Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi asas kekhususan sistematis dalam hal terjadi benturan penyidikan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana perpajakan. Ruang lingkup pembahasannya adalah bagaimana hubungan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tolok ukur penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan, dan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan dalam kasus Mobile-8. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Data-data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bersifat khusus dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, sedangkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan. Selain itu, ada beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk menentukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana perpajakan, yakni subjek hukum, sifat perbuatan, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada, Ada tidaknya unsur ldquo;kerugian keuangan negara atau perekonomian negara rdquo; sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi, dan ada tidaknya penundukan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam kasus Mobile-8, oleh karena merupakan tindak pidana perpajakan, maka kewenangan penyidikan ada pada Penyidik PPNS Dirjen Pajak, bukan pada Kejaksaan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of the principle of systematic specificity Lex Systematiche Specialiteit in the event of a clash of investigations between the criminal act of corruption and the criminal act of taxation. The scope of this Thesis is how the relationship between the Corruption Act and the Law of General Provisions and Procedures of Taxation, the benchmark of corruption criminal investigation and the criminal act of taxation, and the authority of the investigation of corruption in the field of taxation in Mobile 8 case. The research method used is normative juridical, using legislation approach, analytical approach, and case approach. The data obtained are processed qualitatively and described systematically. The result of the research concludes that the Corruption Act is special in the case of corruption, whereas the Law on General Provisions and Tax Procedures is special in the case of tax crime. In addition, there are several benchmarks that can be used as a basis for investigators to determine the criminal acts of corruption or criminal acts of taxation, namely the subject of law, the nature of deeds criminal acts , evidence obtained, the environment and delicti areas are located, whether or not there is an elements of state financial loss or national economic loss as element of the criminal act of corruption, and whether or not there is any submission to Article 14 of the Corruption Act. In addition, in Mobile 8 case, since it is a criminal act of taxation, the authority of investigation is on the PPNS Investigator of the Director General of Taxes, not the Attorney General 39 s Office.

Abstrak :
Salah satu visi Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor pertanahan adalah melakukan pemetaan skala nasional melalui kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan buku realisasi legalisasi asset diketahui bahwa penerbitan sertifikat dan redistribusi tanah sejak tahun 2015 hingga 2017 adalah mencapai 2,8 juta bidang dari seluruh Indonesia sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan sertifikasi tanah harus mencapai 7 juta bidang. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diadakan tidak hanya untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum tetapi juga untuk mendapatkan pemetaan skala nasional dan menekan serta mengurangi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Atas dasar tujuan kebijakan PTSL, maka dari itu penting untuk dilakukan suatu penelitian tentang bagaimana kegiatan PTSL tahun 2018 dilakukan dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam tesis ini, peneliti telah menganalisisnya dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan Goggin 1990 dan Van Meter Van Horn 1975. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif antara lain hasil verbatim wawancara dan dokumentasi. Dalam tesis ini peneliti juga memberikan kesimpulan dan rekomendasi dan menjabarkan mengenai manfaat apa yang telah dan yang belum dirasakan oleh masyarakat. ......One of the visions of Joko Widodo and Jusuf Kalla in the land sector is to conduct national scale mapping through land registration activities. Based on the book realization of legalization of assets, it is known that the issuance of certificates and redistribution of land from 2015 to 2017 is reaching 2.8 million fields from all over Indonesia while for 2018 it is targeted that land certification must reach 7 million fields. Complete Systematic Land Registration activities are held not only to bring legal certainty and protection but also to obtain national scale mapping and suppress and reduce conflicts and land disputes. Based on PTSL policy objectives, it is therefore important to conduct a study of how PTSL activities in 2018 are carried out and what factors influence their implementation. In this thesis, researchers have analyzed it using the concept of implementing the Goggin 1990 policy and Van Meter Van Horn 1975. This research was conducted with a post positivist approach with qualitative data collection techniques including verbatim interviews and documentation. In this thesis the researcher also gives conclusions and recommendations and describes what benefits have been and have not been felt by the community.

Abstrak :
Studi biomonitoring menunjukkan adanya pajanan Bisphenol A BPA terhadap penduduk dunia Aktifitas estrogenik BPA diketahui memiliki dampak kesehatan yang merugikan salah satunya terhadap sistem reproduksi dan perkembangan Oleh karena itu penelitian ini melakukan kajian sistematis terhadap dampak pajanan BPA pada sistem reproduksi dan perkembangan manusia melalui telaah terhadap berbagai penelitian in vitro dan observasional Hasil identifikasi studi dari 8 database jurnal Pubmed ACS ESCOHOST EHP JSTOR Proquest Science Direct dan Springerlink mengumpulkan 678 artikel Pemilihan studi dilakukan dengan melakukan tahap screening dan eligibility berdasarkan kriteria inklusi sehingga terpilihlah 36 artikel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai dampak pajanan BPA terhadap sistem reproduksi yang ditemukan pada studi observasional berupa gangguan fertilitas seperti penurunan kualitas semen dan disfungsi seksual bagi pria dan kegagalan implantasi pada wanita yang melakukan fertilisasi in vitro Dampak pajanan BPA yang ditemukan pada perkembangan manusia adalah perilaku depresi dan kecemasan pada anak perempuan dan agresif pada anak laki laki serta ukuran saat kelahiran berupa kejadian BBLR KMK dan peningkatan ukuran lingkar kepala Penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan efek kesehatan yang merugikan akibat pajanan BPA terhadap sistem reproduksi dan perkembangan manusia namun hasil penelitian yang ditemukan masih bersifat tidak konsisten satu sama lain Kata kunci Bisphenol A BPA sistem reproduksi perkembangan kajian sistematis. ......Biomonitoring studies have shown evidences of BPA exposure to world population Estrogenic activity of BPA might cause adverse impact on human health such as reproduction system and development Therefore this study did a systematic review about the impact of BPA exposure on human reproduction system and human development Identification of study collected 678 articles from 8 journal databases Pubmed ACS ESCOHOST EHP JSTOR Proquest Science Direct dan Springerlink Those articles were checked through screening and eligibility phase for some criterias 36 studies included in this systematic review Review of observational studies indicate adverse effect to human fertility For man population BPA decrease semen quality and sexual disfunction and for woman BPA cause implantation failure among woman undergoing IVF Review on development studies indicate some impacts of BPA exposure such as increase anxiety and depression in girl and agressive behaviour in boys also birth outcomes such as LBW SGA and increased of head circumference This study conclude that BPA might cause adverse effect on human reproduction system and development however the result of those studies are still inconsistent Key words Bisphenol A BPA reproduction system development systematic review.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penyelidikan rahasia sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif, bertujuan memberikan pemahaman mengenaiketentuan penyelidikan rahasia dan penerapannya terhadap Negara-Negara Peserta. Hasil penelitian menggarisbawahi dua kelemahan dari penyelidikan rahasia, yakni kebolehan Negara Peserta untuk menolak kunjungan anggota-anggota Committee against Torture dan lemahnya kekuatan hukum dari konsep “praktik penyiksaan sistematis”. Penelitian menyarankan pentingnya kodifikasi konsep “praktik penyiksaan sistematis” melalui amandemen terhadap Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.

---

ABSTRACT
This study focuses on confidential inquiry as monitoring mechanism for the implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. This normative juridical and descriptive research is addressed to discuss the provisions of confidential inquiry and analyze its implementation towards State Parties. This study finds two weaknesses of confidential inquiry, which are the ability of a State Party to refuse visitation by Committee against Torture members and the lack of enforcing “systematic practice of torture” concept legally upon an inquired State. The researcher suggests the importance of putting “systematic practice of torture” concept into codification through amendment of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.

Abstrak :
Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftaran tanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja. Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.
As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Governance Room/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registration free or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land. From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners.

Abstrak :
Risiko investasi saham terdiri dari risiko sistematis (risiko pasar) dan risiko tidak sistematis (risiko perusahaan). Penjumlahan kedua risiko tersebut adalah risiko total yang merupakan variabilitas return dari suatu saham. Risiko sistematis merupakan bagian dari risiko total yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah bagian dari risiko total yang dapat diperkecil atau dihilangkan dengan diversifikasi. Didalam model pasar (market model), beta digunakan sebagai pengukur risiko sistematis dan varian kesalahan residual sebagai pengukur risiko tidak sistematis. Salah satu asumsi model ini adalah bahwa beta dan varian kesalahan residual masing-masing merupakan variabel acak, karenanya secara teoritis kedua variabel tersebut tidak berkorelasi. Dan ini berimplikasi bahwa dalam pembentukan portofolio, besar kecilnya nilai beta saham pembentuk portofolio tidak mempengaruhi tingkat diversifikasi portofolio. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara risiko sitematis dan risiko tidak sitematis, baik pada saham individual maupun portofolio saham, serta pengaruhnya terhadap diversifikasi saham di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan periode pengamatan 1994-1996, dimana pada periode tersebut terdapat dua kondisi pasar yaitu bearish dan bullish. Dari bulan Januari 1994 sampai dengan Mei 1995 dianggap sebagai bear market (IHSG cenderung bergerak turun, yaitu dari 589,646 pada tanggal 3 Januari 1994 menjadi 415,322 pada tanggal 1 Mei 1995), sedangkan dari Juni 1995 sampai dengan Desember 1996 dianggap sebagai bull market (IHSG cenderung bergerak naik, yaitu dari 485,781 pada tanggal I juni 1995 menjadi 637,432 pada tanggal 27 Desember 1996). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 perusahaan yang ditetapkan dengan teknik purposive sampling. Perusahaan yang terpilih sebagai sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode penelitian dan sahamnya termasuk dalam kriteria sebagai saham yang aktif. Perhitungan korelasi antara risiko sistematis dan risiko tidak sistematis dilakukan dengan metoda Pearson Product Moment dan Spearman Rank Correlation. Dan hasil penelitian terlihat bahwa terdapat korelasi negatip antara risiko sistematis dan risiko tidak sistematis pada saham individual, sedangkan pada portofolio saham terdapat korelasi positip antara risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Portofolio saham yang dibentuk dari saham-saham dengan nilai beta rendah mempunyai risiko tidak sistematis lebih kecil bila dibandingkan dengan risiko tidak sistematis portofolio saham yang dibentuk dari saham-saham dengan nilai beta tinggi. Ukuran portofolio saham mempengaruhi tingkat diversifikasi portofolio saham yang bersangkutan. Semakin besar jumlah saham didalam suatu portofolio, semakin baik tingkat diversifikasi portofolio tersebut yang ditunjukkan oleh semakin besarnya prosentase penurunan risiko tidak sistematis dibandingkan dengan rata-rata risiko tidak sistematis saham individual penyusun portofolio. Untuk mencapai tingkat diversifikasi yang sama, portofolio saham yang dibentuk dari saham¬saham dengan beta tinggi memerlukan jumlah saham yang lebih banyak dibandingkan dengan portofolio saham yang dibentuk dari saham-saham dengan beta rendah.

Abstrak :
ABSTRAK
Diary Putri Dayang SariProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Analisis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, kendala apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor serta bagaimana capaian tujuan atas program ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Datayang digunakan adalah data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara kepada pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang terlibat dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor. Kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditentukan. Dari 80.000 bidang yang ditargetkan untuk Kabupaten Bogor, yang tercapai sebanyak 70.410 bidang tanah. Tidak tercapainya target 80.000 bidang tanah disebabkan berbagai kendala baik eksternal maupun internal. Program PTSL ini mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Sebab, sertifikat yang dimiliki bisa di agunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan, kemudian catatan mengenai data fisik maupun yuridis sudah tersedia dengan baik, data tentang Subyek, obyek, dan luas faktual dan kongkrit. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, asas-asas mengenai pendaftaran tanah belum terlaksana seluruhnya.Kata Kunci :Pendaftaran Tanah, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL , Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACT
Name Diary Putri Dayang SariStudy Program Master of NotaryTittle Analysis of the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency This thesis examines the Implementation of Acceleration Program of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency, with the the problem proposed is how the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency, any constraints that hinder the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency and how the achievement of the objectives of this program. This research is an empirical juridical research. Datathat used are primary data obtained directly through interviews to parties in the Land Office of Bogor Regency involved in the program of Complete Complete Land System Registration in Bogor Regency. The conclusion of the research of Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency in 2017 has not reached the specified target. Of the 80,000 plots that targeted for Bogor Regency, 70,410 plots of land were reached. Bogor Regency did not reach the target of 80,000 plots due to various constraints both external and internal. This program is able to encourage the movement and economic progress of the community. Therefore, the certificate may be collateralized to banks and financial institutions, then records of physical and juridical data are available, data of subject, object, factual and concrete area. In the implementation of the Complete System of Complete Land Registration Program, the principles of land registration have not been fully implemented.Key Word Land Registration, Acceleration of Complete Systematic Land Registration, Bogor Regency

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan word embedding sebagai pemodelan topik telah banyak dilakukan. Hasil dari pemodelan topik tersebut turut membantu dalam mengubah pola pikir para peneliti tentang teks sebagai suatu nilai. Menurut studi yang dilakukan oleh Mikolov et al. (2013) mengenai word embedding, mereka mengubah teks-teks tersebut menjadi suatu vektor yang dapat divisualisasikan dalam ruang vektor kontinu yang secara fleksibel dapat dihitung jarak kedekatannya dan dapat diolah lebih lanjut dengan menggabungkannya dengan metode yang lain seperti LSTM (Long Short Term Memory), CNN (Convolutional Neural Network), dll untuk berbagai keperluan penelitian. Beragam penelitian berkembang menggunakan hasil dari nilai embedding tersebut untuk tujuan yang lebih kompleks, mendorong penulis untuk kembali mengkaji manfaat dasar dari hal tersebut kemudian menggalinya untuk tujuan akhir lain yang belum pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan nilai akhir embedding secara sederhana sebagai sistem rekomendasi berbasis konten yang kemudian berkembang dengan kebaruan untuk digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan tinjauan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebaikan penggunaan metode word embedding sangat bervariasi tergantung dari dataset dan hyperparameter yang digunakan.

---

ABSTRACT
The utilization of word embedding as topic modeling has been widely carried out. The results helped to change the researchers' mindset regarding text as a value. According to a study conducted by Mikolov et al. (2013) regarding word embedding, they convert these texts into vectors that can be visualized in a continuous vector space which can be flexibly calculated of its proximity and can be further processed by combining it with other methods such as LSTM (Long Short Term Memory), CNN (Convolutional Neural Network), etc. for various research purposes. Various studies have been developing by using the embedding value for more complex purposes, thus encouraging the author to re-examine the basic benefits of it then explore it for other purposes that have never been done by other studies before.

This study simply used embedding value as a content-based recommendation system which then it developed with novelty to be used as a tool to conduct systematic review. The results of this study indicate that the merits of using word embedding method vary greatly depending on the dataset and hyperparameters used.

Abstrak :
Pengambilan sampel nanopartikel pada breathing zone pekerja merupakan salah satu upaya untuk menilai risiko pajanan nanopartikel yang diterima oleh tenaga kerja atas aktivitas yang ada di lingkungan kerja. Penentuan metode atau instrumen yang akan digunakan diperngaruhi oleh waktu / durasi; kemudahan penggunaan dan ketersediaan; ukuran nanopartikel yang dikehendaki; metode analisis lanjutan; jenis nanopartikel yang diuji; dan upaya eliminasi “background noise”. Setelah kajian pustaka sistematik dilakukan, maka dirumuskan metode personal sampling yang dapat digunakan, yaitu: Direct reading: Condensation particle counter (CPC); Optical Particle Counter (OPC) dan Indirect reading: Mini-DiSC; MOUDI; Nanobadge; Nanoparticle Respiratory Deposition (NRD); NanoTracer; Partector; dan Thermal precipitator sampler (TPS). ......Sampling of nanoparticles in the worker's breathing zone is one of the efforts to assess the risk of nanoparticle exposure received by the workforce for activities in the work environment. Determination of the method or instrument to be used is influenced by time / duration; ease of use and availability; desired nanoparticle size; advanced analytical methods; the type of nanoparticles tested; and efforts to eliminate “background noise”. After a systematic literature review has been carried out, a personal sampling method that can be used is formulated, namely: Direct reading: Condensation particle counter (CPC); Optical Particle Counter (OPC) and Indirect reading: Mini-DiSC; MOUDI; Nanobadges; Nanoparticle Respiratory Deposition (NRD); NanoTracer; Partector; and Thermal precipitator sampler (TPS).

Abstrak :
Pengambilan sampel nanopartikel pada breathing zone pekerja merupakan salah satu upaya untuk menilai risiko pajanan nanopartikel yang diterima oleh tenaga kerja atas aktivitas yang ada di lingkungan kerja. Penentuan metode atau instrumen yang akan digunakan diperngaruhi oleh waktu / durasi; kemudahan penggunaan dan ketersediaan; ukuran nanopartikel yang dikehendaki; metode analisis lanjutan; jenis nanopartikel yang diuji; dan upaya eliminasi “background noise”. Setelah kajian pustaka sistematik dilakukan, maka dirumuskan metode personal sampling yang dapat digunakan, yaitu: Direct reading: Condensation particle counter (CPC); Optical Particle Counter (OPC) dan Indirect reading: Mini-DiSC; MOUDI; Nanobadge; Nanoparticle Respiratory Deposition (NRD); NanoTracer; Partector; dan Thermal precipitator sampler (TPS). ......Sampling of nanoparticles in the worker's breathing zone is one of the efforts to assess the risk of nanoparticle exposure received by the workforce for activities in the work environment. Determination of the method or instrument to be used is influenced by time / duration; ease of use and availability; desired nanoparticle size; advanced analytical methods; the type of nanoparticles tested; and efforts to eliminate “background noise”. After a systematic literature review has been carried out, a personal sampling method that can be used is formulated, namely: Direct reading: Condensation particle counter (CPC); Optical Particle Counter (OPC) and Indirect reading: Mini-DiSC; MOUDI; Nanobadges; Nanoparticle Respiratory Deposition (NRD); NanoTracer; Partector; and Thermal precipitator sampler (TPS).