Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara. ......The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan kendala pada proses manajemen risiko teknologi informasi pada kasus skimming ATM sesuai dengan Risk IT Framework agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam proses manajemen risiko dan kendala yang dihadapi Bank X sesuai dengan best practice Risk IT Framework dengan mempertimbangkan ketiga domain yakni Risk Governance, Risk Evaluation, and Risk Response. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bank X telah menjalankan proses manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, evaluasi risiko dan respon atas risiko dengan baik pada kasus skimming ATM, namun masih terdapat beberapa kendala yaitu lemahnya independensi dan objektivitas Fungsi MR pada unit kerja, kurangnya risk awareness dari setiap individu, data pada perangkat Manajemen Risiko Operasional (MRO) yang belum optimal, belum terintegrasinya data audit, data kepatuhan dan data pada perangkat MRO serta hambatan dalam migrasi kartu berteknologi chip.

---

This study aims to analyze the application and constraints of the information technology risk management process in cases of ATM skimming in accordance with the Risk ITFramework so that similar incidents do not recur. The method used in this study is qualitative with a case study approach to explore deeply the risk management process and the constraints faced by Bank X in accordance with the best practice Risk IT Frameworkby considering the three domains, namely risk governance, risk evaluation, and risk response. The conclusion in this study is that Bank X has carried out a risk management process that includes risk governance, risk evaluation, and response to risk in ATM skimming cases, but there are still some obstacles, namely the weak independence and objectivity of the function of work units, lack of risk awareness of each individual, data on operational risk management (ORM) devices that have not been optimal, lack of integration of audit data, compliance data and data on ORM devices and obstacles in chip technology card migration.

Abstrak :
Data kejahatan siber di Indonesia berdasarkan sistem teknologi informasi milik Bareskrim Polri ( Robinopsnal ) tercatat sejak 1 Januari hingga 22 Desember tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesia telah menindak sebanyak 8.831 kasus kejahatan siber. Salah satu yang tergolong kejahatan siber yakni tindakan skimming. Skimming merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menggandakan data yang bukan miliknya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbentuk yuridis-normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini difokuskan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan skimming karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tindakan skimming tersebut. Masih terdapat perbedaan penerapan peraturan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindakan skimming. Pengaturan tindakan skimming di Indonesia terdapat dalam KUHP, UU ITE sera UU PDP. Pada praktiknya masih terdapat perbedaan dalam penanganan tindakan skimming, aparat penegak hukum ada yang menerapkan pasal pencurian dalam KUHP, ada yang menerapkan illegal access yang terdapat dalam UU ITE. Dalam skripsi ini penulis berpendapat UU ITE lah yang lebih tepat untuk menangani tindakan skimming di Indonesia. Tindakan skimming ini harus diminta pertanggungjawabannya berdasarkan apa yang tercantum dalam ketentuan UU ITE. ......Data on cybercrime in Indonesia, based on the information technology system owned by the Indonesian National Police's Criminal Investigation Department (Robinopsnal), shows that from January 1st to December 22nd, 2022, the Republic of Indonesia Police have taken action against 8,831 cybercrime cases. One of the forms of cybercrime is skimming, an act where someone duplicates data that does not belong to them. The research conducted by the author takes the form of juridical-normative study, aiming to examine the implementation of legal regulations. The focus of this research is on the criminal liability of individuals involved in skimming, as there is currently no specific legal regulation that explicitly addresses skimming. There are still differences in the application of regulations by law enforcement agencies in Indonesia when dealing with skimming. The regulation on skimming in Indonesia can be found in the Criminal Code (KUHP), the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and the Personal Data Protection Law (UU PDP). In practice, there are variations in how skimming cases are handled, with some law enforcement agencies applying theft provisions from the Criminal Code, while others apply the illegal access provisions from the Information and Electronic Transactions Law. In this thesis, the author argues that the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) is more appropriate for handling skimming cases in Indonesia. The accountability for skimming actions should be sought based on the provisions stipulated in the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE).

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dalam dua dekade terakhir, sektor perbankan pun turut terpengaruh oleh perkembangan teknologi tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan yang pesat juga dapat dilihat dengan adanya Mobile Banking yang sangat memudahkan Nasabah Bank, sebelum adanya Mobile Banking Nasabah harus mengunjungi ATM untuk bertransaksi, namun kini Nasabah dapat bertransaksi dimana saja. Contoh perkembangan teknologi Mobile Banking adalah perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dunia perbankan juga mengalami dampak negatif, salah satu contohnya adalah berkembangnya alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. bergerak di bidang perbankan. Skimming ATM merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi, tindakan ini merugikan kedua belah pihak yaitu Nasabah dan Bank. Apabila nasabah mengalami kerugian akibat ATM skimming tentunya nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah, namun untuk memperoleh ganti rugi atau ganti rugi tersebut harus diketahui terlebih dahulu seperti apa peraturan yang berlaku di Indonesia. yang mengatur hal ini. Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak spesifik khususnya dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian. ......As technology has developed rapidly in the last two decades, the banking sector has also been affected by this technological development. In the last ten years, rapid developments can also be seen with the existence of Mobile Banking, which makes it very easy for Bank Customers; before the existence of Mobile Banking, Customers had to visit ATMs to transact, but now, Customers can transact anywhere. An example of the development of Mobile Banking technology is the development of technology that has a positive impact, but on the other hand, the banking sector has also experienced a negative impact; one example is the development of tools that can be used to commit criminal acts in the banking sector. ATM Skimming is a criminal act that still occurs frequently, and this action is detrimental to both parties, namely the Customer and the Bank. When the customer suffers a loss due to ATM skimming, the customer has the right to be compensated for the loss suffered by the customer. However, for the customer to obtain such compensation or compensation, it must be known in advance what the regulations in Indonesia regulate this matter. It can be concluded from the research conducted that the laws and regulations that apply in Indonesia are not specific, especially in providing compensation to customers who have suffered losses.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia. ......Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia.