Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimanakah status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD yang diatasnya telah diletakkan sita eksekusi yang telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli dan bagaimanakah kedudukan hukum Penggugat dalam Putusan No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 terhadap penguasaan tanah milik perusahaan yang telah diletakkan sita eksekusi, disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD adalah sebagai tanah objek sengketa yang sudah beralih kepemilikan hak atas tanahnya secara tidak sah. Dalam putusan pengadilan yang telah inkracht pada Putusan Kasasi Nomor 174 K/Pdt/2019, akta jual beli No. 63/2/WH/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dinyatakan batal demi hukum, dan terhadap jual beli dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki akibat hukum sejak dari awalnya. Kedudukan hukum Penggugat terhadap penguasaan tanah milik perusahaan adalah tidak berhak atas penguasaan tanah HGB. Tidak ada peralihan hak yang terjadi antara Penggugat dengan pemilik SHGB lama. Kedudukan Penggugat pada saat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA di bulai Mei tahun 2017 terhadap tanah bersertipikat HGB No. 14/KD yang telah berganti blanko sertipikat HGB No. 1192/PRM adalah sebagai orang yang menurut hukum, berdasarkan putusan hakim MA No. 207 K/PHI/2007 sebagai seorang yang mempunyai tagihan atas tanah HGB No. 14/KD yang telah diletakkan sita eksekusi dan berganti blanko menjadi tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM. Kewajiban untuk membayar tersebut telah di bayarkan di bulan September tahun 2017. Kedudukan Penggugat atas tanah tersebut sudah tidak lagi tepat untuk mengajukan penetapan sah dan berharga sita eksekusi tersebut pada Mahkamah Agung, karena perusahaan sudah menunaikan kewajibannya untuk membayarkan hak pekerja/buruh sesuai yang ada di dalam putusan hakim MA No. 207 K/PHI/2007. ......This research analyzes how the status of HGB No. 1192/PRM certified land arising from the replacement of HGB No. 14/KD certificate blanks on which execution confiscation has been placed through sale and purchase and what is the legal position of the Plaintiff in Decision No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 on the control of land owned by the company that has been placed for execution, compiled using doctrinal research methods. The status of land certified HGB No. 1192 / PRM arising from the replacement of blanks HGB certificate No. 14 / KD is as land object of dispute that has changed ownership of its land rights illegally. In a court decision that has been inkracht in Cassation Decision Number 174 K / Pdt / 2019, the sale and purchase deed No. 63 / 2 / WH / 2016 dated October 14, 2016 was declared null and void, and the sale and purchase was considered to have never existed and had no legal consequences from the beginning. The Plaintiff's legal position on the control of the company's land is that it is not entitled to the control of HGB land. No transfer of rights took place between the Plaintiff and the old SHGB owner. The position of the Plaintiff when filing a lawsuit at the Tanjungkarang District Court Class IA in May 2017 against land certified HGB No. 14 / KD which has changed the blank certificate HGB No. 1192 / PRM is as a person who according to law, based on the decision of the Supreme Court judge No. 207 K / PHI / 2007 as a person who has a bill on HGB No. 14 / KD land that has been placed for execution and changed blanks to land certified HGB No. 1192 / PRM. The obligation to pay was paid in September 2017. The position of the Plaintiff over the land is no longer appropriate to apply for a valid and valuable determination of the execution to the Supreme Court, because the company has fulfilled its obligation to pay workers' rights as stated in the Supreme Court judge's decision No. 207 K / PHI / 2007.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia apabila terjadinya wanprestasi atas suatu perjanjian fidusia berdasarkan Undang Undang Jaminan Fidusia, akibat hukum bagi Pihak Ketiga mengajukan sita eksekusi atas objek jaminan fidusia, serta perlindungan hukum bagi pemberi fidusia atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka penerima fidusia dapat melakukan sita eksekusi, penjualan dibawah tangan dan pelelangan atas objek jaminan fidusia, dan apabila Pihak Ketiga mengajukan permohonan sita eksekusi atas benda yang bukan miliknya, maka perbuatan tersebut merupakan perubatan melawan hukum.  ......This thesis discusses about the legal protection for fiduciary reciever should there be any default of fiduciary agreement arrises pursuant to the Fiduciary Act; the legal consequences for the third party who file the executorial seizure of the fiduciary object; and the legal protection for the fiduciary giver of the executorial seizure filed by the third party based on the Supreme Court consideration in making decision for the related dispute. This thesis uses an analytical methode through approach of normative juridis. The result shows that if there is any default conducted by the fiduciary giver, therefore the fiduciary giver may process the executorial seizure and conduct the under hand sale and purchase agreement and auction for the fiduciary object. Furthermore, if the third party files the executorial seizure request for the objects that do not belong to them, then the party has conducted an unlawful act.