Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namun dalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan. Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang Hak Milik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena memperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusi dari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapat membantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuan permohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
The increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising number of disputes over the land property control between the parties who have vested interest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, the law that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government to implement land registration, in addition to the obligation of the landowners to register property rights. The system of land registration in Indonesia is a system of registration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership. The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holder of the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of this study has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificates by means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellation of certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data. Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in the one hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they should be because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they have purchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail to provide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process of registration of land property in accordance with the law of land registration in Indonesia.