Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik atau penyidik pembantu untuk melakukan tindakan perampasan yatu penyitaan terhadap barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang sedang berada dalam perkara perdata atau pailit dengan syarat barang tersebut temasuk barang yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP. Hal ini dikarenakan kepentingan umum berada di atas kepentingan pribadi. Hukum Indonesia mengikuti Hukum Barat yang mengenal pemisahan yang tegas antara hukum publik dan hukum privat, namun menjadi masalah jika ternyata terdapat dua putusan (dari perkara publik dengan perkara privat) yang saling bertentangan. Jika berdasarkan doktrin maka kepentingan negaralah yang didahulukan, dan hakim-hakim biasanya memutus berdasarkan doktrin ini. Dengan ini berarti putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan dikarenakan harus menunggu putusan pidananya terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam tindak pidana korupsi dapat dikenai hukuman perampasan barang bukti untuk Negara. Hal ini disebabkan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian Negara sehingga sifatnya khusus dan harus segera diselesaikan. Penelitian ini menganalisa putusan MA No.3233 K/Pdt/1995 dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga menggunakan doktrin ini. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana kekuatan hukum eksekusi tanah sengketa yang diletakkan sita jaminan dalam perkara perdata yang kemudian disita oleh Kejaksaan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi, bagaimana kekuatan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh kejaksaan jika terhadap penyitaan barang bukti tersebut juga sudah terdapat putusan perdata yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah tersebut berada pada pihak ketiga, dan bagaimanakah Kekuatan Hukum Putusan Perdata atas tanah yang disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana Korupsi sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Abstrak :
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 telah dicabut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur prosedur perebutan di sisi lain dalam keputusan KPPU yang telah sudah final dan mengikat tidak termasuk daftar aset atau objek yang menjamin impleme keputusan. Dalam perkembangannya ada petisi untuk ditinjau Mahkamah Agung atas putusan KPPU yang sudah final dan mengikat bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Temasek menyatakan bahwa KPPU tidak bisa mengeksekusi keputusan karena keputusan tersebut masih diajukan untuk ditinjau. Itu hasil menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh KPPU adalah penyitaan pelaksanaan dan pelaksanaan putusan KPPU yang masih bisa ditunda, yaitu dalam Kasus Temasek Holdings dan Emi Music Indonesia sehingga Putusan KPPU tidak dapat segera dilaksanakan setelah putusan itu sah mengikat.

---

Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2019 has been revoked Regulation of the Business Competition Supervisory Commission Number 1 of 2010 governing the scrambling procedure on the other hand in the KPPU's final and binding decision does not include a list of assets or objects that guarantee the implementation of the decision. In its development there is a petition to be reviewed The Supreme Court over the final and binding decision of the KPPU even the Central Jakarta District Court in the Temasek case stated that the KPPU could not execute the decision because the decision was still being submitted for review. The results show that the civil liability carried out by KPPU is the confiscation of the implementation and implementation of the KPPU's decision which can still be postponed, namely in the Case of Temasek Holdings and Emi Music Indonesia so that the KPPUs decision cannot be carried out immediately after the ruling is legally binding.