaksanaannya SKK Migas melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Kontrak Bagi Hasil. Skripsi ini akan membahas seputar perubahan pengaturan peran dan fungsi Badan Pelaksana kegiatan hulu minyak, perbandingan hak dan kewajiban Kontraktor dibawah kepengurusan SKK Migas dan BP Migas, dan bagaimana akibat hukum pengaturan perubahan peran dan fungsi Badan Pelaksana. ...... The transfer of duties and functions of BP Migas followed by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the transitional tasks, functions and organizational structure of BP Migas. President then issued Presidential Regulation No. 9 of 2013 on the Implementation of Management Upstream Oil and Gas (Oil and Gas Special Unit). Formation of SKK Migas then take over all the assets and employees of BP Migas. In the execution of SKK Migas conduct cooperative ties with business entities or permanent establishment ("Contractor") in a contract called Production Sharing Contract. This paper will discuss about the role and function setting changes in BP Migas, the comparison of rights and obligations of the Contractor under the stewardship of SKK Migas and BP Migas, and how the legal effect of changes the role and functions BP Migas.

Abstrak :

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.