Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi isu strategis di Indonesia sehingga dibutuhkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang mampu menarik minat pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan mengevaluasi kelayakan investasi serta mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat terkait penyediaan Rusun umum milik (Rusunami) melalui skema KPBU tersebut. Pendekatan campuran digunakan dalam penelitian ini; kualitatif dengan studi kasus untuk mengembangkan skema KPBU, metode economy engineering untuk mengevaluasi kelayakan investasi, dan kuantitatif untuk mengevaluasi preferensi/minat badan usaha dan masyarakat MBR melalui survei dengan kuesioner. Skema KPBU dalam penyediaan Rusunami yaitu design-build-finance-operate-maintenance-transfer (DBFOMT) dengan pengembalian investasi berupa user charge untuk penyediaan Rusunami (35%) dan apartemen/fasilitas komersial (65%) yang memanfaatkan lahan milik pemerintah secara sewa selama 50 tahun yang disertai dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur, perizinan, dan penyiapan lahan dari pemerintah. Skema KPBU tersebut menghasilkan kelayakan investasi dengan nilai IRR 13,18%, NPV sebesar Rp. 610.063.962.923 dan payback period selama 7,45 tahun. Secara umum, skema KPBU dimaksud telah sesuai dengan preferensi/minat responden badan usaha berdasarkan variabel skema KPBU, kelayakan investasi, dan alokasi risiko, namun masih memerlukan pengembangan terutama terkait nilai IRR, alokasi kewajiban pendanaan dan regulasi terkait konsesi lahan. Di sisi lain, rencana Rusunami yang ditinjau dari variabel keterjangkauan, fitur dan aksesibilitas Rusunami, dan bentuk kepemilikan hunian secara umum telah cukup sesuai dengan preferensi/minat masyarakat MBR, namun masih memerlukan penyelarasan terkait harga jual, besaran angsuran dan biaya service charge serta masa kepemilikan hunian ......The availability of housing for low-income community is still a strategic issue in Indonesia. Therefore, public private partnership scheme is needed to attract the interest of stakeholdersThis study aims to develop a PPP scheme and evaluate investment feasibility as well as analyze the preferences/interests of business entities and the communities to the provision of public housing (apartment) through the PPP scheme. A mixed approach was used in this study; qualitative with case studies to develop PPP scheme, while engineering economy method to evaluate investment feasibility and quantitative method to evaluate preferences/interests of private sector and low-income community through surveys with questionnaires. The PPP scheme in providing public housing is design-build-finance-operate-maintenance-transfer with a return on investment in the form of a user charge for the provision of public apartment (35%) and commercial apartment/facilities (65%) that utilize government-owned land on a 50-year lease which accompanied by support for facilitation of infrastructure development, licensing, and land preparation from the government. The PPP scheme can generate investment feasibility with IRR value of 13.18%, NPV of Rp. 610,063,962,923 and payback period for 7.45 years. In general, the PPP scheme is suitable with the preferences/interests of private sector based on the variables of the PPP scheme, investment feasibility, and risk allocation, but still requires adjustments related to IRR value, funding allocation and land concession. On the other hand, the housing planning in terms of the affordability, features and accessibility, and the form of residential ownership is quite suitable with the preferences/interests of the low-income community, but still requires adjustments related to the selling price and service charge fees as well as the period of ownership of the dwelling.

Abstrak :
Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle). ......Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

Abstrak :
ABSTRAK
Walini adalah wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan. Bedasarkan metode paired comparison, walini unggul dalam indikator pertumbuhan populasi dan pertumbahan ekonomi, sehingga dapat dikembangkan menjadi silicon valley. Luasan yang akan dikembangkan sebesar 1126 ha. Pengembangan secara silicon valley memerlukan biaya investasi awal sebesar Rp 151 trilliyun, sehingga perlu dilakukan analisis kelayakan investasi agar menarik minat swasta untuk berinvestasi. Salah satu faktor perhitungan analisis kelayakan investasi yang dilakukan adalah analisis life cycle cost. Menurut analisis life cycle cost yang dilakukan, kota walini memerlukan biaya investasi awal sebesar Rp 151 trilliyun., biaya operasional dan pemeleiharaan sebesar Rp 353 trilliyun. Akan tetapi pengembangan kota ini akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1.152 trilllyun. Dengan masa konsesi 30 tahun, pengembangan kota ini dapat direlasasikan menggunakan skema Kerjasama antar pemerintah dengan swasta KPBU . Terdapat 42 skenario yang dilakukan untuk memeperoleh nilai IRR optimal. Dalam pemilihan skema KPBU yang optimal, nilai IRR yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai WACC sebesar 11 . Dari keselurhan skenario didapatkan nilai IRR optimal sebesar 15.57 dengan pembagian terhadap swasta sebesar 49.89 dari biaya awal investasi, 60.08 biaya operasional dan pemeliharaan, 80.06 dari hasil pendapatan.

---

ABSTRACT
Walini is one of the areas that have potential to be developed. Based on paired comparison method, Walini excel in indicator of population growth and economic growth, so that can be developed into silicon valley. The area that will be developed is 1126 ha. Silicon Valley development requires initial investment cost of 151 trillion rupiahs. It is necessary to conduct investment feasibility analysis in order to attract private interest to invest. One of the calculation factor of investment feasibility analysis is life cycle cost analysis. According to life cycle cost analysis conducted, Walini city requires initial investment cost of 151 trillion rupiahs, operational cost and maintenance of 353 trillion rupiahs. However, the development of this city will generate revenue of 1,152 trillion rupiahs with a 30 year concession period. Due to the enormous cost required, the development of this city can be realized using the scheme of cooperation between government and private PPP . There are 42 scenarios performed to obtain scenarios with optimal IRR values. In the selection of optimal PPP schemes, the resulting IRR value is compared with the WACC value of 11 . From the overall scenario, the optimal IRR score is 15,57 with 49.89 private division of the initial cost of investment, 60.08 of operational and maintenance cost, 80.06 of revenue.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas evaluasi terkait proses penghitungan risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pada proyek pembangunan jalan tol di Jawa Timur yang dilakukan oleh PT HEX Advisory, sebagai entitas usaha PT HEX Indonesia, yang berfokus pada layanan konsultasi keuangan. PT HEX Indonesia merupakan kantor akuntan publik yang menyediakan jasa audit dan asurans, konsultasi keuangan, konsultasi risiko, perpajakan, dan konsultasi hukum untuk perusahaan swasta dan publik. Peran PT HEX Advisory dalam proyek ini adalah memberikan masukan mengenai kelayakan proyek secara finansial. Evaluasi menunjukkan bahwa proses penetapan skema KPBU, proses penetapan SBOT oleh Pemerintah, dan penghitungan risiko cost overrun telah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat kekurangan dalam proses penghitungan risiko, terutama dalam hal kurangnya akurasi mengenai tingkat rata-rata risiko cost overrun yang diperoleh oleh PT HEX Advisory dari tim teknis. Selain itu, laporan magang ini juga mencakup refleksi pribadi penulis selama pelaksanaan magang, serta rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dalam waktu dekat. ......This internship report discusses the evaluation of the cost overrun risk calculation process in the toll road construction project in East Java conducted by PT HEX Advisory, a subsidiary of PT HEX Indonesia, specializing in financial advisory services. PT HEX Indonesia is a public accounting firm that provides services such as auditing and assurance, financial consulting, risk consulting, taxation, and legal consulting for both private and public companies. The role of PT HEX Advisory in this project is to provide input on the financial feasibility of the project. The evaluation shows that the process of determining the Public-Private Partnership (PPP) scheme, the process of determining the Supported Build-Operate-Transfer (SBOT) by the Government, and the calculation of the cost overrun risk are in line with relevant theories and regulations. However, there are deficiencies in the risk calculation process, particularly in terms of the lack of accuracy regarding the average level of cost overrun risk obtained by PT HEX Advisory from the technical team. Additionally, the internship report also includes the author's personal reflections during the internship and future self-development plans.